1 / 62

Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM)

Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM). DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN . Cakupan Monitoring . M asa pembangunan yang ditandai dengan penarikan pinjaman ;

melva
Download Presentation

Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM) DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

  2. Cakupan Monitoring • Masa pembangunan yang ditandai dengan penarikan pinjaman; • Masa operasional yang ditandai dengan pembayaran kembali pinjaman (repayment); • Tahap pascapenyelesaianpiutangnegara (restrukturisasi) . Untuksaatini yang didelegasikanadalah monitoring tahappenyeselesaianpiutangnegara.

  3. Restrukturisasiberdasarkan PMK 120/2008

  4. I. ALUR PIKIR PMK • Pasal 37 ayat 1 UU. No. 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara • Piutang Negara/Daerah dapatdihapuskansecaramutlakataubersyaratdariPembukuan, kecualipiutangnegara/daerah yang carapenyelesaiannyadiaturtersendiridalamUndang-Undang • PenghapusanPiutang Negara/Daerah diaturdalam PP No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara PenghapusanPiutang Negara /Daerah • Mengingatperludilakukanpenyelesaianutang PDAM dalamrangkamendukungpelaksanaanpencapaian MDGs khususnyaterkaitpelayanan air bersih • Hasilrapatkoordinasiterbatastanggal 18 April 2008 yang dipimpinolehWakilPresidendengandihadiriMenkoPerekonomian, MenteriPekerjaanUmum, MenteriKeuangan, danEselon I Instansiterkaitmengenaipenyelesaiantunggakanutang PDAM. DITERBITKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN UTANG PDAM

  5. SISTEMATIKA PMK • DASAR HUKUM • PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA • TUJUAN • CARA • KRITERIA PENGHAPUSAN • TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN • IV. KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN • V. PELAPORAN • VI. EVALUASI DAN PEMANTAUAN • REVISI BUSINESS PLAN • KETENTUAN LAIN - LAIN • PENYELESAIAN PINJAMAN YANG BELUM JATUH TEMPO • PENGECUALIAN UNTUK PDAM YANG BEKERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA

  6. I. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NO. I TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA (PASAL 37) PP NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.05/2008 TAHUN 2008 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

  7. II. 2. CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PDAM PEMINJAM MENUNGGAK LANCAR/ PERCEPATAN PELUNASAN PENGHAPUSAN SELURUH TUNGGAKAN NON POKOK ATAU KOMBINASI PENGHAPUSAN SEBAGIAN TUNGGAKAN NON POKOK DENGAN PENGHAPUSAN MELALUI DEBTSWAP TO INVESTMENT (DSTI) INSENTIF Pasal 22 ayat (2) dan (3) PENJADWALAN KEMBALI TUNGGAKAN POKOK Pasal 4

  8. II. 1. TUJUAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA Pasal 3 Mengurangibebankeuangan PDAM. PerbaikanManajemen. Membantu PDAM untukmendapatkansumberpendanaandalamrangkainvestasi.

  9. II. 3 KRITERIA PENGHAPUSAN TUNGGAKAN per cut-off date*) Non Pokok Pokok PDAM berkinerjakurangsehatdansakit PDAM berkinerja sehat Penjadwalankembali Pasal 9 dan 10 Pasal 6 Pasal 7 Penetapanjangkawak-tupenjadwalanditen-tukanberdasarkanpenilaianKomiteterha-dap kinerja PDAM, Laporan Keuangan danBusiness Plan Penghapusanseluruhtunggakan non pokok Kombinasiantarapenghapusansebagian non pokokdanpenghapusanmelaluiDebt Swap to Investment (DSTI) Penghapusantunggakan non pokok 40%, DSTI 60% KapasitasFiskal Daerah Tinggi Penghapusantunggakan non pokok 50%, DSTI 50% KapasitasFiskal Daerah sedang *)Cut-off date per tanggal ditetapkan PMK Tanggal 19 Agustus 2008 **) Termasuk Bunga Masa Tenggang yang dikapitalisir menjadi pokok menurut ketentuan perjanjian pinjaman/ penerusan pinjaman Penghapusantunggakan non pokok 60%, DSTI 40% KapasitasFiskal Daerah rendah

