1 / 60

BIDANG REGULASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROP. JABAR

KEBIJAKAN UMUM JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN. BIDANG REGULASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROP. JABAR. DASAR HUKUM. UU NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN YANG TELAH DIRUBAH DENGAN UU NO.43 TAHUN 1999 PP NO. 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PNS.

marged
Download Presentation

BIDANG REGULASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROP. JABAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN UMUM JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN BIDANG REGULASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROP. JABAR

  2. DASAR HUKUM • UU NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN YANG TELAH DIRUBAH DENGAN UU NO.43 TAHUN 1999 • PP NO. 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PNS. • PP NO. 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN. • KEPPRES NO. 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PNS • KEPMENPAN JABFUNG MASING-MASING

  3. UU NO. 8 TAHUN 1974 JO. UU. NO.43 Thn 1999 Ps. 17 MENGAMANATKAN BAHWA SELURUH PNS DIANGKAT DALAM JABATANDAN PANGKAT TERTENTU. JABATAN TERDIRI DARI : JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL ( Umum dan Tertentu ).

  4. (PP NO. 16 TAHUN 1994) • JABATAN FUNGSIONAL ADALAH KEDUDUKAN YANG MENUNJUKKAN TUGAS,TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN HAKSEORANG PNS DLM SUATU SATUAN ORGANISASI YG DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA DIDASARKAN PADA KEAHLIAN (PROFESI & KOMPETENSI) DAN/ATAU KETRAMPILAN TERTENTU SERTA BERSIFAT MANDIRI • JABATAN FUNGSIONAL DIHIMPUN DALAM RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL. • JABATAN FUNGSIONAL TERDIRI DARI : a. JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN b. JABATAN FUNGSIONAL KETRAMPILAN • KEPADA PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DAN TELAH DITETAPKAN ANGKA KREDITNYA DIBERIKAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

  5. Jenis-jenis Tenaga Kesehatan (PP N0. 32/1996) • TenagaMedis (Dokter & DokterGigi) • TenagaKefarmasian( Apoteker,AnalisFarmasi, & Ass. Apoteker ) • TenagaKeperawatan( Perawat & Bidan) • TenagaKesehatanMasyarakat( Epidemolog, Entomolog, MikrobiologiKesehatan, PenyuluhKesehatan, Administrator Kesehatan & Sanitarian ) • TenagaGizi( Nutrisionis & Dietisien ) • TenagaTerapiFisik( Fisioterapis, Okupasiterapis, TerapiWicara) • TenagaKeteknisianMedis( Radiografer, Radioterapis, TeknisiGigi, TeknisiElektroMedis, AnalisKesehatan, RefraksionisOptisien, OtorikProstetik, TeknisiTransfusidanPerekamMedis).

  6. DAFTAR RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL (Keppres No. 87 Tahun 1999) • Rumpun Fisika, Kimia dan yang terakit (Pranata Nuklir, Pengawas Radiasi). • Rumpum Matematika, Statistika yang terakit (Statistisi, Ass. Statistisi) • Rumpun Kekomputeran (Pranata Komputer) • Rumpun Arsitek, Insinyur dan yang terkait (Surveyor & Pemeta) • Rumpun Penelitian & Perekayasaan (Peneliti, Perekayasa, Litkayasa) • Rumpun Ilmu Hayat (Pengendali Hama & Penyakit Ikan) • Rumpun Kesehatan (18 jabatan fungsional kesehatan) • Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi (Dosen)

  7. DAFTAR RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL (Keppres No. 87 Tahun 1999) • Rumpun Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kakan, Dasar, • Lanjutan & Sekolah Khusus (Guru Ahli dan Terampil) • Rumpun Pendidikan Lainnya (Pengawas Sekolah, Widyaiswara) • Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik • (Pemantau Frekuensi Radio) • Rumpun Teknisi dan Pengontrol Kapal & Pesawat (Teknisi Penerbangan/Pelayaran) • Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan (Pengawas Farmasi&makanan, Penera) • Rumpun Akuntan dan Anggaran (Akuntan, Auditor)

