1 / 29

U RGENSI DATA SEBAGAI DASAR PENDUKUNG PERENCANAAN ANGGARAN

U RGENSI DATA SEBAGAI DASAR PENDUKUNG PERENCANAAN ANGGARAN. BIRO PERENCANAAN. DASAR HUKUM. U U No. 17 Tahun 2003 t entang Keuangan Negara; U U No. 25 Tahun 2004 t entang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

moana-marshall
Download Presentation

U RGENSI DATA SEBAGAI DASAR PENDUKUNG PERENCANAAN ANGGARAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. URGENSI DATA SEBAGAI DASAR PENDUKUNG PERENCANAAN ANGGARAN BIRO PERENCANAAN

  2. DASAR HUKUM • UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara; • UU No. 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional; • PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan; • Perpres No. 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, Dan FungsiKementerian Negara Serta SusunanOrganisasi, Tugas Dan FungsiEselon I Kementerian Negara; • PMA No. 10 Tahun 2010 tentangOrganisasi Dan Tata KerjaKemenag. 2

  3. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK Pasal 12 (1) bahwastatistiksektoraldiselenggarakanolehinstansipemerintahsesuailingkungantugasdanfungsinyasecaramandiriataubersamaBadan 3

  4. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA BAB III PASAL 14 AYAT (1) DAN (2) Pasal (1) Dalamrangkapenyusunan APBN, menteri/pimpinanlembagaselakupenggunaanggaran/penggunabarangmenyusunrencanakerjadananggarankementeriannegara/lembaga (RKA-KL) tahunberikutnya. ● Pasal (2) Rencanakerjadananggaransebagaimanadimaksuddalamayat (1) disusunberdasarkanprestasikerja yang akandicapai. Artinyapenyusunan program dananggaranituberbasiskinerja. Data mempunyai peran penting sebagai data dukung perencanaan 4

  5. INSTRUKSI PRESIDEN NO. 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT Ditegaskankepadaseluruhlembagapemerintahuntukmelakukanpengembanganelektronik (data)dalamrangkameningkatkankualitaspelayananpubliksecaraefektifdanefisiendanmeningkatkanpraktek good governance. Untukmemperolehhasil yang optimal maka IT dapat : Menyederhanakan proses layananpublikmelaluikomputerisasi. Mempersingkatwaktupelayanan, menghindaripungutankarenatanpaperantara SDM. Manfaat IT adalahefisiensidarisisibiayadanwaktu. Pengolahan data denganmenggunakan IT memungkinkanpemerintahdapatlebihresponsifterhadapmasalah-masalah yang dihadapi di masadepan. 5

  6. BIRO PERENCANAAN MEMPUNYAI FUNGSI : Pelaksanaan pengembangan sistem dan data perencanaan Penyusunan rencana dan program Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro Motto : Biro Perencanaanharus (mampumeresponsegalaperubahandanperkembanganpembangunandengancaramenyusun program obyektif, integratif, aspiratifdanrealistisdidukungoleh data perencanaan yang valid, akuratdanrealible). 6

  7. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (UU 25/2004 tentang SPPN) 7

  8. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Visi, Misi, Program Presiden Renstra- KL Renja- KL RKA-KL Rincian APBN Pedoman Pedoman Dijabarkan Pedoman Acuan Pemerintah Pusat RPJP Nasional (UU No. 17/2007) RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Pedoman Pedoman Dijabarkan Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Acuan RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah RAPBD APBD Dijabarkan Pedoman Pedoman Acuan Pemerintah Daerah Pedoman Dijabarkan Renstra- SKPD Renja- SKPD RKA- SKPD Rincian APBD Pedoman Pedoman Visi, Misi, Program Kepala Daerah UU SPPN 8 UU KN

  9. SISTEM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 20 Thn Un t u k Menc apa i Visi Presiden RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJP N) Visi Nasional 1) 5Thn RPJMNRenstra KL KPJM 3) 2) 1) 3) 5) RKA-KL (APBN) RKP RK - KL 4) 2) 1Thn Program Kegiatan Output Outcome 1) 5) 5) "Performance-based budget" 9 1)Dijabarkan 2)Dirangkum 3)IndikasiPendanaan 4)KepastianPendanaan 5)Menghasilkan KPJM = Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

