1 / 22

PER MENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI P NS

PER MENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI P NS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL ( terdiri atas 17 bab , 31 pasal ). Pasal 1

mahola
Download Presentation

PER MENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI P NS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL (terdiriatas 17 bab, 31 pasal)

  2. Pasal 1 • (9) Tugasbelajaradalahpenugasan yang diberikanolehpejabat yang berwenangkepada PNS untukmelanjutkanpendidikankejenjang yang lebihtinggiatau yang setarabaikdidalammaupundiluarnegeri, bukanatasbiayasendiri, danmeninggalkantugassehari-harisebagai PNS. • Pasal 3 • Tugasbelajardapatdilaksanakandidalamataudiluarnegeri yang meliputipendidikanakademik, vokasi, danpendidikanprofesi • Pasal 5 • Tugasbelajardiberikanuntukmasatertentu: • Program pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester; • Program pendidikan Diploma II, 4 (empat) semester; • Program pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester; • Program pendidikanSarjanaatau Diploma IV, 8 (delapan) semester; • Program pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester; • Program pendidikanDoktor, 6 (enam) semester.

  3. BAB IV • PERENCANAAN • Pasal 6 • Penyusunanrencanakebutuhantugasbelajardimaksudkanuntukmemenuhikebutuhanakan PNS yang memilikipengetahuan, kemampuan, keterampilan, sertasikapdankepribadianprofesionalsebagaisalahsatupersyaratandalammelaksanakantugaspenyelenggaraanpemerintahandanpembangunandibidangpendidikan. • Rencanakebutuhansebagaimanadimaksudayat (1) dilaksanakanolehmasing- masingPimpinan unit kerja yang dikoordinasikanolehSekretariatJenderalu.p. Biro Kepegawaian. • Pasal 7 • RencanakebutuhantugasbelajarsebagaimanadimaksuddalamPasal 6, disusundalamrencanastrategis Unit Kerja. • Rencanastrategissebagaimanadimaksudpadaayat (1) dijabarkandalamrencana program tahunan. • Rencanakebutuhantugasbelajardisusundenganmenggunakan format sebagaimanadimaksuddalamLampiran I-A, I-B, dan I-C PeraturanMenteriini

  4. Pasal 8 • RencanakebutuhantugasbelajarsebagaimanadimaksuddalamPasal 6 berisiinformasimengenai: • bidangpekerjaan yang membutuhkantugasbelajar; • jenisketerampilanataukemampuan yang dibutuhkan; • program pendidikan yang direncanakan; • kualifikasiakademikcalonpegawaipelajar; • lembagapendidikanpenyelenggaratugasbelajar; • jangkawaktu; dan • sumberbiaya. • Pasal 10 • Sumberbiayatugasbelajardapatbersumberadalah: • Anggaranpendapatandanbelanjanegara (APBN); • Anggaranpendapatandanbelanjadaerah (APBD); • Bantuanbadan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasiswastanasionalberbadanhukum; • bantuanpihakasing yang tidakmengikat; atau • sumber lain yang sah.

  5. Pasal 11 • BiayasebagaimanadimaksuddalamPasal 10 digunakanuntuk : • perjalananpergipulangkedandaritempattugasbelajar; • tunjanganselamamelaksanakantugasbelajarkepadapegawaipelajardantunjangankepadakeluarga yang ditinggalkansesuaiperaturanperundang- undangan; • alatpelajaran, bukuataureferensi lain; • uangkuliah, ujian, penelitian, seminar danstuditur yang wajib; • pengobatandanperawatankesehatan yang layakditanggung. • Biayapembayaranuangkuliah, uangsekolah, uangujian, danuangstuditur yang wajibditanggungolehnegaradibayarkanlangsungkepadabadanperguruan/badanpendidikan yang berkepentingan. • Tunjangankepadakeluargasebagaimanadimaksudpadaayat (1) b berjumlah: • 100% darigajibersihpegawaipelajaratau 100% darisatugajibersih yang tertinggipegawaipelajarsuamiisteriapabilakedua-duanyamendapattugasbelajar; atau • 50% darigajibersihpegawaipelajar yang bujanganatau yang kawindantidakmenjadipencarinafkahuntukkeluarganya.

