1 / 48

SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMKESDA PROV.JATENG TH.2014

SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMKESDA PROV.JATENG TH.2014. PURWOKERTO SENIN, 10 FEBRUARI 2014 DINAS KESEHATAN KAB.BANYUMAS. PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. KEMENKES.

senta
Download Presentation

SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMKESDA PROV.JATENG TH.2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONALDAN JAMKESDA PROV.JATENG TH.2014 PURWOKERTO SENIN, 10 FEBRUARI 2014 DINAS KESEHATAN KAB.BANYUMAS

  2. PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEMENKES Untuk Indonesia yang lebih sehat KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS Disampaikan pada Pertemuan Petugas Puskesmas Senin, 10 Februari 2014 Oleh : Kabid P2KPK Dinkes Kab.Banyumas

  3. SISTEMATIKA PENYAJIAN KEMENKES LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JKN IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF PENGALIHAN JAMKESMAS BPJS PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEU DAERAH PERAN PEMERINTAH DAN DAERAH JAMKESDA DALAM ERA JKN PENUTUP

  4. KEMENKES LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JKN

  5. DASAR HUKUM (REGULASI) KEMENKES 5 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 5

  6. DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEMENKES Pemerintah BPJS Kesehatan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Kendali Biaya & kualitas Yankes Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Bayar iuran Regulator Perjanjian Kerjasama Ajukan klaim Penanganan keluhan Pembayaran Klaim Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan Peserta Jaminan Kes Memberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Mencari Pelayanan Sistem Rujukan 6 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 6

  7. PESERTA JAMINAN KESEHATAN*) KEMENKES PesertaJaminanKesadalahsetiaporangyang telahmembayariuranatauuntuknyatelahdibayarkaniuranmenjadipesertaJaminanKesehatan PESERTA MELIPUTI*): Penerima Bantuan Iuran (PBI)JaminanKesehatan BukanPenerima Bantuan Iuran (PBI)JaminanKesehatan PesertaPBIJaminanKesehatanmeliputiorang yang tergolong fakir miskindanorangtidakmampu PenetapanPeserta PBI JaminanKesehatandilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan Pekerjapenerimaupahdananggotakeluarganya Pekerjabukanpenerimaupahdananggotakeluarganya Bukanpekerjadananggotakeluarganya *) PERPRES No. 12/2013, Ps. 2, 3 dan 4 ay 1 7 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 7

  8. PENTAHAPAN PESERTA JKN *) KEMENKES KEPESERTAN JAMKES BERSIFAT WAJIB DAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP 1 JAN 2014 BPJS BID KES PLG LMBT 2019 *) Perpres 12/2013, Ps. 6 ay 1 & 2 8 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 8

  9. PAKET MANFAAT JKN *) KEMENKES ManfaatJamkes ManfaatMedis Manfaat Non Medis Akomodasi & Ambulan Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu *) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2 Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseoranganmencakup pelayananpromotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayananobat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 9

  10. PAKET MANFAAT JKN *) KEMENKES Manfaatpelayananpromotif & preventifmeliputi; PenyuluhanKesperorangan ImunisasiDasar KeluargaBerencana (KB) SkriningKesehatan • Penyuluhanmengenaipengelolaanfaktorrisikopenyakit • Perilakuhidupbersihdansehat • BCG • DPT dan Hepatitis-B (DPT-HB) • Polio • Campak • Konseling • Kontrasepsidasar • Vasektomi • Tubektomi Diberikansecaraselektif yang bertujuanuntukmendeteksirisikopenyakitdanmencegahdampaklanjutan Vaksin & Alat KB  Pemerintah & atauPemerintah Daerah *) Perpres No. 12 Pasal 21 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 10

