1.05k likes | 2.01k Views
PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH. PERENCANAAN &PENG ANGGARAN DAERAH DAN SKPD. TPK (TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS). PESERTA MAMPU MEMAHAMI & DAPAT MENJELASKAN : DASAR HUKUM PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH KEBIJAKAN RKJP, RKJM, RKPD & KUA RKA SKPD DAN RASK SEBAGAI PEMBANDING. -TSY-).
E N D
PERENCANAANANGGARAN DAERAH PERENCANAAN &PENGANGGARAN DAERAH DAN SKPD
TPK (TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS) • PESERTA MAMPU MEMAHAMI & DAPAT MENJELASKAN : • DASAR HUKUM PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH • KEBIJAKAN RKJP, RKJM, RKPD & KUA • RKA SKPD DAN RASK SEBAGAI PEMBANDING -TSY-)
PERENCANAAN&PENGANGGARAN DH. 1. DASAR HUKUM : SUMBER HUKUM Psl : 18,18A,18B, 20, 21, 23, 23c, 33 dan34 - UUD 1945 - UU NO 17/2003 - UU NO 1/2004 - UU N0 15/2004 - UU NO. 32/2004 - UU N0. 33/2004 - PP NO.20 & 21/2004 • PENDEKATAN KINERJA • PRESTASI KERJA DISUSUN OLEH TIM EKSEKUTIF ANGGARAN DAN DITANDA TANGANI KEPALA DAERAH S.E. KEPALA DAERAH : TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD).
1 ACUAN DASAR / DASAR HUKUM (REFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH) UUD RI 1945 UU 33/2004 UU 17/2003 UU 25/2004 UU 32/2004 UU 25/1999 UU 28/1999 UU 22/1999 Penyelengara negara yang bersih & bebas dari KKN PP 105/2000 HARUS DI REVISI TERLEBIH DAHULU PP 105/2000 Pedoman RUS–WAS- JAWAB Keuda serta Tatacara Penyusunan Pelaksanaan APBD KEPMENDAGRI Pasal 8 PENDEKATAN KINERJA Pasal 14(4) KEPMENDAGRI 29/2002 • REVISI KEPMENDAGRI • 29/2002
DASAR HUKUM / REFERENSI PERENCANAANANGGARAN BERBASIS KINERJA PP 105 Tahun 2000 (Pasal 8) APBD disusun dengan pendekatan Kinerja Pasal 14(4) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 “Pedoman Pengurusan, Pertgjwbn dan Pengawasan Keu Dh serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaks TU Keu Dh, Penyusunan Perhit Pendapatn dan Belanja Dh.” Direvisi menjadi PP/PERMEN ?
POSISI KEPMENDAGRI 29/2000 • MERUPAKAN PELAKSANAAN PASAL 14 AYAT (4) PP 105/2000 - PP 105/2000 MERUPAKAN PELAKSANAN DARI UU NO. 25/1999 • MERUPAKAN PETUNJUK TEKNIS PP 105/2000 DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH • HARUS DIBACA BERSAMA-SAMA DENGAN PP 105/2000 • MERUPAKAN PEDOMAN UNTUK MENYUSUN PERDA &/ KEPUTUSAN KDH UU 33/004 PSL 105(1) DENGAN TERBITNYA UU NO. 32 & 33, APAKAH PP 105 INI MASIH BERLAKU ??? Peraturan pelaksanaan UU 25/1999 tetap berlaku Sepanjang belum diganti dg yg baru.