  10. Menteri Keuangan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan 1 PDAM III. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN Prakondisi Pasal 11 2 5 Dokumen Pendukung Komite Persetujuan Pasal 12 3 Pasal 13 6 • Usiamaksimum 50 tahun • Latarbelakangpendidikan minimum S1. • Diutamakan yang memiliki pengalaman terkait manajemen air minum • MampumenjelaskanVisi & Misi yang tepatdalammengembangkanpelayanan air minumpada PDAM yang bersangkutan. • MampumenjabarkanstrategIpelaksanaanBusiness Plan PDAM yang bersangkutansecaraefektifdanefisien. • Mampubekerjasamadenganjajarandireksi lain dalammencapaitujuanpelayanan PDAM sesuaiVisi, Misi, danmenyatakanmampumelakukanBusiness Plan Perusahaan. 1 Evaluasi dan Analisa Amandemen PP/PPP* Kepala Daerah 4 Rekomendasi Persetujuan Ketua DPRD KRITERIA FIT AND PROPER TEST Pasal 8 Prakondisi • Ditetapkannyatariflebihbesardaribiayadasar; • PengangkatanDireksidilakukanmelaluifit and • proper testolehGubernur/Bupati/Walikota • 3. Business planuntuk 5 tahun (2008 s.d. 2012) • yang disusunoleh PDAM dandisahkanoleh • Gubernur/Bupati/Walikota.

  11. IV. KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN Pasal 16 Menteri Keuangan untuk penghapusan sampai dengan Rp.10 Miliar 2. Presiden untuk penghapusan lebih dari Rp.10 Miliar sampai dengan Rp.100 Miliar 3. Presiden dengan persetujuan DPR untuk penghapusan lebih dari Rp.100 Miliar

  12. V. PELAPORAN Pasal 18 LaporanpelaksanaanBusiness Plan (paling lambattanggal 31 Julisetiaptahunnya) Laporan Keuangan danLaporanKinerja yang telahdiaudit (paling lambattanggal 31 Julisetiaptahunnya) RKAP/RAB yang telahdisahkanKepala Daerah/BadanPengawas (paling lambattanggal 1 Maretsetiaptahunnya) Dokumen yang disampaikanselamaperiodepenyelesaianpiutangnegara

  13. VI. EVALUASI DAN PEMANTAUAN Pasal 19 Komitemelakukanevaluasidanpemantauanataspelaksanaanbusiness plan secaraperiodikselama 5 tahun: • Tahun ke-1 dan ke-2 paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun; • Tahun ke-3 danselanjutnya paling sedikit 1 kali dalam1 tahun

  14. VII. REVISI BUSINESS PLAN Pasal 20 • Dapat dilakukan apabila asumsi - asumsi dalam business plan tidak dapat tercapai karena di luar kontrol direksi dan hal-hal yang dianggap sebagai force majeure • Persetujuan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

  15. VIII. KETENTUAN LAIN Pasal 22 ayat (1) • PEMBAYARAN TUNGGAKAN POKOK YANG DIJADWALKAN DAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK YANG BELUM JATUH TEMPO Tingkat bunga yang diberlakukansamadengantingkatbunga yang ditetapkandalamperjanjianpinjaman/penerusanpinjaman Pasal 23 2) PDAM YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA a. Tidakdiperkenankanmengikuti program ini.b. AkandiaturlebihlanjutdenganPeraturanDirekturJenderalPerbendaharaansetelahberkoordinasidenganDirektur Jenderal CiptaKarya

  16. Investor SEHAT Investor PDAM Credit Worthiness Investor

  17. Progress Restrukturisasi PDAM per 30 April 2011

  18. PROGRES PER 30 April 2011 PDAM YANG TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI= 115

  19. DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN

  20. DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN

  21. DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN

  22. DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN

  23. DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN

  24. Daftar 13PDAM yang TelahRapat Komite Teknis

  25. 4PDAM yang telahRapat KelompokKerja

  26. 5PDAM yang masihdiKelompokKerja

  27. 25PDAM DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT

  28. 25PDAM DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT

  29. 25PDAM DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT

  30. MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS 49 PDAM YANG BELUM MENGAJUKAN BUSINESS PLAN

  31. MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS 49 PDAM YANG BELUM MENGAJUKAN BUSINESS PLAN

  32. MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS 49 PDAM YANG BELUM MENGAJUKAN BUSINESS PLAN

  33. MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS 49 PDAM YANG BELUM MENGAJUKAN BUSINESS PLAN

  34. DAFTAR 11 PDAM TIDAK MENGIKUTI RESTRUKTURISASI PMK 120

  35. Prosedur Monitoring Periode ImplementasiRestrukturisasi PDAM

  36. Prosedur Monitoring Periode ImplementasiRestrukturisasi PDAM • Direktur Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan permintaan monitoring pascapenyelesaianpiutangnegarapadadebiturkepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan meliputi monitoring • pembayaran cicilan kewajiban pokok dan/atau kewajiban lainnya; • pelaksanaan business Plan selama pascapenyelesaianpiutangnegara. • Debtswap Sebagaikelengkapanpelaksanaan monitoring tersebut, DirektoratSistemManajemenInvestasimenyertakan dokumen-dokumen.