  11. PAKET MANFAAT JKN*) KEMENKES YANKES DIJAMIN TIDAK DIJAMIN Tidaksesuaiprosedur Di Faskesygtidakbekerjasamadengan BPJS (kecualiutkkasusgawatdarurat) Yankes yang telahdijaminoleh program jaminankecelakaankerjaterhadappenyakitataucederaakibatkecelakaankerjaatauhubungankerja Yankes yang dilakukandiLuarNegeri Yankesuntuktujuanestetik Pelayananuntukmengatasiinfertilitas Meratakangigi (ortodonsi) Ganggauankes/penyakitakibatketergantunganobatdan/ataualkohol Gangguankesakibatsengajamenyakitidirisendiri Pengobatankomplementer, alternatifdantradisional Pengobatan yang dikatagorikansebagaipercobaan Alatkontrasepsi, kosmetik, makanbayidansusu Perbekalanrumahtangga Yankesakibatbencana pd masatanggapdarurat, KLB Biayapelayananlainnyaygtidakada hub denganmanfaatJaminankesygdiberikan YankesTkPertama YankesRujukanTkLanjutan RawatJalan RawatInap *) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 11

  12. PAKET MANFAAT JKN *) KEMENKES RUANG PERAWATAN KELAS III • PBI • PesertaPekerjaBukanPenerimaUpahdanPesertabukanpekerjadngniuranuntukmanfaatdiklas III RUANG PERAWATAN KELAS II • PNS & Pensiun PNS Gol I , II besertaanggotakeluarga • Anggota TNI & Pensiunan TNI setaradengan PNS Gol I & II • AnggotaPolri & PensiunanPolrisetara dg PNS Gol I & II • PegawaiPemerintah Non PegawaiPemerintahygdisetarakan PNS Gol I & II MANFAAT NON MEDIS  AKOMODASI RUANG PERAWATAN KELAS I • Pejabat Negara & anggotakeluarga • PNS & PenerimaPensiunGol III & IV + AnggotaKel • TNI & Penerimapensiun + Keluargaygsetara PNS Gol III & IV • Polri & Penerimapensiun + Keluargaygsetara PNS Gol III & IV • Pegawaipemerintah Non PNS ygsetara PNS Gol III & IV • Veteran & PerintisKemerdekaan + anggotakeluarga • Pekerjapenerimaupahbulananlebihdari 2 kali PTKP *) Perpres No. 12 Pasal 21 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 12

  13. FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN KEMENKES FASKES TK I FASKES TK LANJUTAN PKS DENGAN BPJS PENYELENGGARAAN JKN SESUAI UU SJSN & BPJS 13

  14. KEMENKES IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF

  15. SUMBER DANA JKN KEMENKES PBI BAYAR IURAN PNS BPJS KES TNI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PEMERINTAH POLRI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK  PEKERJA & PEMBERI KERJA PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI) 15 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 15

  16. BESARAN IURAN (PBI) KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 16

  17. Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013) KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 17

  18. PEMBAYARAN FASKES DALAM JKN KEMENKES FASKES TK. PERTAMA KAPITASI Mekanisme lain yglebihberhasilguna (FFS) PEMBAYARAN FASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN) BPJS BID KES INA CBG’s *) Perpres 12/2013, Ps. 39 18 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 18

  19. KEMENKES TARIF KAPITASI KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 19

  20. KEMENKES TARIF RAWAT INAP FASKES TK I KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 20

  21. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 21

  22. KEMENKES TRANSFORMASI/PENGALIHAN JAMKESMAS KE BPJS

  23. LANDASAN HUKUM TRANSFORMASI/PENGALIHAN KEMENKES Ketentuan Penutup UU No 24/2011 Pasal60 • BPJS Kesehatanmulaiberoperasipada tanggal 1 Januari 2014 • Sejakberoperasinya BPJS Kesehatanmaka : • Kemenkestidaklagimenyelenggarakan program Jamkesmas • KementrianPertahanan, TNI dan POLRI tidaklagimenyelenggarakan program pelayanankesehatan • PT Jamsostek (Persero) tidaklagimenyelenggarakan program jaminanpemeliharaankesehatan UU No 24/2011 Pasal70 PeraturanpelaksanaandariUndang-Undanginiharusditetapkan paling lama 1 (satu) tahununtukperaturan yang mendukungberoperasinya BPJS Kesehatan KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 23

