1 / 43

MATA KULIAH HUKUM KEDOKTERAN Oleh : Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

MATA KULIAH HUKUM KEDOKTERAN Oleh : Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS JAMBI JANUARI 2011. POKOK BAHASAN. LANDASAN HK. KEDOKTERAN HUBUNGAN PASIEN DAN DOKTER ASPEK HUKUM TINDAKAN MEDIK TERTENTU

marnie
Download Presentation

MATA KULIAH HUKUM KEDOKTERAN Oleh : Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MATA KULIAH HUKUM KEDOKTERAN Oleh : Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS JAMBI JANUARI 2011

  2. POKOK BAHASAN • LANDASAN HK. KEDOKTERAN • HUBUNGAN PASIEN DAN DOKTER • ASPEK HUKUM TINDAKAN MEDIK TERTENTU • ASPEK HUKUM BIOTEKHNOLOGI KEDOKTERAN

  3. Hukum Kedokteran: • Ilmu tentang hubungan hukum di mana dokter merupakan salah satu pihak, dalam menjalankan profesinya untuk memberikan pelayanan medis.

  4. Ruang Lingkup dan Kedudukan Hukum Rumah Sakit Hukum Keperawatan Hukum Kedokteran Hukum Farmasi klinik Hukum Keselamatan Kerja Hukum Kes. Masykt Hukum Kesehatan Lingkungan HK. KESEHATAN

  5. C. Instrumen Hukum Kedokteran • Internasional • The Hippocratic Oath • Declaration of Geneva • International Code of Medical Ethics • Nurenberg Code • Constitution of the World Health Organization • American Hospital Association = A Patient’s Bill of Rights • The World Medical Association = Declaration of Helsinki

  6. b. Nasional • UU No. 29 Thn 2004 tentang Praktik Kedokteran • UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan • UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit • PP no. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan • KepMenkes RI No. 434/Menkes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia • Permenkes RI No. 585/Menkes/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik • dll.

  7. Unsur-unsur standar profesi menurut Prof. Mr. W.B. Van der Mijn Ketelitian Umum Standar Profesi Kewenangan Kemampuan Rata-rata

  8. Unsur-unsur standar profesi menurut Prof. Dr. H. J.J. Leenan Bebas dari Kelalaian Situasi & Kondisi Standar Profesi Medis Ketelitian pd Peraturan Asas Proporsional Ketelitian Rata-rata

  9. Standar Pelayanan Medis Standar Pelayanan Medis Hospital by Laws

  10. BAB III HUBUNGAN HUKUM PASIEN DAN DOKTER Bentuk Perjanjian: • Resultaatverbintenis: objek perjanjian adalah hasil dari suatu tindakan/ perbuatan hukum tertentu • Inspaningverbintenis : objek perjan-jian adalah berdasarkan suatu upaya yang maksimal

  11. Landasan Hubungan Dokter- Pasien • Perjanjian • Undang-undang

  12. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Pasal 1320 KUHPerdata) Kesepakatan para pihak adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan/perjanjian mengenai suatu hal tertentu untuk suatu sebab yang halal/ diperbolehkan.

  13. TRANSAKSI / PERJANJIAN TERAPEUTIK • HUBUNGAN HUKUM • DOKTER-PASIEN • PELAYANAN KEDOKTERAN/MEDIK • STANDAR PROFESI MEDIK

  14. Implikasi Hukum Transaksi Terapeutik Pasal 1388 KUHPerdata : • Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Pasal 1339 KUHPerdata : • Suatu perjanjian ttidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

  15. 1. Perjanjian : Pasien  datang  berobat dokter setuju. 2. UU : Ps. 1354 KUHPerdata: Zaakwarneming Berakhir: 1. Sembuh 2. Dokter Resign 3. Pengakhiran by Pasien 4. Meninggal 5. Kontrak selesai 6. Ada org lain 7. Kadaluarsa 8. Persetujuan Mulai & berakhirnya TT

  16. HUKUM & TINDAKAN MEDIK 1. ABORSI 2. PASIEN UGD 3. EUTHANASIA 4. BEDAH MAYAT

  17. Aborsi Dasar hukum: • Pasal 75, 76, 77 UU No. 36/2009 • Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP

  18. UU Kesehatan Ps/ 75 : a. Larangan Aborsi b. Pengecualian Indikasi medis * keselamatan ibu &/janin * janin cacat berat/kelainan genetik * perkosaan  trauma psikis

  19. Ps 76 : Persyaratan Tekhnis • < 6 minggu • TK berwenang sertifikat • Persetujuan ibu hamil • Layanan/sarana kesehatan

  20. Psl 77 :  Kewajiban Pemerintah mencegah & melindungi dari unsafe dan illegally abortion

  21. KUHP • KESENGAJAAN  Niat & Tujuan • PERSETUJUAN/ TIDAK • PEMBERATAN PIDANA Dokter/Bidan/ TK lainnya.

  22. EUTHANASIA • Aspek hukum: • 1. Kriteria mati • 2. Bentuk euthanasia • A. Aktif • B. Pasif • 3. Tanggung jawab hukum dokter • 4. Informed consent pasien/keluarga • 5. Keterlibatan pihak III

