UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA Disampaikanoleh : Direktorat Perkembangan Kependudukan Ditjen Administrasi Kependudukan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. I. PENDAHULUAN 1.Amanat UUD 1945 : Pasal 26 ayat (3) : Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang. 2. UU ini menjadi landasan yang kokoh dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga

3. Proses AmandemenUU No. 10 Tahun 1992 inisiatifDPR-RI • Surat Mendagri kepada Presiden Nomor : 470/1970/Sj tertanggal 6 Agustus 2004, perihal permohonan diterbitkan AMPRES Amandemen UU Nomor 10 Tahun 1992. • Terjadi pergantian Presiden tidak terbit AMPRES; Penarikan RUU dan pengusulan kembali amandemen pada periode tahun 2005 – 2009

4. PERIODE 2005 -2009 Suratdari DPR-RI kepadaPemerintahNomor:RU.02/8719/DPR-RI/2006 tertanggal14November 2006, perihalpenyampaian RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluarga. SuratPresidenkepadaPimpinanDPR-RI Nomor: R-98/Pres/12/2006 tertanggal 19 Desember2006, perihalpenunjukkanwakilPemerintahutkpembahasan RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluarga.

5. PERIODE 2005 -2009 SuratMenseknegkepadaMenteriKesehatan, MenteriDalamNegeri, MenteriHukumdan HAM Nomor B-637/M.Sesneg/12/2006 tertanggal 19 Desember 2006 perihalpenunjukkanwakilPemerintahuntukmelakukanpembahasan RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluargadengan DPR-RI

6. KESEPAKATAN INTERDEP ATAS AMANDEMEN UU 10 TH 1992 • Posisioning UU sbg “Grand Designed” substansi pembangunan kependudukan, agar semua sektor yg menangani kependudukan hrs mengacu pada UU tersebut. • Materi yg sdh diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 hrs dikeluarkan dari draft RUU. • Substansi yg sdh diatur dalam RUU Kesehatan yg sedang dibahas bersamaan harus dikeluarkan dari draft RUU. • RUU ini harus memperhatikan dan menyikapi semangat OTDA sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004.

7. 6.Waktu Penyusunan dan Pembahasan DIM Interdep Tanggal 20 Maret 2007 Pemerintah melalui Departemen Kesehatan menyampaikan DIM kepada Komosi IX DPR-RI

8. Pembahasan DIM antara Pemerintah dengan DPR-RI • Pengesahan jadwal dan mekanisme pembahasan serta Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tgl 28 Februari 2007. • Pandangan dan pendapat Presiden yg disdampaikan Menteri Kesehatan dan Tanggapan Ketua Komisi IX atas Pandangan dan pendapat Presiden, tanggal 14 Maret 2007. • Pembahasan antara Pemerintah dengan DPR pada tanggal 21 Maret 2007, ditunda karena DPR blm mempelajari DIM. • Pembahasan antara Pemerintah dengan DPR pada tanggal 23 Mei 2007, ditunda karena hanya dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM. Menurut pandangan Komisi IX hrs ada Menteri Teknis.

9. Pembahasan DIM antara Pemerintah dengan DPR-RI • Pembahasan antara Pemerintah dengan DPR pada tanggal 13 Juni 2007, tidak terjadi kesepakatan masalah judul. Yang diajukan DPR dengan judul RUU tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sedang Pemerintah menghendaki judul RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengingat muatan RUU hanya mencakup Perkembangan Kependudukan, sedangkan substansi Administrasi Kependudukansudah tertampung di UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terjadi deadlock.

10. Pembahasan DIM antara Pemerintah dengan DPR-RI • Tanggal 29 April 2009 pertemuan Interdep di Kantor Setneg mempersiapkan bahan untuk pertemuan konsultasi pimpinan DPR-RI dengan Presiden, sbg tindak lanjut surat dari DPR kepada Presiden RI No. TU.03/2199/DPR RI/IV/2009 tertanggal 24 April 2009 perihal Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR-RI dengan Presiden RI. • Menteri Dalam Negeri melalui surat No. 114.1/1829/SJ tertanggal 27 Mei 2009 menyampaikan bahan kepada Presiden pada acara pertemuan konsultasi Presiden dengan Pimpinan DPR-RI yg dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2009 di Istana Negara.

