1 / 77

Oleh : Ali Mashuda, S. Si., Apt Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kabupaten Purwakarta

TATAKELOLA PRAKTEK APOTEKER Dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Oleh : Ali Mashuda, S. Si., Apt Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kabupaten Purwakarta. TATAKELOLA PRAKTEK APOTEKER. Jaman Pra Sejarah APOTEKER PRAKTEK.

mariko
Download Presentation

Oleh : Ali Mashuda, S. Si., Apt Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kabupaten Purwakarta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TATAKELOLAPRAKTEK APOTEKERDalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Oleh : Ali Mashuda, S. Si., Apt Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kabupaten Purwakarta

  2. TATAKELOLAPRAKTEK APOTEKER Jaman Pra Sejarah APOTEKER PRAKTEK PP 25/1980 PP 26/1965

  3. Praktek ApotekerMasa PP 25/1980 : Apotek Pasal I Mengubah pasal 1, 2, 3,4 dan 6 dari PP No. 26/1965 menjadi berbunyi : 1. Pasal 1 : Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. 2. Pasal 2 : Tugas dan fungsi apotik adalah : • Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. • Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat. • Saranapenyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

  4. Praktek ApotekerMasa PP 25/1980 : Apotek 3. a. Judul Kepala di atas Pasal 3 berubah menjadi : PENGELOLAAN APOTEK b. Pasal 3 : Setelah mendapat izin dari Menkes seperti dimaksud dlm Pasal 5, Apotik dapat diusahakan oleh : a. Lembaga atau instansi Pemerintah dengan tugas pelayanan kesehatan di Pusat dan di Daerah b. PMN yang ditunjuk oleh Pemerintah c. Apoteker yang telah mengucapkan Sumpah 4. Pasal 4 (1) Pengelolaan Apotik menjadi tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker (2) Tatacara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di atur lebih lanjut oleh Menkes (3) Tugas dan tanggungjawab dilaksanakan tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab dokter

  5. Praktek ApotekerMasa PP 25/1980 : Apotek 5. Pasal 6 : Pengaturan teknis lebih lanjut oleh Menkes Pasal II Apotek yang telah mendapat Ijin Menteri diberi waktu penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun. Pasal III Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  6. Praktek ApotekerMasa PP 26/1965 : Apotek Pasal 1 :Apotek adalah suatu tempat tertentu, dimana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian. Pasal 2 : Tugas dan fungsi Apotik : • Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat. • Penyaluran perbekalan kesehatan di bidang farmasi.... Pasal 3 : Apotek dapat diusahakan oleh • Lembaga-lembaga Pemerintah tertentu di P dan D • Perusahaan Negara, Persh Swasta, Koperasi dsb

  7. Praktek ApotekerMasa PP 26/1965 : Apotek Pasal 4 :Pertanggungan jawab teknis farmasi sebuah Apotik terletak pada seorang Apoteker. Pasal 5 : Untuk mendirikan apotik harus ada izin dari Menteri Kesehatan. Pasal 6 : Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Menkes Pasal 7 : Peraturan ini disebut “Peraturan Pemerintah tentang Apotik” Pasal 8 : PP ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

  8. TATAKELOLAPRAKTEK APOTEKER Era 2010, Era Sejarah APOTEKER PRAKTEK UU No. 36 Tahun 2009 PP 51 Tahun 2009

  9. PreviewUU No. 36 Th 2009 : Kesehatan Pasal 22 : Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Pasal 23 : • Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. • Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. • Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. • Selama memberikan pelayanan kesehatan, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.

  10. PreviewUU No. 36 Th 2009 : Kesehatan Pasal 24 : • Tenaga Kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanandan standar prosedur operasional. • Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh Organisasi Profesi. • Ketentuan megenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 27 : • Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. • Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

  11. PreviewUU No. 36 Th 2009 : Kesehatan PEMERINTAH ORG. PROFESI • Hak Pengguna Pelayanan Kesehatan • Standar Pelayanan • Standar Prosedur Operasional • Kode Etik • Standar Profesi • Standar Kompetensi Peraturan Menteri APOTEKER Peraturan Organisasi PRAKTEK Legalisasi Rekomendasi