  8. DAFTAR RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL (Keppres No. 87 Tahun 1999) • Rumpun Asisten Profesional yg berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan (Penilai Pajak Bumi & Bangunan) • Rumpun Imigrasi, Pajak dan Assisten Profesional yang berkaitan (Pemeriksa Bea & Cukai, Pemeriksa Pajak) • Rumpun Manajemen (Analis Kepegawaian, Analis Manajemen) • Rumpun Hak Cipta, Paten dan Merek (Pemeriksa Paten/Merek) • Rumpun Penyidik dan Detektif (Agen) • Rumpun Arsiparis, Pustakawan & yang berkaitan (Arsiparis, • Pustakawan)

  9. DAFTAR RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL (Keppres No. 87 Tahun 1999) • Rumpun Ilmu Sosial & yang berkaitan (Pekerja Sosial) • Rumpun Penerangan dan Seni Budaya (Pranata Humas) • Rumpun Keagamaan (Penyuluh Agama) • Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri (Diplomat, Analis Politik)

  10. BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MASING-MASING JENJANG (Pasal 8 Keppres No. 87 Tahun 1999) • TINGKAT AHLI : • Jenjang Utama setinggi-tingginya sama dengan Eselon I.a • Jenjang Madya setinggi-tingginya sama dengan Eselon II.a • Jenjang Muda setinggi-tingginya sama dengan Eselon III.a • Jenjang Pertama setinggi-tingginya sama dengan Eselon IV.a • TINGKAT TERAMPIL : • Jenjang Penyelia setinggi-tingginya sama dengan Eselon III.a • Jenjang Pelaksana Lanjutan setinggi-tingginya sama dengan Eselon IV.a • Jenjang Pelaksana setinggi-tingginya sama dengan Eselon V.a • Jenjang Pelaksana Pemula setinggi-tingginya sama dengan Eselon V.b

  11. JABATAN FUNGSIONAL ( Keppres RI No : 87/1999 BAB 1 Pasal1 ) Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian & atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

  12. PEJABAT FUNGSIONAL Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh/ purna waktu oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas didasarkan keahlian & atau keterampilan tertentu

  13. JABATAN FUNGSIONAL a. Jabatan Fungsional Terampil (1). Berijazah serendah-rendahnya SLTA (Pangkat serendah-rendahnya Gol.Ruang II/a) (2). Berijazah D.III (Diploma III) b. Jabatan Fungsional Ahli (1). Berijazah serendah-rendahnya Sarjana S1/ Diploma IV (2). Pangkat serendah-rendahnya Gol.Ruang III/a

  14. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT TERAMPIL

  15. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT AHLI

  16. JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri : • Ahli ( Sarjana ) : Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Adminkes • Ahli dan Terampil (D3 – S1): Perawat, PKM, Sanitarian, Epidemiolog, Entomolog, Nutrsionis, Pranata Labkes • Terampil (min SLTA – D3): Bidan, Assisten Apoteker, Perawat Gigi, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedik

  17. JENJANG PANGKAT DAN JABATAN

  18. UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN • DITJEN YANMED : DOKTER, DRG, PERAWAT, BIDAN, RADIOGRAFER, PRANATA LABKES, PERAWAT GIGI, PEREKAM MEDIK, TEHNISI ELEKTROMEDIK MEDIK, FISIOTERAPIS, TERAPI WICARA DAN REFRAKSIONIS OPTISION. • DITJEN P2MPL : SANITARIAN, EPIDEMIOLOG, ENTOMOLOG • DITJEN BINKESMAS : NUTRISIONIS, PENYULUH KESEHATAN • DITJEN YANFAR DAN ALKES : APOTEKER, AS.APOTEKER • BIRO HUKOR : ADMINISTRATOR KESEHATAN

  19. PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL • PENGANGKATAN DALAM JABATAN • Inpassing • Pengangkatan Pertama • Alih jabatan • FORMASI / KEBUTUHAN Jumlah Tenaga Fungsional disesuaikan dengan beban kerja yang ada di unit kerja.

