Regulasi bisnis Online

1. Regulasi bisnis Online

2. Perundang-undangan bisnis online • Saat ini diatur berdasarkan UU 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). • Draft RUU Perdagangan yang disusun oleh pemerintah.

3. Pengaturan bisnis online atau E-commerce. • Secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu : • Regulasi tentang Bisnis Secara Elektronik (E-Business). • Regulasi tentang Transaksi Elektronik (E-Transaction). Regulasi e-business menjadi domain kewenangan Kemendag. Sedangkan regulasi e-transaction menjadi domain kewenangan kemenkominfo dari sisi teknologi informasi dan Bank Indonesia dari sisi sistem pembayaran.

4. Regulasi Bisnis Online • Regulasi e-business juga mengatur tentang bisnis online sebab bisnis online merupakan bagian dari e-business. Sedangkan regulasi e-transaction juga mengatur transaksi online, sebab transaksi online merupakan bagian dari transaksi elektronik (e-transaction).

5. Regulasi bisnis online • Regulasi bisnis online sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan UU ITE dan RUU Perdagangan, namun juga dengan sejumlah undang-undang seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), UU Perlindungan Konsumen, UU Transfer Dana, UU Pajak, UU Dokumen Perusahaan, KUH Perdata/Hukum kontrak, Hukum Privasi, dan hukum Perdata Internasional. • UU HAKI meliputi UU Hak cipta, UU Merek, UU Paten, UU desain Industri, UU desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Rahasia Dagang, dan UU Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

6. RPP E-Commerce • Yang harus dicermati adalah HAKI, Kualitas barang, dan transaksi yang dilakukan. • Sebelum RPP E-Commerce tersebut keluar, maka peraturan yang diberlakukan adalah UU Perlindungan Konsumen dan KUHP tentang penipuan. • Lebih menyoroti pada aspek bisnis dan perdagangan, sehingga merupakan domain kewenangan Kementrian Perdagangan. • Mengatur tentang kontrak elektronik (e-contract), standar verifikasi legalitas dokumen elektronik (e-document), tanda tangan elektornik, proteksi keamanan dan kehandalan informasi, perlindungan HAKI dan hak pribadi, perlindungan konsumen, serta aspek persaingan usaha yang sehat.

7. Beberapaaspek yang diaturdalam RPP E-commerce • E-Payment: • Digital payment, banking fraud, card hacking, pencurian data, aksesilegalkesisteminformasi • Aspekpromosi • Transparency, efficiency, national competitiveness

8. Penekanan Konsepsi hukum atas kontrak elektronik • Hubungan yang sejajar antara pelaku usaha dan konsumen khususnya pemberian ruang tawar yang luas bagi konsumen dalam format kontrak baku. • Pemberlakuan sistem “3-klik” • Pengakuan tanda tangan elektronik dan data message. Data message merupakan dasar utama terciptanya suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. • Akseptabilitas penggunaan media online lain sebagai alat pembuktian kesepakatan kontrak elektronik, seperti video conference.

9. RPP perdagangan secara Elektronik • Lebih fokus pada aspek perdagangan, bukan pada medium elektronik yang sudah diatur oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) • RPP E-commerce merupakan domain Kementrian Perdagangan. • Beberapa contoh substansi penting dalam RPP : • Bentuk badan hukum dalam penyelenggaraan perdagangan secara elektronik • Kegiatan pemasaran dan periklanan dalam perdagangan secara elektronik • Sertifikasi perdagangan secara elektronik.

10. Bentuk badan hukum dalam penyelenggaraan perdagangan secara elektronik • E-commerce tidak dapat diatur secara penuh oleh pemerintah. Why? • Karena perkembangan web sangat dinamis dan sifatnya yang “dapat mengatur dirinya sendiri” (self-regulatory). Saat ini masih diperbincangkan bentuk badan usaha yang seperti apa yang sebaiknya boleh membuat e-commerce.

11. Sertifikasi • Fungsinya apa? • Diatur dalam UU ITE dan PP 82/2012 tentang PSTE (Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik). • Tujuan nya apa? • Dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan otoritas jasa keuangan terkait (Bank Indonesia). • Terdapat 2 jenis sertifikasi : • Sertifikasi Keandalan (telah diatur dalam PP 82/2012 tentang PSTE). • Sertifikasi Penyelenggara Pembayaran Elektronik (diatur Bank Indonesia).

12. Pemasaran dan Periklanan • Data-data yang harus dimuat : • Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen dan lembaga usaha perdagangan. • Persyaratan teknis barang atau standar teknis jasa yang ditawarkan. • Harga, cara pembayaran, dan penyerahan barang. • Domisili Produsen atau lembaga usaha perdagangan.

