590 likes | 1.66k Views
PENYIDIKAN TP PEMILU DAN EVALUASI SENTRA GAKKUMDU. OLEH KABARESKRIM POLRI. UU NO. 10 TH 2008 TTG PEMILU LEGISLATIF. UU NO. 42 TH 2008 TTG PEMILU PRES/WAPRES. UU NO. 22 TH 2006 TTG PENYELENGGARAAN PEMILU. UU NO. 2 TH 2008 TTG PARPOL. UU NO. 2 TH 2002 TTG POLRI. UU NO. 8 TH 1981
E N D
PENYIDIKAN TP PEMILU DAN EVALUASI SENTRA GAKKUMDU OLEH KABARESKRIM POLRI
UU NO. 10 TH 2008 TTG PEMILU LEGISLATIF UU NO. 42 TH 2008 TTG PEMILU PRES/WAPRES UU NO. 22 TH 2006 TTG PENYELENGGARAAN PEMILU UU NO. 2 TH 2008 TTG PARPOL UU NO. 2 TH 2002 TTG POLRI UU NO. 8 TH 1981 TTG KUHAP UU NO. 23 TH 2006 TTG ADM KEPENDUDUKAN PERATURAN BAWASLU NO. 5 TH 2008 PERATURAN KPU NO. 9 S/D 13 DASAR HUKUM
TUGAS POLRI DALAM PEMILU 2009 • TUGAS PENGAMANAN PEMILU • 2. TUGAS PENEGAKAN HUKUM • ( PENYIDIKAN TP PEMILU ) KEDUA TUGAS TSB SALING TERKAIT : PENGAMANAN DILAKUKAN SCR KETAT, PELANGGARAN PEMILU BERKURANG =TUGAS GAKKUM JADI RINGAN.
TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF PRES/WAPRES 16 MAR – 5 APR 2009MASA KAMPANYE (RAPAT UMUM) 6 – 8 APRIL 2009MASA TENANG 9 APRIL 2009PEMUNGUTAN SUARA 9 -24 APRIL 2009PENGHITUNGAN SUARA 9 MEI 2009PENETAPAN HASIL PEMILU 1 OKT 2009PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI20 OKT 2009
TP PEMILU ADALAH PELANGGARAN THD KETENTUAN PIDANA PEMILU YG DIATUR DL UU NO.10/2008 /UU NO.42 TH 2008 YG PENYELESAIANNYA MELALUI PERADILAN UMUM • KETENTUAN PIDANA : • UU NO. 10 TH 2008 YAITU PASAL 260 S/D 311 • 2. UU NO. 42 TH 2008 YAITU PASAL 202 S/D 259
PENYIDIKAN TP PEMILU PENYIDIK : PENYIDIK POLRI ( dari fungsi RESKRIM) 1 HUKUM ACARA : GUNAKAN KUHAP, KECUALI DITENTUKAN LAIN DL UU PEMILU (UU NO. 10/2008 & UU NO. 42/2008) (AZAS LEX SPESIALIS): 2 3 SUBYEK TP PEMILU : SETIAP ORANG/PEJABAT/PETUGAS/PERUSH/ LEMBAGA/CALON YG DISEBUTKAN DL KETENTUAN PIDANA UU PEMILU.
PROSES PELAPORAN PELANGGARAN UU PEMILU (LEGISLATIF & PRES/WAPRES) PELAPOR 3 hr 7 hr -WNI (HAK PILIH) -PEMANTAU -PESERTA SANKSI ADMIN ADMIN KPU Ps. 266 BA/ PANWASLU GAR PEMILU KOORDINASI (Ps 63) 5 hr TUNTUT SIDANG SIDIK POLRI JPU PN SENTRA GAKKUMDU PIDANA 14 hr 5 hr 7 hr • BA/PANWASLU • JAKSA • PENYIDIK P-19 = 3 hr Perbaikan 3 hr
KENDALA DL PENYIDIKAN • WAKTU PENYIDIKAN YG SINGKAT • (MAX 14 HARI ) • ADA BEBERAPA HAL YG TDK DIATUR • PERBEDAAN INTERPRETASI ANTAR APARAT • GAKKUM • 4. UU BANYAK TIMBULKAN KERAWANAN SENTRA GAKKUMDU
TUGAS POKOK SENTRA GAKKUMDU • MENYELENGGARAKAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU SECARA TERPADU : • SEJAK PENERIMAAN LAPORAN • PENELITIAN LAPORAN • PENYIDIKAN/ PEMBERKASAN • PENYERAHAN BERKAS PERKARA KE JPU
EVALUASI SENTRA GAKKUMDU • HASIL PENYIDIKAN • MSH BANYAK BERKAS PERKARA YG DI SP-3, BERARTI KURANG • DIBERDAYAKAN PERAN SENTRA GAKKUMDU • PENYIDIKAN BLM MEMPEDOMANI BUKU PEDOMAN PENYIDIKAN • TP PEMILU (MSH ADA LAPORAN GUNAKAN LP BUKAN MODEL A1) • SEDIKITNYA LAP TP PEMILU YG DILAPORKAN MENUNJUKAN • KURANGNYA BERPERANYA PENGAWAS PEMILU • MSH ADANYA PERBEDAAN PERSEPSI ANTAR APARAT GAKKUM • (DL HITUNG WAKTU) SHG GAKKUM TDK DPT DILANJUTKAN
