1 / 25

Kebijakan kesehatan

Kegiatan Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin

NdaHandara
Download Presentation

Kebijakan kesehatan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KEPUTUSAN MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMER 128/MENKES/SK/II/2014tentang: KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Kelompok 3

  2. Menimbang: • Bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pusat kesehatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pembangunaan kesehataan menuju indonesia sehat 2010 diperlukaan adnya kebijakaan dan langkah langkah strategi yang di gunakan sebagai acuan dalam penyenggaraan puskesmaskebijakan ini agar digunakaan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pusat kesehataan masyarakat

  3. Pengertianpuskesmas • puskesmas adalah unit pelaksana teknik dinas kesehataan kebupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakaan pembangunan kesehataan di suatu wilayah kerja • Unit pelaksana teknis • Pembangunan kesehataan • Pertanggung jawabaan penyelenggaraan • Wilayaah kerja

  4. Fungsi • Fungsikmk no 128 2004 • Pusat penggerakan pembangunan kesehataan • Pusat pemberdayaan masyarakat • Pusat pelayanan stata pertama - pelayanan kesehataan perorangan - pelayanan kesehataan masyarakat

  5. Tujuan puskesmas • mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehataan nasional yakni meningkatkan kesadaraan, kemauan kan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan indonesia sehat 2010

  6. Upaya kesehataan wajib • Upaya promosi kesehataan • Upaya kesehataan lingkungan • Upaya kesehataan ibu dan anak serta keluarga berencana • Perbaikaan gizi masyarakat • Upaya pencegahaan dan pemberantasaan penyakit menular • Upaya pengobataan

  7. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG : PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

  8. MENIMBANG: bahwaPusatKesehatanMasyarakatsebagaisalahsatujenisfasilitaspelayanankesehatantingkatpertamamemilikiperananpentingdalamsistemkesehatannasional, khususnyasubsistemupayakesehatan;

  9. Next.. • FasilitasPelayananKesehatanadalahsuatutempat yang digunakan untukmenyelenggarakanupayapelayanankesehatan, baikpromotif, preventif, kuratifmaupunrehabilitatif yang dilakukanoleh pemerintah, pemerintahdaerahdan/ataumasyarakat. • PusatKesehatanMasyarakat yang selanjutnyadisebutPuskesmas adalahfasilitaspelayanankesehatan yang menyelenggarakanupaya kesehatanmasyarakatdanupayakesehatanperseorangantingkat pertama, denganlebihmengutamakanupayapromotifdanpreventif, untukmencapaiderajatkesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya di wilayahkerjanya.

  10. Next…. • DinasKesehatanKabupaten/Kota adalahsatuankerjapemerintahandaerahkabupaten/kota yang bertanggungjawabmenyelenggarakanurusanpemerintahandalambidangkesehatan di kabupaten/kota. • UpayaKesehatanMasyarakat yang selanjutnyadisingkat UKM adalahsetiapkegiatanuntukmemeliharadanmeningkatkankesehatansertamencegahdanmenanggulangitimbulnyamasalahkesehatandengansasarankeluarga, kelompok, danmasyarakat. • UpayaKesehatanPerseorangan yang selanjutnyadisingkat UKP adalahsuatukegiatandan/atauserangkaiankegiatanpelayanankesehatan yang ditujukanuntukpeningkatan, pencegahan, penyembuhanpenyakit, penguranganpenderitaanakibatpenyakitdanmemulihkankesehatanperseorangan. • TenagaKesehatanadalahsetiap orang yang mengabdikandiridalambidangkesehatansertamemilikipengetahuandanatauketerampilanmelaluipendidikan di bidangkesehatan yang untukjenistertentumemerlukankewenanganuntukmelakukanupayakesehatan.

  11. akreditasiPuskesmasadalahpengakuanterhadapPuskesmas yang diberikanolehlembagaindependenpenyelenggaraakreditasi yang ditetapkanolehMenterisetelahdinilaibahwaPuskesmastelahmemenuhistandarpelayananPuskesmas yang telahditetapkanolehMenteriuntukmeningkatkanmutupelayananPuskesmassecaraberkesinambungan. • SistemRujukanadalahpenyelenggaraanpelayanankesehatan yang mengaturpelimpahantugasdantanggungjawabpelayanankesehatansecaratimbalbalikbaikvertikalmaupun horizontal. • PelayananKesehatanadalahupaya yang diberikanolehPuskesmaskepadamasyarakat, mencakupperencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dandituangkandalamsuatusistem. SistemInformasiPuskesmasadalahsuatutatanan yang menyediakaninformasiuntukmembantu proses pengambilankeputusandalammelaksanakanmanajemenPuskesmasdalammencapaisasarankegiatannya.