  12. PreviewUU No. 36 Th 2009 : Kesehatan Pasal 98 : (2) Setiaporang yang tidakmemilikikeahliandankewenangandilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkanobatdanbahan yang berkhasiatobat. Pasal 108 : (1) Praktikkefarmasianyanrmeliputipembuatantermasukpengendalianmutusediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandanpendistribusianobat, pelayananobatatasresepdokter, pelayananinformasiobatsertapengembanganobat, bahanobatdanobattradisionalharusdilakukanolehtenagakesehatan yang mempunyaikeahliandankewenangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. Pasal 198 Setiaporang yang tidakmemilikikeahliandankewenanganuntukmelakukanpraktekkefarmasiansebagaimanadimaksuddalamPasal 108 dipidanadenda paling banyakRp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah)

  13. PreviewUU No. 36 Th 2009 : Kesehatan Cakupan Pekerjaan Kefarmasian APOTEKER Pengamanan Pengawasan Mutu dan Pengembangan Pengadaan & penyimpanan Sarana Produksi Sarana Distribusi Sarana Pelayanan Pemberian Informasi

  14. PreviewUU No. 36 Th 2009 : Kesehatan Cakupan Pekerjaan Kefarmasian TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN Sub/bagian dari fungsi-fungsi : Pengamanan Pengawasan Mutu dan Pengembangan Pengadaan & penyimpanan Sarana Produksi Sarana Distribusi Sarana Pelayanan Pemberian Informasi

  15. PreviewUU No. 36 Th 2009 : Kesehatan Cakupan Pekerjaan Kefarmasian TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN Melaksanakan bagian tugas teknis dari Apoteker Tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan. Tugas berdasarkan job description atasketerampilan yang dimilikinya Membuat laporan kerja kepada Apoteker

  16. PreviewUU No. 36 Th 2009 : Kesehatan Cakupan Larangan Pekerjaan Kefarmasian Non Tenaga Kefarmasian Dilanggar ??? Siapapun Mempromosikan Pengadaan & Pengolahan Mendistribusikan / Mengedarkan Pidana Denda Rp 100 juta Kecuali yang diijinkan/dikecualikan

  17. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Ketegasan Garis Batas • PP 51/2009 telah tegas “mencabut” dan menyatakan “tidak berlaku lagi”, dengan demikian segala ketentuan yang berlaku dalam PP 25/1980 tentang Apotek berikut turunannya, sehingga • Segala Perijinan mengenai Apotek adalah batal demi hukum. • Perijinan selanjutnya adalah berbasis : IJIN PRAKTEK APOTEKER

  18. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Tujuan PP 51/2009 : • Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkansediaan farmasi dan jasa kefarmasian • Mempertahankan dan meningkatkan mutu peyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan iptek serta per-UU • Memberi kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan Tenaga Kefarmasian

  19. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Ketentuan Umum, Tenaga Kefarmasian : • Tenaga Kefarmasian : tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. • Apoteker : sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan Sumpah Jabatan Apoteker • Tenaga Teknis Kefarmasian : tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker

  20. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Ketentuan Umum, Fasilitas/Sarana : • Fasilitas Kesehatan : sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. • Fasilitas Kefarmasian : sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian. • Fasilitas Pelayanan Kefarmasian : sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu : apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.

  21. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Ketentuan Umum, Fasilitas/Sarana : • Apotek: Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian. • Toko Obat : sarana yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.

  22. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Ketentuan Umum, Standar/Acuan : • Standar Profesi: Pedoman untuk menjalankan praktik profesi kefarmasian secara baik. • Standar Prosedur : Prosedur tertulis berupa petunjuk operasional tentang pekerjaan kefarmasian. • Standar Kefarmasian : Pedoman untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi atau penyaluran dan pelayanan kefarmasian.

  23. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Ketentuan Umum, Organisasi Profesi : • Organisasi Profesi : Organisasi tempat berhimpun para Apoteker di Indonesia. • Asosiasi : perhimpunan dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

  24. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Ketentuan Umum, Registrasi : • STR-A: Surat Tanda Registrasi Apoteker, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi. • STR-TTK: Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.

  25. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Ketentuan Umum, Praktik/Kerja : • SIP-A: Surat Ijin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit. • SIK-A: Surat Ijin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran. • SIK-TTK: Surat Ijin yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi , fasilitas distribusi atau penyaluran dan fasilitas pelayanan.