13. Pemasaran dan Periklanan • Pelaku bisnis online atau E-Commerce dapat mencantumkan data/informasi penting seperti : • Perjanjian tentang waktu dan metode pembayaran elektronik. • Informasi tentang persyaratan dan prosedur kontrak elektronik. • Hak untuk membatalkan pemesanan barang bagi konsumen. • Biaya komunikasi dalam melakukan permintaan informasi • Jangka waktu berlakunya penawaran harga. • Penjelasan tentang durasi kontrak elektronik permanen atau berulang. • Informasi tentang pemenuhan sertifikasi keandalan dan sertifikasi penyelenggaraan perdagangan elektronik.

14. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) • Sesuai pasal 3 PP 82/2012, PSE dapat dilakukan untuk : a. Pelayanan publik. b. Non-Pelayanan Publik. • Sesuai pasal 5 PP 82/2012, setiap PSE untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran, sedangkan Non –pelayanan publik sifatnya optional. • Pendaftaran diajukan kepada Menkominfo.

15. Kewajiban PSE • Wajib menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem elektronik beroperasi. • Wajib menerapkan manajemen resiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan. ** Jika terjadi kegagalan atau gangguan sistem, maka PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau instansi pengawas dan sektor terkait. • Contoh : Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelola. • Selain itu menjamin bahwa perolehan , penggunaan dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan oleh undang-undang. • Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data. ** jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi yang dikelolanya, maka PSE wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut.

16. Informasi yang wajib disampaikan ke pengguna SE • Identitas penyelenggara sistem elektronik. • Objek yang ditransaksikan. • Kelalaian atau keamanan sistem elektronik. • Tata cara penggunaan perangkat. • Syarat kontrak. • Prosedur mencapai kesepakatan. • Jaminan privasi dan/atau perlindungan data pribadi.

17. Fitur-fitur yang wajib di sediakan oleh PSE kepada pengguna, berupa fasilitas untuk : • Melakukan koreksi • Membatalkan perintah • Memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi • Memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya. • Mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi. • Membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi.

18. Regulasi Transaksi Elektronik

19. Transaksi Online • Definisi : transaksi bisnis yang dilakukan melalui jaringan internet, dimana transaksi semacam ini, merupakan bagian dari transaksi elektornik (e-transaction). Kegiatan bisnis online dan transaksi elektronik di Indonesia saat ini sudah diatur dalam UU 11/2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). • Pemerintah juga menertbitkan PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang akan digunakan sebagai perlindungan hukum bagi kegiatan transaksi elektronik.

20. Transaksi Elektronik • Definisi : perbuatan hukum (yaitu kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli produk tertentu) yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. • Transaksi Elektronik (E-transaction) yang dituangkan dalam bentuk Kontrak elektronik (e-contract) bersifat mengikat para pihak.

21. Ruang lingkup • Publik ,meliputi : masyarakat dan negara. • Privat ,meliputi : individu atau perseorangan.

22. 9 pasal dalam UU 11/2008 (UU ITE) mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah : • Lembaga sertifikat keandalan (Pasal 10 ayat 2). • Tanda tangan Elektronik (pasal 11 ayat 2). • Penyelenggara sertifikasi elektronik (Pasal 13 ayat 6). • Penyelenggara sistem elektronik (pasal 16 ayat 2). • Penyelenggaraan transaksi elektronik (Pasal 17 ayat 3). • Penyelenggaraan agen elektronik (Pasal 22 ayat 2). • Pengelolaan nama domain (pasal 31 ayat 4). • Tata cara intersepsi (Pasal 31 ayat 4). • Peran Pemerintah dalam pemanfaatan TIK (Pasal 40). ** Amanat ke-1 sampai ke-7 diatur dalam PP 82/2012 tentang PSTE. Poin ke-8 akan diatur dalam RUU tentang Tata Cara Intersepsi (TCI). Sedangkan poin ke-9 akan diatur dalam bentuk PP tersendiri.

23. PP 82/2012 tentang PSTE mengatur mengenai : • Penyelenggaraan sistem elektronik. • Penyelenggara agen elektronik. • Penyelenggaraan transaksi elektronik. • Tanda tangan elektronik. • Penyelenggaraan sertifikasi elektronik. • Lembaga sertifikasi keandalan ; dan • Pengelolaan nama domain.

24. Transaksi Elektronik • Dalam penyelenggaraannya, transaksi elektronik baik dalam lingkup publik dan privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik. • Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat dapat menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik.

25. Transaksi elektronik • Dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontrak lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. • Kontrak elektronik dianggap sah apabila : • Terdapat kesepakatan para pihak. • Dilakukan oleh seubjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Terdapat hal tertentu • Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

26. Isi Kontrak elektronik • Paling tidak mencakup : • Data identitas para pihak. • Objek dan spesifikasi. • Persyaratan transaksi elektronik. • Harga dan biaya. • Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak. • Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi. • Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

27. Kewajiban pelaku usaha dalam menawarkan produk melalui sistem elektronik. • Wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. • Wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. • Wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim jika tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. • Wajib menyampaikan informasi barang yang telah dikirim. • Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen dengan kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.