Menerapkan Standar Layanan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah

1. PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2010 Menerapkan Standar Layanan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah DONO PRASETYO Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat

2. APA YANG PERLU DILAKUKAN BADAN PUBLIK? ANTISIPASI SENGKETA INFORMASI Melakukan assesment cepat ke stakeholders tentang kebutuhan informasi prioritas Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mendaftar informasi yang dikecualikan Menyusun SOP pelayanan Informasi Menyiapkan Personal (pengetahuan dan skill) Memanfaatkan danmengembang-kan infrastruktur yang telah ada.

3. Aturan pelaksanaan turunan dari UU KIP: • PP No. 61/ 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP • Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan InformasiPublik (PERKI SLIP) • Peraturan Komisi Informasi No. 2/2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa InformasiPublik(PERKI PSI) • Permendagri No. 35/ 2010 tentangPedomanPengelolaanPelayananInformasidiLingkunganKemendagridanPemda

4. STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PERKI No. 1 Tahun 2010) STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK Bab I Ketentuan Umum Bab II Badan Publik Bab III Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan Bab IV Informasi yang dikecualikan Bab V Standar Layanan Informasi Publik Bab VI Tata Cara Pengelolaan Keberatan Bab VII Laporan dan Evaluasi Bab VIII Penyusunan Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Oleh Badan Publik Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup Dapat diunduh di www.komisiinformasi.go.id

5. KewajibanBadanPublik: • Menyediakandanmemberikaninformasi. • Menetapkanstandarproseduroperasional. • Menunjukdanmengangkat PPID. • Menyediakansaranadanprasarana. • Menetapkanstandarbiaya. • Menyediakananggaran. • Menanggapikeberatan. • Membuatdanmengumumkanlaporanpelayananinformasi. Stakeholders uu kip Stakeholders UU KIP • BADAN PUBLIKadalah: • eksekutif, • legislatif, • yudikatif, dan • badan lain yang fungsidantugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaraannegara, yang sebagianatauseluruhdananyabersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara dan/atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, atau • organisasinonpemerintahsepanjangsebagianatauseluruhdananyabersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara dan/atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, sumbanganmasyarakat, dan/atauluarnegeri. • PEMOHON INFORMASI PUBLIKadalahwarganegaradan/ataubadanhukum Indonesia yang mengajukanpermintaaninformasipubliksebagaimanadiaturdalamUndang­-Undangini. • KOMISI INFORMASI adalahlembagamandiri yang berfungsimenjalankanUndang­UndangKeterbukaanInformasiPublikdanperaturanpelaksanaannya, menetapkanpetunjukteknisstandarlayananinformasipublikdanmenyelesaikansengketainformasipublikmelaluimediasidan/atauajudikasinonlitigasi.

6. Apadansiapa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ? P P I D • PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. • Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: • Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; • Memutuskansuatu informasi dapat diakses publik atau tidak; • Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. • Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi; Penetapan (Tim Pertim-bangan?) Pimpinan Badan Publik • Melakukan uji konsekuensi • Menyusun kebijakan pe-ngelolaan informasi BP • Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan infor-masi di lingkungan BP PPID kepala Pimpinan SatuanKerja • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker PPID pelaksana List inf. Ygdikecualikan List inf. Ygdikecualikan Pimpinan Unit Pelayanan • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan PPID pelaksana

7. 1 INFORMASI DIKECUALIKAN JENIS INFORMASI DIKECUALIKAN • Informasi yang dikecualikan (Pasal 17), • karena memiliki konsekuensi sbb: • Dapat menghambat proses penegakan hukum, • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; • Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, • Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; • Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: • Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; • Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; • Dapatmengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik). • Memorandum atau surat­surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang­Undang.

8. Permendagri No. 35 Tahun 2010 Permendagri no.35 th. 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementeriam Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 7 ayat (4) & (5) Pasal 8 ayat (2) & (3) ttg PPID • PemerintahProvinsi • PPID ditetapkanolehGubernur • PertanggungjawabankepadaGubernurmelaluiSekda • Pem. Kabupaten/Kota • PPID ditetapkanolehBupati/Walikota • PertanggungjawabankepadaBupati/WalikotamelaluiSekda

9. PROVINSI KAB/KOTA PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional. PPID di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional. Permendagri No. 35 Tahun 2010 PPID Pembantu Pasal 8 ayat (2) & (3) ttgPPID Pembantu

10. koordinasi Diseminasi Data base verifikasi advokasi • Permendagri No. 35 Tahun 2010 pasal 9 ttgTugas PPID Tugas PPID PENGELOLAAN PELAYANAN INFORS & DOK Akses Informasi Publik

11. Permendagri No. 35 Tahun 2010 Organisasi PPID Ide Pengembangan Organisasi PPID TIM PERTIMBANGAN INFORMASI KONSULTAN KOMUNIKASI & INFORMASI P P I D BIDANG PELAYANAN INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI BIDANG DOKUMENTASI & ARSIP BIDANG PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA STAF / PEJABAT FUNGSIONAL ( ARSIPARIS, PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN, PRANATA KOMPUTER )

12. Permendagri No. 35 Tahun 2010 IDE Alur Data ALUR DATA ANTAR BIDANG Daftar informasi (sistem elektronik/ non-elektronik) Kontak person BIDANG PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA BIDANG DOKUMENTASI & ARSIP BIDANG PELAYANAN INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI X ≤ 2009 x ≥ 2010 X = Informasi MASYARAKAT

13. Permendagri No. 35 Tahuh 2010 IDE OperasionalPelayananInformasi OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PELAYANAN INFORMASI FRONT OFFICE BACK OFFICE UPDATE WEB DESK LAYANAN LANGSUNG DESK LAYANAN VIA MEDIA FOTO COPY CD BURNING SCANNER

14. FRONT OFFICE /FRONT DESK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK IDE PelayananInformasi PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESK 1 LAYANAN LANGSUNG SUPERVISOR DESK DESK 2 VIA MEDIA CETAK ISI FORMULIR TELP/FAX CEK DAFTAR INFORMASI NOMOR PENDAFTARAN EMAIL CETAK ISI FORMULIR JAWAB NOMOR PENDAFTARAN

15. PengajuanKeberatanInternal Badan Publik BANDING ADMINISTRATIF • Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID • Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja • Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan • Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi Pengajuan Permohonan Puas? Selesai (10 + 7) hari kerja Y T Pengajuan Keberatan ke Atasan 30 hari kerja Puas? Selesai Y T 14 hari kerja Pengajuan Keberatan ke Komisi Informasi

16. Jika pengajuan keberatan internal tidak selesai dilanjutkan ke Komisi Informasi PENYELESAIAN SENGKETA DI KOMISI INFORMASI Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang­Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi pu blik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan). Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Komisi Informasi Pemohon Informasi Badan Publik UjiKepentingan UjiKonsekuensi Ajudikasi Mediasi Pengabaian terhadap putusan Ajudikasi Komisi Informasi terhitung 14 hari kerja sejak diputuskan sama dengan menerima putusan. ? • Putusan Ajudikasi Komisi Informasi: • Menutup sebagian atau keseluruhan informasi, atau • Membuka sebagian atau keseluruhan informasi • Putusan Mediasi • Komisi Informasi: • Kersepakatan yang berifat FINAL dan MENGIKAT Sengketa informasi terbuka Sengketa informasi yang dikecualikan