  26. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Ketentuan Umum, Rahasia Kefarmasian : • Rahasia Kefarmasian : Pekerjaan Kefarmasian yang menyangkut proses produksi, proses penyaluran dan proses pelayanan dari Sediaan Farmasi yang tidak boleh diketahui oleh umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Rahasia Kedokteran : sesuatu yang berkaitan dengan praktek kedokteran yang tidak boleh diketahui oleh umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  27. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Kewenangan : Pekerjaan Kefarmasian harus dilakukanoleh Tenaga Kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu [Pasal 2 ayat (2)]

  28. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (FPK) Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa : Apotek Instalasi Farmasi Rumah Sakit Puskesmas Klinik Toko Obat Praktek bersama Pasal 19

  29. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Rambu-rambu PRAKTEK APOTEKER Tenaga Kefarmasian dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan pelayanan farmasi pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasianwajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Dalam menjalankan Praktek Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian. Penyerahan dan pelayanan obat-obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker. Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker harus menetapkan Standar Prosedur Operasional. Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerjasama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan. Setiap Tenaga Kefarmasian dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian wajib menyimpan Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian. Setiap Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian wajib menyelenggarakan Program Kendali Mutu dan Kendali Biaya.

  30. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Wewenang APOTEKER (Pengelola Apotek) Mengangkat seorang Apoteker Pendamping yang memiliki SIPA. Mengganti obat merek dagang obat generik yang sama komponen aktifnya auat obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien; dan Menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24

  31. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian PRAKTEK APOTEKER: MENTERI STR-Apoteker Sertf. Kompetensi Syarat Legal Status Dinkes Kab/Kota Syarat Kompetensi Syarat Profesi Organisasi Rekomendasi Syarat Legal Administratif Syarat Keahlian Syarat Legitimasi Standar Profesi Sertifikasi Binwas Binwas APOTEKER Ujian Kompetensi Surat Ijin Praktek Wewenang Praktek Mandiri Kerjasama Modal

  32. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian UU Sertifikasi dan Kompetensi APOTEKER: MENTERI STRA Sertf. Kompetensi Syarat Legal Status Sertifikat Kompetensi profesi berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun melalui Ujian Kompetensi profesi apabila Apoteker akan tetap menjalankan Pekerjaan Kefarmasian. [Pasal 37 (3)] Syarat Kompetensi Syarat Profesi Organisasi Syarat Keahlian Standar Profesi Sertifikasi Binwas APOTEKER Ujian Kompetensi Ujian Kompetensi akan dilakukan : Oleh suatu Lembaga Independen (Komite Farmasi Nasional ?) bentukan Pemerintah Anggota Komite terdiri atas : Pemerintah, Akademisi, Org. Profesi, Praktisi. Dasar Penilaian : Aspek teknis (51%), Kowledge (25%), Kolegial (14%), Sosial (10%) Praktisi Anggota Komite : Dari Himpunan Seminat Apoteker yang sesuai (HISFARMA, HISFARSI, HISFARIN dll)

  33. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Perijinan PRAKTEK APOTEKER: MENTERI STR-Apoteker Untuk mendapatlkan Surat Ijin, Apoteker harus memilik : STRA yang masih berlaku Tempat atau ada tempat untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian atau fasilitas kefarmasian atau fasilitas kesehatan yang memiliki izin; dan Rekomendasi dari Organisasi Profesi setempat. [Pasal 55 (1)] Syarat Legal Status Dinkes Kab/Kota Syarat Profesi Organisasi Rekomendasi Syarat Legal Administratif Syarat Legitimasi Standar Profesi APOTEKER Surat Ijin Praktek Surat Ijin Praktek/Kerja Apoteker : SIP-A : diberikan kepada Apoteker di bidang Pelayanan (IFRS, Apotek, Puskesmas, Prakek Bersama, Praktek Mandiri); SIPA-Pendamping : untuk Apoteker Pendamping. SIK-A : diberikan kepada Apoteker di bidang Produksi dan Distribusi. Dalam SIPA disebutkan : Jadwal hari dan jam Praktek sesuai tempatnya. Pekerjaan Kefarmasian tidak boleh berlangsung bila tidak ada APOTEKER PRAKTEK

  34. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Rekomendasi PRAKTEK APOTEKER: PP 51/2009 + Lembaga Sertifikasi Untuk mendapatlkan Surat Ijin, Apoteker harus memilik Rekomendasi dari Organisasi Profesi setempat. [Pasal 55 (1 huruf c)] Dinkes Kab/Kota Syarat Profesi Organisasi Rekomendasi Syarat Legal Administratif Syarat Legitimasi Standar Profesi Sidang Rekomendasi APOTEKER Surat Ijin Praktek Rekomendasi Organisasi Profesi untuk Apoteker PRAKTEK : Mengacu kepada Standar Profesi/Kompetensi dan Attitude Anggota scr. faktual Mendorong/mengkondisikan agar Anggota dapat melakukan Praktek Mandiri, lebih profesional, independen dan bertanggung jawab. Jika ‘terpaksa’ menggandeng Pemodal, akan ditetapkan kriteria dan syarat-syarat Hubungan Modal dan Permodalan, tanpa mengabaikan kriteria ke-2 tsb.