  12. PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PrinsippenyelenggaraanPuskesmasmeliputi: a. paradigmasehat; b. pertanggungjawabanwilayah; c. kemandirianmasyarakat; d. pemerataan; e. teknologitepatguna; dan f. keterpaduandankesinambungan.

  13. TUGAS PUSKESMAS melaksanakankebijakankesehatanuntukmencapaitujuanpembangunankesehatan di wilayahkerjanyadalam rangkamendukungterwujudnyakecamatansehat.

  14. Pembangunan kesehatan Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmasbertujuanuntukmewujudkanmasyarakat yang: a. memilikiperilakusehat yang meliputikesadaran, kemauandankemampuanhidupsehat; b. mampumenjangkaupelayanankesehatanbermutu c. hidupdalamlingkungansehat; dan d. memilikiderajatkesehatan yang optimal, baikindividu, keluarga, kelompokdanmasyarakat.

  15. Fungsi • Fungsipenyelengggaranpuskesmas. penyelenggaraan UKM tingkatpertama di wilayahkerjanya; dan • penyelenggaraan UKP tingkatpertama di wilayahkerjanya. • PuskesmasdapatberfungsisebagaiwahanapendidikanTenagaKesehatan

  16. PERSYARATAN Pasal 9 Puskesmasharusdidirikanpadasetiapkecamatan. Dalamkondisitertentu, kecamatandapatdidirikanlebihdari 1 Puskesmas. • PendirianPuskesmasharusmemenuhipersyaratanlokasi, bangunan, prasarana, peralatankesehatan, ketenagaan, kefarmasiandan • laboratorium.

  17. KATEGORI PUSKESMAS DalamrangkapemenuhanPelayananKesehatan yang didasarkanpadakebutuhandankondisimasyarakat, Puskesmasdapatdikategorikanberdasarkankarakteristikwilayahkerjadankemampuanpenyelenggaraan. Puskesmasdikategorikanmenjadi: a. Puskesmaskawasanperkotaan; b. Puskesmaskawasanpedesaan; dan c. Puskesmaskawasanterpencildansangatterpencil.

  18. Next… Berdasarkankemampuanpenyelenggaraan, Puskesmasdikategorikanmenjadi: a. Puskesmas non rawatinap; dan b. Puskesmasrawatinap.

  19. PERIZINAN DAN REGISTRASI SetiapPuskesmaswajibmemilikiizinuntukmenyelenggarakanpelayanankesehatan. IzindiberikanolehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Izinberlakuuntukjangkawaktu 5 (lima) tahundandapat diperpanjangselamamemenuhipersyaratan. Perpanjanganizindilakukandenganmengajukanpermohonanperpanjanganselambat-lambatnya 6 (enam) bulansebelumhabismasaberlakunyaizin.

  20. PENYELENGGARAAN • KedudukandanOrganisasi Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang Undangan. OrganisasiPuskesmaspaling sedikitterdiriatas: a. kepalaPuskesmas; b. kepala sub bagiantatausaha; c. penanggungjawab UKM danKeperawatanKesehatanMasyarakat; d. penanggungjawab UKP, kefarmasiandanLaboratorium; dan e. penanggungjawabjaringanpelayananPuskesmasdanjejaring fasilitaspelayanankesehata

  21. PENDANAAN Pendanaan di Puskesmasbersumberdari: a. AnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD); b. AnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN); c. sumber-sumber lain yang sahdantidakmengikat.

  22. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS a. pencatatandanpelaporankegiatanPuskesmasdanjaringannya; b. surveilapangan; c. laporanlintassektorterkait; dan d. laporanjejaringfasilitaspelayanankesehatan di wilayahkerjanya

  23. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal45 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota sertafasilitaspelayanankesehatanrujukantingkat lanjutanmilikPemerintahdanPemerintah Daerah melakukan pembinaandanpengawasanterhadappenyelenggaraanPuskesmas, sesuaidengantugasdanfungsimasing-masing. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapatmelibatkanorganisasiprofesidalam melakukanpembinaandanpengawasanpenyelenggaraanPuskesmas.

  24. contoh perubahaan kmk no 128 ke pkm no 75 Fungsikmk no 128 2004 Pusat penggerakan pembangunan kesehataan Pusat pemberdayaan masyarakat Pusat pelayanan stata pertama - pelayanan kesehataan perorangan - pelayanan kesehataan masyarakat Fungsipmk no 75 2014 Fungsipenyelengggaranpuskesmas. penyelenggaraan UKM tingkatpertama di wilayahkerjanya; dan penyelenggaraan UKP tingkatpertama di wilayahkerjanya. PuskesmasdapatberfungsisebagaiwahanapendidikanTenagaKesehatan

  25. Thank u so much 

More Related