490 likes | 721 Views
Untuk Memenuhi. Untuk Memenuhi. Untuk Memenuhi. Untuk Memenuhi. STUDI KOMPARASI SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA DENGAN SISTEM PENDIDIKAN DI FILIPINA. Mata Kuliah Wawasan Makro Pendidikan. Oleh : LUGTYASTYONO BN 9810500081. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET
E N D
Untuk Memenuhi Untuk Memenuhi Untuk Memenuhi Untuk Memenuhi STUDI KOMPARASI SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA DENGAN SISTEM PENDIDIKAN DI FILIPINA Mata KuliahWawasanMakroPendidikan Oleh : LUGTYASTYONO BN 9810500081 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN S U R A K A R T A 2011
PENDAHULUAN PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB) melaluilembaga UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) mencanangkanempatpilarpendidikanbaikuntukmasasekarangmaupunmasadepan, yakni: learning to Know, learning to do learning to be. learning to live together.
Apa pengertian Sistem Pendididkan ? Jelaskan Sistem Pendididkan di Indonesia ? Jelaskan Sistem Pendididkan di Filipina ? Bagaimana Perbedaan antara Sistem Pendididkan di Indonesia dengan Sistem Pendididkan di Filipina ? Rumusan Masalah
Tujuan Penulisan • Pengertian Sistem Pendididkan • Menjelaskan Sistem Pendididkan di Indonesia • Menjelaskan Sistem Pendididkan di Filipina • Menjelaskan perbedaan antara Sistem Pendididkan di Indonesia dengan Sistem Pendididkan di Filipina
Menurut LUDWIG VON BARTALANFY Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut ANATOL RAPOROT Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut L. ACKOF Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Sistem Pendidikan Sistem
pendidikan itu berasal dari kata “Pedagogi” dimana kata tersebut berasal dari bahasa yunani kuno, yang kalau di eja menjadi 2 kata yaitu : Paid artinya anak Agagos artinya membimbing Dengan demikian pengertian pendidikan kalau ditinjau dari suku kata tersebut adalah : ” Cara atau ilmu untuk mengajar/membimbing anak” Pendidikan
Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengertian sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem Pendidikan
Pendidikan di Indonesia adalah tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional Indonesia sebelumnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sekarang Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Kemdiknas, dan Departemen Agama ( Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenag ). Sistem Pendidikan Indonesia
SecarasekilasUndang-UndangPendidikanNasional No. 2 Tahun 1989 memuatpenjelasansebagaiberikut: ketentuanumumisiUndang-Undang, dasarfungsi, dantujuanpendidikannasional, hakwarganegarauntukmemperolehpendidikan, satuanpendidikan, jalurpendidikan, jenispendidikan, jenjangpendidikan, pesertadidik, tenagakependidikan, sumberdayapendidikan, kurikulum, yang dimaksudkurikulum Sistem Pendidikan Indonesia
Kurikulummerupakansegalaaktivitas yang dilakukansekolahdalamrangkamempengaruhianakdalambelajaruntukmencapaitujuanpembelajaran. Disampingpengertiandiatasadajuga yang mengartikankurikulumsebagaiseperangkatrencanadanpengaturanmengenaiisibahanpelajaransertacara yang digunakansebagaipedomanuntukmenggunakanaktivitasbelajarmengajar. Kurikulumpendidikandi Indonesia yang sudahbeberapatahuninimengalamireformasikurikulumyaitudarikurikulumtahun 1947,1968,1975, 1984, 1994, 2004 dan KTSP 2006 hinggasekarang, Sistem Pendidikan Indonesia
Undang Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal Pasal 34 Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pendidikan gratis selama sembilan tahun , enam tahun pada tingkat SD dan tiga di tingkat SMP Sistem Pendidikan Indonesia
Sesuai dengan Undang Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 bahwa Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya dapat diselenggarakan dengan system terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Sistem Pendidikan Indonesia
Dalam Undang Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 33 Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Sistem Pendidikan Indonesia
2.2.1. Sistem pendidikan formal terdiri dari beberapa 3 jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, sebelum pendidikan dasar ada pendidikan Pra Sekolah pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Sistem Pendidikan Indonesia
Tipe-tipe penddikan pra sekolah yang ada adalah taman kanak-kanak dan kelompok bermain. Taman kanak-kanak adalah bagian dari pendidikan dasar sedangkan kelompok bermain berada diluar system persekolahan. dari usia 2sampai 4 tahun anak-anak di Indonesia pada umumnya mengikuti pra-sekolah atau play group, yang dikenal sebagai PAUD ( Pendidikan AnakUsia Dini ). Setelah 4 sampai 5 tahun masuk TK (TamanKanak-Kanak) pendidikan ini tidak wajib bagi warga negara Indonesia, sebagai tujuan ini adalah untuk mempersiapkan mereka untuk sekolah dasar. pendidikan Pra Sekolah
Pendidikan Dasar Pendidikan dasar merupakan dasar dari pendidikan Sembilan tahun, yang terdiri dari enam tahun disekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama Sekolah dasar (SD) menyelenggarakan program pendidikan enam tahun.hal ini terdiri dari dua tipe pendidikan yang berbeda, yaitu sekolah dasar umum dan sekolah dasar bagi anak cacat. (SDLB) Program pendidikan sekolah menengah pertama berlangsung selama tiga tahun sekolah menegah pertama terdiri dari sekolah menengah pertama umum dan sekolah menegah pertama bagi anak cacat. (SMPLB). Selain itu juga ada sekolah dasar islam yang dilaksanakan oleh kementerian agama. Sekolah dasar islam (Madrasah Ibtidaiyah atau MI) sama dengan sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama islam (Madrasah tsanawiyah atau MTs) yang sama dengan sekolah menegah pertama (SMP).
