1 / 9

Konstitusionalitas KPU Bersifat Nasional, Tetap Dan Mandiri

Konstitusionalitas KPU Bersifat Nasional, Tetap Dan Mandiri. Pemilu Demokratis. Pemilu Demokratis memerlukan sistem Pendukung antara lain: Organisasi dan personil Penyelenggara yang independen dan profesional

lysa
Download Presentation

Konstitusionalitas KPU Bersifat Nasional, Tetap Dan Mandiri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Konstitusionalitas KPU Bersifat Nasional, Tetap Dan Mandiri

  2. Pemilu Demokratis PemiluDemokratismemerlukansistemPendukungantara lain: OrganisasidanpersonilPenyelenggara yang independendanprofesional BerdasarkanpengalamandanhasilevaluasiPemilu 1999, PenyelenggaraPemilu (LPU) yang terdiridariunsurpemerintahdanparpolpesertapemilutidakdapatmenetapkanhasilpemilu, makadilakukankonsensus – Pemiluperludiselenggarakanolehinstutusidanpersonil yang independen

  3. Amandeman Ketiga UUD 1945 Pasal 22E Ayat (5) menyebutkan : Pemilihanumumdiselenggarakanolehkomisipemilihanumum yang bersifatnasional, tetapdanmandiri. KetentuanPasal 22E tidakmenyebutsecarapastinamapenyelenggaraPemilu, JimlyAsshiddiqimemberitafsirbahwaperkataankputidakdimaksudkanuntukmenyebutnama, melainkanperkataanumumuntukmenyebutpenyelenggaraPemilu Namundemikiankewenangankewenangankpusudahditegaskanolehkonstitusi : kpuadlpenyelenggarapemiludansbgpenyelenggarapemiluiadiharuskanbersifatnasional, tetapdanmandiri/independen

  4. DefinisiOperasioanal KPU BersifatMandiri/Independen UU No 22 Tahun 2007 TentangPenyelenggaraPemilumenyebutnamapenyelenggaraPemiludengan KPU danmenegaskankembali KPU bersifatNasional, TetapdanMandiri UntukmewujudkanIndependensiPenyelenggaraPemiluKetentuanPasal 11 Hurufidan k UU 22/2007 mengatur : Syaratmenjadianggota KPU, KPU Provdan KPU Kab/Kota adltidakpernahmenjadianggotaParpol yang dinyatakandalamsuratpernyataan yang sahsekurang-kurangnyadalamjangkawaktu 5 tahuntdklagimenjadianggotaparpolygdibuktikandgnsuratketerangandaripengurusParpoybs. Dan Tidaksedangmendudukijabatanpolitik, jabtanstrukturaldanfungsionaldalamjabatanjabatannegeri

  5. KodeEtikdanDewanKehormatan Untukmenjagakemandirian, integritasdankredibilitaspenyelenggaraPemilu, disusunkodeetikdandibentukDewanKehormatan Dlm putusan No. 11/PUU-VIII/2010, MK berpendapat bahwa untuk menjamin kemandirian penyelenggara pemilu perlu dibentuk DK yang keanggotaannya diisi oleh KPU dan Bawaslu secara berimbang ditambah 1 orang dari pihak luar

  6. Konstitusionalitas penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri telah dijamin UUD 1945. Jika ada upaya-upaya untuk membuat penyelenggara pemilu tidak mandiri/tidak independen merupakan tindakan inkonstitusional.

  7. Catatan Pengalaman dan Rekomendasi

More Related