  6. BAB VI • PERSYARATAN • Pasal 12 • Persyaratancalonpegawaipelajar: • PNS dan PNS dpkdilingkunganDepartemen; • sehatjasmanidanrohani; • Daftarpenilaianpelaksanaanpekerjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahunterakhirbernilaibaik; • mendapatrekomendasidaripimpinan unit kerja; • lulus seleksi/tes yang diwajibkanuntuk program tugasbelajarataurekomendasidariperguruantinggitempattugasbelajardilaksanakan; • menandatanganiperjanjiantugasbelajar; • adanyajaminanpembiayaantugasbelajar; • mendapatpersetujuanSekretariat Negara Republik Indonesia untuktugasbelajarkeluarnegeri; • mendapatrekomendasidariatasanlangsungmengenaibidangstudi yang akanditempuhsesuaidengantugaspekerjaannyabagitenagafungsionalumum, strukturalataubidangstudi linier bagitenagafungsional;

  7. BAB VII • BATAS USIA • Pasal 13 • Batas usiamaksimalpegawaipelajaradalah: • 25 tahununtuk Diploma I/sederajat; • 25 tahununtuk Diploma II/sederajat; • 25 tahununtuk Diploma III/sederajat; • 25 tahununtukSarjanaatau Diploma IV; • 37 tahununtuk Magister atau yang setara; • 40 tahununtukDoktor.

  8. BAB VIII • HAK DAN KEWAJIBAN • Pasal 14 • Hakpegawaipelajaradalah: • mendapatbiayatugasbelajar; • mendapatkenaikanpangkat; • mendapatkenaikangajiberkala; • mendapatpenilaiandalam DP3; • mendapattunjanganbelajar; • masamenjalanitugasbelajartetapdihitungsebagaimasakerja.

  9. Pasal 15 • Kewajibanpegawaipelajaradalah : • menyerahkantugasdantanggungjawabsehari-harikepadaatasanlangsungataupejabat lain yang ditunjuk; • melaporkankeberadaannyakepadaPerwakilanRepublik Indonesia dinegaratempattugasbelajar; • melaporkanalamatlembagapendidikandantempattinggalkepadapimpinan Unit Kerja; • melaporkanperubahanalamattempattinggalkepadapimpinan Unit Kerja; • melaporkanperkembanganpelaksanaantugasbelajar per semester kepadapimpinan Unit Kerja; • melaporkanperkembanganpelaksanaantugasbelajarkepadaPerwakilanRepublik Indonesia dinegaratempattugasbelajarbagipegawaipelajardiluarnegerisebagaibahanpertimbanganpejabatdalampemberian DP3; • mengajukanpermohonanperpanjanganmasatugasbelajar, apabiladimungkinkanuntuk program tugasbelajar yang bersangkutan, selambat- lambatnya 6 (enam) bulansebelummasatugasbelajar yang ditentukanberakhir; • kembalike Unit Kerjaasal, padakesempatanpertamasetelahberakhirnyamasatugasbelajar; • melaporkansecaratertuliskepadapimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulansetelah yang bersangkutanmenyelesaikantugasbelajaratauberakhirmasamelaksanakantugasbelajar; • menaatiseluruhperaturanperundang-undangan yang berlakubaikbagi PNS maupunpegawaipelajar; • melaksanakanikatandinasdi Unit Kerjaasalmenurutlamanyapegawaipelajarmengikutitugasbelajarsesuaiketentuan yang berlaku;