11. Pembahasan DIM antara Pemerintah dengan DPR-RI • Tindak Lanjut pertemuankonsultasiPresidendenganPimpinan DPR-RI ygdilaksanakanpadatanggal 27 Mei 2009 di Istana Negara,disepakati pembahasanDIM antaraPemerintahdengan DPR-RI dilanjutkan dan dimulai tanggal24 September 2009 sampaidengan 28 September 2009, meliputipembahasandenganPanitiaKerja/Panja, Tim Perumus/Timus, danTim Sinkronisasi/Timsin. • ProsesPersetujuan : • a) Raker Tingkat I Komisi IX tanggal 28 September 2009 • dengan agenda PendapatAkhir Mini Fraksiterhadap RUU • tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan • Keluarga. • b) Raker Tingkat II Paripurna DPR RI tanggal 29 September • 2009

12. TANGGAPAN UMUM • Persoalan kependudukan di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan penanganan secara komprehensif. Jumlah penduduk yg besar dengan pertumbuhan penduduk tinggi, kualitas rendah dan persebaran tidak merata. • Pembangunan kependudukan diarahkan kepada penduduk sebagai subyek pembangunan (people centered development). Penduduk berperan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat hasil pembangunan.

13. TANGGAPAN UMUM 3. Isu kependudukan dan pembangunan keluarga sangat luas; mencakup aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas, yang terkait dengan pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, agama, keamanan, tata ruang, kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, eksploitasi SDA yang menjamin kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan penduduk .

14. POSISIONING UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA • UU ini akan menjadi rancangan induk (grand design) pembangunan kependudukan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas, manusia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

15. POSISIONING UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA 2. UU ini harus mampu mengakomodir perubahan isu strategis dari perubahan global di bid. kependudukan dan pembangunan, yang telah disepakati Indonesia dalam International Conference on Population and Development (ICPD) dan Millenium Development Goals (MDGs) yang disesuaikan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tertuang di dalam Pancasila dan UUD’45.

16. POSISIONING UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA • Undang-undang ini disesuaikan dengan perubahan sistem pemerintahan di dalam negeri yaitu dari pemerintahan sentralistik ke desentralisasi.dan dapat mereorientasi pembangunan yang berwawasan kependudukan yang menekankan pada kualitas SDM dalam pembangunan daerah berbasis kompetensi. • Undang-undang ini diharapkan mampu menjawab masalah-masalah yang lebih spesifik seperti pertumbuhan kota dan urbanisasi, migrasi (internal dan internasional), pengangguran, kemiskinan, degradasi lingkungan dan perubahan struktur penduduk.

17. SISTEMATIKA UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA • UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TERDIRI DARI 12 BAB • DAN 63 PASAL SBB: • BAB I : KetentuanUmum (Pasal 1) • BAB II : Asas, PrinsipdanTujuan (Pasal 2 s/d Pasal 4) • BAB III : HakdanKewajibanPenduduk (Pasal 5 s/d Pasal 6) • BAB IV : KewenangandanTanggungJawabPemerintah (Pasal 7 s/d Pasal 14) • BAB V : Pembiayaan (Pasal 15 s/d Pasal 16) • BAB VI : PerkembanganKependudukan (Pasal 17 s/d Pasal 46) * BagianKesatu : Umum (Ps 17) * BagianKedua : PengendalianKuantitasPenduduk ** Paragraf 1 : Umum (Ps 18 s/d Ps 19) ** Paragraf 2 : KeluargaBerencana (Ps 20 s/d Ps 29) * BagianKetiga : PenurunanAngkaKematian (Ps 30 s/d 32) * BagianKeempat : MobilitasPenduduk (Ps 33 s/d Ps 37) * BagianKelima : PengembanganKualitasPenduduk ** Paragraf 1 : Umum (Ps 38) ** Paragraf 2 : PendudukRentan (Ps 39 s/d Ps 43) * BagianKeenam : PerencanaanKependudukan (Ps 44 s/d Ps 46)

18. SISTEMATIKA UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA • BAB VII : Pembangunan Keluarga (Pasal 47 s/d Ps 48) • BAB VIII : Data dan Informasi Kependudukan (Pasal 49 s/d Pasal 52) • BAB IX : Kelembagaan (Pasal 53 s/d Pasal 57) • * Bagian Kesatu : Nama dan Kedudukan (Ps 53 s/d Ps 55) • * Bagian Kedua : Tugas dan Fungsi (Ps 56 s/d Ps 57) • BAB X : Peranserta Masyarakat (Pasal 58) • BAB XI : Ketentuan Peralihan (Pasal 59) • BAB XII : Ketentuan Penutup (Pasal 60 s/d Pasal 63)

19. II.POKOK PIKIRAN UU TENTANG PK & PK Batang Tubuh Konsiderans Menimbang Konsiderans Mengingat Penjelasan Umum

20. KONSIDERAN MENIMBANG Berisi aspek-aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang melandasi lahirnya Undang-Undang Pembangunan Nasional pd hakekatnya pembangunan manusia dan seluruh masyarakat Indonesia, mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD 1945.

