DIREKT ORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

1. DisampaikanOleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK DIREKTORATPEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

3. KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM, KELEMBAGAAN, SDM PENGELOLA POSYANDU PERMENDAGRI NO.54 TH. 2007 BAB IV TUGAS DAN FUNGSI POKJANAL PROV, KAB/KOTA BAB VI KEPENGURUSAN POKJANAL PROV, KAB/KOTA • Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masy : • Fungsi koordinasi pembinaan, pergerakan peran serta • masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, • pengembangan metode pendampingan, advokasi, • pemantauan dsb. • Dinas Kesehatan: • pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan ( distribusi • kartu KMS, obat2an, vitamin) dukungan bimbingan kes dll • BKKBN : • Penyuluhan dan pergerakan peran serta masyarakat dlm KB, • penyedian alat konrasepsi dll • Dinas Pendidikan : • Pergerakan peran serta masyarakat dalam pendidikan anak • usia dini (PAUD), fasilitasi pendidik, penyediaan alat didik dl • PKK : Pendayagunaan kader, pergerakan peran serta masyarakat melalui kader PKK, penyuluhan dll • Sektor- sektor lainnya PUSAT DI DITJEN PMD, SEKRETARIAT PROV DAN KAB/KOTA DI DINAS/BADAN/ KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4. TUGAS SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU • Melakukan fungsi Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu, yaitu sebagai pengolah dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggung jawab POKJANAL POSYANDU; • Membantu Sekretaris melaksanakan koordinasi teknis administratif, dan teknis fungsional pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;

5. SISTEM INFORMASI POSYANDU ADALAH PIRANTI MANAJEMEN YANG MEMUNGKINKAN: 1. KADER PADA TINGKAT OPERASIONAL DAPAT MENGETAHUI KEKURANGAN DAN KEBERHASILAN (EVALUASI), 2. PADA TINGKAT PENGAMBIL KEBIJAKAN DAPAT DILAKUKAN PEMBINAAN MELALUI PENINGKATAN LAYANAN TEKNIS DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDU SECARA BERJENJANG SESUAI DENGAN PERMASALAHAN DAN HASIL ANALISIS DATA.

6. POKJANAL POSYANDU PUSAT POKJANAL POSYANDU PROV POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA POKJANAL POSYANDU KEC INTERVENSI KEBIJAKAN TK NASIONAL POSYANDU POKJA POSYANDU DESA/KEL INTERVENSI KEBIJAKAN TK PROVINSI INTERVENSI KEBIJAKAN TK KAB/KOTA INTERVENSI KEBIJAKAN TK KECAMATAN DATA DAN KEG POSYANDU

7. POKJANAL POSYANDU PUSAT Perangkat komputer 33 Perangkat komputer POKJANAL POSYANDU PROV 314 Perangkat komputer POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA POKJANAL POSYANDU KEC POSYANDU POKJA POSYANDU DESA/KEL

8. FASILITASI KOMPUTER DAN BINTEK OPERATOR SIP TA. 2008 S.D 2010 • RENDAHNYA KOMPETENSI OPERATOR KOMPUTER SIP • RENDAHNYA KOMITMEN PEMDA THD SIP • TIDAK TERSEDIA DANA OPERASIONAL SIP • ADANYA MUTASI STAF OPERATOR SIP • PERANGKAT KOMPUTER TIDAK BISA DIPERGUNAKAN 33 PROVINSI 314 KAB/KOTA • TERHAMBATNYA PELAPORAN • BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN SIP DI SETIAP JENJANG PEMERINTAHAN

9. UPAYA YG DILAKUKAN POKJANAL POSYANDU PUSAT TAHUN 2012

10. UPAYA YANG DILAKUKAN 2012 1 RAKOR POKJANAL PROVINSI Meningkatkan Peran Pokjanal Posyandu Prov dan Kab/Kota RAPAT KOORDINASI POKJANAL PROVINSI Mengaktifkan SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU Prov dan Kab/kota KAB/KOTA Meningkatkan komitmen Pemda (kebijakan dan anggaran) dalam Pengelolaan SIP Meningkatkan dukungan Pemda dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SIP

