1 / 94

SUMBER RUJUKAN GEOFFREY R, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN , KOMNASHAM R.I, JAKARTA, 2002

SUMBER RUJUKAN GEOFFREY R, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN , KOMNASHAM R.I, JAKARTA, 2002 2. UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ttg Pengadilan HAM 3. UNDANG UNDANG NO 39 TAHUN 1999 ttg HAM 4. TAP MPR NO XVII/MPR/1998 ttg HAM 5. TAP MPR NO X/MPR/1998 ttg Pokok pokok REFORMASI PEMB

liora
Download Presentation

SUMBER RUJUKAN GEOFFREY R, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN , KOMNASHAM R.I, JAKARTA, 2002

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SUMBER RUJUKAN • GEOFFREY R, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN, • KOMNASHAM R.I, JAKARTA, 2002 • 2. UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ttg Pengadilan HAM • 3. UNDANG UNDANG NO 39 TAHUN 1999 ttg HAM • 4. TAP MPR NO XVII/MPR/1998 ttg HAM • 5. TAP MPR NO X/MPR/1998 ttg Pokok pokok REFORMASI PEMB • 6. PP NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN PP NOMOR 3 TAHUN 20027 • 7. MASYHUR EFFENDY, PERKEMBANGAN DIMENSI H.A.M, • GHALIA INDONESIA, BOGOR, 2005 • PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN H.A.M • UNDANG UNDANG DASAR NEGARA R.I TAHUN 1945 • Undang Undang nomor 11 TH 2005 Hak Ekososbud • Undang Undang nomor 12 tahun 2005 Hak Sipol • UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

  2. PENGANTAR DISKUSI : • APA SESUNGGUHNYA YANG HARUSNYA KITA PAHAMI TENTANG H.A.M ? • KENAPA SEDEMIKIAN PENTING MASALAH H.A.M DEWASA • INI ?BAGIMANA REALITA EMPIRISNYA • 3. BAGAIMANA PENANGANAN PELANGGARAN H.A.M, KHUSUSNYA • PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT ? BAIK TEHNIS YURIDIS • MAUPUN FILOSOFIS YANG MENJIWAI RUMUSAN PENGATUR • AN HUKUM PENGADILAN H.A.M ? • 4. KONDISI IDEAL YANG BAGAIMANAKAH PADA MASA DEPAN • YANG MEMUNGKINKAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN,PE • MAJUAN DAN PENEGAKKAN H.A.M MENJADI MAKIN BAIK ?

  3. PENGANTAR • SUMBER NILAI H.A.M BERALAS PADA FILSAFAT • BUDAYA DAN AGAMA • 2. MENGEDEPAN MENJADI PERBINCANGAN ATAU DIS • KURSUS PUBLIK SECARA GLOBAL SETELAH PERANG • DUNIA II • 3. PARAMETER UTAMA DALAM PERGAULAN GLOBAL • 4. MASIH TERPOSISI DALAM SILANG PENDAPAT • ANTARA UNIVERSALISM DAN PARTICULARISM • 5 BLOK BARAT (EROPA – AMERIKA) LEBIH MENGUTA • MAKAN PERJUANGAN HAK SIPIL POLITIK, NEGARA • KOMUNIS LEBIH MENARUH PERHATIAN PADA HAK • EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

  4. HAK ASASI MANUSIA • INHEREN, SECARA KODRATI MELEKAT PADA DIRI • MANUSIA • UNIVERSAL, BERLAKU BAGI SEMUA TANPA DIS • KRIMINASI • INALIENABLE, TIDAK DAPAT DIBAGI • INTERDEPENDEN, SALING TERGANTUNG • HARUS DILINDUNGI, DIHORMATI, DAN DIPER • JUANGKAN • TIDAK BOLEH DIRAMPAS/DIKURANGI OLEH • SIAPAPUN

