1 / 32

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

L K PP. PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. Rakortek Perencanaan Tahun 2013. Direktorat Pengembangan Profesi. Dep uti Bidang Pengembangan dan Pembina a n SDM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. OUTLINE PRESENTASI.

linus
Download Presentation

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LKPP PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Rakortek Perencanaan Tahun 2013 Direktorat Pengembangan Profesi DeputiBidangPengembangandan Pembinaan SDM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

  2. OUTLINE PRESENTASI I. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan I. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan II. Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian III. Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP IV. Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP

  3. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP

  4. Status Terakhir Jabfung Pengelola PBJP JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH sudah ditetapkan berdasarkan PERATURAN MENTERI PAN-RB TENTANG JABFUNG PENGELOLA PBJP NOMOR 77 TAHUN 2012, ditandatangani pada bulan DESEMBER 2012

  5. I.2 Latar Belakang dan Tujuan

  6. KONDISI SDM SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN Kondisi Sekarang (Pelaksana oleh Pegawai Negeri Biasa) Kondisi yang Diharapkan (Pelaksana oleh Pejabat Fungsional) 1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc, bisa berganti setiap tahun; 2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksanapengadaan sangat beragam; 4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur; 5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif; 7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP. 1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen; 2. Mandiri/independendari pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi; 4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur; 5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana lebih efektif; 7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP.

  7. Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Dalam rangka membina tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga tercapai tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

  8. I.3 Gambaran Kegiatan dan Beban Kerja Jabfung Pengelola PBJP Kluster/Kemasan Standar Kompetensi PBJ Spesialisasi Kualifikasi/ Penjenjangan Pengelola PBJ Tk.Madya AhliHukumKontrak Negosiator Pengelola PBJ Tk. Muda StandarKompetensiPengadaan Auditor PBJ Pengelola PBJ Tk.Pertama OE/Cost Estimator Value Engineer Pokja ULP PPK Pelatih/Trainer Kontinuitas StandarKompetensi PejabatPengadaan Assesor Okupasi PPHP

  9. Penempatan Pejabat Fungsional PBJP KEPALA ULP ULP SEKRETARIS PEJABAT FUNGSIONAL PBJP POKJA-POKJA PERENCANAAN PENGADAAN PEMILIHAN PENYEDIA MANAJEMEN KONTRAK MANAJEMEN Informasi ASET PENGGUNA ANGGARAN/UNIT KERJA STRUKTURAL LPSE SATKER/ SKPD

  10. GAMBARAN KEGIATAN JABFUNG PBJP DALAM PROSES PENGADAAN

  11. PERKIRAAN BEBAN KERJA Jumlah Kegiatan dan Analisis Beban Kerja 1 orangJabFung (hasil Uji Coba)

  12. I. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan II. Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian III. Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP IV. Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP

  13. II. 1 TIM PENILAI JABFUNG PENGELOLA PBJP Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari: Tim Penilai Pusat  Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Tim Penilai Unit Kerja  Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tim Penilai Instansi  Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengadaan barang/jasa Tim Penilai Provinsi  Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Sekretaris Daerah Propinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa Tim Penilai Kabupaten/Kota  Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa

  14. Tim Penilai Jabfung Pengelola PBJ terdiri dari unsur: Unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasa Unsur kepegawaian Pejabat Fungsional Pengelola PBJ • Susunan Keanggotaan Tim Penilai: • seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasa; • seorang Wakil Ketua merangkap anggota; • seorang Sekretaris merangkap anggota;dan • paling sedikit 4 (empat) orang anggota.

  15. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabfung ditetapkan oleh: Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk Tim Penilai Pusat. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Tim Penilai Unit Kerja. Pejabat eselon II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa,untuk Tim Penilai Instansi. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa untuk Tim Penilai Provinsi. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

  16. II. 2 Pengangkatan Pertama Kali dan Dari Jabatan Lain • Persyaratan Pengangkatan Pertama (Pasal 27 ayat 1): • berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP; • pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; • memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama; • setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

  17. Persyaratan Pengangkatan dari jabatan lain (Pasal 28 ayat 1): Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 (dua) tahun; telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama; usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

  18. UsulanPersyaratanPengangkatan

  19. Indikator Penetapan Formasi jabatan Fungsional Pengelola PBJP: (Pasal 30 ayat 2) II. 3 Formasi • Jumlah Satuan Kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah • Jumlah ULP • Jumlah Paket yang dilaksanakan • Nilai Pekerjaan • Kompleksitas Pelaksanaan Pekerjaan • Rentang Kendali

  20. Formasi jabatan Fungsional Pengelola PBJP :(Pasal 30 ayat 3) • dilingkungan LKPP paling kurang 15 (lima belas) paling banyak 20 (duapuluh); • dilingkunganKementerian/LembagaPemerintah Non Kementerian: • setiap 1 (satu) satuankerja paling kurang 2 (dua) orangdan paling banyak 3 (tiga) orang; • setiap 1 (satu) ULP diperlukan paling kurang 3 (tiga) orang, paling banyak 7 (tujuh) orang; • dilingkunganProvinsi: • setiap 1 (satu) SatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; • setiap 1 (satu) ULP paling kurang 40 (empatpuluh) orang, dan paling banyak 60 (enampuluh) orang.

