Pro dan Kontra serta Dinamika Pembahasan RUU Pilkada di DPR

1. Pro dan Kontra serta Dinamika Pembahasan RUU Pilkada di DPR AGUN GUNANJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI

2. RUU Pemerintahan Daerah • Prolegnas Tahun 2010-2014 • Diusulkan dari Pemerintah • RUU tentang Perubahan UU N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

3. Sinkronisasi 3 RUU PENTING! • Agar tidak tumpang tindih. • Sejalan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. • Tidak membingungkan dalam penyelenggaraannya.

4. Mengapa UU Pilkada Perlu? • Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 bahwa dalam amar putusannya menyebutkan bahwa Pilkada merupakan rezim Pemilu, bukan rezim Pemda  konsekuensi logis: pengaturannya ditarik dari UU Pemda. • Kebutuhan akan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik good governance mempengaruhi format Pilkada yang diinginkan. • Masyarakat membutuhkan kandidat pimpinan daerahnya yang kompeten dan berintegritas. • Regulasi yang fair dan bebas politik uang.

5. Isu Krusial RUU Pilkada • Pemilihan Langsung- Tidak Langsung • Pemilihan satu paket (Kada-Wakada) atau tidak satu paket • Petahana- ikatan perkawinan, garis keturunan • Calon Kada dari daerah lain • Penyelesaian Sengketa • Pilkada Serentak

6. 1. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah • Konsekuensi fungsi Pemda Provinsi – Pemda Kabupaten/Kota  terkait pembagian kewenangan urusan antara tingkatan Pemerintahan. • Berimplikasi pada besar kecilnya derajat elektorasi kepentingan mekanisme Pilkada. • Menurut Pemerintah: a. Gubernur sebagai Kada dan Wakil Pemerintah Prov. Menjalankan fungsi koordinatif dalam ranah dekosentrasi. Mekanisme diarahkan dipilih DPRD Prov. b. Bupati/walikota dilakukan secara langsung oleh masyarakat karena merupakan jenjang pemerintahan paling dekat.

7. 2. Pemilihan tidak secara paket • Pemerintah beranggapan posisi wakada yang tidak sejajar dengan kada dalam realitanya menunjukkan bahwa tugas tidak berjalan ideal karena perbedaan dimensi politik. • Wakada dianggap bukan merupakan suatu jabatan politik, melainkan jabatan karir yang ditunjuk oleh Kada.

8. 3. Persyaratan Calon • Syarat Calon hanya ditujukan kepada Kada. • Wakada tidak diatur dalam RUU yang diinisiasi oleh Pemerintah ini. • Juga diatur bagi petahana yang sudah tidak mencalonkan dirinya karena masa jabatan berakhir yakni yang terkait ikatan perkawinan, garis keturunan diatur jangka waktu boleh mencalonkan.

9. 4. Penyelesaian Sengketa • Adanya penyerahan kewenangan penyelesaian sengketa dari MK ke MA.

10. Bagaimana Argumentasi Pro-Kon? • Bila kedudukan gubernur hendak ndiperkuat sebagai wakil Pemerintahan Pusat di daerah; maka mekanisme yang diperlukan bukan mekanisme pemilihan Gubernur; namun pelembagaan kewenangan Gubernur. • Bila dipilih DPRD, maka DPRD menjadi unsur penyelenggara Pilkada? Padahal rezim Pilkada merupakan rezim Pemilu. • Peniadaan jabatan wakada yang dipilih langsung? Mengapa tidak diperkuat saja mekanisme pencalonannya, mekanisme pembagian tugasnya sebagai “pembantu” kada.

11. Bagaimana Argumentasi Pro-Kon? (2) • Kandidat petahana dan keluarganya dapat dijawab dengan mekanisme kualifikasi kompetensi calon oleh penyelenggara Pilkada. • MA mengambil alih kembali peradilan Pilkada? Dalam konteks Pemilukada sebagai bagian dari Rezim Pemilu maka sengketa Pilkada dianggap tetap menjadi otoritas MK. • Wacana Pemilukada serentak- model keserentakan yang diinginkan apakah keseluruhan Pilkada, eksekutif-legislatif, nasional-lokal dsb?

12. Konstelasi DPR RI • Komisi II DPR ini sampai saat pemaparan ini masih dalam tahapan penyerapan aspirasi dan masukan dari masyarakat. • Persiapan membuat DIM (Daftar Inventarisir Masalah) atas RUU Pilkada yang menjadi inisiatif Pemerintah. • Percepatan pembahasan dilakukan untuk mengantisipasi penyelenggaraan Pemilukada yang mendekati masa Pemilu 2014. • Sementara juga terus menerus melakukan sinkronisasi dengan RUU Pemda dan RUU Desa.

13. Negara Kesatuan Republik Indonesia Agun Gunandjar Sudarsa Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar www.agun-gunandjarsudarsa.com