  5. KONSEP YANG MELANDASI LAHIRNYA H.A.M SRI SOEMANTRI • HAM SBG BAWAAN KODRAT, ARTINYA PD WAKTU SESEORANG DILAHIRKAN- DIA SDH MEMPUNYAI H.A.M • HAM SBG KARUNIA TUHAN YME, BERDASARKAN KONSEP INI HAM BUKAN BAWAAN KODRAT, MELAINKAN KARUNIA TUHAN YME • HAM TIMBUL KRN DIATUR OLEH HUKUM DALAM HAL INI HUKUM TERTULIS, OLEH KARENA ITU KONSEP INI BERANGGAPAN BAHWA HAM ADALAH LEGAL RIGHTS

  6. AGENDA PEMBAHASAN H.A.M DI IND & PERKEMBANGANNYA • SIDANG PPKI OLEH PENDIRI NEGARA MENJELANG KEMERDEKAAN • MASA BERLAKUNYA KRIS (1949) DAN UUDS (1950-1959) • TAP MPRS NO XIV/MPRS/1966 : PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC, BERTUGAS MENYIAPKAN DOKUMEN RANCANGAN PIAGAM HAM DAN HAK HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA

  7. BERDASARKAN KEPUTUSAN PIMPINAN MPRS NO 24/B/1967 HASIL KERJA PANITIA DITERIMA, NAMUN PD SIDANG MPRS TAHUN 1968 RANCANGAN TSB TDK PERNAH DIBAHAS • TERBENTUKNYA KOMNAS HAM PADA 7 JUNI 1993 MELALUI KEPPRES 50/1993 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMNAS HAM 7 DESEMBER 1993 MELALUI KEPPRES 455/M/93

  8. PENCANTUMAN PENGATURAN HAM PADA GBHN HASIL SUMPR 98, LEBIH KHUSUS PD PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM • PENETAPAN TAP MPR XVII/MPR/1998, TENTANG HAM, MELALUI SIDANG ISTIMEWA MPR NOVEMBER 1998 • DIUNDANGKANNYA UU NO 39 TH 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA • DIKELUARKANNYA PERPU NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN HAM • DIUNDANGKANNYA UU NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM • AMANDEMEN UUD 45 KE II BAB X A PS 28 TAHUN 2000 • KEPPRES NOMOR 40 TAHUN 2004, TENTANG RANHAM • RATIFIKASI COVENANT HAK SIPIL-POLITIK, DAN HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA MENJADI UNDANG UNDANG 11 DAN 12 TAHUN 2005

  9. BEBERAPA CATATAN : • BAHWA H.A.M DAN DEMOKRASI ADALAH DUA KONSEP • SISTEM NILAI YANG BERBEDA TETAPI BERKAITAN DAN • SALING MEMPERSYARATKAN • POSITIVISASI H.A.M DI INDONESIA BERSEIRING DG • PERUBAHAN POLITIK DALAM NEGERI DAN PENGARUH • TEKANAN INTERNASIONAL AKIBAT PERISTIWA2 DUGA • AN PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT

  10. UNDANG UNDANG DASAR 1945 PASAL 28 I AYAT 1 = PASAL 4 UU 39/99 HAK UNTUK HIDUP, HAK UNTUK TDK DISIKSA HAK KEMERDEKAAN PIKIRAN DAN HATI NURA NI,HAK BERAGAMA, HAK UNTUK TIDAK DIPER BUDAK, HAK UNTK DIAKUI SBG PRIBADI DIHA DAPAN HUKUM, DAN HAK UNTUK TDK DITUNTUT ATAS DASAR HUKUM YANG BERLAKU SURUT ADALAH HAM YANG TDK DPT DIKURANGI DLM KEADAAN APAPUN

  11. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT 1948 • HAK UNTUK HIDUP • HAK ATAS KEBEBASAN & KEAMANAN PRIBADI • HAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN • HAK PARTISIPASI POLITIK • HAK ATAS HARTA BENDA • HAK ATAS PERKAWINAN & MEMBENTUK KLRG • HAK UNTUK BEBAS MENGEMUKAKAN PENDA • PAT DAN PIKIRAN • HAK UNTUK MEMELUK AGAMA • KEBEBASAN UNTUK BERKUMPUL DAN BERAPAT • 10. HAK ATAS PEKERJAAN • 11. HAK ATAS KEHIDUPAN YG LAYAK • 12. HAK ATAS PENDIDIKAN • 13. HAK UNTUK MENIKMATI KEBUDAYAAN