  37. Dokumen Monitoring

  38. LanjutanProsedur Monitoring Periode ImplementasiRestrukturisasi PDAM • Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menugaskan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk: • menyusuntim monitoring; • menyusun konsep surat pemberitahuan monitoring kepada debitur yang paling kurang memuat: • informasi tentang identitas dan susunan tim monitoring; • periode monitoring; • permintaan untuk mengisi dan melengkapi kuesioner; • permintaan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Audited, Laporan Evaluasi/Audit Kinerja, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terakhir; • batas waktu penyampaian laporan/kuesioner/data pendukung kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. • mengadministrasikan dokumen-dokumen pendukung yang diterima untuk keperluan penyusunanlaporan monitoring. • Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan konsep surat pemberitahuan monitoring untuk selanjutnya disampaikan kepada debitur

  39. Monitoring PDAM • Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menugaskan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk: • memeriksa apakah laporan pelaksanaan tersebut dikirimkan bersama kuesioner yang telah diisi lengkap; • melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah mencantumkan informasi terakhir tentang 8 target Business Plan • melakukan pengukuran dengan cara membandingkan target yang dicapai dengan target yang dijanjikan dalam business planyang • melakukan identifikasi permasalahan dalam hal pengukuran dimaksud menghasilkan nilai negatif atau realisasi target lebih kecil dari target dalambusiness plan.

  40. 8 Target Business Plan Realisasidari Business Plan tersebutdibandingkandengan Target yang telahdisepakatisesuaidenganlampiranAmandemenperjanjian . Target-target ituadalahsebagaiberikut: • ProyeksiKenaikanTarif (Full Cost Recovery) (%) • Tarif Rata-rata • Biaya Dasar • Tingkat Kehilangan Air (%) • Tingkat Cakupan Pelayanan (%) • Jumlahpegawai per 1000 pelanggan (orang) • Jangkawaktupenagihanpiutang (hari) • Laba Rugi (Rp) • Investasi (Rp) • Saldo Kas (Rp) Ditambah : • Pembayaran Pinjamanapakahdibayarsesuaijadwal? • Debt Swap apakahsudahdilaksanakansesuairencana?

  41. Rumus Perhitungan 8 Indikator Pencapaian Kinerja PDAM pada Business Plan

  42. Dasar Hukum • Permendagri No. 47 tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM; • Permendagri No. 23 tahun 2006 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Dasar Air Minum

  43. 8 Indikator Pencapaian Target 5 Tahunan pada Business Plan • Tarif Full Cost Recovery; • Tingkat Kehilangan Air; • Cakupan Pelayanan; • Periode Penagihan Piutang Usaha; • Rasio Pegawai per 1000 pelanggan; • Rugi/ Laba; • Investasi; dan • Saldo Kas • Catatan : • Dasar perhitungan indikator didasarkan pada Permendagri No. 47 tahun 1999, kecuali indikator 1 berdasarkan Permendagri No. 23 tahun 2006

  44. 1. Tarif Full Cost Recovery = Tarif Rata-Rata> 1 Biaya Dasar Tarif Rata-Rata = Total Pendapatan Air (Rp) Volume Air Terjual (m3) Biaya Dasar = Seluruh Biaya Operasional (Rp) Volume Air Produksi (m3) – Kebocoran Air Standar (m3)* Kebocoran Air Standar saat ini ditetapkan sebesar 20% .

  45. 2. Tingkat Kehilangan Air = Air Distribusi (m3) – Air Terjual (m3) Air Distribusi (m3)

  46. 3. Cakupan Pelayanan = Total Penduduk Wil. Administrasi Jumlah Jiwa Yang Dilayani Asumsi jumlah Jiwa Yang dilayani per Jenis Sambungan = • Pelanggan = 6 jiwa • Hidran Umum = 100 orang Jumlah Jiwa Yang dilayani terdiri = (Jumlah Pelanggan x 6 jiwa ) + (Hidran Umum x 100 jiwa)

  47. 4. Rasio Pegawai per 1000 pelanggan = Jumlah Pegawai x 1000 Jumlah Pelanggan

  48. 5. Periode Penagihan Piutang = Total Piutang Usaha net* x 360 hari Total Pendapatan Catatan : * Tidak termasuk Piutang Usaha Lain-Lain

  49. 6. Rugi Laba Total Pendapatan Operasional – Total Biaya Operasional + Total Pendapatan lain-lain – Total Biaya Lain-Lain – Pajak Penghasilan

  50. 7. Investasi Jumlah Investasi dalam Business Plan dengan sumber pendanaan multiyears (2008 s.d. 2012) yang diyakini dapat direalisasikan, baik optimalisasi maupun ekspansi Sumber pendanaan investasi dapat berasal dari APBD, APBN yang telah didukung dengan DIPDA/ PERDA, dan DIPA

More Related