1 / 15

Tahapan Pengarusutamaan Gender di Indonesia

Tahapan Pengarusutamaan Gender di Indonesia. Beberapa asumsi penggiat KG. Deklarasi Milenium menegaskan kembali peran sentral kesetaraan gender dari perspektif konferensi-konferensi berikut : Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing(1995 )

lindsay
Download Presentation

Tahapan Pengarusutamaan Gender di Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TahapanPengarusutamaan Gender di Indonesia

  2. Beberapaasumsipenggiat KG

  3. DeklarasiMileniummenegaskankembaliperansentralkesetaraangender dariperspektifkonferensi-konferensiberikut: • KonferensiDuniaKeempattentangPerempuandiBeijing(1995) • KonferensiRio tentangLingkungandan Pembangunan (1992) • KonferensiWinatentangHakAsasiManuasia (1993) • KonferensiKairotentangKependudukandan Pembangunan (1994) • PertemuanPuncakDuniatentang Pembangunan SosialdiKopenhagen (1995) danKonferensiIstambultentangPemukimanManusia(1996).

  4. KebijakanPemerintahOrBaterkait KG • Ratifikasi CEDAW denganUndang-UndangNomor 7 tahun 1984

  5. KebijakanPresiden RI pascareformasiterkaitKesetaraan Gender • BJ HabibiedibentukKomnasPerempuanmelaluiKeppresNomor 181/Tahun1998 • Gus DurdikeluarkanInpresNomor9/Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender/PUG (Gender Mainstreaming) yang mengharuskansetiapinstitusipenyelenggarapemerintahanmengintegrasikanpengarusutamaan gender dalam program danbudgetnya; dirumuskanRAN penghapusankekerasanterhadapperempuan(National Plan of Action on the Elimination of Violence against Women) padaTahun2000 • Megawati UUNomor23/Tahun 2004 tentang PKDRT; Keppres RI Nomor 87/ Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional(RAN) penghapusanekploitasiseksualkomersialanak; Keppres RI Nomor88/ Tahun 2002 tentang RAN perdaganganperempuandananak. • SBY revisi UU KewarganegaraanmenjadiUU Nomor12/Tahun 2006, yang memungkinkanseorangperempuan Indonesia dapatdirujuksebagaisumberkewarganegaraananaknya, maupunmensponsoriperpindahankewarganegaraansuaminya; UU Nomor 21/Tahun 2007 tentangPenghapusanTindakPidanaPerdaganganOrang (PTPPO); Inpres no 03 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan

  6. Target berikutnya • AmandemenKUHP, KUHAP, UU PPTKILN, UU Pornografi no 44 tahun 2008, UU Perkawinan No 1 tahun 1974, Perda no 8 tahun 2007 tentangpelaranganprostitusi di Tangerang dan KUHP, dan Perda-perdalainnya. • Pengesahan RUU KG

  7. Laporan MDG nasional • Memintamasukanparaahlitentang CEDAW danBeijing • Menggunakan CEDAW dan Beijing untukanalisissituasi • MembuatkerangkaindikatornasionalsesuaidenganprioritasCEDAW dan Beijing • Memperbaiki data-data statistiktentangisu-isukesetaraangender • Mengidentifikasilangkah-tindakimplementasi yang sesuai

  8. KeterkaitandanSinergisasi 3 Agenda Besar

  9. PenghapusanKemiskinandanKelaparanEkstrim

  10. MencapaiPendidikanDasarUniversal

  11. Mempromosikankesetaraan gender danpemberdayaanperempuan

  12. MenurunkanAngkaKematianAnakMeningkatkanKesehatanIbu

  13. Memerangi HIV/AIDS, malaria danpenyakit-penyakit lain

  14. MemastikanKelestarianLingkungan

  15. Mengembangkankemitraan global bagipembangunan

More Related