  35. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Sidang Rekomendasi : Tujuan : Mempersiapkan anggota dalam rencana melakukan PRAKTEK APOTEKER sesuai di tempat kerjanya. Memperoleh komitmen (kesepahaman bersama) atas kondisi-kondisi riil di lapangan sehubungan dg tugas-tugas yang akan dijalankan. Instrumen kontrol dan menilai pola kerjasama dengan Pemodal agar tidak menyimpang dari komitmen profesi untuk menjaga Rahasia Kefarmasian. Upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pekerjaan Kefarmasian oleh pihak lain yang tidak memiliki kewenangan melakukannya. Menilai dan membuat batasan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara Apoteker dengan Pemodal serta antara Apoteker dengan pembantu-pembantunya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menjamin dan melindungi Apoteker yang akan melaksanakan tugas menetapkan sediaan farmasi dan melaksanakan jasa kefarmasian (asuhan kefarmasian)

  36. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Kriteria Rekomendasi : • Rekomendasi akan diterbitkan bila : • Apoteker ybs memenuhi syarat kompetensi dan syarat profesi (Syarat Keahlian) • Bagi Apoteker Utama / Pengelola Modal, memenuhi syarat legal kependudukan dan berdmonisili di Purwakarta; termasuk Penilaian Fasilitas Kefarmasian. • Bagi Apoteker Utama / Pengelola Modal, sanggup menjalankan Praktek sekurang-kurangnya 51% dari total waktu di tempat kerja setiap hari. • Bagi Apoteker Utama / Pengelola Modal, mampu membuat rencana dan menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan Modal dan managemen Personalia. • Bagi Apoteker Utama / Pengelola Modal, mampu bersikap sebagai seorang Pemimpin dan sekaligus Pimpinan. • Bagi Apoteker Utama / Pengelola Modal, mampu mengambil keputusan dengan berpegang pada Peraturan Perundangan Kefarmasian serta menjaga Rahasia Kefarmasian dan Rahasia Kedokteran. • Mampu menjalankan tugas sebagai Apoteker dengan sebaik-baiknya dan mentaati Kode Etik Profesi.

  37. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Perijinan Praktek Apoteker & Apotek kedepan : Kompetensi Managerial Kompetensi Individual Pasal 551(1) huruf b Pasal 25 Apoteker ber-STRA Org. Notaris Notaris Kelengkapan lainnya Draft Kerjasama Modal Pengantar : Sebagian Hasil Sidang Org. Profesi Sidang & Kriteria Rekomendasi Apoteker Terekomendasi PEMODAL Perspektif Profesi Dinkes PPTSP/Dinkes Ijin Tempat Praktek Apoteker Ijin Praktek Apoteker Mandiri Ijin Praktek Apoteker Tempat Praktek/ APOTEK (RAKYAT) MANDIRI APOTEK

  38. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Klasifikasi Rekomendasi bagi Apoteker : Apoteker ber-STRA Pelatihan Managemen Managerial Skill Invidual Skill Draft Kerjasama Modal Praktek Mandiri Apt. Pendamping Apt. Pengelola PEMODAL Notaris Permohonan-1 Permohonan-2 Permohonan-3 Organisasi Profesi (IAI) Dinkes Kab (SIPA) Sidang-2 Sidang-1 Sidang-3 REKM - 1 REKM - 2 REKM - 3

  39. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Klasifikasi Rekomendasi bagi TTK : TTK ber-STR SK Pengangkatan Fasilitas Pelayanan-1 Fasilitas Pelayanan-2 Fasilitas Distr & Produksi Permohonan diri Permohonan Apoteker Permohonan Apoteker Organisasi Profesi (IAI) Dinkes Kab (SIK) Sertf. Keterampilan Umum Sertf. Keterampilan Khusus REKM-Khusus REKM-Umum

