1 / 24

Oleh : Totok Pratopo ( Ketua Pemerti Kali Code Yogyakarta)

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai Berkelanjutan ( Studi Kasus Kali Code Yogyakarta). Oleh : Totok Pratopo ( Ketua Pemerti Kali Code Yogyakarta) Disampaikan pada Sidang TKPSDA WS POS III Magelang , 29 Oktober 2013. Definisi Pemberdayaan.

tarik-baldwin
Download Presentation

Oleh : Totok Pratopo ( Ketua Pemerti Kali Code Yogyakarta)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PemberdayaanMasyarakatDalamPengelolaan Sungai Berkelanjutan(StudiKasus Kali Code Yogyakarta) Oleh : TotokPratopo (KetuaPemerti Kali Code Yogyakarta) DisampaikanpadaSidang TKPSDA WS POS III Magelang, 29 Oktober 2013

  2. DefinisiPemberdayaan • PemberdayaanMasyarakat ( empowerment) adalahsebuahkonseppembangunanekonomi yang merangkumnilai-nilaisosial. PemberdayaanMasyarakatmencerminkanparadigmabarupembangunan yang bersifat people centered, participatory, empowerment dan sustainable . (Ginanjar, 1996) • TigasisipentingPemberdayaanMasyarakat : 1.Menciptakan suasanaatauiklim yang memungkinkanmasyarakatberkembangpotensinya 2.Memperkuat dayaataupotensi yang dimilikimasyaralat 3.Melindungi upaya-upaya yang mengurangikeberdayaanmasyarakat

  3. Presentasi : • PotretGerakanMasyarakat Kali Code • menjelaskantentangsejarahpemben • tukankelompok-kelompokmasyara- • kat, danapasaja yang sudahdilaku- • kan) • Problem kelembagaanmasyarakat • PP Sungai ttgpemberdayaanmasyara • kat • Rintisanpemberdayaan yang berke- • lanjutan. • Penutup

  4. PotretGerakanMasyarakat Kali Code

  5. PerjalananGerakanMasyarakat Kali Code(2000 – skrg) KomunitasBoyong Selatan – PlemburanSleman 2008 KomunitasPeduli Code (KOMPAC) BlunyahgedeSinduadi 2004 FMCU : Forum Masy. Code Utara Jetis –Terban Kota - 2001 Komunitas Sayidan Prawirodirjan –Kota 2004 Komunitas RomoMangun Kotabaru – Kota - 2000 GerakanCinta Code Keparakan – Kota - 2000 Forum Komunikasi Code Selatan Brontokusuman-Kota 2004

  6. Hasilprosespembelajaran yang terusmenerusbersamaperguruantinggi , pada 2008 dibentuklahorganisasipayung (koordinatif) Pemerti Kali Code.

  7. Apaygsudahdilakukan ? Penghijauan UpacaraAdat Bersih Kali Code

  8. Managemensampahsederhanadipadukan dg pertanianperkotaan

  9. Pemanfaatansumbermata air untukpenduduk Usaha Air Bersih TIRTA KENCANA KampungJetisharjo (sejak 2001) 6 lt/dt 130 sambunganrumah Rp.1500/m3

  10. Memperkuatidentitaskampung Ledok Romo Mangun Ledok Jetisharjo Ledok Macanan Ledok Jetisharjo

  11. WisataKampung – Susur Sungai River Walk (Tracking Kali Code)

  12. WisataPendidikan

  13. LAHA DINGIN 2010

  14. KawasanPetinggen, Blimbingsaridan Terban

  15. PeninggianTalud Kali Code 1m s/d 1,8 m diLedokMacanandanGemblakanKel. Suryatmajan

  16. PEMETAAN DAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DI 15 KAWASAN

  17. Berkelanjutan ? Problem Gerakan Kali Code : • Ketergantunganpembiayaanpadapemerintahdanlembaga lain sangattinggi • Konflik internal (perbedaanpendapat, politikdll) • Koordinasimasihsulitdibangun • Payunghukumkelembagaan yang masihlemah

  18. KedudukanGerakanMasyarakat (partisipasi,pemberdayaan) dlm PP No 38 Th 2011 Tentang Sungai RingkasanBab III. Pengelolaan Sungai Pasal 18 & 19 Pengelolaansungai (konservasi, pengembangan, pengendaliandayarusak – perencanaan, pelaksanaandanmonev) dilakukanoleh: a. Menteri, untuksungaipadawilayahsungailintas provinsi, wilayahsungailintasnegara, danwilayah sungaistrategisnasional; b. gubernur, untuksungaipadawilayahsungailintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuksungaipadawilayahsungai dalamsatukabupaten/kota. (2) Pengelolaansungaisebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukandenganmelibatkaninstansiteknisdan UNSUR MASYARAKAT TERKAIT.

  19. RingkasanBab VI PemberdayaanMasyarakat Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kotasesuaikewenangannyamelakukanpemberdayaanmasyarakatsecaraterencanadansistematisdalampengelolaansungai. Meliputikegiatan a. sosialisasi; b. konsultasipublik; dan c. partisipasimasyarakat. Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan KERJA SAMA PENGELOLAAN SUNGAI. TKPSDA –WS POS DEWAN SDA GNKPA FORUM DAS Sustainable ?

  20. Rintisanlembagamultipihak – • KOMISI KALI CODE • (Proses 2011) DPPM UII FT UGM LPPM UTY LPPM UAJY LPPM UKDW A AKADEMISI KOMISI KALI CODE Din PUP-ESDM Prov BLH Prov DIY BalaiBesar WS SOP PPLH PusregJawa Bappeda Kota BLH Kota Yk Din Pariwisata Kota B BISNIS G GOVERMEN BKM LPMK SANGGAR SENI SEGARA AMARTA NON GOVERMENT Komunitas-Masyarakat API –Indonesia Y.Kota Kita INSID HasilKesepakatanproses dialog multipihak , diputuskan 19 November 2011 diJetisharjo

  21. HASIL KESEPAKATAN KOMUNITAS, PEMERINTAH, PERG TINGGI DAN SWASTA

  22. PraktekBaikKelembagaan Sungai Asosiasi Sungai James atau JRA (Virginia,AS) merupakan contohkelembagaansungai yang mandiri, akuntabeldan berkelanjutan. Dirintissejak 1970, kini JRA dipimpinoleh olehsebuahDewanPengurus (non gov) yang didukungpara staf yang handal. JRA bermitra dg pemerintah, Universitas, Sekolah,individudanperusahaanswasta. JRA memilikidivisiedukasi, konservasi, advokasi, event, pu Blikasi, dan monitoring. JRA memperolehpembiayaandarianggota, donasitetappe merintah, CSR perusahaan, penjualanpernik, penyelenggara an event (wisatadll). JRA memiliki web yang dikelola dg bagusdanselalu update JRA mengadakanpertemuankoordinasi dg pemerintahdan para-pihak dg teratur. JRA menerbitkan bulletin danlaporanakhirtahunsecara rutin.

  23. PENUTUP. Pemberdayaanmasyarakatdalamkontekspengelolaansungai dan SDA secaraumumterutamadi WS POS harusterusdiusaha- kanmelaluipemberiankewenanganpengelolaan yang jelas, kelembagaan yang kuat, dankeberpihakanpolitikanggaran. Tanpaituakansulitdiwujudkanpemberdayaanmasyarakat yang berkelanjutan. TERIMAKASIH

More Related