  10. membayarsejumlahgantirugiatasbiayapendidikan yang telahditerimakepadanegaraapabilapegawaipelajar : • membatalkansecarasepihaktugasbelajar yang harusdilaksanakannya; • membatalkanperjalanannyaketempatbelajar; • tidakmendapathasil yang sewajarnyadalamwaktu yang telahditetapkankarenakelalaiannya; • tidakmelaksanakanikatandinasbaikuntukseluruhnyamaupununtuksebagianmasaikatandinas yang telahditentukansesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku; • Kewajibanikatandinassebagaimanadimaksudpadaayat (1) k dilaksanakanselama 2n + 1 bagiPegawaiPelajardiluarnegeridan 1n + 1 bagipegawaipelajardidalamnegeri. • Kewajibanmelaksanakanikatandinassebagaimanadimaksudpadaayat (2) jugaberlakubagi yang tidakberhasildalammelaksanakantugasbelajarkarenakelalaiannya.

  11. BAB IX • PERJANJIAN TUGAS BELAJAR • Pasal 16 • Perjanjiantugasbelajarberisi : • program pendidikan yang diikuti; • bataswaktu; • lamanyaikatandinas yang harusdilaksanakanolehpegawaipelajar; • penerapanperaturandisiplin PNS kepadapegawaipelajar; • besarnyagantirugi yang harusdibayarpegawaipelajar; • diikutsertakannyakeluargapegawaipelajaruntukmenanggunggantirugi. • Perjanjiantugasbelajarditandatanganiolehparapihaksebelumditerbitkankeputusantugasbelajar. • Perjanjiantugasbelajardisusundenganmenggunakan format sebagaimanadimaksuddalamLampiran II PeraturanMenteriini

  12. BAB XI • PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR, • Pasal 18 • Pemberiantugasbelajarditetapkanolehpejabat yang berwenangdalamsuatukeputusan, denganmenggunakan format sebagaimanadimaksuddalamLampiran IV PeraturanMenteriini, aslikeputusandiserahkankepadapegawaipelajardantembusandisampaikankepadapejabat yang relevan. • Pasal 19 • Pegawaipelajar yang tidakdapatmenyelesaikantugasbelajardalamwaktu yang telahditentukandapatdiberikanperpanjanganmasatugasbelajar. • Pegawaipelajarsebagaimanadimaksudpadaayat (1) mengajukanpermohonanperpanjanganmasatugasbelajarkepadapejabat yang berwenangmelaluisaluranhirarkhis, 6 (enam) bulansebelumberakhirnyamasatugasbelajar.

  13. Perpanjanganmasatugasbelajardapatdiberikanapabila : • keterlambatanpegawaipelajarmelaksanakantugasbelajarterjadibukanatas • kelalaiannya; • mendapatrekomendasidarilembagapendidikantempatpegawaipelajarmelaksanakantugasbelajardidalamnegeridandariSekretaris Negara bagipegawaipelajardiluarnegeri; • mendapatrekomendasidaripimpinan Unit Kerja; • mendapatrekomendasi/jaminanperpanjanganpembiayaan. • Pimpinan Unit Kerjamengusulkanperpanjanganmasatugasbelajarkepadapejabat yang berwenang, denganmelampirkan data pendukungsebagaimanadimaksudpadaayat (3). • Perpanjanganmasatugasbelajardiberikan paling lama 1 (satu) tahun. • Usulperpanjanganpemberiantugasbelajarsebagaimanadimaksudpadaayat (4) diajukankepadapejabat yang berwenangdenganmenggunakan format sebagaimanadimaksuddalamLampiran V-A dan V-B PeraturanMenteriini. • Perpanjanganpemberiantugasbelajarditetapkanolehpejabat yang berwenangdalamsuatukeputusan, denganmenggunakan format sebagaimanadimaksuddalamLampiran V-C PeraturanMenteriini, aslikeputusandiserahkankepadapegawaipelajardantembusandisampaikankepadapejabat yang relevan.