  12. DEKLARASI VIENA PROGRAM AKSI 25 JUNI 1993 • SEMUA H.A.M ADALAH UNIVERSAL, TIDAK DAPAT • DIPISAHKAN, SALING BERGANTUNGNDAN SALING TERKAIT. • MASYARAKAT INTERNASIONAL SECARA UMUM HRS MEM • PERLAKUKAN HAM DISELURUH DUNIA SECARA ADIL DAN • SECARA SEIMBANG , DENGAN MENGGUNAKAN DASAR PENE • KANAN YANG SAMA . SEMENTARA KEKHUSUSAN NASIONAL • DAN REGIONAL SERTA BERBAGAI LATAR BELAKANG SEJARAH • BUDAYA DAN AGAMA ADALAH SESUATU YANG PENTING DAN • HARUS MENJADI PERTIMBANGAN, ADALAH TUGAS SEMUA NE • GARA, APAPUN SISTEM POLITIK, EKONOMI DAN BUDAYANYA, • MEMAJUKAN DAN MELINDUNGI SEMUA HAM DAN KEBEBASAN • ASASI…………

  13. POSISI HUKUM UU NO 39 TH 1999 MENURUT PENJELASAN UMUM PDA ALINEA TERAKHIR : UNDANG UNDANG TENTANG HAM INI ADALAH MERUPAKAN PAYUNG DARI SELURUH PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG HAM. OLEH KARENA ITU PELANGGARAN ATAS HAM DIKENAKAN SANKSI PIDANA, PERDATA, DAN ATAU ADMINISTRASI SESUAIDENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

  14. MENURUT PSL 44 TAP MPR XVII/MPR/1998 UNTUK MENEGAKKAN DAN MELINDUNGI HAM SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS MAKA PELAKSANAAN HAM, DIJAMIN, DIATUR DAN DITUANGKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

  15. KEWAJIBAN DASAR MANUSIA • PASAL 69 UU NO 39/1999 • SETIAP ORANG WAJIB MENGHORMATI HAM • ORANG LAIN, MORAL ,ETIKA, DAN TATA TERTIB • KEHIDUPAN BERMASYRAKAT, BERBANGSA DAN • BERNEGARA • (2) SETIAP HAM SESEORANG MENIMBULKAN KEWAJIBAN • DASAR DAN TANGUNG JAWAB UNTUK MENGHORMA • TI HAM ORANG LAIN SECARA TIMBAL BALIK, SERTA • MENJADI TUGAS PEMERINTAH UNTUK MENGHORMATI • MELINDUNGI, MENEGAKKAN DAN MEMAJUKANNYA

  16. PASAL 70 UU N0 39/1999 DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBANNYA SETIAP ORANG WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBA TASAN, YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG2 DENGAN MAKSUD UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENG HORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN DAN UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL SESU AI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL, KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SUATU MASYARAKAT DEMOKRATIS

  17. PASAL 28 J UNDANG UNDANG DASAR 1945 (1) SEIAP ORANG WAJIB MENGHORMATI H.A.M ORANG LAIN DLM TERTIB KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA (2) DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEBEBASANNYA, SE TIAP ORANG WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN YANG DI TETAPKAN DENGAN UNDANG2 DGN MAKSUD SEMATA MATA UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN DAN UTK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL, SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL,NILAI2 AGAMA, KEAMA NAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SUATU MASYARA KAT DEMOKRATIS

  18. MASALAH KOMNAS HAM • MURNI BERANGGOTAKAN TOKOH2 MASYARAKAT • DIATUR DALAM PASAL 75 S/D 99 UU NO 39/1999 • (KECUALI SEKJEN DIJABAT OLEH PEGAWAI NEGERI) • DIPILIH OLEH DPR DAN DIRESMIKAN OLEH PRESIDEN • SEBAGAI KEPALA NEGARA • UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA KOMNAS HAM MELAK • SANAKAN FUNGSI : PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENYU • LUHAN, PEMANTAUAN,DAN MEDIASI TTG HAM