  40. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Kualifikasi minimal Tenaga Kefarmasian : APOTEKER Kompetensi Individual : Sertifikasi Kompetensi Diri Kewajiban individual dalam melaksanakan Praktek Apoteker Managerial : Kompetensi Mangerial Kewajiban Plus dalam melaksanakan Praktek Managerial di Sarana Kefarmasian • Wajib mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian. • Wajib mencatat pelayanan kefarmasian (PMR) • Harus menerapkan Standar Pelayanan • Harus menyerahkan dan melayani obat-obat berdasarkan resep • Melaksanakan menetapkan Standar Prosedur Operasional • Wajib menyimpan Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian • Wajib menyelenggarakan Program Kendali Mutu dan Kendali Biaya • Menyusun studi kelayakan pendirian Apotek . • Menyusun Struktur Organisasi Apotek. • Menyusun Deskripsi Kerja bagi personalia di tiap-tiap bagian Apotek. • Menyusun (mengikuti) Rencana Tata Ruang Apotek yang benar • Menyusun Jadwal Praktek untuk dirinya dan Apoteker-apoteker Pendamping. • Membuat SPO Umum Standar Pelayanan di Apotek dan SPO bagian-bagian. • Menyusun RAB Apotek dan Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi Laba) • Menyusun Format Kerjasama Modal

  41. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Kualifikasi minimal Tenaga Kefarmasian : Tenaga Teknis Kefarmasian Skill/Keterampilan Teknis Umum : Sertifikasi Ketrampilan Diri Kewajiban individual dalam melaksanakan Pekerjaan Khusus : Kompetensi Khusus Kewajiban Plus dalam melaksanakan fungsi kerja di Sarana Kefarmasian (TO) • Wajib mentaati perintah Atasan (Apoteker) • Wajib mencatat pekerjaan kefarmasian yang dilakukan • Harus mengikuti/melaksanakan Standar Prosedur Operasional yg telah ditetapkan • Wajib menyimpan Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian • Menyusun studi kelayakan pendirian Toko Obat . • Mengikuti Struktur Organisasi TO Sederhana • Mengikuti pembagian kerja di tiap-tiap bagian Toko Obat. • Menyusun (mengikuti) Rencana Tata Ruang Toko Obat yang benar • Membuat SPO Umum Standar Pelayanan di Toko Obat. • Menyusun Format Kerja

  42. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kefarmasian : APOTEKER Profesional Tingkat Dasar (Level 1): Pelatihan Managemen Umum Apotek Pelatihan Administrasi Pelayanan Pelatihan Administrasi Pengelolaan Aspek-aspek Kerjasama Tingkat Terampil (Level 2): Pelatihan Managemen Keuangan Pelatihan Strategi Efisiensi Tingkat Mahir (Level 3): Pelatihan Strategi Jaringan Pelatihan Komunikasi/Negosiasi Profesional

  43. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kefarmasian : Tenaga Teknis Kefarmasian Skill/Keterampilan Teknis Aspek Umum : Pelatihan Administrasi Umum (Pelayanan, Distribusi, Produksi) Pelatihan Administrasi Resep Pelatihan Pergudangan Obat Pelatihan Administrasi Catatan Pengobatan Pasien. Rahasia Kefarmasian dan Rahasia Kedokteran. Pelatihan Penyiapan Obat untuk Pelayanan Pelatihan Pengantar CDOB Pelatihan Pengantar CPOB dan CPOTB Aspek Khusus: Pelatihan Pengantar Managemen Toko Obat Pelatihan Klasifikasi Terapi Obat Pelatihan Pembuatan Simplisia Obat Herbal Pelatihan Teknik Mencampur /Meracik (mixing) Obat atau bahan Obat Pelatihan Pengemasan dan Labelling Obat Jadi. Pelatihan Batch Record Pelatihan Administrasi Keuangan

  44. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Tipe-tipe Kerjasama Modal : Tipe A1 Tahun Pertama Prinsip Pembagian = 30A : 70P Apoteker 0 = Apoteker yang baru lulus/belum punya pengalaman kerja Apotek Apoteker 0 Pemodal Modal = 0 % Modal = 100 % Sistem Bagi Laba Bersih : Penyerta Pemodal : 42% Apoteker Pengelola Modal : 18% Pengembangan Usaha : 25% Dana Cadangan : 15% Misal Laba Bersih April : Rp10 juta; Penyerta Pemodal : Rp 4,2 jt Apoteker Pengelola Modal : Rp 1,8 jt Pengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp750rb) Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 450rb) Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas Apotek