  20. PENYESUAIAN DALAM JABATAN (INPASSING) DAN ANGKA KREDIT 1. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan Menpan telah melaksanakan tugas pelayanan kesehatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dan disesuaikan dalam jabatan fungsional dengan ketentuan: • Berijazah serendah-rendahnya SLTA/DI • Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Gol.Ruang II/a • Angkat unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir 2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional disesuaikan dengan angka dalam keputusan Menpan tersebut diatas.

  21. PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL Ditetapkan • Pengangkatan • Pembebasan Sementara • Pengangkatan Kembali • Pemberhentian PNS Dalam & Dari Jabatan Fungsional PEJABAT Pusat  Menteri Propinsi  Gubernur Kab/ Kota  Bupati/Walikota

  22. Jabatan Fungsional yang tidak mensyaratkan Diklat adalah: Dokter, Dokter Gigi Apoteker Perawat Asisten Apoteker

  23. Jabatan Fungsional yang mensyaratkan Diklat adalah: Penyuluh Kes.Masy. Fisio Terapis. Pranata Labkes. Perawat Gigi. Epidemiolog Kesehatan. Nutrisionis. Entomolog Kesehatan. Bidan. Sanitarian. Radiografer. Perekam Medis. Tehnisi Elektromedis. Administrator Kesehatan.

  24. SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN • Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional seorang PNS memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan • Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada point (1) diatas, pengangkatan Tenaga Fungsional yang didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara

  25. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT BIDANG TERAMPIL

  26. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT BIDANG AHLI

  27. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional harus memenuhi syarat sbb: • Berijazah serendah-rendahnya SLTA/D1 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan • Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a • Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh sertifikat • Setiap unsur penilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir Untuk menentukan jenjang jabatan Fungsional sebaimana dimaksud dalam point(1), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, pelayanan kesehatan lingkungan, pengembangan profesi, penunjang kegiatan tugas sanitarian setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Pengangkatan pegawai Negeri sipil dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sbb:

  28. Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sbb: • Seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan • Berijazah serendah-rendahnya SLTA/D-1 sesuai dengan kulifikasi yang ditentukan • Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda ,golongan ruang II/a • Telah mengikuti pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan memperoleh sertifikat • Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu)tahun terakhir • Memiliki pengalaman dalam bidang pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya selama 2(dua)tahun • Usia setinggi-tingginya 5(lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun PNS dan • Tiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

  29. PEJABAT FUNGSIONAL DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA APABILA: • dalam jangka waktu 5(lima) tahun sejak diangkat dalam pengangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bgi pejabat fungsional pelaksana pemula pangkat pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyelia berpangkat penata golongan ruang III/c • Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bagi pejabat fungsional penyelia pangkat penata tingkat I golongan ruang III/d • Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional • Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan • Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat • Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil • Cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan.

  30. PENGANGKATAN KEMBALI JABATAN FUNGSIONAL APABILA: • Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi • Telah aktif kembali pada unit kerja pelayanan kesehatan jabatan fungsional • Telah selesai mengikuti pendidikan tugas belajar • Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pejabat Fungsional yang dikenakan pemberhentian sebagai PNS berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1966 dinyatakan tidak bersalah dan telah diangkat kembali sebagi PNS oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan PNS • Telah selesai mengalami cuti diluar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali

  31. PEJABAT FUNGSIONAL DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA, Apabila : • Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya jika dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pejabat Fungsional Pelaksana Pemula Pangkat Pengatur Muda Gol.Ruang II/ a s.d Pejabat Fungsional Penyelia Pangkat Penata Gol Ruang III/ c • Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 bagi Pejabat Fungsional Penyelia Pangkat Penata Tingkat I Gol Ruang III/ d • Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat

  32. PEJABAT FUNGSIONAL PNS DIHARAPKAN PROFESIONAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

  33. DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA PEJABAT FUNGSIONAL YANG BERSANGKUTAN DIBERI ANGKA KREDIT SESUAI KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT ( DUPAK )

  34. KEWAJIBAN PEMANGKU JABFUNG • Melaksanakan tugas pokok jabatan fungsional masing-masing. • Mengumpulkan dan menghitung Angka kredit hasil prestasi kerjanya sendiri dari kegiatan pelayanan, pengembangan profesi, pengabdian masyarakat, penunjang pelayanan. • Membuat DUPAK apabila menurut perhitungan sementara telah memenuhi jumlah Angka Kredit yang di tentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat lebih tinggi.

