REFLEKSI PENGALAMAN TUGAS SETRAWAN

1. REFLEKSI PENGALAMAN TUGAS SETRAWAN OLEH MULA P RAMBE, S.SOS SETRAWAN KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI

2. PENDAMPINGAN BUKAN MENJEJALKAN SEJUMLAH PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN KEPADA MASYARAKAT MELAINKAN UPAYA PENYADARAN MELALUI PROSES BELAJAR BERSAMA DAN MENDORONG PRAKARSA MASYARAKAT SECARA MANDIRI UNTUK MENENTUKAN KEPUTUSANNYA

3. KESADARAN PENDAMPING YANG DIHADAPI ADALAH MASYARAKAT. BUKAN SEUNGGUK MESIN ATAU SEBUAH BANGUNAN TANPA JIWA. BUKAN GELAS KOSONG YANG MUDAH DITUANGKAN SESUATU KE DALAMNYA. MASYARAKAT PUNYA WATAK, KARAKTER DAN LATAR BELAKANG YANG BERAGAM, PUNYA KEPRIBADIAN, KONSEP DIRI DAN PANDANGAN TERHADAP FENOMENA YANG TERJADI

4. KEGAGALAN PENDAMPING • TERBATASNYA PENGETAHUAN KULTUR SOSIAL • TERBATASNYA PENGETAHUAN ANDRAGOGI • TERBATASNYA INFORMASI UTK MEMBANGUN MASY • TERBATASNYA VISI SUSTAINABLE DEVELOPMENT • TERBATASNYA KETERAMPILAN KOORDINASI • TERBATASNYA KEMAMPUAN UTK MENSTRUKTURKAN IDE KEPADA MASYARAKAT

5. KARENA ITU..... PENDAMPING PERLU MEMILIKI EFEKTIFITAS PENGUASAAN YANG TERUS MENERUS MAU BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT. JIKA TIDAK................ PENDAMPING AKAN DITINGGALKAN KELOMPOK SASARANNYA

6. PEMBERDAYAAN PERLU INTERVENSI..... PENDAMPING MENGAMBIL PERAN UNTUK MEMPERCEPAT PROSES BELAJAR MASYARAKAT. INTERVENSI DILAKUKAN MELALUI PROSES FASILITASI YANG BENAR, SESUAI DENGAN TINGKAT MASALAH DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT

7. SETRAWAN ADALAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBEKALI KEMAMPUAN KHUSUS UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS AKSELERASI PERUBAHAN SIKAP MENTAL DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN PENAMBAHAN TATAPEMERINTAHAN, KHUSUSNYA DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

8. PANDANGAN NEGATIF TERHADAP PEMERINTAH • PELAYANAN MENGECEWAKAN • BERBELIT – BELIT • MAHAL • TIDAK MEMUASKAN • KURANG KOORDINASI • TIDAK MAMPU MENYESUAIKAN DENGAN MODERNISASI • TIDAK INOVATIV • KORUP DAN OTORITER

9. PARADIGMA BARU PEMERINTAH TIDAK HANYA MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK (MEMENUHI KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PUBLIK SERTA MEMECAHKAN MASALAH PUBLIK), TETAPI SEKALIGUS MENDORONG DAN FASILITASI TUMBUHNYA PARTISIPASI.

10. INI KONSEKUENSI LOGIS DARI KETIDAK MAMPUAN PEMERINTAH (DI NEGARA MANAPUN) UNTUK MEMENUHI SELURUH KEHIDUPAN, KEBUTUHAN, DAN KEPENTINGAN SERTA MASALAH – MASALAH MASYARAKATNYA, TANPA KEIKUT SERTAAN MASYARAKATNYA SENDIRI

11. PERSIAPAN KONSEP ADA TIGA UNSUR : BAGAIMANA DUKUNGAN SDM BAGAIMANA POLA PENYELENGGARAAN BAGAIMANA INSTITUSI

12. PERLU.......... • SDM YANG BERINTEGRITAS, KOMPETEN, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERA • KETATALAKSANAAN BERUPA SISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIF GOOD GOVERNANCE • ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN

13. MAKSUD DAN TUJUAN • I. Maksud Adanya setrawan dimaksudkan untuk menyediakan tenaga mediator antar Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di tingkat Provinsi, di tingkat Kabupaten. Selain itu juga mediator antara Kecamatan dengan Pemerintah Desa dan masyarakat. Setrawan juga dimaksudkan untuk menjadi dinamisator di lingkungan kerjanya atau masyarakat dalam rangka perubahan. Sedang di tingkat kecamatan, setrawan kecamatan dimaksudkan untuk menjadi tenaga pendamping bagi pemerintah desa dan masyarakat desa.

14. II. Tujuan Tujuan yang akan dicapai dari adanya setrawan adalah sebagai berikut: 1).Untuk melembagakan pembangunan partisipatif 2).Untuk mempercepat terbangunnya sistem pembangunan partisipatif 3).Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat

15. TUGAS DAN PERAN SETRAWAN • Tugas Pokok Tugas pokok Setrawan Kecamatan adalah sebagi berikut 1). Menyebarluaskan dan mensosialisasikan pembangunan partisipatif kepada masyarakat dan aparat desa/kecamatan 2). Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut ( RKTL ) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan 3). Memandu proses musrenbangkecamatan

16. 4). Memberikan informasi kebijakan pemerintah kabupaten dalam musrenbang desa 5). Mendorong kerjasama antar masyarakat dengan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan 6). Mendampingi utusan kecamatan dalam musrenbang kabupaten 7). Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan pembangunan sesuai dengan mekanisme pembangunan reguler ( UU No. 25 Tahun 2004 ) 8). Memberikan pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintah desa 9). Memfasilitasi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat baik untuk peningkatan kapasitas masyarakat maupun peningkatan kapasitas pemerintahan desa