  24. TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS KEMENKES TUJUAN TRANSFORMASI/PENGALIHAN Agar pengalihanJamkesmaske BPJS KesehatandapatberjalanlancarsehinggapelaksanaanJaminanKesehatanNasionalpada 1 Januari 2014 sesuaiperaturanperundangan yang berlakutermasukmenjaminekspesertaJamkesmas KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 24

  25. KEMENKES TRANSFORMASI/PENGALIHAN PROGRAM PADA 2013 PT ASKES (Calon BPJS Kesehatan), sejumlah 111,6 jutajiwa TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS Jamkesmas Askes PNS JPK Jamsostek TNI Polri KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 25

  26. KEMENKES SEBELUM 1 JANUARI 2014 MULAI 1 JANUARI 2014 Jamkesmas dikelolaolehKemenkes (+ PT Askes), mengelolapesertaJamkesmassejumlah 86,4 jutajiwa Ex Jamkesmasmenjadipeserta PBI dikelolaolehBPJS Kesehatan, mengelolapeserta PBI (86,4 juta) dan non PBI sejumlah 111,6 jutajiwa TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 26

  27. KEMENKES LANGKAH2 TRANSFORMASI/PENGALIHAN PROGRAM Pembuatan PKS PembuatanPedomanTeknisPengalihan Pengalihan data kepesertaan Pengalihanasetdanliabilitas Sosialisasi TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 27

  28. KEMENKES PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEUANGAN DAERAH

  29. Tata KelolaKeuangan Daerah REGULASI KEU PPNo 58 /2005 KEMENKES • PASAL 17 • Semuapenerimaandanpengeluarandaerahbaikdalambentukuang, barangdan/ataujasadianggarkandalam APBD • Seluruhpendapatandaerah, belanjadaerah, danpembiayaandaerahdianggarkansecarabrutodalam APBD • PASAL 59 • Penerimaan SKPD yang merupakanpenerimaandaerahtidakdapatdipergunakanlangsunguntukpengeluaran • Semuapenerimaandaerahsebagaimanadimaksudpadaayat (1) apabilaberbentukuangharussegeradisetorkekasumumdaerahdanberbentukbarangmenjadimilik/asetdaerah yang dicatatsebagaiinventarisdaerah KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 29

  30. PedomanPengelolaanKeuangan Daerah PERMENDAGRI No 13/2006 REGULASI KEU PERMENDAGRI No 27/2013 • PedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Tahun 2014 KEMENKES • PASAL 122 • Semuapenerimaandaerahdanpengeluarandaerahdalamrangkapelaksanaanurusanpemerintahandaerahdikeloladalam APBD • Penerimaan SKPD dilarangdigunakanlangsunguntukmembiayaipengeluaran, kecualiditentukan lain olehperaturanperundang-undangan • Penerimaan SKPD berupauangataucekharusdisetorkerekeningkasumumdaerah paling lama 1 (satu) harikerja PENERIMAAN DAERAH Penerimaanatasjasalayanankesehatanmasyarakat yang dananyabersumberdarihasilklaimkepadaBadanPenyelenggaraJaminanSosial (BPJS) yang diterimaoleh SKPD atau Unit Kerjapada SKPD yang belummenerapkanPPK-BLUD, dianggarkanpadaakunpendapatan,kelompokpendapatan PAD, jenispendapatanRetribusi Daerah, obyekpendapatanRetribusiJasaUmum, rincianobyekpendapatanRetribusiPelayananKesehatan KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 30