PENDEKATAN KINERJA & PRESTASI KINERJA • REFERENSI : • PP 105/2000 pasal 8, menuliskan dg jelas, bahwa : “APBD disusun dengan pendekatan kinerja” • UU No. 17/2003 : “Rencana Kerja SKPD disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja” UU 17/2003, bahwa : • UU N0. 33/2004 PASAL 71(2), juga menuliskan, bahwa : “RENCANA KERJA SKPD DISUSUN DG PENDEKATAN PRESTASI KERJA YANG AKAN DICAPAI. • PP 20/2004 pasal 3 ayat (2) yang menuliskan, bahwa : “PROGRAM & KEGIATAN DISUSUN DG PENDEKATAN BERBASIS KINERJA *) *) DLM KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH DAN PENGANGGARAN TERPADU
Anggaran dalam Rupiah Penyediaan Pelayanan Setara Penganggaran Kinerja Anggaran dalam Rupiah
Adalah penganggaran yang dirancang untuk memproses kegiatan atau masukkan (input) dalam upaya memperoleh produk atau keluaran (output) yang diarahkan mencapai sasaran (sasaran program) yang berfungsi (outcome) mengacu pada visi-misi organisasi PENGANGGARAN KINERJA DAMPAK PD VISI MANFAAT PD MISI OUTCOMES HASIL (FUNGSI PRODUK) • Input (masukan) merupakan proses kegiatan dari sumber daya (man, materiel, money, and so on) • Output (keluaran) dapat berupa produk (barang/jasa). • Outcome (hasil) merupakan sasaran yang direncanakan oleh program (sasaran program) yi keberhasilan (berfungsi) sesuai visi-misi OUTPUT KELUARAN (PRODUK) INPUT PROSES KEGIATAN Analog
Merupakan keharusan bagi SKPD, agar dalam merancang RKA : - mengacu pada visi-misi SKPD yg merupakan penjabaran dari visi-misi Pemda - menurut fungsi SKPD - input (masukkan), harus terinci dengan jelas untuk menghasilkan (produk) apa, berapa, bagaimana, kapan dan dimana. produk yang dihasilkan (output) harus jelas jumlahnya (volume) dan benar2 merupakan produk yang terarah kepada sasaran yg diinginkan (sasaran program) Hasil (outcome) harus berfungsi/berkualitas, serta dapat diukur/dibandingkan tingkat keberfungsian tersebut. Karakteristik : Spesifik khas Terukur, dapat dinilai, pasti Realistis & menantang Jangka waktu kurang dari 1 tahun Berorientasi pada hasil - Target dpt dicapai, ekonomi, efektif, efisien value for money. Analog.mengacu PRESTASI KERJA (KINERJA) SKPD IMPACT PD MISI BENEFIT PD TUJUAN OUTCOMES SASARAN OUTPUT produk INPUT Kegiatan
INDIKATOR KINERJA INPUTSumberdaya yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan barang & jasa/layanan • Jumlah dana yang dibutuhkan • Tenaga yang terlibat • Peralatan yang digunakan • Jumlah Bahan yang digunakan
INDIKATOR KINERJA OUTPUTJumlah Produk (Barang atau Jasa ) yang langsung dihasilkan/dicapai dari suatu kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan • Jumlah pelatihan / peserta pelatihan • Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi • Jumlah permohonan yang diselesaikan • Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan • Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli • Jumlah komputer yang dibeli • Jumlah gedung /jembatan yg dibangun • meter panjang jalanyang dibangun/rehab
INDIKATOR KINERJA OUTCOMETingkat keberhasilan atau hasil nyata langsung yang dicapai berdasarkan keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan (berfungsinya keluaran) • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan • Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan • tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) • kemenangan tim dlm setiap pertandingan • Peningkatan langsung hal-hal yg positif • kenaikan prestasi kelulusan siswa • peningkatan daya tahan bangunan • Penambahan daya tampung siswa • Penurunan langsung hal-hal yang negatif • Penurunan Tingkat Kemacetan • Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
INDIKATOR KINERJA BENEFIT Nilai kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah dari hasil yag dicapai • Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah/ panjang • % Kenaikan Lapangan kerja • Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat • Penurunan hal yang negatif dlm jangka menengah/ panjang • Penurunan Tingkat Penyakit TBC • Penurunan Tingkat Kriminalitas • Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas
INDIKATOR KINERJA DAMPAK Pengaruh /dampak dari kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat yang timbul dari manfaat & hasil kegiatan • Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah/ panjang • % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat • Peningkatan cadangan pangan • Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jangka menengah/ panjang • Penurunan Tingkat kemiskinan • Penurunan Tingkat Kematian
TARGET KINERJA Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai oleh kegiatan tertentu. • Target Kinerja Harus: • Berupa angka numerik • Dapat diperbandingkan • Cukup spesifik.