  21. Lanjutan formasi Dasar penetapan Formasi (Pasal 30 ayat 4) :FormasiJabatanFungsionalPengelola Pengadaan Barang/Jasadidasarkanpadaanalisisjabatandanpenghitunganbebankerja. • dilingkunganKabupaten/Kota: • setiap 1 (satu) SatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; dan • setiap 1 (satu) ULP paling kurang 30 (tigapuluh) orang, paling banyak 50 (lima puluh) orang. • setiap 1 (satu) ULP paling kurang 30 (tigapuluh) orang, paling banyak 50 (lima puluh) orang.

  22. II. 4 Penyesuaian/ Inpassing Persyaratan Inpassing (pasal 36 ayat 2) : berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV; pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah minimal 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan; setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)atauPenilaianPrestasiKerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan memiliki sertifikat ahli pengadaan nasionaltingkatpertama.

  23. UsulanPengangkatanMelalui: Inpassing, PengangkatanPertama,dan Perpindahan • Pada tahapan awal yang diperlukan adalah Penyesuaian/ Inpassing dari sekitar 170.000 pemegang sertifikat keahlian PBJP yang berada di seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengisi kebutuhan posisi sekitar 70.000 org (kondisi optimal) s/d 95.000 org (kondisi transisi) perkiraan kebutuhan total jabatan fungsional PBJP pada kedua kondisi. • Jika masih terjadi kekurangan (karena tidak semua pemegang sertifikat memenuhi syarat untuk menjadi Pejabat Fungsional) setelah periode Inpassing berakhir pengangkatan akan dilaksanakan dengan tata cara pengangkatan pertama dan perpindahan

  24. I. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan II. Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian III. Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP IV. Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP

  25. Hal hal yang harus dipersiapkan K/L/D/I: K/L/D/I harus mempersiapkan anggaran untuk pengangkatan pertama pada tahun 2015 K/L/D/I harus mempersiapkan anggaran untuk penyelenggaraan diklat, pada tahun 2015 K/L/D/I harus mulai mengidentifikasi dan mempersiapkan calon-calon Pejabat Fungsional Pengelola PBJP K/L/D/I harus mempersiapkan Tim Penilai Jabfung

  26. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan I. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian II. Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP III. Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP IV. Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP

  27. IV.1 Rencana Kegiatan 2013 • Kegiatan Berikutnya di tahun 2013: • Penyusunan Perpres tentang Tunjangan Fungsional Jabfung Pengelola PBJ • SKB BKN dan LKPP tentang Jabfung Pengelola PBJ • Perka-Perka LKPP tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabfung Pengelola PBJ, yang terdiri dari: • Juknis Penilaian Angka Kredit • Juknis pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan, • pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan • pemberhentian. • Juknispenyesuaian/inpassing • Uji coba penghitungan angka kredit, SIM jabfung dan sosialisasi jabatan fungsional pengelola PBJP.

  28. IV. 2 Usulan TunjanganJabfung SOP PENETAPAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL Kemen PAN-RB memvalidasi dan membuat surat usulan ijin prinsip, disampaikan ke Kemenkeu K/L mengusulkan penyesuaian/ penetapan tunjangan Jabfung 2 1 Kemenkeu mengeluarkan surat ijin prinsip ttg besaran tunjangan jabfung Kemenkeu melakukan Job Pricing dan menghitung dampak fiskalnya 3 4 Harmonisasi Rancangan Perpres Tunjangan 6 5 Kemen PAN-RB menyiapkan Rancangan Perpres ttg tunjangan jabfung Perpres Tunjangan Jabfung ditetapkan, Tunjangan dibayarkan Paraf menteri-menteri terkait di Perpres 7

  29. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PBJP USULAN LKPP Komponen: • Gaji • Tunjangan Kinerja Kerja (TKK/Tunjaker) • Tunjangan Profesi (TP) • Tunjangan Lembur (TL) • Tunjangan Risiko Jabatan (Turisjab) • Tunjangan Transportasi (Tutrans) • Tunjangan Lain-lain Usulan LKPP /month:

  30. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PBJP USULAN LKPP

  31. Terima Kasih

More Related