1 / 8

P EMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

P EMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Jumakir, SH KANREG I BKN YOGYAKARTA. Dasar Hukum. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok Pokok Kepegawaian ;

dulcea
Download Presentation

P EMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Jumakir, SH KANREG I BKN YOGYAKARTA

  2. DasarHukum • UndangUndangNomor 8 Tahun 1974 joUndangUndangNomor 43 Tahun 1999, TentangPokokPokokKepegawaian; • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; • Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana; • Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002; • Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; • Surat Edaran Men PAN Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 30 Juni 2004; • Surat Dirjen Dikti Nomor 255/D/T/97 tanggal 21 Oktober 1997 s.d Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007.

  3. Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS • Telah memiliki masa kerja minimal 2 tahun sebagai PNS, dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS; • Setiap unsur penilaian dalam DP-3 minimal baik dalam 2 tahun terakhir; 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; • Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; • Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;

  4. Usia maksimal 25 tahun untuk program D.III dan S-1, 37 tahun untuk program S-2/setara dan 40 tahun untuk program S-3/setara; • Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta baik dalam maupun luar negeri; • Program pendidikan didalam negeri telah mendapat persetujuan dari Menteri yg membidangi pendidikan; • Dalam memberikan Tugas Belajar, Pimpinan Instansi harus memberikan kesempatan bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya; • PNStidak berhak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.

  5. Ketentuan Pemberian Ijin Belajar Bagi PNS • Telah bekerja minimal 2 tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS; • Setiap unsur penilaian dalam DP-3 minimal baik dalam 2 tahun terakhir; • 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; • Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; • Bidang Pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;

  6. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai ybs; • Program pendidikan didalam negeri telah mendapat persetujuan dari Menteri yg membidangi pendidikan; • Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari; • PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.

  7. Atas dasar hal tersebut diatas, maka PPK baik Pusat maupun Daerah Prov/Kab/Kota atau pejabat lain yang diberikan wewenang agar tidak memberikan tugas belajar maupun ijin/persetujuan kepadaPNS yang tidak memenuhi ketentuan diatas.

  8. SE MENPAN tersebutditujukankepada : • Para MenteriKabinetGotongRoyong; • Sekretaris Negara; • Kepala BIN; • Jaksa Agung; • Ka Polri ; • Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen; • Sekjen Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; • Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan; • Para Gubernur; dan • Para Bupati/Walikota.

More Related