21. KONSIDERAN MENIMBANG 2. Penduduk sbg modal dasar dan faktor dominan pembangunan, oleh krn itu pddk hrs menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. 3.Upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas pddk, pengembangan kualitas pddk pd seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, shg mjd SDM yg tangguh dan mampu bersaing dgn bangsa lain.

22. KONSIDERAN MENGINGAT • Ps. 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) UUD Negara RI Th 1945

23. ASAS(Ps 2) norma agama keseimbangan PK dan PK manfaat perikemanusiaan,

24. PRINSIP PASAL 3 • Kependudukan sbg titik sentral kegiatan pembangunan; • Pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup; • Pertisipasi semua pihak dan gotong royong; • Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sbg unit terkecil dlm masyarakat; • Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat; • Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; • Keadilan dan kesetaraan gender.

25. PASAL 4 TUJUAN • Perkembangankependudukan : mewujudkankeserasian, keselarasan, dankeseimbanganantarakuantitas, kualitas, danpersebaranpddkdenganlingkunganhidup. • Pembangunan Keluarga : meningkatkankualitaskeluarga agar dapattimbul rasa aman, tenteram, danharapanmasadepanyglebihbaikdalammewujudkankesejahteraanlahirdankebahagiaanbatin.

26. PASAL 5 HAK PENDUDUK • Membentuk keluarga -> keturunan melalui perkawinan yg sah; • Memenuhi kebutuhan dasar -> tumbuh & berkembang; • Memperoleh pendidikan -> meningkatkan kualitas; • Mendapat informasi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dgn etika sosial dan norma agama; • Berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga -> mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial; • Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi PK dan PK dgn menggunakan sarana yg tersedia; • Mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang PK dan PK;

27. PASAL 5 HAK PENDUDUK • Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah NKRI; • Mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; • Menetapkan keluarga ideal scr bertanggung jawab (jumlah, jarak, umur melahirkan; mendidik, membimbing, mengarahkan anak; mengangkat anak; hak reproduksinya); • Hak hidup; mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat; • Memperjuangkan pengembangkan dirinya (pribadi/kelompok) untuk membangun bangsa dan negara; • Memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya; • Mendapatkan identitas kewarganegaraan, ataupun mengganti status kewarganegaraan; • Memperoleh hak dasar kehidupannya.

28. KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 6 • Menghormati hak-hak penduduk lain dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; • Berperanserta dalam pembangunan kependudukan; • Membantu mewujudkan perbandingan yg ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi; • Mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; • Memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yg diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

29. KEWENANGAN PEMERINTAH Pasal 7 • Menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang (PK dan PK). • Mengintegrasikan PJM dan PJP dalam PJM dan PJP Nasional. • Diatur dlm PP • Menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang (PK dan PK) sesuai dgn kebutuhan daerah masing-2. • Kebijakan PJM dan PJP hrs mengacu pada kebijakan Nasional. • Diatur dlm Perda Pasal 8

30. Pasal 9 Pelaksanaan Kebijakan Dan Program JM Dan JP • Pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang PK dan PK; • Perkiraan scr berkelanjutan dan penetapan sasaran PK dan PK; • Pengendalian dampak pembangunan terhadap PK dan PK serta lingkungan hidup. • Kebijakan dan Program JM dan JP dilakukan melalui : • Menyusun rencana kerja tahunan meliputi : • Penggalangan peranserta (individu sampai penyandang dana dalam PK dan PK); • Advokasi, dan KIE tentang PK dan PK kpd seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta seluruh masyarakat; • Pelayanan cuma-cuma bagi keluarga miskin. Pasal 10

31. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH • Pasal 11 • Pemerintah bertanggung jawab dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluraga • Pasal12PP • Menetapkankebijakannasional; • Menetapkanpedoman (NSPK); • Memberikanpembinaan, bimbingan, supervisidanfasilitasi; • Sosialisasi, advokasidankoordinasi.

32. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Pasal 13 (PemerintahProvinsi) Perda • Menetapkankebijakandaerah; • Memfasilitasiterlaksananyapedoman (NSPK); • Memberikanpembinaan, bimbingan, dansupervisi; • Sosialisasi, advokasidankoordinasi. • Sesuaidengankebutuhan, aspirasidankemampuan • Masyarakatsetempat Pasal14 (PemerintahKab/Kota) Perda • Menetapkanpelaksanaan PK dan PK dikab/kota; • Sosialisasi, advokasidankoordinasipelaksanaanPK dan PK sesuaidgnkebutuhan, aspirasidankemampuanmasyarakatsetempat.

33. PEMBIAYAAN Pasal 15 • Pembiayaan scr nasional dibebankan pada APBN • Alokasi anggaran disediakan scr proporsional sesuai dgn kebutuhan. • Pasal 16 • Pembiayaan di daerah dibebankan pada APBD • Alokasi anggaran disediakan scr proporsional sesuai dgn kebutuhan • Pengalokasian anggaran ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

34. KETERKAITAN SUBSTANSIUU 23 Th 2006 DGN UU 52 Th 2009 DATABASEKEPENDUDUKAN Dokumen Kependudukan(Biodata,KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta/Kutipan Akta) DAFDUK OUTPUT Pencatatan Biodata Penduduk Per Keluarga Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Pendataan Penduduk Rentan Kependudukan Pelaporan Penduduk yang tidak dapat melapor sendiri INPUT MANFAAT Perumusan Kebijakan Perkembangan Kependudukan Proyeksi kependudukan Perencanaan Pembangunan berwawasan kependudukan Pembangunan sektor lain Pemilu kada dan Pemilu Verifikasi Jati Diri Penduduk dan Dokumen Kependudukan Bid. Pemerintahan dan pelayanan publik INFODUK S I A K INPUT CAPIL OUTPUT Pencatatan Kelahiran Pencatatan Lahir Mati Pencatatan Perkawianan Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pencatatan Perceraian Pencatatan Pembatalan Perceraian Pencatatan Kematian Pencatatan Pengangkatan Pengesahan dan Pengakuan anak Pencatatan Perubahan Nama & Perubahan Status Kewarganegaraan Pencatatan Peristiwa Penting Pelaporan Penduduk yg Tdk dapat melapor Sendiri INPUT

35. KETERKAITAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN KO KUANTITAS PENDUDUK • KUALITAS • PENDUDUK DATA DAN ADM PENDUDUK MOBILITAS/PERSEBARAN PENDUDUK Kebijakan Perkembangan Kependudukan

36. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN (Ps 17) • KUANTITAS • KUALITAS • PERSEBARAN PENDUDUK • KESERASIAN • KESELARASAN • KESEIMBANGAN DAYA DUKUNG ALAM DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

37. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PENGENDALIAN KUANTITAS PDDK (Ps 18) JUMLAH PENDUDUK • KESERASIAN • KESELARASAN • KESEIMBANGAN LINGK HDP: DAYA DUKUNG ALAM DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN PERKEMB. SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA

38. PENGENDALIAN KUANTITAS PDDK Pasal 19 PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK Jumlah, Struktur, dan KomposisiPenduduk Pertumbuhan dan Persebaran DADULING Lahir, Mati, Mobduk

39. PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK PENGENDALIAN JUMLAH & LAJU PERTUMB PDDK • PENGENDALIAN KELAHIRAN • PENURUNAN ANGKA KEMATIAN • PENGARAHAN MOBDUK PDDK TUMBUH SEIMBANG SESUAI DADULING (TK NAS & DAERAH SCR BERKELANJUTAN)

40. KELUARGA BERENCANA • mewujudkan pddk tumbuh seimbang dan kel berkualitas, ->kebijakan keluarga berencana -> melalui programKB (Ps 20) • membantu calon atau pasutri dlm mengambil keputusandan mewujudkan hak reproduksi scr bertanggung jawab (Ps 21) * usia ideal perkawinan; * usia ideal untuk melahirkan; * jumlah ideal anak; * jarak ideal kelahiran anak; dan * penyuluhan kesehatan reproduksi. • bertujuan untuk : • mengatur kehamilan yg diinginkan; • menjaga kesehatan dan menurunkan AKB, AKA, AKI; • meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan KB dan Kespro; • meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dlm KB; dan • mempromosikan ASI -> menjarangkan jarak kelahiran. • Kebijakan KB melarang promosi aborsi sbg pengaturankehamilan .

