290 likes | 328 Views
Explore the comprehensive policies and strategies implemented by the Indonesian government, particularly the Ministry of Health, to address the alarming rates of stunting and malnutrition in the country. Learn about key interventions, legal frameworks, and priority areas focusing on reducing stunting prevalence.
E N D
KEBIJAKAN PEMERINTAH (DINAS KESEHATAN)DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH STUNTING DiceuHamidah, S.Kep, Ners, M.Kep
PERMASALAHANGIZI REPUBLIK INDONESIA Setiap Negara Di DuniaMengalami PermasalahanGizi Indonesia merupakan salah satu negara dengan triple ganda permasalahangizi. Status Gizi Balita,2013-2018 37,2 30,8 12,1 11,9 10,2 8,0 Stunting Wasting 2013 2018 Overweight tripleburden singleburden doubleburden 22,2% balita didunia (150,8juta) Stunting Obesitas Penduduk Usia 18+tahun 2013 2018 7,5% (50,5juta) Wasting 5,6% (38,3juta) Overweight 21,8% 14,8% Sumber: Global Nutrition Report,2018 Sumber:Riskesdas,2013dan2018 3
PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA Sekitar 7jutaBalita di Indonesia mengalami Stunting Balita Gizi Kurang : 17,7 % (2 dari 10 anak) Balita Stunting : 30,8 % (3 dari 10 anak) Balita Gizi Kurus : 10,2 % (1 dari 10 anak) Triple Burden Malnutrition Balita Gizi Gemuk : 8 % Obesitas pada Dewasa : 21,8 % Anemia ibu hamil :48,9 % Sumber : Riskesdas, 2018 Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi (Global Nutrition Report, 2014)
Indonesia: Negara ke 5 dengan jumlahbalita tertinggi mengalamistunting
PETA STUNTING PROVINSI JAWA BARAT HASILPSGTAHUN2017
BESARAN MASALAH KEKURANGAN GIZI DI JAWA BARAT HASIL RISKESDAS 10.8% (2013) 10.9%(2013) 35.3% (2013) Bayi di Jawa Barat lahirdenganberatbadanrendah (< 2.500 gram) Balita di Jawa Barat memilikiberatbadan yang tidaksesuaidenganTingginyau (Kurus) Balita di Jawa Barat memilikitinggibadan yang tidaksesuaidenganusianya (pendek) 6.3% (2018) 8.4%(2018) 31.1% (2018)
Prevalensi StuntingBalita di Jawa Barat Sumber : Riskesdas, 2018
DasarHukumSecaraNasional Undang-Undangnomor 17/2007 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang (2005-2025). Undang-UndangKesehatannomor 36 tahun 2009 tentang, arahperbaikangizi. Undang-UndangtentangPangannomor 18 tahun 2012 tentangkebijakan di bidangpanganuntukperbaikan status gizimasyarakat. PemerintahdanPemerintah Daerah menyusunRencanaAksiPangandanGizisetiap 5 (lima) tahun. Perpres N0. 5/ 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah (2010-2014). Inpres No. 3/2010 tentangpenyusunanRencanaAksiNasionalPangandanGizi (RAN-PG) 2011-2015 danRencanaAksi Daerah PangandanGizi (RAD-PG) 2011-2015 di 33 provinsi. PeraturanPresidennomor 42/2013 tentangGerakanNasionalPerbaikanGizi. Inpres No. 1/2017 tentangGerakanMasyarakatSehat. PeraturanPresiden No. 83/2017 tentangKebijakanStrategisPangandanGizi.
PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN (RPJMN KESEHATAN 2015-2019) • Penurunan AKI & AKB (Kesehatan Ibu & Anaktermasuk Imunisasi) • Perbaikan Gizi khususnya Stunting • Pengendalian Penyakit Menular : HIV/AIDS, Tuberkulosis & Malaria • Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, DiabetesMelitus, Obesitas & Kanker)
KENAPA KONVERGENSI PROGRAM INTERVENSI STUNTING ? • Kegiatandilakukanolehsektorkesehatan. • DitujukankhususuntuK 1000 HariPertamaKehidupan (HPK) • Bersifatjangkapendek • Hasilnyadidapatdalamwakturelatifpendek GIZI SPESIFIK (berkontribusi 30%) CAPAIAN INDIKATOR 90% maka dapat menurunkan Stunting sebesar 20% KONTRIBUSI KEBERHASILAN PENCEGAHAN STUNTING • Kegiatanpembangunandiluarsektorkesehatan. • Sasaranmasyarakatumum • Bersifatjangkapanjang GIZI SENSITIF (berkontribusi 70%)
INTERVENSI GIZI SPESIFIK Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 1. INTERVENSI GIZI SPESIFIK Pendamping Supporting Peran Kader Pembangunan Desa Promosi Sumber Informasi yang tepat Deteksi dini masalah Pemberdayaan Peran Aparatur dan Pendamping Desa Pembinaan Pengawasan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pendamping Supporting Peran Kader Pembangunan Desa Promosi Sumber Informasi yang tepat Deteksi dini masalah Pemberdayaan Peran Aparatur dan Pendamping Desa Pembinaan Pengawasan
1. Analisispenyebab stunting di daerah PENGUATAN KAPASISTAS PEMDA KABUPATENUNTUK KONVERGESI PENCEGAHAN STUNTING (PILAR KE-3) MELALUI KOLABORASI: SOSIALISASI, ADVOKASI, ORIENTASI DAN PELATIHAN MULTI SEKTORAL 5. Monitoring target dan pencapaian 2. Menentukan rencana aksi multisektor STUNTING DISEBABKAN OLEH FAKTOR MULTIDIMENSI SEHINGGA PENANGANANNYA PERLU DILAKUKAN OLEH MULTISEKTOR 4. Koordinasi pelaksanaan 3. Pemberian intervensi prioritas
DASAR HUKUM TENTANG STUNTING DI KABUPATEN MAJALENGKA • PERATURAN BUPATI NO 25 TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING • STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN MAJALENGKJA • SURAT EDARAN TENTANG IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH STUNTING (DALAM PROSES) • KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 441.08/Kep.65-Dinkes/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DALAM PENANGANAN GIZI
AGENDA KEGIATAN DI TIM PENANGGULANGAN MASALAH STUNTING • Penyamaanpersepsitentang stunting kepadaseluruh stakeholders tentangpenyebabdanstrategipenanggulangan stunting • Komunikasi, KoordinasidanKerjasamaLintasSektordalampenanggulangan stunting • Pemberian data daninformasitentangbesaranmasalah, lokasidanfaktordeterminanterjadinya stunting kepadaseluruhsektorterkait • KesepakatandalampenentuanLokusIntervensiBersama yang akandilakukan disesuaikandengantupoksitiapSektordandituangkandalammasing-masing DPA • Perluditetapkanindikatorapasajadalammenilaikeberhasilanintervensiuntukjangkapendek, menengahdanpanjang • PerludibuatcaradanstrategiMonevuntukmengawal proses danmenilaikeberhasilanintervensi yang dilakukan
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN DI TINGKAT KABUPATEN Di Tingkat Kabupaten • DiawalidenganSosialisasiterkaitpermasalahandanStrategiPenanggulangan Stunting • Melakukanidentifikasipermasalahangizi-kesehatanmasyarakat di seluruhwilayahdesaberdasarkanhasilpendataankeluargasehat, data rutin, survey dan sumber data lain • Melakukan identifikasi capaian indikator gizi spesifik dan indikator gizi sensitif • Sosialisasi dan advokasikepada Lintas Sektorterkaithasilidentifikasipermasalahankesehatan yang ada di masyarakat • Adanya PeraturanBupatitentangTim Koordinasi PenanggulanganStunting
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN • Membuatkesepakatanbersama dalampenetapanlokus dan target sasaran program dan kegiatanbersama • Melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasamadalammenyusun rencana intervensi sesuaidengantupoksimasing-masingOPD • Implementasikesepakatan • Monev