  10. SISTEM PERENCANAAN KEMENTERIAN AGAMA 10

  11. KEBUTUHAN DATA PERENCANAAN Biro Perencanaanmembutuhkan data pendukungperencanaangunapenyusunan program, anggarandankegiatanKementerian Agama darilingkungansatuanorganisasieselon I dan II. Kebutuhan data di Biro Perencanaanbersifat SEGERA. Pengumpulandanpengolahan data Kementerian Agama dilakukanolehmasing-masingeselon I dan II, sehinggabanyakterdapatsistem-sistemaplikasipengolahan data seperti EMIS, SISKOHAJ, SIMPEG dsb. PINMAS mengkoordinasikanseluruh data dilingkunganKementerian Agama (KMA 173/2003). 11

  12. Data yang tersedia di satker eselon I dan II belum dianalisis (row materials) Selain untuk kebutuhan penyusunan anggaran data juga dibutuhkan untuk proses berbagai evaluasi Perencanaan membutuhkan akses data yang luas serta koordinasi pulahta yang harmonis, cepat dan akurat 12

  13. PENYIAPAN DATA DUKUNG PERENCANAAN Data & Informasi 13

  14. Ditjen Bimas Islam • Ditjen Bimas Kristen • Ditjen Bimas Katolik • Ditjen Bimas Hindu • Ditjen Bimas Budha Kanwil Dep.Agama Provinsi Ditjen Penyeleng. Haji & Umrah ITJEN UIN, IAIN, STAIN, STAKN, STAHN, IHDN Ditjen Pendidikan Islam I NTERNAL E K S TERNAL PUSAT DAERAH Badan Litbang & Diklat Balai Diklat & Balai Litbang Setjen/ Biro Perencanaan KPPN BAPPENAS DPR (Komisi VIII, Komisi X & Panja Anggaran) dan DPD • MENKOKESRA • DEPDIKNAS • DEPKES • PEMDA (PERDA) • BKKBN • MENEG PP • BNN • MENEG. PDT DEPKEU : DJAPK & DJPB Badan Pusat Statistik (BPS) Kebutuhan Data MenurutLingkarKoordinasiPerencanaanKemenag Data Kemenag.Siapa yang bertanggung jawab ? 14

  15. APLIKASI DATA PERENCANAAN • (ADP) 15

  16. APLIKASI DATA PERENCANAAN BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN AGAMA • Merupakanaplikasi yang dibangun untuk menghasilkan Angka Dasar Perencanaanyang sama, valid, akurat, realiable dan upto date di lingkungan Kementerian Agama • Baru sampai pada Tingkat Kanwil dan Tahun 2012 akan masuk pada Tkt PTA • Memerlukan tingkat koordinasi terkait yang progressif (KISS)

  17. Informasi PENYIAPAN DATA DASAR PERENCANAAN Angka Dasar Perencanaan (ADP) Penyajian & Analisis Pengolahan Pengumpulan 17

  18. HIRARKI APLIKASI DATA PERENCANAAN (ADP) SETJEN/BIRO PERENCANAAN UNIT ESELON I PUSAT BALAI/LAJNAH KANWIL PTAN KAB/KOTA MADRASAH 18

  19. SIKLUS APBN Pross Validasi ADP di tingkat Daerah Pross Validasi ADP di tingkat PUSAT (2) Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (Pertengahan Mei) (1) (3) RKP Pagu Indikatif (Maret) Pagu Sementara (Pertengahan Juni) (7) DIPA K/L (31 Desember) (6) (4) RAPBN (Agustus) Rincian Anggaran Belanja K/L (Akhir November) (5) APBN (Akhir Oktober) Perpres UU RUU & NK 19

  20. Awal Tahun : JANUARI - FEBRUARI (LANGKAH I) Kanwil melakukankonfirmasi data (pulahta) dari seluruh satker2 sampai ke tingkat Madrasah/KUA Data yang terkumpul di tingkat Kanwil dikonfirmasikan ke tingkat Pusat eg: - Tkt Kanwil, jml KUA : 5.382 - Ditjen Bimas Islam : 5.382 - Pinmas : 5.382 dst Oleh karena itu ADP ............> Angka Dasar Perencanaan SIKLUAS ADP 20

