SIATEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. SIATEM PENDIDIKAN NASIONAL Oleh: Azizah Choirunnisa (20100720024) Eka Kurniawati (20100720078) Rini Nurul Islami (20100720020) Tia FH (20100720088) Umi Hanisa (20100720016) Wahyu Prastiyani (20100720022)

2. Sistempendidikannasionalsetiapbangsaberdasarkanpadadandijiwaiolehkebudayaanmasing-masingbangsa yang saratdengannilai-nilai yang tumbuhdanberkembangmelaluisejarah.

3. Sistempendidikannasional Indonesia disusunbelandaskanpadakebudayaanbangsa Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945 sebagaikristalisasinilai-nilaihidupbangsa Indonesia.

4. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. • Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. (Sisdiknas No. 20 Th. 2003)

5. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya.

6. KelembagaanPendidikan • JalurPendidikan • JalurPendidikanSekolah, • JalurPendidikanLuarSekolah. • JenjangPendidikan • JenjangPendidikanDasar • JenjangPendidikanMenengah • JenjangPendidikanTinggi

7. Program Pendidikan Nasional • Jenis Program PendidikanNasional • PendidikanUmum, • PendidikanKejuruan, • PendidikanLuarBiasa, • PendidikanKedinasan, • PendidikanKeagamaan.

8. Kurikulum Program Pendidikan Dalamhubungandenganpembangunannasional, kurikulumpendidikannasionalmengisiupayapembentukan SDM untukpembangunan. Dalamkaitanini, kurikulummengandungduaaspek (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 1 dan 2), yaitu: • aspekkesatuannasional • aspeklokal • KurikulumNasional Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 3 menyatakanbahwakurikulumdisusundenganmemperhatikan: • peningkatanimandantakwa; • peningkatan akhlak mulia; • peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; • keragaman potensi daerah dan lingkungan; • tuntutan pembangunan daerah dan nasional;  • tuntutan dunia kerja; • perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;  • agama; • dinamika perkembangan global; dan • persatuannasionaldannilai-nilaikebangsaan.

9. Kurikulummenjembatanitujuanpendidikannasionaldengantujuansatuanpendidikan yang dapatdilakukandenganpraktekbelajarriildilapangan/sekolah. DalamhubunganiniSoedijarto (Soedijarto, 1991: 145) merincikurikulumatas lima tingkata, yaitu: • Tujuaninstitusional, yang menggambarkanberbagaikemampuan yang harusdikuasaiolehpesertadidikdarisuatusatuanpendidikan. • Kerangkamateri yang memberikangambarantentangbidang-bidangpelajaran yang perludipelajaripesertadidikuntukmenguasaiserangkaiankemampuan yang disebutstruktur program kurikulum. • Garisbesarmateridarisuatubidangpelajaran yang telahdipilih, biasadisebut GBPP atausilabi. • Panduandanbuku-bukupelajaran yang disusununtukmenunjangterjadinyaprosespembelajaran. • Bentukdanjeniskegiatanpembelajaran yang dialamiolehpesertadidik, yaitustrategimengajar.

10. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 menyebutkanbahwakurikulumpendidikandasardanmenengahwajibmemuat: • pendidikan agama; • pendidikan kewarganegaraan; • bahasa; • matematika; • ilmu pengetahuan alam; • ilmu pengetahuan sosial; • seni dan budaya; • pendidikan jasmani danolahraga;  • keterampilan/kejuruan; dan • muatan lokal. Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: • pendidikan agama; • pendidikan kewarganegaraan; dan • bahasa.

11. Ciri-ciri kurikulum nasional • Diberlakukansamapadasetiapmacamsatuanpendidikandiseluruh Indonesia. • Ditetapkanolehpemerintah. • Tujuannyauntukmenggalangkesatuannasionaldanpengendalalianmutupendidikansecaranasional.

12. KurikulumMuatanLokal • Latarbelakang Kenyataanmenunjukkanbahwasetiapdaerah Indonesia memilikicirikhasmengenaiadatistiadat, tatacaradantatakramapergaulan, kesenian, bahasa (lisanmaupuntulisan), kerajinan, dannilai-nilaikehidupannyamasing-masing. Olehkarenaitu, keanekaragamancirikhasdaerahperludilestarikandandikembangkanmelaluiupayapendidikan yang nantinyaakanmemeliharajalinanantarasekolahdenganlingkungannya. Dan dalampengembangankurikulumsekolah, daerahperludilibatkan, agar sekolahberkesempatanmenyusun program muatanlokal yang sesuaiuntuklingkungannya. Kesungguhanpemerintahdalammerealisasikanpemikiranmengenaimuatanlokaltersebut, yang dimulaipadasekolahdasar, diwujudkandalamKeputusanMenteriPendidikandanKebudayaan RI No. 0412/U/1987 Tanggal 11 Juli 1987 tentangPenerapanMuatanLokalSekolahDasar. KemudiandisusuldenganpenjabaranpelaksanaanyadalamkeputusanDirekturJenderalPendidikanDasardanMenengah No. 173/C/Kep/87 Tanggal 7 Oktober 1987.