  19. PARTIIPASI MASYARAKAT PASAL 100 SETIAP ORANG, KELOMPOK, ORPOL, ORMAS ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA, BERHAK BER PARTISIPASI DALAM PERLINDUNGAN, PENEGAKKAN, DAN PEMAJUAN HAM PASAL 101 ……….BERHAK MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAS TER JADINYA PELANGGARAN HAM KPD KOMNAS HAM ATAU LEMBAGA LAIN YANG BERWENANG DLM RANGKA PER LINDUNGAN, PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM

  20. PASAL 103 SETIAP ORANG,KELOMPOK, ORPOL, ORMAS PERGURUANTINGGI, LEMBAGA STUDI ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA, BAIK SECARA SENDIRI2 MAUPUN BEKERJA SAMA DENGAN KOMNAS HAM, DAPAT MELAKUKAN PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENYEBAR LUASAN INFORMASI MENGENAI HAM

  21. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PASAL 71 UNDANG UNDANG NO 39/1999 PEMERINTAH WAJIB DAN BERTANGUNG JAWAB MENGHORMATI,MENEGAKKAN DAN MEMAJUKAN HAM, YG DIATUR DLM UNDANG2 INI, PERATURAN PERUNDANGAN LAIN,DAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAM YG DITERIMA OLEH NEGARA R.I PASAL 72 UNDANG UNDANG NO 39/1999 KEWJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH SBGMANA DIMAKSUD DLM PSL 71, MELIPUTI LANG KAH IMPLEMENTASI YG EFEKTIF DLM BIDANG HU KUM, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PERTA HANAN KEAMANAN NEGARA DAN BIDANG LAIN

  22. KETETAPAN MPR XVII/MPR/1998 PASAL 1 LAMPIRAN I MENUGASKAN KEPADA LEMBAGA2 TINGGI NEGARA DAN SELURUH APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENGHORMATI, MENEGAKKAN DAN MENYEBARLUAS KAN PEMAHAMAN MENGENAI HAM KPD SELURUH MASYARAKAT PASAL 43 LAMPIRAN II PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKKAN DAN PEMENUHAN HAMTERUTAMA MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

  23. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PASAL 28 I AYAT 4 UUD 1945 PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKKAN DAN PEMENUHAN HAM ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA TERUTAMA PEMERINTAH

  24. Sama hal nya , bhw tidak ada hak hak asasi manusia, tanpa pemulihan untuk setiap pelanggarannya. Pende katan itulah yang menjadi dasar untuk menghukum mereka yang bersalah atas kejahatan terhadap kemanu siaan . Hal demikian diatur secara panjang lebar dan jelas dalam piagam Nuremberg Pasal 6(c). Dengan dasar itu sejumlah pemimpin Nazi mendapat hukuman pada 30 september 1946 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. (terbunuhnya 8 juta jiwa, etnis yahudi bgs gypsi serta kaum homoseksual dan berbagai tahanan politik) …….pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengasingan dan tindakan lain, sebelum perang maupun selama perang, atau kekerasan2 dan penyiksaan2 atas dasar politik, rasial atau alasan2 keagamaan menjadi yurisdiksi pengadilan, entah bertentangan dengan hukum nasional atau tidak dari negara dimana kejahatan itu dilakukan pemimpin2, organisator2……

  25. ………..organisator2, penghasut2 dan antek2 yang terlibat ketika menyusun dan melaksanakan rencana bersama atau berkonspirasi untuk melaksanakan kejahatanyang bersangkutan , bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang ada dalam rencana tersebut. (Geoffrey Robertson, hal 251 ) Catatan ; Sejak berakhirnya perang dunia kedua, ada gelombang baru akan arti penting keberadaan h.a.m dan tuntutan tanggung jawab moral serta hukum bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan

  26. SECARA GARIS BESAR PEMBENTUKAN I.C.C ADALAH AKUMULASI DARI RANGKAIAN PRESTASI MULAI DARI, PENGADILAN INTERNASIONAL DI NUREMBERG (CHARTER OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL OF NUREMBERG, MELALUI LONDON AGREEMENT PADA 8 AGUS TUS 1945, YANG DITANDA TANGANI OLEH, UNI SOVIET, INGGRIS, A.S, DAN PERANCIS ) , SAMPAI DENGAN DIBENTUK NYA PENGADILAN AD HOC INTERNASIONAL BAGI YUGOSLAVIA (ICTY) PADA 1991 DAN BAGI RWANDA (ICTR) PADA 1994 . KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN P.B.B UNTUK MEMBENTUK PENGADILAN TERHADAP YUGOSLAVIA DAN RWANDA MENUNJUKAN BAHWA INTERVENSI DARI MASYARAKAT INTER NASIONAL DAPAT DILAKUKAN TERHADAP NEGARA BANGSA, APABILA TELAH TERJADI PELANGGARAN H.A.M YANG MERUPA KAN KEJAHATAN SERIUS DAN SECARA UNIVERSAL DIKATEGO RIKAN SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL

  27. STATUTA MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ( STATUTE OF • THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ), YANG DIDEKLARASI • KAN DI ROMA PADA 17 JULI 1998 ,PADA PASAL 5 NYA MENEGAS • KAN BAHWA, YURISDIKSI MAHKAMAH TERBATAS PADA KEJAHA • TAN PALING SERIUS YANG MENYANGKUT KOMUNITAS INTERNA • SIONAL SECARA KESELURUHAN, YANG TERDIRI DARI : • KEJAHATAN GENOSIDA (THE CRIME OF GENOCIDE) • KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIME AGAINST • HUMANITY ) • KEJAHATAN PERANG ( WAR CRIMES ) • KEJAHATAN AGRESI (CRIME OF AGRESSION)

  28. PENGERTIAN PELANGGARAN H.A.M PASAL 1 . 6 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 • SETIAP PERBUATAN SESEORANG – KELOMPOK ORANG TERMASUK • APARAT NEGARA • DISENGAJA ATAU TIDAK DISENGAJA ATAU KELALAIAN • YANG SECARA MELAWAN HUKUM MENGURANGI, MENGHALANGI, • MEMBATASI DAN ATAU MENCABUT H.A.M SESEORANG/KELOMPOK • ORANG YANG DI JAMIN U.U INI • TIDAK MENDAPATKAN ATAU DIKHAWATIRKAN • TIDAK AKAN MEMPEROLEH PENYELESAIAN HUKUM YANG ADIL • DAN BENAR, BERDASARKAN MEKANISME • HUKUM YANG BERLAKU

  29. PENGERTIAN PELANGGARAN H.AM DALAM PENJELASAN UMUM ALINEA KE 5 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 PERILAKU TIDAK ADIL DAN DISKRIMINATIF TERSEBUT MERUPAKAN PELANGGARAN H.A.M, BAIK YANG BERSI FAT VERTIKAL (DILAKUKAN OLEH APARAT NEGARA THD WARGA NEGARA ATAU SEBALIKNYA) MAUPUN HORIZONTAL (ANTAR WARGA NEGARA SENDIRI) DAN TIDAK SEDIKIT YANG MASUK DALAM KATEGORI PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT ( GROSS VIOLATION OF HUMAN RIGHT)

  30. PASAL 89 (3) HURUF H UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI KOMNAS HAM DALAM PEMANTAUAN SBGMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 76 KOMNAS HAM BERTUGAS DAN BERWENANG: PEMBERIAN PENDAPAT BERDASARKAN PERSETUJUAN KETUA PENGADILAN TERHADAP PERKARA TERTENTU YANG SEDANG DALAM PROSES PERADILAN , BILAMANA PERKARA TERSEBUT TERDAPAT PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MASALAH PUBLIK DAN ACARA PEMERIKSAAN OLEH PENGADILAN YANG KEMUDIAN PENDAPAT KOMNAS HAM TERSEBUT WAJIB DIBERITAHUKAN OLEH HAKIM KEPADA PARA PIHAK