11. PELATIHAN OPERATOR SIP 2 Meningkatnya kompetensi Operator dlm pengops SIP OPERATOR SIP PROVINSI Meningkatnya entri data pelaporan SIP Meningkatnya kontinyuitas pengops perangkat SIP OPERATOR SIP KAB/KOTA Meningkatnya penguasaan Format SIP

12. PENGUATAN SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PROV 1 HONOR BULANAN BIAYA OPERASONAL (ATK, INTERNET, RAPAT2) MONEV (PENGAMBILAN DATA)

13. 2 RAKOR POKJANAL PROVINSI Meningkatkan Peran Pokjanal Posyandu Prov dan Kab/Kota RAPAT KOORDINASI POKJANAL PROVINSI Mengaktifkan SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU Prov dan Kab/kota KAB/KOTA Meningkatkan komitmen Pemda (kebijakan dan anggaran) dalam Pengelolaan SIP Meningkatkan dukungan Pemda dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SIP

14. EVALUASI Sejauhmana pengelolaan SIP dilakukan oleh Pokjanal Posyandu Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan?

15. KEBERHASILAN PENGELOLAAN SIP: PROSES HIBAH PEMBINAAN PEMDA PROV DUKUNGAN OPERASIONAL UNT PROV DAN KAB/KOTA KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA SIP (MULAI DR KADER) PEMANFAATAN HASIL SIP OLEH POKJANAL DI SETIAP JENJANG

16. 1. PELAKSANAAN TAHUN 2012: TIDAK SEMUA PROVINSI MELAKSANAKAN KEGIATAN RAKOR DAN PELATIHAN SIP (PROV KEPRI ) OPERATOR YG SUDAH DILATIH ULANG TIDAK DIFUNGSIKAN MENGOLAH DATA POSYANDU POKJANAL POSYANDU DIBENTUK HANYA SAMPAI KAB/KOTA (KECUALI BBRPA KAB/KOTA) BELUM DILAKUKAN PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA SIP (MULAI DR KADER, POKJA DESA/KEL, DAN POKJANAL KEC) DUKUNGAN ANGGARAN APBD DALAM PENGELOLAAN SIP SANGAT KURANG (JAWA TENGAH, PAPUA) TIDAK SEMUA PROVINSI MELAPORKAN KEGIATAN (DATA TERLAMPIR) PELAPORAN HASIL PENGELOLAAN DATA SIP BELUM BERJALAN SAMPAI KE SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PUSAT (HANYA BEBERAPA KAB/KOTA)

17. 1. PELAKSANAAN TAHUN 2013: BELUM SEMUA PROVINSI MELAKSANAKAN KEGIATAN RAKOR SIP OPERATOR YG SUDAH DILATIH ULANG TIDAK DIFUNGSIKAN MENGOLAH DATA POSYANDU POKJANAL POSYANDU DIBENTUK HANYA SAMPAI KAB/KOTA (KECUALI BBRPA KAB/KOTA) BELUM DILAKUKAN PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA SIP (MULAI DR KADER, POKJA DESA/KEL, DAN POKJANAL KEC) DUKUNGAN ANGGARAN APBD DALAM PENGELOLAAN SIP SANGAT KURANG (JAWA TENGAH, PAPUA) SEKRETARIAT POKJANAL PROVINSI BELUM BERFUNGSI BELUM ADA PROVINSI YG MELAPORKAN KEGIATAN PELAPORAN HASIL PENGELOLAAN DATA SIP BELUM BERJALAN SAMPAI KE SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU PUSAT (HANYA BEBERAPA KAB/KOTA)

18. SEKIAN DAN TERIMA KASIH