1 / 35

AKROBAT DALAM PENGADAAN BARANG

Definisi :. Akrobat : main sirkusAkrobat dalam pelaksanaan pengadaan adalah akal-akalan dalam pelaksanaan pengadaan untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran prosedur.. PELAKU AKROBAT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA :. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);Panitia/Pejabat Pengadaan/Anggota Unit Layanan Pengad

infinity
Download Presentation

AKROBAT DALAM PENGADAAN BARANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

    1. AKROBAT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2008

    2. Definisi : Akrobat : main sirkus Akrobat dalam pelaksanaan pengadaan adalah akal-akalan dalam pelaksanaan pengadaan untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran prosedur.

    3. PELAKU AKROBAT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Panitia/Pejabat Pengadaan/Anggota Unit Layanan Pengadaan; Panitia Penerima/Pemeriksa Barang; Bendahara; Penyedia Barang/Jasa

    4. PENYEBAB TERJADINYA AKROBAT Sistem perencanaan anggaran yang kurang tepat dan tidak realistis; Niat dari para pelaksana pengadaan; Adanya tekanan kepada pelaksana pengadaan dari luar.

    5. 1. Sistem perencanaan anggaran yang kurang tepat dan tidak realistis; Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya (tidak disediakan biaya pengumuman pengadaan, biaya survey, dll); Perencaaan anggaran lebih kecil dari kebutuhan; Pengesahan dokumen anggaran yang terlambat; Perencanaan kegiatan yang tergesa-gesa (belum siap)

    14. BAGAIMANA SISTEM YG SEKARANG MENCOBA MENGATASI/MEMPERBAIKI? KEPPRES NO. 80/TAHUN 2003 DAN PERPRES NO. 8/ TAHUN 2006

    15. MENGANUT PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: EFISIEN; EFEKTIF; ADIL & NON DISKRIMINATIF; TERBUKA & BERSAING SECARA SEHAT; TRANSPARAN; AKUNTABEL.

    16. KEPPRES NO. 80/ 2003 MEWUJUDKAN EFISIENSI (MENCAPAI HARGA PASAR); MENGHILANGKAN/MEMINIMALKAN KKN DENGAN PENGADAAN YG LEBIH TERBUKA/TRANSPARAN; MEWUJUDKAN PERSAINGAN SEHAT, YG PADA GILIRANNYA MENDORONG DAYA SAING BANGSA (ONE COUNTRY, ONE NATION, ONE MARKET).

    17. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DILAKUKAN: 1. SWAKELOLA; 2. MEMPERGUNAKAN PENYEDIA BARANG/JASA;

    18. KEPPRES NO.80/TAHUN 2003 TTG SWAKELOLA DILAKSANAKAN OLEH PENGGUNA BARANG/JASA; INSTANSI PEMERINTAH LAIN; KELOMPOK MASYARAKAT/LSM PENERIMA HIBAH.

    19. KEPPRES NO. 80/TAHUN 2003 YG DILAKSANAKAN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA PELELANGAN/SELEKSI UMUM; PELELANGAN/SELEKSI TERBATAS; PEMILIHAN LANGSUNG; PENUNJUKAN LANGASUNG

    20. KEPPRES NO. 80/2003, METODA PENGADAAN: 1. PENGADAAN PADA PRINSIPNYA HARUS MELALUI PELELANGAN UMUM; 2. PENUNJUKAN LANGSUNG HANYA BOLEH UNTUK NILAI < RP 50 JT, KEADAAN DARURAT, PEMEGANG HAK PATENT, RAHASIA ; 3. PEMILIHAN LANGSUNG HANYA < RP 100 JT 4. PELELANGAN TERBATAS HANYA UNTUK PEKERJAAN YG HANYA MAMPU DIKERJAKAN OLEH BEBERAPA PENYEDIA BARANG/JASA (DLM PENGUMUMANNYA MENYEBUTKAN PENYEDIA YG MAMPU MELAKSANAKAN PEK. TERSEBUT);

    21. DALAM HAL PENUNJUKAN LANGSUNG, HARUS MEMENUHI KEADAAN TERTENTU: 1. PENANGANAN DARURAT; 2. PEKERJAAN YG PERLU DIRAHASIAKAN; 3. PEKERJAAN BERSKALA KECIL; 4. PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS: a. TARIF RESMI; b. SPESIFIK;

    22. KEADAAN KHUSUS Tarif resmi pemerintah Pekerjaan spesifik (penyedia tunggal, pabrikan, dan pemegang hak paten) Pekerjaan kompleks yg penyedia yg mampu mengerjakan hanya satu Merupakan hasil produksi usaha kecil yg mempunyai pasar dan harga yg stabil