  31. UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 • PENJELASAN PASAL 89(3) HURUF H • “ YANG DIMAKSUD DENGAN PELANGGARAN • HAM DALAM MASALAH PUBLIK ANTARA • LAIN MENGENAI PERTANAHAN, KETENAGA • KERJAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP “ • PENJELASAN PASAL 104 (1) • “ YANG DIMAKSUD DENGAN PELANGGARAN • HAM YANG BERAT ADALAH PEMBUNUHAN • MASSAL(GENOCIDE), PEMBUNUHAN SE • WENANG2 ATAU DILUAR PUTUSAN PENGA • DILAN(ARBITRARY/EXTRA JUDICIAL KILL • ING), PENYIKSAAN, PENGHILANGAN ORANG • SECARA PAKSA, PERBUDAKAN,ATAU DISKRI • MINASIYANG DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS • (SYSTEMATIC DISCRIMINATION)

  32. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA • MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 • DILIHAT DARI SIFATNYA • BERSIFAT VERTIKAL • BERSIFAT HORIZONTAL • DI LIHAT KATEGORISASINYA • PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT • PELANGGARAN H.A.M PADA MASALAH PUBLIK • CATATAN : PERLU ADA KEJELASAN PENGATURAN TENTANG • JENIS – MACAM PELANGGARAN H.A.M DALAM PENGATURAN • PASAL/BATANG TUBUH UNDANG UANDANG 39 TH 1999

  33. BAB IX – PASAL 104 • UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 • (1) UNTUK MENGADILI PELANGGARAN HAM YANG BERAT • DIBENTUK PENGADILAN HAM DILINGKUNGAN PERADILAN • UMUM • PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT(1) • DIBENTUK DENGAN UNDANG DALAM JANGKA WAKTU • PALING LAMA 4(EMPAT) TAHUN • SEBELUM TERBENTUK PENGADILAN HAM SEBAGAIMANA DI • MAKSUD DALAM AYAT(2), MAKA KASUS-KASUS PELANG • GARAN HAM SBGMANA DIMAKSUD DALAM AYAT(1) DIADILI • OLEH PENGADILAN YANG BERWENANG

  34. PENJELASAN PASAL104 AYAT (3) YANG DIMAKSUD DENGAN ”PENGADILAN YANG BERWENANG” MELIPUTI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999

  35. BEBERAPA HAL MENDASAR YANG BERHUBUNGAN DG DIBENTUK • NYA PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGADILAN H.A.M , • SBGMANA DISEBUTKAN DALAM KONSIDERANS .PERPPU • NOMOR 1 TAHUN 1999 TTG PENGADILAN H.A.M • …………bahwa berdasarkan kondisi yang sangat mendesak • dikaitkan dengan tanggung jawab untuk ikut serta meme • lihara perdamaian dunia , maka untuk pelanggaran H.A.M • yang berat , perlu segera diselesaikan oleh pengadilan H.A.M • 2. SBGMANA DISEBUTKAN DALAM KONSIDERANS UNDANG- • UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 • …………bahwa ….Perppu nomor 1 tahun1999 tentang Penga • dilan H.A.M yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak di • setujui oleh DPR RI menjadi undang-undang, ………

  36. SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM ALINEA KE 5 PENJELASAN • UMUM UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 : • ……………BERTITIK TOLAK DARI PERKEMBANGAN HUKUM • BAIK DITINJAU DARI KEPENTINGAN NASIONAL MAUPUN • DARI KEPENTINGAN INTERNASIONAL, MAKA UNTUK ME • NYELESAIKAN MASALAH PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT • DAN MENGEMBALIKAN KEAMANAN DAN PERDAMAIAN DI • INDONESIA PERLU DIBENTUK PENGADILAN H.A.M YANG • MERUPAKAN PENGADILAN KHUSUS BAGI PELANGGARAN • H.A.M YANG BERAT.