  21. (LANGKAH II) Setelah konfirmasi data: - Masing2 belum punya data yang bisa dipegang eg. Data Bimas Islam Data baru berasal dari Bidang2, tetapi Kanwil belum mengetahui ADP meminta setiap keluaran data harus diketahui oleh Pimpinan Satker ybs (Lembar Konfirmasi (LK) secara berjenjang (LK Kan Kemenag Kab/Kota, LK Kanwil Prop). Data yang diolah melalui ADP hanya SEKALI dalam SETAHUN. Selanjutnya adalah proses 21

  22. MARET - APRIL (LANGKAH III) Setelah hasil konfirmasi data, data akan dilanjutkan ke jenjang eselon I yang disandingkan dengan data LK Kanwil untuk cross check data. Berikutnya setalah cross check data dengan eselon I, dikirim kembali ke satker daerah (Kanwil) untuk dilakukan Up Dating Data oleh masing2 daerah Hasil Up Dating Data inilah sebagai Data Dasar Penyusunan PAGU INDIKATIF 22

  23. MEI - JUNI (LANGKAH IV) Pusat melakukan konfirmasi data kembali ke Satker (Kanwil) tentang perubahan2 data : - siswa yang yg lulus - siswa yang lulus kelas - siswa yang drop out - pegawai baru - dlsb 2. Untuk disesuaikan kembali sebagai data PAGU DEFINITIF 23

  24. PERMASALAHAN Masih ada pemahaman dari satker daerah bahwa ADP belum dipakai dalam pelaksanaan Penyusunan Program, Anggaran dan Kegiatan. Karena setiap satker mengisi data by self, dimungkinkan dapat merubah data (penggelembungan data) Tugas Kanwil menjadi bertambah lagi yaitu harus mengolah data dari satker2 di bawahnya Oleh karenanya Operator data/pengolah data jadi mempunyai tugas multi (dari Pendis, Bimas, PP 39, SAI dll).....duplikasi ? Kurang koordinasi antara Perencanaan dengan Bidang2 yang menghimpun Data Belum seluruh Kanwil mengalokasikan anggaran dan kegiatan untuk OPERATOR DATA. 24

  25. HARAPAN Bahwa di Kemenag, akan mempunyai data yang sama, yang dapat dipergunakan dengan baik (valid, akurat, realiable dan upto date). Bahwa pendataan di Kemenag dilakukan via ADP Kemenag punya satu rangkaian kereta: - Gerbongnya masing2 satker eselon I dan Kanwil -- - Berhenti di Stasiun ROCAN (ADP) - DEPO nya PINMAS * KEMENAG PUNYA SATU PINTU DATA PERENCANAAN* 25

  26. RESTRUKTURISASI PENDATAAN ADP tidak menutup untuk semua eselon I dan II agar tetap menjaring data dengan cara masing2 (aplikasi yang ada) Tujuannya : terjadinya kesatuan data 26

  27. UNSUR DATA BERKUALITAS AKURATinformasi harus jelas dan secara presisi mencerminkan fakta yang terkandung dari suatu kejadian. RELEVANrelevan dengan permasalahan, misi dan tujuan organisasi. TEPAT WAKTU informasi harus tersedia tepat pada waktunya, diupayakan secara terus-menerus, berkesinambungan dan antar waktu. HANDALdiperoleh dari sumber yang dapat diandalkan kebenarannya, didapat dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. KONSISTENinformasi tidak boleh mengandung kontradiksi di dalam penyajiannya. MUDAH DIPAHAMIinformasi yang rumit dan berbelit-belit hanya akan membuat kurang efektifnya penggunaan informasi.

  28. Faktor Penentu Keberhasilan KondisiKeuangan Negara Political Will KualitasRencana Yang Diusulkan KinerjaPelaksanaanSebelumnya Komunikasi

  29. TERIMA KASIH

More Related