300 likes | 662 Views
PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MDG’S. Disampaikan Pada Rapat Kerja Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Samarinda, 16 Juni 2014. ARAH KEBIJAKAN. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
E N D
PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MDG’S Disampaikan Pada RapatKerjaKesehatanProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Samarinda, 16 Juni 2014
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN ARAH & STRATEGI NASIONAL DLM RPJMN 2010-2014 ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN UPAYA REFORMATIF & AKSELERATIF DLM MENINGKATKAN AKSES & YANKES Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan Dilakukan melalui : (a) Pemihakan Kebijakan dan Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Membantu Kelompok Miskin dan Daerah Tertinggal; (b) Pengembangan Instrumen untuk Memonitor Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Tingkat Sosial Ekonomi ; (c) Peningkatan Advokasi dan Capacity Building Bagi Daerah Tertinggal.
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009 RPJMN II 20010-2014 RPJMN III 2015 -2019 RPJMN IV 2020 -2024 Bangkesdiarahkanuntukmeningkatkanaksesdanmutuyankes Aksesmasyarakatthpyankes yang berkualitastelahlebihberkembangdanmeningkat Aksesmasyarakatterhadapyankes yang berkualitastelahmulaimantap Kesmasyarakatthpyankes yang berkualitastelahmenjangkaudanmerata di seluruhwilayah Indonesia VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEA DILAN UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
IsuStrategis RPJMN • PenurunanAngkaKematianIbu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) • PeningkatanAksesdanKualitasPelayanan KB yang Merata • PeningkatanPerbaikanGizi • Pengendalian PenyakitMenulardanTidakMenular • Penyiapan dan Pelaksanaan SistemJaminan Kesehatan • PeningkatanEfektifitasPengawasanObat dan Makanan dalamrangkaPeningkatanKeamanan, MutudanManfaat/KhasiatObatdanMakanan
TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Derajat kesehatan rakyat yg setinggi-tingginya
RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2011-2025 STRATEGI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE “Seluruh Penduduk Memperoleh akses terhadap Tenaga Kesehatan yg berkualitas”
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN UPAYA POKOK: Perencanaan Kebutuhan dan Upaya Pemenuhan SDM Kesehatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan melalui Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Regulasi SDM Kesehatan
LANGKAH IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN NAKES TAHUN 2011-2025 2020-2025 2015-2019 2010-2014
PENGADAAN SDMK MELALUI PENDIDIKAN SistemKesehatanNasional StandarPelayanan Peran? StandarKompetensi StandarPendidikan Peran? Merit System STR Lisensi • Mutu prodi Lulusan • Kompetensi yang diperoleh • Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang kesehatan Peran? Vokasi Akademik Profesi PendidikanTinggi
GAMBARAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Total 53 RumahSakit
DISTRIBUSI PPDS DI KALTIM ANGKATAN I – XI 4 DASAR DAN ANESTESI
GAMBARAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Total 222 Puskesmas
Persentase Puskesmas Yang Memiliki Jumlah Dokter Di Bawah Standar Ketenagaan, Tahun 2014 • Kondisi Kaltim : • Jumlah Pusk 222, Jumlah dokter di puskesmas 378 • 37% puskesmaskekurangandokter • 8 puskesmas tanpa dokter
Persentase Jumlah RS Yang Memiliki Dokter Spesialis Obgyn di Bawah Standar Ketenagaan,Tahun 2014 • Kondisi Kaltim : • Jml RS 53, Jml SpOG 76 • 51% RS kekurangan SpOG • 21 RS tanpa SpOG
Secara Umum, fasyankes di Kalimantan Timur masih kekurangan nakes yang diperburuk dengan maldistribusi tenaga kesehatan KONDISI NAKES PERKAB/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR
KENDALA PENEMPATAN NAKES • Retensi untuk daerah dengan geografis sulit masih rendah • Kurangnya partisipasi Pemda dalam penyediaan fasilitas, distribusi, monitoring dan evaluasi • Sedikitnya peminat tenaga kesehatan khususnya untuk DTPK • Tingginya biaya operasional untuk mobilisasi tenaga kesehatan di daerah dengan geografis sulit.
PEGAWAI ASN(UU NO.5 /2014) KETERKAITAN APARATUR SIPIL NEGARA UPAYA PEMENUHAN NAKES 1. PNS(Pasal 1butir 3 & Pasal 7) 2. PPPK(Pasal 1butir 4 & Pasal 7) Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang-Undang. Melaksanakan tugas pemerintahan. • Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; • Menduduki jabatan pemerintahan. • PPPK PTT pusat • Tugsus • PTT daerah UPAYA PEMENUHAN NAKES
KEBERADAAN AKTIF PTTKALIMANTAN TIMUR KEBERADAAN AKTIF TENAGA PTT S.D 31 DESEMBER 2013 Sumber : Biro Kepegawaian. Januari 2014
REKAPITULASI PESERTA TUGAS BELAJAR PPDS/PPDGS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 - 2013 4 DASAR 4 PENUNJANG 81 54 Sp. PD Sp. A Sp. B Sp. OG Sp. An Sp. PK Sp. R Sp. RM 23 20 18 20 17 14 15 8 Spesialis Lainnya 62 197 Total Keseluruhan
BIMBINGAN BELAJAR MENGIKUTI SELEKSI AKADEMIK PPDS 2014 (preparatory course) • Dilaksanakan oleh kolegium • Dilaksanakan di lokasi pelatihan Dokter dengan Kewenangan Tambahan, FK UNAIR, FK UNHAS, FK UNUD dan FK UNBRAW • Durasi : intensif 1 bulan • Metode : di kelas dan observasi di RS • Dilaksanakan pada bulan Agustus 2014
E learning sebagai alternatif bimbingan belajar • Disusun oleh 10 kolegium : Obgyn, Kes anak, Bedah, PenyakitDalam, Anastesi, PatologiKlinik, RehabilitasiMedik, Radiologi, Penyakit mulutdanBedah mulut • BerbasispadaStandarKompetensiDokter Indonesia danStandarKompetensiDokter Gigi Indonesia: • Materibacaan, foto, video, power point, referensi • Kasus dan pembahasannya • Latihanujianbeserta jawaban • Materi akan diakses ke website BPPSDMK • www.bppsdmk.depkes.go.idpadaJuli 2014
KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN • Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Salah satunya mengatur tentang Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Penugasan Khusus • Keputusan Menteri Kesehatan No. 1307 tahun 2012 tentang Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap • Saat ini Kemenkes (Pusrengun SDMK) sedang melakukan kajian terkait insentif bagi tenaga kesehatan di fasyankes berdasarkan kriteria keterpencilan dan jasa