    23. KUNCI PENGENDALIAN Biaya pekerjaan Kualitas Penyedia Barang/Jasa Kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan Efektifitas hasil pekerjaan

    24. KEPPRES NO.80/TAHUN 2003 MENDORONG TRANSPARANSI & PERSAINGAN SEHAT (1) KEPPRES 80/2003: 1. TIDAK BOLEH ADA PEMBATASAN WILAYAH OPERASI BADAN USAHA; 2. PENYEDERHANAAN SEGMENTASI PASAR; 3. PERUSAHAAN YG SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN TDK PERNAH DAPAT KONTRAK, TIDAK BOLEH IKUT; 4. TIDAK ADA LARANGAN MENGUNDANG PABRIKAN;

    25. KEPPRES NO.80/TAHUN 2003 MENDORONG TRANSPARANSI & PERSAINGAN SEHAT (2) 5. TIDAK DATANG DALAM RAPAT PENJELASAN (AANWIJZING) TIDAK BOLEH DIGUGURKAN; 6. TIDAK ADA CORRIDOR UNTUK NILAI PENAWARAN (MISALNYA 80% DARI HPS); 7. PENGUTAMAAN PELAKSANAAN PENGADAAN DENGAN CARA PASCAKUALIFIKASI; 8. SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) TIDAK WAJIB, KEANGGOTAAN DI SUATU ASOSIASI TIDAK WAJIB;

    26. KEPPRES NO.80/TAHUN 2003 MENDORONG TRANSPARANSI & PERSAINGAN SEHAT (3) 9. PENYAMPAIAN PENAWARAN TIDAK PERLU MENYERAHKAN COPY SELURUH DOKUMEN (CUKUP MENGISI ISIAN, YG FORMATNYA SDH DISEDIAKAN DLM LAMPIRAN KEPPRES NO. 80/2003); 10. PANITIA PENGADAAN DILARANG MENAMBAH-NAMBAH PERSYARATAN DILUAR KEWAJARAN (SITU, KANTOR CABANG, REK DI BANK SETEMPAT, DLL); 11. PENILAIAN SECARA AZAS NYATA CUKUP DILAKUKAN KEPADA 3 (TIGA) PESERTA YG AKAN DIUSULKAN SEBAGAI CALON PEMENANG;

    27. HASIL DARI UPAYA MENDORONG TRANSPARANSI DAN PERSAINGAN YG SEHAT: 1. DILIHAT DARI JUMLAH PESERTA; 2. DILIHAT DARI HASIL AKHIR PENGADAAN, ADAKAH EFISIENSI DAPAT DIHASILKAN?

    28. HASIL DARI UPAYA MENDORONG TRANSPARANSI DAN PERSAINGAN YG SEHAT, KOTA SURABAYA 2004(3) PROYEK OE(HPS) KONTRAK PESERTA JALAN MANUKAN KULON 2,3 M 1,3 M (56,5%) 46 JALAN AKSES BENOWO 5,88 M 3,58 M (60,9%) 38 PNKT.JL ARIF RAHMAN H 2,64 M 1,75 M (66,3%) 38 PNKT.JL.HR MUHAMAD 4,64 M 3,09 M (66,6%) 23 SAL KARAH-PAGESANGAN 1,49 M 0,85 M (57,0%) 43 PNKT JL. RAYA RUNGKUT 2,0 M 1,31 M (65,5%) 46 PEMBUATAN PLENGSENGAN 2,28 M 1,37 M (60.1%) 49 SALURAN KALIBOKOR 1,0 M 0,69 M(69.0%) 22 JALAN MANUKAN DALAM 1,7 M 1,13 M(66,0%) 40 KOMPONEN LAMPU JALAN 1,71 M 0,89 M (52,0%) 19 URUGAN MAKAM KEPUTIH 3,28 M 1,65 M (50,3%) 17 MEUBELAIR SD/MIN/SLTP 2,30 M 1,14 M(49,6%) 41 SUMBER: PEMKOT SURABAYA