  23. Dasar Hukum: • Pasal 344 KUHP: Brg siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

  24. BEDAH MAYAT • UU No. 36/2009 : Ps/ 117 s/d 125 1. Pengertian Mati  fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan  berhenti  permanen  kematian batang otak

  25. Jenis Bedah Mayat : • Klinis  penelitian & pengembangan ilmu RS • Anatomis  ilmu kedokteran • Forensik  penegakan hukum

  26. Persyaratan : • Sarana /fasilitas kesehatan • Kewenangan TK • Tidak diperjualbelikan (Ps. 192)  Ancaman pidana kurungan & denda

  27. PP No. 18 tahun 1981 ttg Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi ALat dan atau Jaringan Tubuh Manusia Syarat : • Informed consent tertulis dlm waktu 2x24 jam setelah meninggal • Dilakukan oleh dokter ahli, terpisah antara dokter • Pada RS yg ditunjuk Sanksi : pidana kurungan, denda, tindakan administratif

  28. ASPEK HUKUM BIOTEKHNOLOGI KEDOKTERAN • PIV • TRANSPLANTASI ORGAN • PENELITIAN & PENGEMBANGAN IPTEK PADA MANUSIA

  29. PIV UU No. 36/2009 Ps. 127 Syarat: • Berasal dari suami istri yang sah • Ditanamkan rahim istri asal ovum • Tenaga kesehatan yg berwenang dan ahli • Sarana kesehatan tertentu

  30. . PERMENKES No. 73/MENKES/PER/II/1999 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Tekhnologi Reproduksi Buatan • Ketentuan Umum terhadap penyelenggaraan tekhnologi Reproduksi Buatan • Sarana Kesehatan tertentu  RS tertentu yang memiliki ijin khusus • Pasangan suami istri yg sah merupakan jalan terakhir memperoleh keturunan • Harus berdasarkan indikasi medik • informed consent • Harus disertai rekam medik

  31. Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di RS (Dir. RS Khusus dan Swasta, Dirjen Yandik, Depkes, 2000) • Suami istri yang sah • Bagian dari infertilitas • Jumlah embryo  3, maks 4 dgn syarat: - RS memiliki perawatan > 3 - Pasutri pernah menjalani >2x dan gagal - Istri>35

  32. Larangan: • Melakukan jual beli embryo, ova, spermatozoa • Menghasilkan embryo untuk penelitian semata-mata, pada embryo umur >14 hari, tanpa informed consent orang tua biologis • Melakukan fertilisasi trans-spesies

  33. Aspek hukum yg belum diatur: • Embryo yg tdk dikembalikan • A. didisposal (dimusnahkan) • B. frozen (beku) • Pemanfaatan embryo beku • Status hukum embryo beku apbl terjadi perubahan status hukum orang tua biologis • Status surrogate mother (ibu pengganti)

  34. Hukum Islam: • Donor sperma/ovum : haram • Surrogate mother : • - haram • - mubah/dibolehkan  disamakan dgn ibu susuan • Jalan keluar : polygami

  35. Indikasi Medis : • Ibu berpenyakit tertentu sejak lahir (jantung, kelainan genetik pada sistem reproduksi) • Wanita usia subur ttp telah kehilangan rahim karena penyakit tertentu. • Menderita kanker rahim/tuba fallopi, HIV AIDS

  36. TRANPLANTASI ORGAN &BEDAH PLASTIK • UU No. 36/2009 Ps 64 s/d 70 Ps 64: • Penyembuhan penyakit * transplantasi organ / jaringan tubuh * implan * Bedah Plastik & rekonstruksi * Penggunaan Sel Punca/ Steam Cell

  37. Transplantasi Organ 1. Hanya Untuk Kemanusiaan 2. Dilarang diperjualbelikan  Pidana 3. TK yg berwenang 4. Fasilitas kesehatan 5. Kesehatan pendonor & informed consent

  38. Transplantasi Sel • Terbukti keamanan dan kemanfataanya • 2. Sel Punca  tujuan penyembuhan & pemulihan kesehatan • Larangan : reproduksi & dri sel punca embrionik

  39. BEDAH PLASTIK • TK berwenang • Fasilitas kesehatan legal • Bukan mengubah identitas  pidama max 10 thn/denda max Rp. 1 M • Informed consent

  40. KB Dasar Hukum: • Pidana : Tindak pidana kesusilaan Ps. 283 KUHP UU Kesehatan : Ps. 12, 13, 14 ttg kesehatan keluarga

  41. Pasal 283 KUHP: Ancaman pidana terhadap: • Menawarkan • Memberi bantuan • Memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda • Alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil • Pada seseorang yg <17 thn atau belum cukup umur. Bentuk: penjara 9 bulan + tindk tertentu bila sbg mata pencaharian

  42. PENELITIAN & PENGEMBANGAN IPTEK KEDOKTERAN • Informed Consent pada litbang dgn objek manusia • Landasan Hukum : • Segala peraturan terkait di atas • Konvensi2 Internasional • Declaration of Geneva • Declaration of Helsinky • Nurenberg Code

  43. Sekian dan Terima Kasih

More Related