  31. IURAN/PREMI ALUR PENDANAAN JKN KEMENKES PEMERINTAH (KEMENKES)  PBI PEMERINTAH  PNS TNI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL POLRI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL JPK JAMSOSTEK  PEKERJA & PEMBERI KERJA PENSIUNAN VETERAN PEKERJA TDK MENERIMA UPAH UU No. 17/2003 UU APBN UU No. 40/2004 UU No. 24/2012 BPJS KES PEMANFAATAN  STATUS FASKES KAPITASI/CARA LAIN INA CBG’s PP No. 58/2005 PERMENDAGRI No. 13/2005 FASKES DASAR FASKES LANJUTAN KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 31

  32. KEU NEGARA APBD KEMENKES APBD UU No, 17/2003 KEU NEGARA PERMENDAGRI PENYUSUNAN APBD PENGELUARAN/ BELANJA DAERAH PENDAPATAN DAERAH PEMBIAYAAN JENIS PENDAPATAN: RETRIBUSI DAERAH OBJEK PENDAPATAN: RETRIBUSI JASA UMUM RINCIAN OBJK PENDPTN: RETRIBUSI PELAY KES URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RKA/RBA-DPA) KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 32

  33. ALUR PERENC PENGANGGARAN KEMENKES PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD SESUAIKAN DI P-APBD 3 2 APBD PERUBAHAN LAP PERTGJWBN APBD APBD INDUK 4 1 PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD • No. 1 & 2 dalam kondisi normal • No. 3 & 4 dalam kondisi khusus SESUAIKAN DI LRA KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 33

  34. PENGATURAN SESUAI APBD KEMENKES PERMENDAGRI No. 27 TH 2013 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD PENDAPATAN DAERAH Penerimaanatasjasalayanankesehatanmasyarakat yang dananyabersumberdarihasilklaimkepadaBadanPenyelenggaraJaminanSosial (BPJS) yang diterimaoleh SKPDatauUnit Kerjapada SKPD yang belummenerapkan PPK-BLUD, dianggarkanpadaakunpendapatan, kelompokpendapatan PAD, jenispendapatanRetribusi Daerah, obyekpendapatanRetribusiJasaUmum, rincianobyekpendapatanRetribusiPelayananKesehatan KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 34

  35. PENGATURAN SESUAI APBD KEMENKES BELANJA DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN PRIORITAS: untukmelindungidanmeningkatkankualitaskehidupanmasyarakatdalamupayamemenuhikewajibandaerah Peningkatanpelayanandasar, pendidikan, kesehatan,fasilitassosialdanfasilitasumum yang layaksertamengembangkansistemjaminansosial PROGRAM DAN KEGIATAN KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 35

  36. KEMENKES PERAN KEMENKES & DAERAH DALAM PELAKSANAAN JKN

  37. PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENKES PERPRES No.12/2013 Ps. 43 • Dalamrangkamenjaminkendalimutudanbiaya, Menteribertanggungjawabuntuk: • a. penilaianteknologikesehatan (health technology assessment); • b. pertimbanganklinis (clinical advisory) danManfaatJaminanKes; • c. perhitunganstandartarif; dan • d. monitoring & evaluasipenyelenggaraanpelayananJaminanKes. • (2) Dalammelaksanakan monitoring danevaluasipenyelenggaraan • pelayananJaminanKesehatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) • huruf d, MenteriberkoordinasidenganDewanJaminanSosialNasional. DIBENTUK TIM KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 37

  38. PERAN PEMERINTAH KEMENKES REGULATOR REGULASI STANDARISASI KUALITAS YANKES, NAKES, ALKES TARIF YANKES PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES CAPACITY BUILDING MONEV PERPRES No. 12/2013, Ps. 41 s/d 44 38 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 38

