Kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah Dalam Mengelola LH

1. KewenanganPemerintahdanpemerintahdaerahDalamMengelola LH

2. UU NO 32 Tahun 2009 TentangPerlindungandanPegelolaanLingkunganHidupsebagaidasaryuridisPemerintahsebagaipenanggungjawabpengelolalingkungan. • diharapkansebagaipayunghukum(umbrella act)daripengelolaanlingkunganlingkunganhidup . • UU NO 32 Tahun 2009 meingstruksikanbahwapembangunan yang dilaksankanharusmemperhatikanlingkunganataudisebutpembangunan yang berwawasanlingkungan.

3. asasPerlindungandanpengelolaanlingkungan • Tanggungjawabnegara • Kelestariandankeberlanjutan • Keserasiandankeseimbangan • Keterpaduan • Manfaat • Kehati-hatian • Keadilan • Ekoregion • Keanekaragamanhayati • Pencemarmembayar • Partisipatif • Kearifanlokal; lingkunganhidup • Tata kelolapemerintah yang baikdan • Otonomidaerah

4. Tujuanpengelolaanlingkunganlingkunganhidup • Melindungiwilayahnegarakesatuan RI daripencemarandan /ataukerusakanlingkunganhidup; • Menjaminkeselamatan ,kesehatandankehidupanmanusia • Menjaminkelangsungankehidupanmahlukhidupdankelestarianekosistem; • Menjagakelestarianfungsilingkunganhidup;

5. Mencapaikeserasian , keselarasandankeseimbanganlingkunganhidup • Menjaminterpenuhinyakeadilangenerasimasakinidangenerasimasadepan; • Menjaminpemenuhandanperlindunganhakataslingkunganhidupsebagaibagiandarihakasasimanusia; • Mengendalikanpemanfataansumberdayaalamsecarabijaksana; • Mewujudkanpembangunanberkelanjutan, dan • Mengantisipasiisulingkungan global

6. TanggungjawabpengelolaanlingkunganberadapadapemerintahdalamartitidakdiserahkankepadaorangperorangwarganegarabiasaataumenjadiHukumPerdata. • Tanggungjawabpengelolaanlingkungankepadapemerintahmembawakonsekwensiterhadapkelembagaandankewenanganbagipemerintahuntukmelakukanpengelolaanlingkungan. • DalamhukumkerenanyapengelolaanlingkunganmenjadibagiandariHukumAdministrasi.

7. Hukumlingkungantidaksajadilihatsebagaiperlindungandankepastianbagimasyarakat(social control)denganperan“agent of stability” • tapi yang lebihmenonjollagisebagaisaranapembangunan(a tool of social engeneering) denganperansebagai“agent of development atau agent of change”.

8. Sejalandengansistempemerintahan yang dianutmenurut UUD 1945 dandalamrangkapelaksanaanotonomidaerahmakapemerintahdapatmendelegasikankewenangannyakepadadaerahberdasarkanasasdesentralisasi, dekonsentrasidantugaspembantuan. • UU No 32 Tahun 2009 yang menggantikan UU NO 23 Tahun 1997 mengaturtugasdanwewenangpengelolaanlingkunganhidupolehPemerintahdanPemerintah Daerah.

9. Dalampasal 63 No. 32 Tahun 2009 UULH menyatakan (1) Dalamperlindungandanpengelolaanlingkunganhidup, Pemerintahbertugasdanberwenang • menetapkankebijakannasional; • menetapkannorma, standar, prosedur, dan criteria; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenai RPPLH Nasional; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenai KLHS; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenaiAmdaldan UKL-UPL;

10. mengembangkanstandarkerjasama; • mengkoordinasikandanmelaksanakanpemenyelenggarakaninventarisasisumberdayaalamnasionaldanemisi gas rumahkaca; • ngendalianpencemarandan/ataukerusakanlingkunganhidup; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenaisumberdayaalamhayatidannonhayati, keanekaragamanhayati, sumberdayagenetik, dankeamananhayatiprodukrekayasagenetik; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenaipengendaliandampakperubahaniklimdanperlindunganlapisanozon;

11. menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenai B3, limbah, sertalimbah B3; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenaiperlindunganlingkunganlaut; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenaipencemarandan/ataukerusakanlingkunganhiduplintasbatasnegara;

12. melakukanpembinaandanpengawasanterhadappelaksanaankebijakannasional, peraturandaerah, danperaturankepaladaerah; • melakukanpembinaandanpengawasanketaatanpenanggungjawabusahadan/ataukegiatanterhadapketentuanperizinanlingkungandanperaturanperundang- undangan; • mengembangkandanmenerapkaninstumenlingkunganhidup;

13. mengoordinasikandanmemfasilitasikerjasamadanpenyelesaianperselisihanantardaerahsertapenyelesaiansengketa;mengoordinasikandanmemfasilitasikerjasamadanpenyelesaianperselisihanantardaerahsertapenyelesaiansengketa; • mengembangkandanmelaksanakankebijakanpengelolaanpengaduanmasyarakat; • menetapkanstandarpelayanan minimal; • menetapkankebijakanmengenaitatacarapengakuankeberadaanmasyarakathukumadat, kearifanlokal, danhakmasyarakathukumadat yang terkaitdenganperlindungandanpengelolaanlingkunganhidup

14. mengelolainformasilingkunganhidupnasional; • mengoordinasikan, mengembangkandanmenyosialisakikanpemanfaatanteknologiramahlingkunganhidup; • memberikanpendidikan, pelatihan, pembinaandanpenghargaan; • mengembangkansaranadanstandarlaboratoriumlingkunganhidup;

15. menerbitkanizinlingkungan; • menetapkanwilayahekoregion;dan • melakukanpenegakanhukumlingkunganhidup.

16. 63 ayat (2) UULH menyatakan (2) Dalamperlindungandanpengelolaanlingkunganhidup, pemerintahprovinsibertugasdanberwenang: • menetapkankebijakantingkatprovinsi; • menetapkandanmelaksanakan KLHS tingkatprovinsi; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenai RPPLH provinsi; • menetapkandanmelaksanakankebijakanmengenaiamdaldan UKL-UPL; • menyelenggarakaninventarisasisumberdayaalamdanemisi gas rumahkacapadatingkatprovinsi;

17. mengembangkandanmelaksanakankerjasamadankemitraan; • mengoordinasikandanmelaksanakanpengendalianpencemarandan/ataukerusakanlingkunganhiduplintaskabupaten/kota; • melakukanpembinaandanpengawasanterhadappelaksanaankebijakan, peraturandaerah, danperaturankepaladaerahkabupaten/kota; • melakukanpembinaandanpengawasanketaatanpenanggungjawabusahadan/ataukegiatanterhadapketentuanperizinanlingkungandanperaturanperundang-undangandibidangperlindungandanpengelolaanlingkunganhidup;

18. mengembangkandanmenerapkaninstrumenlingkunganhidup; • mengoordinasikandanmemfasilitasikerjasamadanpenyelesaianperselisihanantarkabupaten/antarkotasertapenyelesaiansengketa; • melakukanpembinaan, bantuanteknis, danpengawasankepadakabupaten/kotadibidang program dankegiatan; • melaksanakanstandarpelayanan minimal;

19. menetapkankebijakanmengenaitatacarapengakuankeberadaanmasyarakathukumadat, kearifanlokal, danhakmasyarakathukumadat yang terkaitdenganperlindungandanpengelolaanlingkunganhiduppadatingkatprovinsi; • mengelolainformasilingkunganhiduptingkatprovinsi; • Mengembangkandanmenyosialisasikanpengembanganteknologiramahlingkungan;

20. Memberikanpendidikan, pelatihan, pembinaandanpenghargaan; • Menerbitkanizinlingkunganpadatingkatprovinsi; dan • Melakukanpenegakanhukumlingkunganpadatingkatprovinsi.