  14. Pasal 20 • Keputusanpemberiantugasbelajardapatdibatalkanolehpejabat yang berwenangbaiksebelumkeberangkatanketempatpelaksanaantugasbelajarmaupunselamadalammengikutitugasbelajar. • Alasan-alasanpembatalankeputusantugasbelajar : • dikemudianhariterdapatbuktipegawaipelajartidakmemenuhisyaratdiberitugasbelajar; • Pegawaipelajardijatuhihukumandisiplintingkatsedangatautingkatberat; • tidakberangkatketempatpelaksanaantugasbelajarsesuaijadwal yang telahditentukan; • Pegawaipelajarmengajukanpermohonanpengundurandiri; • tidakmelaporkanperkembangantugasbelajarnyameskipuntelahdiberiperingatan; • Pegawaipelajarbekerjadiluarkegiatantugasbelajar; • setelahdievaluasipegawaipelajartidakmampumenyelesaikan program tugasbelajar yang diikuti; • tidakdapatmelaksanakantugasbelajarkarenahal-halperistiwadiluarkemampuannya; • tidaksehatjasmanidanrohani yang dinyatakanolehtimpengujikesehatantersendiri yang mengakibatkanpegawaipelajartidakmungkinmenyelesaikan program tugasbelajarsesuaidenganwaktu yang ditentukan; • Pegawaipelajardiangkatdalamjabatanstrukturalataudiberitugastambahan;…

  15. Sebagaiakibatpembatalankeputusanpemberiantugasbelajarsebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f diatas, pegawaipelajar yang bersangkutanwajibmengembalikankekasnegarasejumlahbiaya yang telahdikeluarkanselamamelaksanakantugasbelajarditambah 100%. • Pimpinan Unit Kerjamengusulkanpembatalankeputusantugasbelajarkepadapejabat yang berwenangdenganmelampirkanbuktiataukelengkapan data pendukungsesuaidenganalasanpembatalannya. • Usulpembatalankeputusanpemberiantugasbelajarsebagaimanadimaksudpadaayat (4) diajukankepadapejabat yang berwenangdenganmenggunakan format sebagaimanadimaksuddalamLampiran VI-A dan VI-B PeraturanMenteriini. • Pembatalantugasbelajarditetapkanolehpejabat yang berwenangdalamsuatukeputusan, denganmenggunakan format sebagaimanadimaksuddalamLampiran VI-C dan VI-D PeraturanMenteriini, aslikeputusandiserahkankepadaPegawaiPelajardantembusandisampaikankepadapejabat yang relevan.

  16. Pasal 21 • Pejabat yang berwenangmemberikan, memperpanjang, danmembatalkantugasbelajarsebagaimanadimaksuddalamPasal 18, Pasal 19 ayat (7), danPasal 20 ayat (6) yaitu: • SekretarisJenderalbagi PNS golonganruang IV/e kebawah; • Kepala Biro Kepegawaianbagi PNS golongan IV/a kebawah; • KepalaBagianpada Biro Kepegawaianbagi PNS golonganruang III/d kebawah; dilingkunganDepartemen. • BAB XIII • PENGAKTIFAN KEMBALI • Pasal 23 • Pegawaipelajar yang telahselesaiatautidaklagimelaksanakantugasbelajardiaktifkankembalidalamtugas-tugasnya. • Ketentuanmengenaipengaktifankembalipegawaipelajarsebagaimanadimaksudpadaayat (1) mengacupadaperaturanperundang-undangan yang berlakudenganmelampirkanbukti-bukti yang terkaitdenganpelaksanaantugasbelajar

  17. BAB XIV • MONITORING DAN EVALUASI • Pasal 24 • Setiappimpinan Unit Kerjawajibmemonitorpelaksanaantugasbelajar. • Monitoring dilakukanuntukmengetahui : • keberhasilanpelaksanaantugasbelajar; • pemberiannilai DP3; • keberadaantempattinggal; • perilakupegawaipelajar. • Hasil monitoring pelaksanaantugasbelajardilaporkankepadaMenteridengantembusankepadaSekretarisJenderal.

  18. Pasal 25 • Evaluasidilakukandalamrangkapengendalian program pemberiantugasbelajarsebagaibentukakuntabilitaspenyelenggaraantugasbelajarkepadapihak-pihak yang berkepentingan. • Evaluasidilakukanterhadappegawaipelajar, lembaga, dan program tugasbelajar. • EvaluasidilakukanolehSekretariatJenderalu.p. Biro Kepegawaian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. • HasilevaluasidilaporkankepadaMenterimelaluiSekretarisJenderal.