REALISASI/CAPAIANKINERJA Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan /program tertentu. • Realisasi/capaian Kinerja Harus: • Berupa angka numerik • berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya
DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH SESUAI UU NO. 17/2003, UU NO. 25/04 DAN UU NO. 32/04 • UU 25 THN 2004 • RPJP • (NASIONAL DAN DAERAH) • RPJM • RENSTRA SKPD • RKPD • RENJA SKPD • APBD • DPA • HORISON WAKTU • 20 TAHUN. • DITETAPKAN 6 BULAN SETELAH PELANTIKAN PRESIDEN. DAERAH MENYU SUN RPJP DAERAH SETELAH RPJP NASIONAL DITETAPKAN • 5 Tahun • RPJM Ditetapkan 3 bln setelah Kdh terpilih dilantik dan dituangkan ke dalam Perda sedangkan Renstra SKPD ditetapkan dalam bentuk SK KDH. • 1 Tahun • Peraturan Kepala Daerah JANGKA PANJANG (20 THN) JANGKA MENENGAH (5 THN) JANGKA PENDEK (1 THN)
ALUR PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH • (PERBANDINGAN DENGAN PUSAT) pedoman RINCIAN APBN pedoman RENSTRA KL RENJA KL Pem. Pusat RKA - KL pedoman acuan RPJP NASIONAL pedoman RPJM NASIONAL RKP RAPBN APBN acuan memperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG pedoman RPJP DAERAH RPJM DAERAH RAPBD APBD RKPD KUA acuan pedoman Pemda pedoman RENJA SKPD RENSTRA SKPD PENJABARAN APBD RKA – SKPD pedoman PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN
PERBANDINGAN PERENCANAAN & ANGGARAN PUSAT (K/L) KEPMENDAGRI No. 29/2002 (R-PP & PERMENDAGRI BARU) • RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH • AKU • STRATEGI & PRIORITAS APBD • RASK • RAPBD • APBD • PENJABARAN APBD • DASK 1. RPJP-K/L 20 TAHUN RPJM-K/L 5 TAHUN RKP - K/L 1 TAHUN 2. KUA (KEBIJAKAN UMUM APBN) 3. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 4. RKA – K/L 5. RAPBN 6. APBN 7. PENJABARAN APBN 8. DIPA – K/L 1. RPJPD 20 TAHUN RENSTRADA 5 TAHUN RKPD 1 TAHUN 2. KUA 3. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 4. RKA SKPD 5. RAPBD 6. APBD 7. PENJABARAN APBD 8. DPA - SKPD
LINGKUP PERENCANAAN 1. RPJP 20 tahun (N/D) 2. RPJM 5 tahun (N/D) : - RENSTRA K/L 5 tahun - RENSTRA SKPD 5 tahun 3. Renja 1 tahun (N/D) : - RKA KL 1 tahun - RKA SKPD 1 tahun
RENCANA JANGKA PANJANGRPJP 20 tahun NASIONAL DAERAH • PENJABARAN MENGACU PADA RPJP NASIONAL : • VISI • MISI • ARAH KEBIJAKAN • Merupakan: • PENJABARAN TUJUAN NASIONAL/NEGARA KE DALAM: • VISI • MISI • ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN NASIONAL/NEGARA UUD’45 • Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia • Memajukan Kesejahteraan Umum • Mencerdaskan Kehidupan Bangsa • Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Tujuan Nasional/bernegara : dapat • menimbulkan hak & kewajiban negara yg bernilai uang (pengertian keuangan negara) • Pengelolaan Keuangan negara diatur dalam satu sistem yaitu administrasi keuangan negara (Pusat & Daerah)
RENCANA JANGKA MENENGAHRPJM DAERAH • Merupakan : • penjabaran VISI, MISI, PROGRAM PRESIDEN (penyusunannya berpedoman RPJP NASIONAL) : • Strategi Pemb. Nas • Kebijakan Umum • Program2 K/L NASIONAL • Merupakan : • penjabaran VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH (penyusunannya berpedoman RPJP Dh & dg memperhatikan RPJM Nas): • Strategi Pemb Dh • KebijakanUmum • Program2 SKPD