  35. KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT • Minimal 80 % dari unsur utama, yang meliputi ; • - Pendidikan ( formal, diklat fungsional ). • - Pelayanan sesuai dengan tugas pokok. • - Pengembangan profesi ( membuat karya tulis, menerjemahkan, menyadur buku kesehatan, membuat pedoman kesehatan, wajib bagi JF Jenjang Madya ke Atas min. 12 AK utk kenaikan jabatan/pangkat). • Maksimal 20 % dari unsur penunjang yang meliputi: • - Mengajar • - Mengikuti seminar • - Menjadi anggota organisasi profesi • - Menjadi anggota tim penilai AK • - memperoleh gelar keseragaman di luar bidang tugas • - memperoleh tanda jasa/ piagam penghargaan

  36. HARI KERJA EFEKTIF 1 tahun = 365 hari dikurangi, • 12 hari cuti • 52 hari minggu • 13 hari libur resmi 288 HARI JAM KERJA EFEKTIF = 1250 JAM/TAHUN

  37. JAM EFEKTIF KERJA • SK Menkes No. 129/Menkes/SK/II/99 tgl 18 Februari 1999 ttg Jam Kerja Kantor Pemerintah R I = 37.5 jam/minggu • Waktu Kerja Efektif 70 % x 37,5 jam/minggu = 26 jam/minggu = 4,33 jam/hr • Waktu Luang  30 %

  38. Kelelahan dasar • Pengaruh tempat kerja • Keperluan pribadi yaitu ibadah,makan dll WAKTU LUANG

  39. DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN UNTUK PEMBUATAN DUPAK • Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang • Surat Pernyataan melaksanakan: • - Diklat fungsional. • - Kegiatan Pelayanan . • - pengembangan Profesi. • - Kegiatan penunjang di bidang kesehatan. • Bukti Fisik yang mendukung kegiatan tsb diatas (seperti Laporan Harian, Laporan Bulanan (ijazah, sertifikat, keterangan, SK Tim dll) yg disahkan oleh pejabat yang berwenang.

  40. PERIODE PENILAIAN ( per semester ) 1. Periode Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun : a. Bulan Januari s/d Juni b. Bulan Juli s/d Desember 2. DUPAK harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai paling lambat pada pertengahan bulan Januari dan Juli tahun yang berjalan.

  41. PENETAPAN ANGKA KREDIT ( PAK )

  42. PEJABAT FUNGSIONAL DINILAI DENGAN ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH DARI PRESTASI KERJANYA SESUAI DENGAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN JAM EFEKTIF KERJA ANGKA KREDIT DITUANGKAN DALAM DAFTAR USULAN ANGKA KREDIT (DUPAK) SEBAGAI DASAR PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK), OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ….

  43. PEJABAT YG BERWENANG MENETAPKANANGKA KREDIT PNS DEPKES : GOL II : SESDITJEN, DIREKTUR UPT(ESELON II) GOL III : SESDITJEN, KABAG PENGEMBANGAN ROPEG GOL IV A-C : KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN GOL IV D-E : SESJEN DEPKES/PEJABAT ESELON I YANG DITUNJUK PNS DEP/ instansi Lain diluar Depkes : GOL II&III : PIMPINAN INSTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK GOL IV A-C : KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DEPKES GOL IV D-E : SESJEN DEPKES/PEJABAT ESELON I YANG DITUNJUK

  44. DALAM MELAKSANAKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PEJABAT YANG BERWENANG DIBANTU OLEH TIM PENILAI …………………..

  45. KEDUDUKAN KEDUDUKAN : • TIM PENILAI PUSAT • TIM PENILAI UNIT SARANA KESEHATAN (Pimpinan serendahnya eselon II) • TIM PENILAI PROPINSI • TIM PENILAI KAB/KOTA • TIM PENILAI INSTANSI (Di luar Depkes & Daerah Prop/Kab/Kota)

More Related