  37. POSITIVISASI PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DIDASARKAN KEBUTUHAN NYATA UNTUK MENYELESAIKAN BEBAGAI PERSITIWA YANG DIDUGA MERUPAKAN PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT YANG TELAH TERJADI SELAMA BER LANSUNGNYA PEMERINTAHAN REZIM LAMA MEMENUHI KEWAJIBAN HUKUM SEBAGAI BAGAIAN DARI ANGGOTA MASYARAKAT INTERNASIONAL PADA KENYATAAANNYA DEWASA INI TELAH DIBENTUK PENGADILAN H.A.M DI : MEDAN , JAKARTA, SURABAYA,UJUNG PANDANG

  38. PENGADILAN H.A.M UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 PASAL 4 PENGADILAN HAM BERTUGAS DAN BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PELANGGARAN HAMYANG BERAT PASAL 5 PENGADILAN HAM BERWENANG JUGA MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG DILAKUKAN DILUAR BATAS TERITORIAL WILAYAH NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA PASAL 6 PENGADILAN HAM TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN ME MUTUS PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG YANG BERUMUR DIBAWAH 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA SAAT KEJAHATAN DILAKUKAN

  39. PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT PASAL 7 UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 • PELANGGARAN HAM YANG BERAT MELIPUTI : • KEJAHATAN GENOSIDA • KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

  40. PASAL 8 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 KEJAHATAN GENOCIDA SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 7 HURUF A ADALAH SETIAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN DG MAKSUD UNTK MENGHANCURKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN KELOMPOK BANGSA, RAS,KELOMPOK ETNIS, KELOMPOK AGAMA, DENGAN CARA: A. MEMBUNUH ANGGOTA KELOMPOK B. MENGAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK ATAU MENTAL YANG BERAT TERHADAP ANGGOTA2 KELOMPOK C. MENCIPTAKAN KONDISI KHDPAN KELOMPOK YG AKAN MENGAKIBAT KAN KEMUSNAHAN SECARA FISIK BAIK SELURUH ATAU SBGANNYA D. MEMAKSAKAN TINDAKAN2 YG BERTUJUAN MENCEGAH KELAHIRAN DIDALAM KELOMPOK, ATAU E. MEMINDAHKAN SCR PAKSA ANAK2 DARI KELOMPOK TERTENTU KE KELOMPOK LAIN

  41. PASAL 9 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 • KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN SBGMANA DIMASUD DLM PSL 7 • HURUF b ADLH SALAH SATU PERBUATAN YG DILAKUKAN SBG • BAGIAN DR SERANGAN YG MELUAS ATAU SISTEMATIK YG DIKE • TAHUINYA BHW SERANGAN TSB DITUJUKAN SCR LANGSUNG • THD PENDUDUK SIPIL, BERUPA: • PEMBUNUHAN • PEMUSNAHAN • PERBUDAKAN • PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SCR PAKSA • PERAMPASAN KEMERDEKAAN ATAU PERAMPASAN KEBEBASAN • FISIK LAIN SECARA SECARA SEWENANG WENANG YANG MELANGGAR • (ASAS ASAS) KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL • PENYIKSAAN • PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PELACURAN SCR PAKSA • PEMAKSAAN KEHAMILAN,PEMANDULAN ATAU STERILISASI • SECARA PAKSA ATAU BENTUK2 KEKERASAN SEKSUAL LAIN • YANG SETARA

  42. H. PENGANIAYAAN TERHADAP SUATU KELOMPOK , • TERTENTU ATAU PERKUMPULAN YANG DIDASARI • PERSAMAAN PAHAM POLITIK , RAS, KEBANGSAAN, • ETNIS, BUDAYA, AGAMA, JENIS KELAMIN ATAU ALASAN • LAIN YANG TELAH DIAKUI SECARA UNIVERSAL SEBAGAI • HAL YANG DILARANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL • PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA; ATAU • J. KEJAHATAN APARTHEID