  45. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Tipe-tipe Kerjasama Modal : Tipe A2 Tahun Pertama Prinsip Pembagian = 32A : 68P Apoteker 3 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 3 thn di Apotek Apoteker 3 Pemodal Modal = 0 % Modal = 100 % Sistem Bagi Laba Bersih : Penyerta Pemodal : 41% Apoteker Pengelola Modal : 19% Pengembangan Usaha : 25% Dana Cadangan : 15% Misal Laba Bersih April : Rp10 juta; Penyerta Pemodal : Rp 4,1 jt Apoteker Pengelola Modal : Rp 1,9 jt Pengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 800rb) Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (sahamApt : Rp 480rb) Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas Apotek

  46. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Tipe-tipe Kerjasama Modal : Tipe A3 Tahun Pertama Prinsip Pembagian = 34A : 66P Apoteker 6 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 6 thn di Apotek Apoteker 6 Pemodal 0 Modal = 0 % Modal = 100 % Sistem Bagi Laba Bersih : Penyerta Pemodal : 39% Apoteker Pengelola Modal : 21% Pengembangan Usaha : 25% Dana Cadangan : 15% Misal Laba Bersih April : Rp10 juta; Penyerta Pemodal : Rp 3,9 jt Apoteker Pengelola Modal : Rp 2,1 jt Pengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 850rb) Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 510rb) Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas Apotek

  47. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Tipe-tipe Kerjasama Modal : Tipe A4 Tahun Pertama Prinsip Pembagian = 36A : 64P Apoteker 9 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 9 thn di Apotek Apoteker 9 Pemodal 0 Modal = 0 % Modal = 100 % Sistem Bagi Laba Bersih : Penyerta Pemodal : 38% Apoteker Pengelola Modal : 22% Pengembangan Usaha : 25% Dana Cadangan : 15% Misal Laba Bersih April : Rp 10 juta; Penyerta Pemodal : Rp 3,8 jt Apoteker Pengelola Modal : Rp 2,2 jt Pengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 900rb) Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 540rb) Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas Apotek

  48. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Tipe-tipe Kerjasama Modal : Tipe A5 Tahun Pertama Prinsip Pembagian = 38A : 62P Apoteker 12 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja 12 thn di Apotek Apoteker 12 Pemodal 0 Modal = 0 % Modal = 100 % Sistem Bagi Laba Bersih : Penyerta Pemodal : 37% Apoteker Pengelola Modal : 23% Pengembangan Usaha : 25% Dana Cadangan : 15% Misal Laba Bersih April : Rp 10 juta; Penyerta Pemodal : Rp 3,7 jt Apoteker Pengelola Modal : Rp 2,3 jt Pengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 950rb) Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 570rb) Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas Apotek

  49. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Tipe-tipe Kerjasama Modal : Tipe A6 Tahun Pertama Prinsip Pembagian = 40A : 60P Apoteker >12 = Apoteker yang tlh berpengalaman kerja >12 thn di Apotek Apoteker >12 Pemodal 0 Modal = 0 % Modal = 100 % Sistem Bagi Laba Bersih : Penyerta Pemodal : 36% Apoteker Pengelola Modal : 24% Pengembangan Usaha : 25% Dana Cadangan : 15% Misal Laba Bersih April : Rp 10 juta; Penyerta Pemodal : Rp 3,6 jt Apoteker Pengelola Modal : Rp 2,4 jt Pengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp 1jt) Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 600rb) Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas Apotek

  50. BerlakuPP 51/2009 : Pekerjaan Kefarmasian Tipe-tipe Kerjasama Modal : Tipe B1 Tahun Pertama Prinsip Pembagian = 37A : 63P Apoteker 0 = Apoteker yang baru lulus/belum punya pengalaman kerja Apotek Apoteker 0 Pemodal Modal = 10 % Modal = 90 % Sistem Bagi Laba Bersih : Penyerta Pemodal : 38% Apoteker Pengelola Modal : 22% Pengembangan Usaha : 25% Dana Cadangan : 15% Misal Laba Bersih April : Rp10 juta; Penyerta Pemodal : Rp 3,8 jt Apoteker Pengelola Modal : Rp 2,2 jt Pengembangan Usaha : Rp 2,5 jt (saham Apt : Rp925rb) Dana Cadangan : Rp 1,5 jt (saham Apt : Rp 555rb) Dana Pengembangan Usaha dan Dana Cadangan dikembalikan lagi ke Kas Apotek

More Related