Pendidikan Dasar Pemerintah menetapkan setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun atu Pendidikan Dasar gratis. Muatan kurikulum skolah dasar terdiri dari Pancasila, agama, pendidikan kewarga negaraan, bahasa Indoneisa, membaca dan menulis, matematika, aritmatika, sain dan teknologi, geografi, sejarah nasional dan dunia, kerajinan tangan dan seni, pendidikan kesehatan jasmani, menggambar, bahasa Inggris dan muatan local.
Pendidikan Menengah Jenis pendidikan menengah adalah sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah agama ( Madrasyah Aliyah atau MA ) dibawah kementerian Agama, sekolah menengah kedinasan. Pendidikan sekolah menengah keagamaan memberikan prioritas terhadap penguasaan pengetahuan khusus keagamaan. Pendidikan sekolah menegah kedinasan yang menekankan pada perbaikan kemampuan dalam melaksanakan tugas pelayanan pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil.
Pendidikan Tinggi Dalam Undang Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 19 bahwa Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi dan diselenggarakan dengan sistem terbuka.
Sistem pendidikan Nonformal Sesuai dengan Undang Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 26 Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, berfungsi mengembangkan potensi peserta didik
Sistem pendidikan Nonformal Sesuai dengan Undang Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 26 Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, berfungsi mengembangkan potensi peserta didik
Pendidikan Kedinasan Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen, berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pendidikan Keagamaan Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis
PendPendidikan Jarak Jauh Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular, diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
Mulai tahun 1987 sampai 2001 yang menangani Pendidikan di Filipina Departemen Pendidikan, Kebudayaan danOlahraga(Filipina: Kagawaran ng Edukasyon, Kultura di Palakasan / Department of Education, Culture and Sports). Pada bulan Agustus 2001 melalui Undang-Undang Republik 9155, UU Pemerintahan Pendidikan Dasar, dari Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga (DECS) menjadi Departemen Pendidikan (DepEd) dipimpin oleh Sekretaris Departemen dan membawai kantor lapangan ( daerah kantor, kantor divisi, kabupaten kantor dan sekolah). Sistem Pendidikan di Filipina
Pra-pendidikandasardisediakanuntukanakberusia 3-5 tahun. Program yang ditawarkanberagamseperti Nursery (PendidikanAnakUsiaDini) untukanakusia 3-4 tahun, kindergarten (TK) untukusia 4-5 tahun, danSekolahPersiapan SD untukusia 5-6 tahun Pra-Pendidikan Dasar
SekolahDasar, terdiridari 6 tingkat, beberapasekolahmenambahkantingkattambahan (tingkat ke-7). Tingkat-tingkatinidikelompokkanmenjadiduasubdivisiutama, Tingkat Primer (dasar) meliputi 3 tingkatpertama, dan Tingkat Intermediet (lanjutan) terdiridari 3 atau 4 tingkat. Penyelenggaraanenamtahunpendidikandasariniwajibdandisediakan gratis disekolah-sekolahumum Pendidikan Dasar
SekolahDasar, terdiridari 6 tingkat, beberapasekolahmenambahkantingkattambahan (tingkat ke-7). Tingkat-tingkatinidikelompokkanmenjadiduasubdivisiutama, Tingkat Primer (dasar) meliputi 3 tingkatpertama, dan Tingkat Intermediet (lanjutan) terdiridari 3 atau 4 tingkat (1) SekolahPublik 2) SekolahSwasta Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah Pendidikansekolahmenengahdi Filipina terdiridariempattahundandisediakansecara gratis disekolah-sekolahumum, ditujukankepadasiswa-siswaberusia 12-16. Kelas I ataudisebuttahunpertama (Freshman): Kelas II ataudisebuttahunkedua (Sophomore): Kelas III ataudisebuttahunketiga (Junior): Kelas IV ataudisebuttahunkeempat (Senior):
Pendidikan Teknik dan Kejuruan Pendidikan Teknik dan Kejuruan (TESDA), adalah suatu badan yang mengawasi pendidikan pasca-sekolah menengah pendidikan teknis dan kejuruan, termasuk orientasi keterampilan, pelatihan dan pengembangan pemuda luar sekolah dan masyarakat pengangguran dewasa. TESDA dikelola oleh Dewan Tenaga Kerja dan Pemuda (NMYC) dan Program magang dari Biro Ketenagakerjaan Lokal (BLE), keduanya dari Departemen Pekerjaan dan Ketenagakerjaan (DOLE) bekerjasama dengan Biro Pendidikan Teknis dan Kejuruan (BTVE) dari Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Olah Raga (DECS, sekarang DepEd),
Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi dikelola oleh Komisi Pendidikan Tinggi atau Commission on Higher Education (CHED), berdasarkan UU Republik No. 7722 atau UU Pendidikan Tinggi 1994. CHED adalah lembaga independen setingkat departemen yang berasal dan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan (DepEd). Tugasnya adalah mengkoordinasikan program-program lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan menerapkan kebijakan dan standar.
Perbedaan Sistem Pendidikan di Indonesia dengan Sistem Pendididkan di Filipina Sistem Pendidikan di Indonesia Sesuai dengan Undang Undang Sitem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003 bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman,
Sistem Pendidikan di Indonesia Pendidikan di Indonesia adalah tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional Indonesia sebelumnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sekarang Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Kemdiknas, dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan Nasional dan Departemen Agama ( Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenag ) dipimpin oleh seorang Menteri Agama
Sistem Pendidikan di Indonesia Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pendidikan gratis selama sembilan tahun , enam tahun pada tingkat SD dan tiga di tingkat SMP.
Sistem Pendidikan di Filipina Dalam hal pendidikan Filipina menempati tempat yang sentral dalam kehidupan politik, sosial dan budaya ekonomi. Itu selalu kuat dipandang sebagai pilar pembangunan nasional dan jalan utama untuk sosial dan ekonomi mobilitas. Anggaran pemerintah setiap tahunnya untuk sektor pendidikan menempati posisi tertinggi dan dikelola oleh Departemen Pendidikan (DepEd), sesuai dengan Konstitusi Filipina 1987.
SistemPendidikandi Filipina Mulai tahun 1987 sampai 2001 yang menangani Pendidikan di Filipina Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga ( Filipina: Kagawaran ng Edukasyon, Kultura di Palakasan / Department of Education, Culture and Sports). Pada bulan Agustus 2001 melalui Undang-Undang Republik 9155, UU Pemerintahan Pendidikan Dasar, dari Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga (DECS) menjadi Departemen Pendidikan (DepEd) dipimpin oleh Sekretaris Departemen dan membawai kantor lapangan ( daerah kantor, kantor divisi, kabupaten kantor dan sekolah).
SistemPendidikandi Filipina Konstitusi 1987 juga menjamin hak atas pendidikan setiap warga Negara Filipina. Iniketentuan bahwa, "Negara harus melindungi dan mempromosikan hak semua warga negara untuk kualitas pendidikan pada semua tingkat dan harus mengambil langkah yang tepat untuk membuat pendidikan mudah diakses untuk semua. " Undang Undang yang Mengatur Pendidikan di Filipina Hak setiap warga Negara Filipina terhadap pendidikan dasar yang berkualitas adalah lebih ditekankan dalam Undang-undang Republik 9155 tahun 2001 atau Undang-Undang Pemerintahan Pendidikan Dasar tahun 2001. Seiring dengan Undang-undang Republik 6655 atau Undang-Undang Pendidikan Menengah gratis,
3.1 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tiap Negara mempunyaisistempendidikan yang berbeda-bedadenganpenekananpadavariabeltertentudidalampendidikan. Pada variable tersebutterkandungtujuan yang akandicapaibaikjangkapanjangmaupunjangkapendek. Sehinggaakanmemberikanarahbaginegaratersebutuntukmenciptakanmanusiadanbentuk Negara yang merekainginkanberdasarkansumberdayamanusia yang merekarencanaberdasarkansistempendidikan. PENUTUP
LanjutanKesimpulan : SistemPendidikandi Indonesia Kelebihanpendidikandi Indonesia 1). Merupakansistempendidikan yang sangat ideal karenaPendidikannasionaladalahpendidikan yang berdasarkanPancasiladanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakarpadanilai-nilai agama, kebudayaannasional Indonesia dantanggapterhadaptuntutanperubahanzaman, ini
LanjutanKesimpulan : 2). Adanyasistempendidikan formal, non-formal, dan informal. 3) Pendidikandi Indonesia ada : pendidikananakusiadini, pendidikankedinasan, pendidikankeagamaan, pendidikanjarakjauhsertapendidikankhususdanpendidikanlayanankhusus 4). BahasapengantarnyaialahbahasaNasionalyaituBahasa Indonesia, sehinggasesuaidenganjatidirinyasendiri.