  43. HUKUM ACARA PASAL 10 DALAM HAL TIDAK DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG UNDANG INI, HUKUM ACARA PERKARA PELAGGARAN HAM YANG BERAT DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA PASAL 11 JAKSA AGUNG SEBAGAI PENYIDIK BERWENANG MELAKUKAN PENANGKAPAN UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN TERHADAP SESEORANG YANG DIDUGA KERAS MELAKUKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

  44. PASAL 12 AYAT (1) JAKSA AGUNG SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM BERWENANG MELAKUKAN PENAHANAN ATAU PENAHANAN LANJUTAN UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN AYAT (2) HAKIM PENGADILAN HAM DENGAN PENETAPANNYA BERWE NANG MELAKUKAN PENAHANAN UNTUK KEPENTINGAN PE MERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

  45. PENYELIDIKAN PASAL 18 AYAT (1) PENYELIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT DILAKUKAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA AYAT (2) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN SEBGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DAPAT MEMBENTUK TIM AD HOC YANG TERDIRI ATAS KOMISI NASIONALHAK ASASI MANUSIA DAN UNSUR MASYARAKAT

  46. PENJELASAN PASAL 18 AYAT(1) KEWENANGAN PENYELIDIKAN HANYA DILAKUKAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DIMAKSUDKAN UNTUK MENJAGA OBYEKTIVITAS HASIL PENYELIDIKAN KARENA LEMBAGA KOMNAS HAM ADALAH LEMBAGA YANG BERSIFAT INDEPENDEN AYAT (2) YANG DIMAKSUD DENGAN “UNSUR MASYARAKAT” ADALAH TOKOH DAN ANGGOTA MASYARAKAT YANG PROFESIONAL, BEDEDIKASI, BERINTEGRITAS TINGGI DAN MENGHAYATI DIBIDANG H.A.M

  47. PASAL 19 • AYAT (1) • DALAM MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN SEBAGIMANA DIMAK • SUD DALAM PASAL 18, PENYELIDIK BERWENANG : • MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP • PERISTIWA YANG TIMBUL DALAM MASYARAKAT , YANG • BERDASARKAN SIFAT ATAU LINGKUPNYA PATUT DIDUGA • TERDAPAT PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT; • b. MENERIMA LAPORAN ATAU PENGADUAN DARI SESEORANG • ATAU KELOMPOK ORANG TENTANG TERJADINYA PELANG • GARAN H.A.M YANG BERAT, SERTA MENCARI KETERANGAN • DAN BARANG BUKTI

  48. c. MEMANGGIL PIHAK PENGADU , KORBAN ATAU PIHAK YANG • DIADUKAN UNTUK DIMINTA DAN DIDENGAR KETERANGAN • NYA; • d. MEMANGGIL SAKSI UNTUK DIMINTA DAN DIDENGAR KE • SAKSIANNYA; • e. MENINJAU DAN MENGUMPULKAN KETERANGAN DITEMPAT • KEJADIAN DAN TEMPAT LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU • MEMANGGIL PIHAK TERKAIT UNTUK MEMBERIKAN KETE • RANGAN SECARA TERTULIS ATAU MEYERAHKAN DOKUMEN • YANG DIPERLUKAN SESUAI DENGAN ASLINYA;

  49. ATAS PERINTAH PENYIDIK DAPAT MELAKUKAN • TINDAKAN BERUPA ; • 1) PEMERIKSAAN SURAT • 2) PENGGELEDAHAN ATAU PENYITAAN • 3) PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP RUMAH ,PEKA • RANGAN ,BANGUNAN, DAN TEMPAT-TEMPAT LAINNYA • YANG DIDUDUKI ATAU DIMILIKI PIHAK TERTENTU • 4) MENDATANGKAN AHLI DALAM HUBUNGAN DENGAN • PENYELEDIKAN

  50. PENJELASAN PASAL 19 PELAKSANAAN “PENYELIDIKAN” DALAM KETENTUAN INI DIMAKSUDKAN SEBAGAI RANGKAIAN TINDAKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM LINGKUP PROJUSTISIA

More Related