RENCANA TAHUNAN(RKP/RKPD) NASIONAL DAERAH • PENJABARAN DARI RPJM NASIONAL : • KERANGKA EKON MAKRO • PRIORITAS PEMBANGUNAN • PROGRAM2 K/L • KEGIATAN INDIKATIF • PENJABARAN RPJMD & MENGACU RKP : • KERANGKAEKONOMI DH • PRIORITAS PEMB. DH • RENJA • PENDANAAN
RENCANA STRATEGIS KL/SKPD(Renstra 5 tahun anggaran) RENSTRA-KL RENSTRA SKPD • BERPEDOMAN PADA RPJM NASIONAL & BERSIFAT INDIKATIF : • VISI-MISI • TUJUAN, • STRATEGI • KEBIJAKAN • PROGRAM2 • KEGIATAN PEMBANGNN • BERPEDOMAN PADA RPJMD & BERSIFAT INDIKATIF : • VISI-MISI • TUJUAN, • STRATEGI • KEBIJAKAN • PROGRAM2 • KEGIATAN PEMBANGNN
RENCANA KERJA(Renja 1 tahun anggaran) RENJA-KL RENJA SKPD • BERPEDOMAN PADA RENSTRA-KL & MENGACU PRIORITAS PEMBANGNAS & PAGU INDIKATIF : • KEBIJAKAN • PROGRAM, • KEGIATAN PEMBANGNN *) • BERPEDOMAN PADA RENSTRA-SKPD & MENGACU KPD RKP & PAGU INDIKATIF : • KEBIJAKAN, SASARAN • PROGRAM, • KEGIATAN PEMBANGNN *) *) BAIK YG DILAKSANAKAN LANGSUNG OLEH PEMERINTAH MAUPUN DENGAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT
RENJA : Jembatan antara Renstra dan Lakip RENSTRA 2001-2005 RENJA 2001 RENJA 2002 RENJA 2003 RENJA 2004 RENJA 2005 LAKIP 2001 LAKIP 2002 LAKIP 2003 LAKIP 2004 LAKIP 2005
PERUMUSAN PERENCANAAN STRATEGIK VISI MISI • Nilai-nilai • Analisa SWOT TUJUAN SASARAN • STRATEGI • Kebijakan • Program • Kegiatan
RENCANA STRATEGIS & PERENCANAAN KINERJA VISI MISI RENSTRA SKPD 5 Tahunan TUJUAN Indikator & Target kinerja SASARAN SASARAN SASARAN PROGRAM Rencana Kerja Tahunan PROGRAM PROGRAM KEGIATAN 3 KEGIATAN 2 Indikator & Target kinerja KEGIATAN 3 KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 KEGIATAN 1
RENCANA ANGGARAN SATUANKERJA (Kepmendagri 29) VISI MISI S1 TUJUAN SASARAN PROGRAM-PROGRAM UNIT KERJA S2 PROGRAM 1 S2A KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 KEGIATAN 3
Ruang Lingkup & Makna RENJA • Penjabaran Sasaran dan Program dalam Berbagai Kegiatan Tahunan • Penetapan Target Kinerja Tahunan • Untuk Masa Satu Tahun Anggaran • Menjadi Komitmen Bagi Unit Kerja untuk melaksanakan dan mencapai target yang ditetapkan
“Benang Merah” Elemen Perencanaan Kegiatan & Anggaran Unit Kerja
HIERARKHI PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA UNIT KERJA VISI MISI 1 MISI 2 TUJUAN 2a TUJUAN 1a TUJUAN 1b SASARAN 1a.1 SASARAN 1a.2 SASARAN 1b.1 SASARAN 2a.1 SASARAN 2a.2 PROGRAM 1 ( 1a.1.1) PROGRAM 2 ( 1a.1.2) PROGRAM 3 ( 1b.1.1) PROGRAM 4 ( 2a.1.1) PROGRAM 5 ( 2a.2.1) KEGIATAN 4.1 (2a.1.1.1) KEGIATAN 5.1 (2a.2.1.1) KEGIATAN 1.1 (1a.1.1.1) KEGIATAN 2.1 (1a.1.2.1) KEGIATAN 3.1 (1b.1.1.1) KEGIATAN 5.2 (2a.2.1.2) KEGIATAN 1.2 (1a.1.1.2) KEGIATAN 1.2 (1b.1.1.2) KEGIATAN 1.3 (1b.1.1.3)
Visi • Suatu Gambaran yg menantang ttg keadaan masa depan yang diinginkan organisasi, • Memberi inspirasi, arah dan fokus yang jelas agar organisasi dapat eksis, antisipatif dan inovatif • Memberi makna & kebanggaan • Singkat, sederhana dan mudah diingat “ Visi tanpa tindakan adalah mimpi, tindakan tanpa visi hanya buang2 waktu, Visi dg tindakan dapat merubah dunia” • Contoh Visi : MEWUJUDKAN KAB X SEHAT TAHUN 2010
Misi • Suatu yg harus dilaksanakan organisasi sesuai dengan visi dalam rangka mencapai tujuan organisasi • Visi akan dicapai melalui beberapa misi • Menjelaskan tujuan keberadaan organisasi • Berorientasi pada kebutuhan pelanggan • Jelas dan dapat dilaksanakan • Sebaiknya tidak lebih dari 4 pernyataan • Contoh : (1) MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK BERPERILAKU HIDUP SEHAT