LanjutanKesimpulan : 2). Adanyasistempendidikan formal, non-formal, dan informal. 3) Pendidikandi Indonesia ada : pendidikananakusiadini, pendidikankedinasan, pendidikankeagamaan, pendidikanjarakjauhsertapendidikankhususdanpendidikanlayanankhusus 4). BahasapengantarnyaialahbahasaNasionalyaituBahasa Indonesia, sehinggasesuaidenganjatidirinyasendiri.
LanjutanKesimpulan : Kekuranganpendidikandi Indonesia 1). Wajibbelajarhanya 9 tahun. Pemerintahmenetapkansetiapwarganegarawajibmengikutipendidikandasar 9 tahun ( 6 tahundi SD dan 3 tahundi SMP ). 2). Karenabahasapengantarnyabahasa Indonesia tidakmenggunakanbahasainggrispadahalbahasaInggrismerupakanbahasaInternasional, sehinggasiswadanmahasiswasulituntukmemahamiteksbookbahasainggris. 3). Perekonomian yang rendahdanpendidikan yang mirismenyebabkanmerekamudahdimanfaatkandalammisiterorisme.
SistemPendidikandi Filipina Kelebihanpendidikandi Filipina : 1), Pendidikanmenempatitempat yang sentraldalam Filipina kehidupanpolitik, sosialdanbudayaekonomi. Ituselalukuatdipandangsebagaipilarpembangunannasionaldanjalanutamauntuksosialdanekonomi, alokasianggaransektorpendidikantertinggidiantarainstansipemerintahsetiaptahunsepertitertuangolehKonstitusi Filipina 1987. 2). Padasekolahdasar, diwajibkandandisediakan gratis disekolah-sekolahumum. Jugapadapendidikanmenengah, disediakan gratis.
SistemPendidikandi Filipina Kelebihanpendidikandi Filipina : 2). BahasapengantarnyaialahbahasaInggris. 3). Padasekolahmenengah, kurikulumnyabersifatterkotak (setiaptingkatterfokuspadatemaatauisitertentu). 4). Setelahmenyelesaikanpendidikanmenengah, siswadapatmemilihuntukmengambilPelatihanKejuruan 2 atau 3 tahunataumelanjutkankePerguruanTinggi (Universitas).
SistemPendidikandi Filipina Kelebihanpendidikandi Filipina : KekuranganPendidikandi Filipina : 1). pendidikan formal yang dasar Filipina adalahsalahsatu yang terpendekdalam Asia Pasifikdenganhanya 10 tahunpendidikandasardibandingkandengan 11 sampai 12 tahundinegaralainnya. 2). Sistempendidikan yang kebarat-baratan. Bukansistempendidikan yang sesuaidenganjatidirinyasendiri.
Saran 1. Sebetulnya sistem pendidikan di Indonesia dengan Undang Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 dibandingkan dengan sistem pendidikan di Negara Filipina sudah bagus hanya pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak yang menyimpang.Contohnya : Pemerataan sistem pendidikan ini, tidak saja sekolah-sekolah di kota besar yang melaksanankan praktek sistem pendidikan ini tetapi sekolah yang terdapat di pelosok pun dapat mempraktekan sistem pendidikan ini. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang merata kualitasnya dan mempunyai kompetensi untuk membangun dan memajukan bangsa.
Saran Sebaiknya konsistensi sistem pendidikan harus benar-benar diperhatikan jangan sampai praktik pergantian kurikulum dalam jangka waktu yang pendek dengan alasan ketidakcocokan ataupun memberatkan pengajar dan pelajar terjadi kembali, Sehingga para pengajar dan pelajar tidak merasa dijadikan “kelinci percobaan” oleh pemerintah. .
SEKIAN SEKIAN TERIMA KASIH