Qanun Penanaman Modal: Membuka jalan peningkatan Investasi di NAD

1. Qanun Penanaman Modal: Membuka jalan peningkatan Investasi di NAD TARI Seminar Series 26 April 2007

2. Peluang Aceh dalam kerangka UU No.11/2006 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyatakan: “Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Pasal 165, ayat 1), dan “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku secara nasional“ (Pasal 165, ayat 2).

3. UU Penanaman Modal dengan Qanun Investasi • Secara prinsip UU PM memuat aturan yang bersifat umum, sementara qanun memuat legislasi yang rinci dalam mengimplementasikan regulasi investasi yang berlaku secara nasional • UU PA memberikan peluang bagi Aceh untuk menyusun regulasi yang sedikit berbeda dari UU PM, misalnya dalam hal insentif yang ditawarkan atau peraturan mengenai tenaga kerja atau pengelolaan tanah, atau hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan SDA. • Namun, UU PA juga menyatakan bahwa qanun investasi Aceh harus konsisten dengan UU PM

4. Key Points dalam UU Penanaman Modal 2007 • Diantara asas yang digunakan dalam penggalangan investasi adalah kepastian hukum, keterbukaan, perlakukan yang sama, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan • Pemberlakuan negative list, yaitu bidang-bidang investasi yang tertutup untuk penanam modal asing • Adanya penekanan pada pemrosesan izin investasi secara pelayanan terpadu satu pintu (one stop shop) • Dikaitkannya penanaman modal dengan pengembangan UMKM. • Penanaman modal/investasi asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) • Pemberian fasilitas, terutama perpajakan dan keringanan bea masuk • Wewenang yang lebih besar diberikan kepada BPKM

5. Mengenal Investor • Why invest? Beberapa motivasi dalam berinvestasi: • Resources – investor mencari sumber daya, mis. SDA, bahan baku, tenaga kerja yang murah atau memiliki keahlian khusus. Ini merupakan alasan paling banyak untuk aliran FDI ke negara-negara berkembang. • Markets – investor mencari pasar-pasar baru baik lokal maupun regional, memenuhi keperluan pengganti barang import, atau membuka pasar yang selama ini tertutup. • Efisiensi – dalam rangka integrasi regional atau global, atau product rationalization. • Pertanyaannya; motivasi apa yang dimiliki investor untuk masuk ke Aceh?

6. Key factors dalam menentukan lokasi • Calon investor akan melihat pada hal-hal berikut: • Kerangka kebijakan (policy framework) • Kemudahan berusaha dan memulai investasi • Ketersediaan dan kualitas SDA • Karakteristik dari pasar lokal • Insentif fiskal (pajak) • Upah dan kualitas tenaga kerja, biaya transportasi, dan harga faktor produksi lainnya • Infrastruktur • Ketersediaan bahan baku

7. Key factors dalam menentukan lokasi • Beberapa studi mengenai pemilihan lokasi tujuan FDI: • Gao (2002) – Labor Quality • Urata & Kawai (2000) – Supply-side factors low-wage labor, good infrastructure and good governance, demand-side factor sizable local market • Hajkova, et.al (2006) – Taxation and business environment • He, Canfei (2002) – Information cost and agglomeration economies (clustering of economic activities – China) • Hilber & Voicu (2006) – Agglomeration economies (Romania)

8. Location factor Percent 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Stable social and political environment Stable economic and legal environment Ease of doing business Reliability and quality of infrastructure and utilities Ability to hire technical professionals Ability to hire management staff Level of corruption Cost of labor Crime and safety Ability to hire skilled laborers National taxes Cost of utilities Roads Access to raw materials Availability & quality of university and technical training Available land with all services in place Local taxes Access to suppliers Labor relations and unionization Air service Top 20 critical location factors Source: Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Foreign direct investment survey, January 2002

9. Kondisi dan kesiapan Aceh

10. Tinjauan Qanun Investasi Aceh • Secara sederhana, komponen yang harus ada dalam Qanun: • Ketentuan umum • Proses perizinan • Jaminan-jaminan • Insentif • Penyelesaian sengketa • Aturan peralihan

11. Tinjauan Qanun Investasi Aceh Komponen Qanun vs RUU PM:

12. Tinjauan Qanun Investasi Aceh Komponen Qanun vs RUU PM:

13. Kesimpulan • Dengan UU PA, Aceh memiliki kesempatan untuk mengeluarkan regulasi investasi yang lebih baik. • Namun, waktu merupakan musuh utama. Dengan semakin banyaknya minat calon investor ke Aceh, kebutuhan terhadap Qanun Investasi menjadi sangat mendesak • Qanun investasi merupakan pembuka jalan, karena investor bisa mengetahui arah dan kerangka kebijakan investasi NAD • Qanun juga bisa menjawab pertanyaan mengenai kepastian hukum, bentuk insentif yang ditawarkan serta bentuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul (dispute resolution mechanism) • Qanun investasi bukanlah satu-satunya faktor yang akan mampu meningkatkan investasi. Masih ada beberapa faktor lain yang juga penting, a.l. infrastruktur, kemudahan berusaha, kualitas SDM, SDA, dll.