Tujuan • Hasil akhir (results) yang ingin dicapai dalam mewujudkan misi • Menggambarkan arah yang jelas • Menantang dan realistik • Biasanya Me………..kan… • Contoh : (2) MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM MEMELIHARA KESEHATAN DAN MENJAGA LINGKUNGAN YANG SEHAT UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATANNYA
Sasaran • Menggambarkan Cara Mencapai Tujuan • Jangka waktu tertentu • Mencakup suatu derajat atau tingkat perubahan kinerja yang diinginkan • SMART (Spesific, Measurable, Agresive & Attainable, Result Oriented, Time Bound)
Indikator Kinerja SASARAN • Indikator Sasaran Merupakan Ukuran Kinerja dari Sasaran yang ingin dicapai • Dapat Berupa Keluaran (output) atau Hasil (outcome) • Target Kinerja berupa angka numerik • Biasanya Ter ……nya… , Pe……..an Contoh sasaran (2) TERWUJUDNYA KAWASAN BERSIH DAN POLA HIDUP SEHAT DI 10 KECAMATAN, & 75 %MASYARAKAT SADAR GIZI PADA TAHUN 2005.
PROGRAM • Merupakan langkah taktis dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan • Sebuah rencana aksi yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan strategi yang disusun melalui serangkaian aktivitas; • Satu program, bisa dicapai melalui lebih dari satu kegiatan; (2) PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT, PERILAKU SEHAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEHAT
KEGIATAN • Kegiatan merupakan serangkaian rencana aksi yang disusun secara terencana dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan; • Secara jelas merumuskan "siapa melakukan apa" ("who does what") dan "kapan aktivitas tersebut akan dilaksanakan" ("when he or she does it") • Kunci kesesuaian kegiatan dengan pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan melihat hasil (result/outcome) dan manfaat (benefit) dari setiap kegiatan yang disusun, dan bukan pada output kegiatan semata-mata. • Tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. • SMART (2) PELATIHAN 200 KADER POSYANDU TENTANG POLA HIDUP SEHAT
KRITERIA KEGIATAN • Spesific ( kegiatan & hasilnya nya ) • Measurable ( terukur indikator & target kinerja) • Agresive but attainable (menantang tapi sesuai kapasitas) • Result Oriented (orientasi pd hasil yg ingin dicapai - quality) • Time Bound (dpt direalisasikan dlm waktu ttt.. < 1 th)
“Benang Merah” Elemen Perencanaan Kegiatan & Anggaran Unit Kerja
KETERKAITAN ANTAR ELEMEN DINAS KESEHATAN MEWUJUDKAN KAB X SEHAT TAHUN 2010 (1) MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK BERPERILAKU HIDUP SEHAT (2) MISI (2) MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM MEMELIHARA KESEHATAN DAN MENJAGA LINGKUNGAN YANG SEHAT AGAR TERWUJUD KEMANDIRIAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATANNYA (3) TUJUAN (1) TUJUAN (1) SASARAN (3) SASARAN (2) MENINGKATNYA KAWASAN BERSIH DAN POLA HIDUP SEHAT DI…. KEC/DES DAN MASYARAKAT SADAR GIZI …..% DI KEC/KEL PADA TAHUN……. (2) PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT, PERILAKU SEHAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (3) PROGRAM (1) PROGRAM (1) KEGIATAN (2) PELATIHAN KADER POSYANDU TENTANG ……………………………. (3) KEGIATAN