  19. BAB XV • BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI • Pasal 26 • PNS dapatmelanjutkanpendidikankejenjang yang lebihtinggiataupendidikan yang setaraatasbiayasendiri. • Syaratbagi PNS yang akanbelajaratasbiayasendiriadalah: • biayapendidikandanfasilitaspenunjanglainnyaditanggungoleh yang bersangkutan; • tidakmeninggalkantugaskedinasandanatautugaspekerjaansehari-hari; • tidakmenuntutkenaikanpangkatpenyesuaianijazah; • mempunyai DP3 minimal 2 (dua) tahunterakhir yang setiapunsurpenilaiansekurang-kurangnyabernilaibaik; dan • mendapatkanrekomendasidariatasanlangsungmengenaibidangstudi yang akanditempuhsesuaidengantugaspekerjaannya.

  20. Pasal 27 • Prosedurbelajaratasbiayasendiri : • PNS yang bersangkutanmengajukanpermohonankepadapejabat yang berwenang, denganmelampirkan : • suratketerangansehatjasmanidanrohanidaridokter; • suratkeputusancalon PNS; • suratkeputusanpangkatterakhir; • suratkeputusanjabatanterakhirbagi yang mendudukijabatan; • DP3 minimal 2 (dua) tahunterakhir yang setiapunsurpenilaiansekurang- kurangnyabernilaibaik; • suratpernyataantidakmenuntutkenaikanpangkatpenyesuaianijazah; • suratkeputusandipekerjakanbagi PNS dpk; dan • suratketerangandariatasanlangsungmengenaibidangstudi yang akanditempuhmempunyaihubunganatausesuaidengantugaspekerjaannya; • Usulpemberianizinuntukbelajaratasbiayasendiri, sebagaimanadimaksudpadahuruf a, diajukankepadapejabat yang berwenang.

  21. Pasal 28 • Pejabat yang berwenangmenetapkankeputusanizinuntukbelajaratasbiayasendiri: • SekretarisJenderalbagi PNS golonganruang IV/e kebawahdilingkunganDepartemen; • Kepala Biro Umum, SekretarisInspektoratJenderal, SekretarisDirektoratJenderal, PembantuRektorBidangAdministrasiUmum, PembantuKetuaBidangAdministrasiUmumbagi PNS golonganruang IV/c kebawahdilingkunganmasing-masing; • DirekturPoliteknik, SekretarisPelaksanaKopertisbagi PNS golonganruang IV/b kebawahdilingkunganmasing-masing. • Pemberiankeputusanizinbelajaratasbiayasendiriditetapkandalamsuatukeputusanolehpejabat yang berwenang, sebagaimanadimaksuddalamLampiran VII PeraturanMenteriinidantembusandisampaikankepadapejabat yang relevan.

  22. BAB XVI • SANKSI • Pasal 29 • Sanksibagipegawaipelajar yang melanggarkewajibansebagaimanadimaksuddalamPasal 16 adalah: • hukumandisiplinsesuaiperaturanperundang-undangan; • kewajibanmengembalikan/menyetorkekasnegarasejumlahbiaya yang telahdikeluarkanselamatugasbelajardanditambahdenganjumlah 100% denganketentuanmasaikatandinas yang dilaksanakanharusdiperhitungkandalammenentukanbesarnyagantirugi yang harusdibayar. • Dalamhalterdapatpelanggarandisiplin yang dilakukanpegawaipelajar, pimpinan Unit KerjawajibmelaporkankepadaMenteri. • Dalamhalterdapatkewajibanmengembalikan/menyetorkekasnegarasejumlahbiaya yang telahdikeluarkanselamatugasbelajar, pimpinan Unit KerjawajibmelaporkankepadaMenterimelaluiSekretarisJenderal.

More Related