17. 10). Memfasilitasi penyusunan perdes yang partisipatif 11). Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri 12). Melakukan koordinasi dengan setrawan kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan 13). Mensosialisasikan hasil musrenbang kabupaten ke masyarakat dan aparat desa /kecamatan 14). Menyampaikan laporan bulanan di lokasi tugas tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, serta rencana dan realisasi kegiatan kepada setrawan kabupaten

18. Tugas pokok Setrawan Kabupaten adalah sebagai berikut: 1). Melakukan sosialisasi pembangunan partisipatif kepada pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku-pelaku pembangunan partisipatif lainnya di kabupaten 2). Melakukan koordinasi dengan dinas /instansi teknis kabupaten untuk melakukan identifikasi dan penyelarasan program-program pembangunan kabupaten 3). Memberikan pelatihan setrawan kecamatan 4). Memberikan pelatihan peningkatan kemampuan pemerintahan desa 5). Melakukan koordinasi dengan setrawan kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perdesaan

19. 6). Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dari setrawan kecamatan 7). Memfasilitasi terbentuknya pertemuan forum lintas pelaku di kabupaten 8). Memfasilitasi musyawarah pertemuan kabupaten 9). Bersama-sama tim verifikasi kabupaten melakukan verifikasi terhadap usulan dari musrenbang kecamatan 10). Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, rekomendasi, serta rencana dan realisasi kegiatan kepada satuan kerja 11). Memfasilitasi kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga

20. 12). Mendampingi utusan kabupaten dalam musrenbang provinsi 13). Mensosialisasikan hasil musrenbang provinsi ke SKPD 14). Memberi masukan kepada BAPEDA dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) 15). Memberi masukan kepada SKPD dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja )

21. Sedang tugas pokok setrawan provinsi adalah sebagai berikut : 1). Melakukan sosialisasi pembangunan partisipatif kepada pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku-pelaku pembangunan partisipatif lainnya di provinsi 2). Melakukan koordinasi dengan SKPD tingkat provinsi untuk melakukan identifikasi dan penyelarasan program-program pembangunan provinsi 3). Melakukan koordinasi dengan setrawan kabupatendalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten 4). Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dari setrawan kabupaen 5). Memfasilitasi terbentuknya pertemuan forum lintas pelaku di provinsi

22. 6). Memfasilitasi musyawarah rencana pembangunan provinsi 7). Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, rekomendasi, serta rencana realisasi kegiatan kepada satuan kerja 8). Mendampingi utusan provinsi dalam musrenbang nasional 9). Mensosialisasikan hasil musrenbang nasional ke SKPD 10). Memberi masukan kepada BAPEDA dalam penyusunan RKP 11). Memberi masukan kepada SKPD dalam penyusunan renja

23. B. Fungsi Negosiator: Yaitu mempertemukan dua kepentingan, kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, atau kepentingan masyarakat dengan pihak ketiga, sehingga keduanya saling diuntungkan Akselerator: Yaitu mempercepat perubahan melalui pendampingan para pihak yang berkepentingan dengan pelembagaan sitem manajemen pembangunan partisipatif

24. Fasilitator: Yaitu membantu memecahakan masalah yang dihadapi pihak yang didampingi dan membantu meningkatkatkan pihak yang didampingi Dinamisator: Yaitu memcahkan stagnasi dengan menawarkan ide-ide baru best practice, dan prisip-prinsip baru untuk dicoba

25. C. Peran Peran setrawan dalam pelembagaan sistem manajemen pembangunan partisipatif adalah sebagai berikut : 1). Mendampingi bukan menggurui 2). Membela 3). Mendorong/memotifasi 4). Membantu bukan mengambil alih 5). Mengajak bukan memerintah

26. SETRAWAN BATANG HARI K A B U P A T E N • KABID EKOSOSBUD BAPPEDA • KABID CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM • KABID PKSBM BADAN PMPD • KASI ANGGARAN DINAS PPKAD • KASI PD & K BADAN PMPD

27. SETRAWAN KECAMATAN • DELAPAN KECAMATAN YANG ADA MASING – MASING MEMILIKI DUA ORANG, JADI JUMLAH 16 ORANG. • SATU ORANG BIDANG PEMBERDAYAAN, SATU ORANG BIDANG TEKNIS.

28. SETRAWAN KABUPATEN DAN KECAMATAN DIBENTUK SEJAK TAHUN 2006 DAN DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI • SETRAWAN KABUPATEN TIDAK PERNAH BERTUKAR TAPI SETRAWAN KECAMATAN SUDAH BERTUKAR BEBERAPA KALI.

29. KIAT - KIAT • KOMITMEN • PELATIHAN TERUS MENERUS • MEMATUHI KEARIFAN LOKAL • BEKERJA DENGAN HATI • MELIBATKAN DENGAN PROGRAM LAIN (ADD, DLL) • TAHAPAN BUKAN HANYA PROSES TETAPI MENYANGKUT NILAI

30. PERMASALAHAN • KESIBUKAN PARA SETRAWAN • LATAR BELAKANG PENDIDIKAN (PERLU TEKNIK) • KETERBATASAN PENDAPATAN (HONOR) DAN FASILITAS • PERTUKARAN AKIBAT MUTASI DAN PROMOSI • TRAUMATIK PEMERIKSAAN EKSTERNAL • KETIDAK JELASAN PUNISHMENT AND REWARD

32. SEKIAN TERIMAKASIH