41. Pasal 22 KELUARGA BERENCANA Kebijakan KB dilakukanmelaluiupaya : peningkatanketerpaduandanperansertamasyarakat; pembinaankeluarga; dan pengaturankehamilan (agama, sosialekonomidanbudayasertatatanilaimasyarakat). KIE diaturdlm PP

42. Pasal 23 KELUARGA BERENCANA PemerintahdanPemdawajibmeningkatkanaksesdankualitasinformasi, pendidikan, konseling, danpelayanankontrasepsidgncara : menyediakanmetodekontrasepsisesuaidgnpilihanpasutridgnmempertimbangkanusia, paritas, jumlahanak, kondisikesehatan, dannorma agama; menyeimbangkankebutuhanlaki-lakidanperempuan; menyediakaninformasiyglengkap, akuratdanmudahdiperolehtentangefeksamping, komplikasi, dankegagalankontrasepsi, termasukpencegahan virus HIV daninfeksimenularkarenahubunganseksual; meningkatkankeamanan, keterjangkauan, jaminankerahasiaan, sertaketersediaanalat, obatdancarakontrasepsiygbermututinggi;

43. Pasal 23 KELUARGA BERENCANA meningkatkankualitas SDM petugas KB; menyediakanpelayananulangdanpenangananefeksampingdankoplikasipemakaiankontrasepsi; menyediakanpelayanankesproesensialditingkatprimer dankomprehensifpadatingkatrujukan; melakukanpromosipentingnyaASIsertamenyusuieksklusif (6 bl) pascakelahiranutkmencegahkehamilan; meningkatkanderajatkesehatanibu,bayidananak; dan memberikaninformasitentangpencegahanterjadinyaketidakmampuanpasutriuntukmempunyaianaksetelah 12 bltanpamenggunakanalatpengaturkehamilan. diaturdenganPermenkes

44. Pasal 24 KELUARGA BERENCANA Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dgn tata carayg berdaya guna dan berhasil guna serta diterimadan dilaksanakan scr bertanggung jawab olehpasutri sesuai dgn pilihan dan mempertimbangkankondisi kesehatan suami atau istri. Pelayanan kontrasepsi scr paksa kepada siapapundan dalam bentuk apapun bertentangan dengan HAMdan pelakunya dikenakan sanksi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dgn cara yg dapat dipertanggungjawabkan dari segiagama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

45. Pasal 25 KELUARGA BERENCANA Suamidan/atauistrimempunyaikedudukan,hak, dankewajibanygsamadalammelaksanakan KB. Dalammenentukancara KB; pemerintahwajibmenyediakanbantuanpelayanankontrasepsibagipasutri.

46. KELUARGA BERENCANA Pasal 26 Penggunaanalat, obat, dancarakontrasepsiygmenimbulkanresikoterhadapkesehatandilakukanataspersetujuansuamidanistrisetelahmendapatkaninformasidaritenagakesehatanygmemilikikeahliandankewenangan. Tata carapenggunaanalat, obat, dancarakontrasepsi, dilakukanmenurutstandarprofesikesehatansesuaidgnketentuanperaturanperundang-undangan. diaturdgnPermenkes.

47. KELUARGA BERENCANA Pasal 27 Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yg ditetapkan. Pasal 28 Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yg terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yg layak.

48. KELUARGA BERENCANA Pasal 29 Pemerintah dan Pemda mengatur pengadaan danpenyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkankeseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, danpemerataan pelayanan sesuai dgn ketentuan peraturanperundang-undangan. Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan alat danobat kontrasepsi bagi penduduk miskin. Litbang teknologi alat, obat , dan cara kontrasepsidilakukan oleh Pemerintah dan Pemda dan/ataumasyarakat berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

49. Pasal 30 PENURUNAN ANGKA KEMATIAN Kebijakanpenurunanangkakematianmewujudkanpddktumbuhseimbangdanberkualitas pd seluruhdimensinya. Penurunanangkakematiandiprioritaskanpada : MMR (wkthamil, melahirkan, pascapersalinan) AKB dan AKA Penurunan MMR, AKB, AKAPemerintah, Pemda, danmasyarakatupayapromotif, preventif, kuratifdanrehabilitatifsesuaidgnperaturanperundang-undangandannorma agama.

50. Pasal 31 PENURUNAN ANGKA KEMATIAN KebijakanpenurunanMMR, AKB, AKA dgnmemperhatikan: kesamaanhakreproduksipasutri keseimbanganaksesdankualitasinformasi,pendidikan, konseling, danpelayanankesehatan, khususnyakesprobagiibu, bayidananak. pencagahandanpenguranganresikokesakitandankematian. partisipasiaktifkeluargadanmasyarakat.