13. Pengertianmuatanlokal Muatanlokalyaitu program pendidikan yang isidan media penyampaiannyadikaitkandenganlingkunganalam, lingkungansosial, danlingkunganbudayasertakebutuhandaerah. Isidan media penyampaianmuatanlokaldiambildaridanmenggunakansumberlingkungan yang dekatdengankehidupanpesertadidik. • Tujuanmuatanlokal Dalamhubungannyadengankepentingannasional, muatanlokaldapat: • Melestarikandanmengembangkankebudayaan yang khasdaerah. • Mengubahnilaidansikapmasyarakatterhadaplingkungankearah yang positif. Dari sudutkepentinganpesertadidik, muatanlokaldapat: • Mengakrabkandanmeningkatkanpemahamanpesertadidikterhadaplingkungannyasehinggamerekatidakasingdenganlingkungannya. • Menerapkanpengetahuandanketrampilan yang dipelajariuntukmemecahkanmasalah yang ditemukandilingkungansekitarnya. • Memanfaatkansumberbelajar yang kaya yang terdapatdilingkungannya. • Mempermudahpesertadidikmenyerapmateripelajaran.

14. Faktor Penghambat Pelaksanaan Muatan Lokal • Sifat dari pelajaran Muatan Lokal itu sendiri sebagian besar memberi tekanan pada pembinaan tingkah laku afektif dan psikomotor. • Dilihat dari segi ketenagaan, pelaksanaan Muatan Lokal memerlukan pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lainselain sekolah. Untuk itu mungkin team teaching sebagai suatu alternatif dapat dipikirkan pengembangannya. Di samping cara-cara mengajar yang rutin oleh guru kelas, harus ada kerjasama yang terpadu antara pembina, pelaksana lapangan, dan nara sumber. Padahal penggunaan team teaching belum memasyarakat di dalam tradisi pelajaran di sekolah. • Dilihat dari proses belajar mengajar, masih banyak guru-guru yang belum akrab dengan pendekatan keterampilan proses dan CBSA sehingga menghambat kelancaran implementasi Muatan Lokal. • Sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umumnya menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik sehingga akan berdampak negatif pada pelaksanaan Muatan Lokal. • Penunjang pelaksanaan Muatan Lokal kebanyakan tidak dimiliki sekolah, dan mungkin juga tidak tersedia di masyarakat.

15. Faktor Penunjang Pelaksanaan Muatan Lokal • Adanya keinginan dari kebanyakan peserta didik untuk cepat memperoleh bekal kerja apapun yang membawa hasil. • Materi Muatan Lokal yang dapat dijadikan sasaran belajar cukup banyak tersedia, baik macamnya maupun penyebarannya di semua daerah, sehingga penentu daerah perintis tidak sulit. • Adanya materi Muatan Lokal yang sudah tercantum sebagai materi kurikulum dan sudah dilaksanakan secara rutin, hanya tinggal pembenahan efektifitas yang perlu ditingkatkan (misalnya pelajaran bahasa daerah). • Media massa khususnya TV sudah tidak sulit untuk dimanfaatkan guna penyebaran informasi berupa contoh-contoh model pelaksanaan Muatan Lokal yang berhasil, dengan demikian ide tentang Muatan Lokal lebih cepat memasyarakat.

16. Upaya Pembangunan PendidikanNasional 1. JenisUpayaPembaruanPendidikan • PembaruanLandasaYuridis • PembaruanKurikulum • PembaruanPolaMasaStudi • PembaruanTenagaKependidikan

17. 2. Dasar dan Aspek Legal Pembangunan Pendidikan Nasional UUD 1945 sebagai landasan yuridis merupakan hokum tertinggi dari organisasi kenegaraan yang memuat garis besar, dasar, dan tujuan Negara. Sifatnya lestari, dalam arti menjadi petunjuk untuk hidup bangsa dalam jangka waktu relati panjang dan bahkan jika memungkinkan selama Negara berdiri. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, seperti Pancasila, UUD 1945, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional yang mempunyai misi mencerdaskan kehidupan bangsa agar tercipta kesejahteraan umum, dan dapat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, berlandaskan Pancasila dan berdasar pada UUD 1945.

18. Pendidikan nasional Indonesia memiliki cirri khas sehingga berbeda dengan sistem pendidikan nasional bangsa lain. Kekhasan ciri sistem pendidikan nasional Indonesia tersebut tampak pada landasan, dasar penyelenggaraan, dan perkembangannya. Landasan dan dasarnya menjiwai sistem pendidikan. Sedangkan pola penyelenggaraan dan perkembangannya member warna atau corak. Penyelenggaraan terwujud pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Karena pendidikan berfungsi menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan, sedangkan pembangunan sendiri mengalami perkembangan maka system pendidikan nasional juga selalu dikembangkan. Pengembangan system pendidikan nasional pasti berdasar pada aspek legal.