    29. HASIL DARI UPAYA MENDORONG TRANSPARANSI DAN PERSAINGAN YG SEHAT, JAWA TIMUR 2005 (4) PROYEK OE (HPS) KONTRAK GAMBIRAN –SINE TRGALEK 1,6 M 0,75 M(46,9%) LUMAJANG-SUMBER REJO 2,0 M 1,03 M(51,5%) KENDENG LEMBU-GLENMORE 3,35 M 1,38 M(41,2%) JEMB BONDOYUDO 8,00 M 6,49 M(81.1%) MENTARAMAN-WONOGORO 2,40 M 1,16 M(48,3%) LEGUNDI - BUNDER 3,0 M 1,84 M(61,3%) BABAD - PLOSO 2,1 M 1,26 M(60%) PONCO - JATIROGO 1,73 M 1,29 M(74,6%) MAGETAN – C. SEWU 2,38 M 1,41 M(59,2%) JEMB MOJOSEMI 2,52 M 1,55 M(61,5%) DENGOK – PACITAN 1,75 M 1,03 M(58,8%) DPRD JAWA TIMUR

    30. CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”, JAWA TIMUR 2006 (6) PROYEK OE/HPS KONTRAK PESERTA JL JETAK HADIWARNO 1,2 M 0,61 M (51%) 18 JL PANGGUL – TL AGUNG 1,9 M 0,97 M (51%) 21 JL MOJOSARI PANDANARUM 1,7 M 1,11 M (65%) 21 JL TL AGUNG - MALANG 1,5 M 0,67 M (45%) 30 JL. BLITAR LUMAJANG 2,3 M 1,01 M (43%) 31 JL LUMAJANG – BANYUWANGI 2,6 M 1,67 M (64%) 23 JL JEMBER GLENMORE 1,5 M 0,66 M (44%) 22 JEMB PAGER GUNUNG 2,84 M 1,96 M (69%) 16 JEMB PRIGI 2,5 M 1,87 M (75%) 19 SUMBER BINA MARGA JAWA TIMUR

    31. CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”, DEPT. PEKERJAAN UMUM 2006 (7) PROYEK OE/HPS KONTRAK PESERTA JLN JAMIN GINTING MEDAN 11,0 M 8,51 M (77,4%) 50 JL AKSES JUANDA SURABAYA 28,0 M 18,94M (67,3%) 49 PEMB LINGK KUMUH(03)JATIM 0,6 M 0,36 M (60%) 121 PEMB LINGK KUMUH(01)JATIM 0,5 M 0,31 M (61%) 106 JLN PRS DESA BANYUWANGI 0,3 M 0,22 M (66%) 120 JLN PRS DESA BATU 0,36 M 0,25 M (70%) 119 DRAINASE PACITAN-3 JATIM 0,92 M 0,59M (64%) 131 DRAINASE PACITAN-4 JATIM 0,55 M 0,40 M (70%) 98 DRAINASE PACITAN-5 JATIM 0,83 M 0,55 M (66%) 115 SUMBER : DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

    32. CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”, DEPT. PEKERJAAN UMUM 2006 (8) PROYEK OE/HPS KONTRAK PESERTA DRAINASE GRESIK-3 0.75 M 0,46 M(61%) 157 DRAINASE SBY-2 0,80 M 0,49 M (60%) 113 DRAINASE GRESIK-1 1,27 M 0,69 M (54%) 78 DRAINASE GRESIK-2 0,34 M 0,196M (58%) 75 JEMB SEKARSULI YOGYA 8,5 M 6,33 M (74%) 25 SELOKAN MATARAM YOGYA 2,5 M 1,81M (72%) 32 PENG PEMB JEMB BANTAR YK 0,59 M 0,27 M (46%) 13 JEMB NYAMPLUNG YOGYA 6,2 M 3,79 M (61%) 25 SUMBER: DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

    33. UPAYA UTK LEBIH MENINGKATKAN TRANSPARANSI, PERPRES NO. 8/2006 PERBAIKAN TATACARA PENGUMUMAN; WAKTU PROSES PENGADAAN BISA SANGAT CEPAT (18 HARI UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA SEDERHANA); PROSES PENGADAAN DPT DIMULAI SEBELUM DOKUMEN ANGGARAN SYAH; ORGANISASI PENGADAAN BISA DISEDERHANAKAN; MASA BERLAKUNYA SERTIFIKAT UTK PPK DAN PANITIA PENGADAAN, BARU BERLAKU JAN 2008;

    34. Contoh Jadwal Pelelangan Umum Pengadaan Barang yang Sederhana dengan Pascakualifikasi :

    35. ALAMAT Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Gedung SMESCO INDONESIA Lantai 8 JL. Jend Gatot Subroto Kav 94 Jakarta Selatan Telepon. 021 32569058 Fax . 021 7996033

    36. TERIMA KASIH Djamaludin Abubakar HP: 0817129248

More Related