  39. PERAN DAERAH DLM PELAKSANAAN JKN KEMENKES PENATAAN JAMKESDA (Regulasi, Kepesertaan, Pembiayaan)  Integrasike JKN MAPPING KEPESERTAAN JAMKES MAPPING FASYANKES PENYIAPAN INFRASTRUKTUR MAPPING, PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES MEMBUAT PERENC PENGEMBALIAN DANA DARI PELAKSANAAN JKN YG TELAH DISETOR KE KASDA MONEV PELAKSANAAN JKN 39 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 39

  40. DALAM PELAKSANAAN JKN  TIM KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 40

  41. TIM KOORDINASI JKN KEMENKES OPERASIONAL TIM  APBN OPERASIONAL TIM  APBD KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 41

  42. KEMENKES JAMKESDA DALAM ERA JKN

  43. JAMKESDA DALAM ERA JKN KEMENKES JAMKESDA BPJS INTEGRASI 2019 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 43

  44. JAMKESDA DALAM ERA JKN KEMENKES • Fokusmenjaminmasyarakatmiskindantidakmampu yang belumtercoveroleh JKN • Penyelenggarandiarahkandidalamsistem JKN melaluipengelolanyaadalah BPJS Kesehatan • Besaraniuranmengikutiketentuaniuran PBI JKN  Rp 19.225,- / jiwa/bulan • Bagidaerah yang tidakmampumembayarRp 19.225,-: • menyeleksisasaran yang benar2 miskindantidakmampu yang dibiayaiPemda • Masyarakakat yang mampudimotivasiuntukmendaftarkanmenjadipesertake BPJS Kesehatandanmembayariuran KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 44

  45. KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN KEMENKES • PerpresperubahanatasPerpres No 12 tahun 2013 ttg JaminanKesehatanpasal 6A diaturbahwa: “Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”. • Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 “Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda” KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 45

  46. PENGANGGARAN JAMKESDA KEMENKES PERMENDAGRI No. 27 TH 2013 HAL KHUSUS LAINNYA Dalamrangkapeningkatanbidangkesehatan, pemerintahdaerahsecarakonsistendanberkesinambunganharusmengalokasikananggaranurusankesehatan minimal 10% (sepuluhpersen) dari total belanja APBD diluargaji, sesuaiamanatPasal 171 ayat (2) Undang­Undang 36 Tahun 2009 tentangKesehatan Pemberianpelayanankesehatankepadafakir miskindanorangtidakmampusesuaidenganUndang-UndangNomor 40 Tahun 2004 tentangSistemJaminanSosialNasionaldanPeraturanPemerintahNomor 101 Tahun 2012 tentangPenerimaBantuanIuranJaminanKesehatandanPeraturanPresidenNomor 12 Tahun 2013 tentangJaminanKesehatan, yang tidakmenjadicakupanpelayananpemerintahmelalui BPJS yang bersumberdari APBN, pemerintahdaerahdapatmenganggarkannyadalambentukprogram dankegiatanpada SKPD yang menanganiurusankesehatanpemberipelayanankesehatanataupemberianiurankepada BPJS, yang dianggarkanpada PPKD, jenisbelanjabantuansosial. PENGANGGARAN JAMKESDA KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 46

  47. PENUTUP KEMENKES • UU No 40 Tahun 2004 yang diikutidengantelahdisahkannya UU BPJS, telahmemberiarahkonkritimplementasi JK SJSN yang dimulai1 Januari 2014 • Tujuandari JK SJSN adalahmemberiperlindunganterhadapkesulitanaksespelayanankesehatanbagisemuapendudukdenganmanfaat yang sama • Pelaksanaan JKN akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta pada tahun 2019 (Jaminan Kesehatan Semesta/Jamkesta) • Penyelenggaraan JK SJSN dilakukandenganprinsipsosialdenganpelayanankesehatanterkendali (biayadanmutu) danberimplikasipadapenyelenggaraanpelayanandi RS PENYELENGGARAAN JKN SESUAI UU SJSN & BPJS 47

  48. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Untuk Indonesia yang lebih sehat

More Related