Pemerintah Kota dan Pemerintah di Wilayah Perkotaan

1. Pemerintah Kota danPemerintahdi Wilayah Perkotaan Pertemuan ke 3

2. Pokokringkasanminggulalu – pengertiankota • Kota dalampengertianumum/fungsional suatudaerah yang terbangun yang didominasijenispenggunaantanah non pertaniandenganjumlahpendudukdanintensitaspenggunaanruang yang cukuptinggi • Kota dalampengertianadministratifpemerintahan  bentukpemerintahaandaerah yang mayoritaswilayahnyamerupakandaerahperkotaan

3. Lanjutan • Kota terustumbuh membawaimplikasitugaspemerintahankotadalammenyediakanpelayanan • Perlunyamanajemenkota yang efektif  titiktemubirokrasi yang menyediakanpelayanandenganmasyarakat yang membutuhkanpeayanan, saranadanprasara.

4. Pengertian • Pemerintahkota: suatu unit organiasi yang memerintahdisuatukotatertentu. Misalnya: Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Los Angeles. • SecaraAdministratif (UU N0. 32/2004) tentangPemerintahan Daerah dibedakanantarakotadandaerahkhususibukota (ygdiatur UU tersendiri) • Pemerintahkotabersifatotonomdankedudukannyasejajardenganpemerintahkabupaten. Pemerintahkota Walikota; pemerintahkabupaten  bupati

5. Pemerintahdiwilayahperkotaan pengertianlebihluas. • Daerah atauwilayahperkotaan (urbanized area)  daerah yang berkembangsedemikian  pusatpertumbuhanekonomi, industridanpelayanansosial. Mis.: Jakarta-Bogor-Tangerang-Cianjur yang secaraadministratifdiwilayahprovinsi yang berbeda-beda • Pemerintahdidaerahperkotaan: beberapa unit politikatauorganisasiataupemerintahdaerahtertentu yang melewatibatasyuridiksimasing-masingdaerah yang bersangkutan.

6. Pemerintah Daerah Kota (UU No.32/2004) • Pemerintahan daerah kota yang terdiri atas pemerintah daerah kota dan DPRD kota • Pemerintah daerah yang dimaksud terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. • Pemerintahandaerahmengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenurutasasotonomidantugaspembantuan.

7. Urusan wajibkewenangan pemerintahan daerah kota merupakan urusan yang kota : • perencanaan dan pengendalian pembangunan • perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang • penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat • penyediaan sarana dan prasarana umum • penanganan bidang kesehatan • penyelenggaraan pendidikan • penanggulangan masalah sosial • pelayanan bidang ketenagakerjaan • asilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah • pengendalian lingkungan hidup • pelayanan pertanahan

8. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil • elayanan administrasi umum pemerintahan • pelayanan administrasi penanaman modal • penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya • urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

9. JenisfasilitassebagaikriteriapengklasifikasianKelurahan (BPS) • SekolahDasaratau yang sejenis • SekolahMenengahPertamaatau yang sejenis • SekolahMenengahAtasatau yang sejenis • Bioskop • RumahSakit • PusatPelayananKesehatan/Klinik • RumahBersalin • Jalan yang dilaluikendaraanrodaempat • Telepondankantor pos • Pasardenganbangunanlengkap • PusatBelanja • Bank • Pabrik • Restoran • Listrik • Penyewaanfasilitaspesta Secaraadministratifdesa kota, jikamimilikifasilitas, tanpamemperhatikanjumlah

10. Karakteristikmasalahpemerintahkota ≠ pemerintah non-perkotaan: • Masalah yang ditanganiolehpemerintahkotadanatauperkotaanmelewatibatasyuridiksiadministratifnya. Mis: Limbah RT & limbahpabrik, sampah, • Masalah yang dihadapailebihkompleks salingbergantung, subyektif, buatandandinamis. Mis: pembebasantanahnegaradikawasanpemukimankumuh  tidakhanyapindah, tapikeberlangsunganhidup, ketersediaantenagakerjadll. kemacetanllaulintas besarjumlahkendaraan & jalansempit  tidakadalaranganjumlahkepemilikanrodaempat masalah yang dinamis – pajakprogressif

11. Strukturorganisasipemerintahcenderungstatis, berhadapandenganpemerintahankota yang sangatdinamis. Strukturorganisasipemerintah lambanberubah, sudahdiaturolehperaturandaerahdanperaturanpemerintahdiatasnya. Pemerintahkotadanatauperkotaan Inisiatifpengembanganorganisasi  pemerintahankotamemberikanpelayanandasar yang bersifatlangsungdanspesifik-lokal, rutinsehari-haridanpolahubungan yang berbeda.

12. Ciri-ciripelayananpublikdidaerahperkotaan • Masyarakatsecaralangsungmengajukankeluhanterhadapkuantitasdankualitaspelayanan. Mis: kerusakanjalan, air minum • Adanyapreferensi individual dalammenerimapelayanan • Adanyapreferensi individual dalammenghindaripelaksanaanperaturanhukum/pemerintah. Mis: pajak

13. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota • asas kepastian hukum • asas tertib penyelenggara negara • asas kepentingan umum • asas keterbukaan • asas proporsionalitas • asas profesionalitas • asas akuntabilitas • asas efisiensi • asas efektivitas

14. Masalahpemerintahankota • Urban government vs urban administration (pemerintahankota) • Urban government  masalahpemerintahandanpolitikdikota • Urban administration  masalahmanajemen