RUANG SENTRA GAKKUMDU 1. RUANG SENTRA GAKKUMDU MASING-2 SDH ADA, NAMUN PER LENGKAPAN TDK SAMA 2. BUKU-2 MUTASI, REGISTER, DATA YG BERKAITAN PEMILU 2009 3. PETUGAS PIKET SEBAGIAN BESAR HANYA DR PENYIDIK • PENYIDIK TP PEMILU • SUDAH DITUNJUK PENYIDIK TP PEMILU DG SURAT PERINTAH • 2. BELUM TERUJI KEMAMPUAN PENYIDIKAN (MSH DILAKS SPT SIDIK • TINDAK PIDANA UMUM • 3. PENYIDIK MALAS BACA BUKU PEDOMAN PENYIDIKAN TP PEMILU • SHG MSH ADA KEBIJAKAN PIMPINAN YG TDK DIKETAHUI
PENEKANAN • SENTRA GAKKUMDU HRS BERJALAN & DIBERDAYAKAN - SBG WADAH KOORDINASI & KERJASAMA - SOLUSI KETERBATASAN WAKTU - SEMUA UNSUR (JPU, PENYIDIK, PANWAS) BISA MEMANFAATKAN (LENGKAPI SARANA & PETUGAS PIKET ) • KOMITMEN UTK PATUHI BATASAN WAKTU DL UU PEMILU - UU PEMILU TDK MUNGKIN DIRUBAH - MELEWATI BATAS WAKTU SIDIK, ADA AKIBAT HUKUMNYA (PROSES HUKUM TDK DPT DILANJUTKAN) - BATASAN WAKTU BERDASARKAN WAKTU HARI KERJA (HARI LIBUR TDK DIHITUNG)
BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN PENANGANAN TINDAKPIDANA PEMILU MENGGUNAKAN ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT 1 2 UTK MENGANTISIPASI KETIDAK HADIRAN SAKSI DI PERSIDANGAN, SEMUA SAKSI DIAMBIL SUMPAHNYA 3 UTK MEMANGKAS BIROKRASI YG DPT MENHAMBAT WAKTU SELRA, PENYIDIK DPT DIBERI KEWENANGAN MENANDATANGANI SURAT/MINDIK 4 TINDAKAN KEPOLISIAN THD ANGT LEGISLATIF & PEJABAT NEGARA TTT YG MEMERLUKAN IJIN KHUSUS, TDK PERLU IJIN DL TP PEMILU
5 P-19 DL PENYIDIKAN TP PEMILU HANYA 1 (SATU) KALI, SEDANG P-21 & TAHAP II DISERAHKAN WAKTUNYA SESUAI KESEPAKATAN JPU & PENYIDIK SEPANJANG TDK LEWATI BATAS WAKTU DL UU 6 TP PEMILU YG DITEMUKAN OLEH ANGT POLRI, DISERAHKAN KPD BA/PAN WASLU ATAU PIHAK2 LAIN YG PUNYA HAK MELAPORKAN TP PEMILU 7 PELANGGARAN PEMILU YG DILAKUKAN ANGT TNI DISERAHKAN OLEH BA/ PANWASLU KE POM TNI 8 ADA 6 PSL DL UU NO. 10 TH 2008 YG PELAKUNYA DPT DITAHAN (PSL 266, 291, 297, 298,300 & 306), NAMUN DL PENYIDIKAN SEJAUH MUNGKIN PELAKUNYA TDK DITAHAN. 9 ATAS PERMINTAAN JPU ANGT POLRI MEMBANTU MENGHADAPKAN SAKSI & TSK KE PERSIDANGAN TP PEMILU (SESUAI KESEPAHAMAN BERSAMA)
WASPADAI PSL 257 (1) UU NO.10/2008 PUTUSAN PENGADILAN THD GAR TP PEMILU YG DPT PENGARUHI PEROLEHAN SUARA, HRS SDH SELESAI 5 HR SEBELUM PENETAPAN HSL PEMILU SCR NAS TAP HSL PEMILU MOLOR • TEKANAN/ • UNRAS • - ANARKHIS PENETAPAN HSL PEMILU SCR NAS DILAKS 30 HR SETELAH PEMUNGUTAN SUARA PENGADILAN ? ADA 17 PSL PELANGGARAN PIDANA PEMILU YG DPT PENGARUHI PEROLEH AN SUARA PESERTA PEMILU JPU PUTUSAN MK PENYIDIK -TOLAK -HTG ULANG -PS ULANG BA/PANWASLU PERKARA TERHENTI KRN TDK CUKUP WAKTU GUGAT KE MK TERJADI TP PEMILU DR PASAL-2 TSB (17 PSL) APARAT GAKKUM WAKTUNYA BISA 1, 5 atau 10 HR SETELAH PUNGUT SUARA AKAN DIPERJUANGKAN SCR KERAS OLEH PELAPOR/PARPOL SETELAH TAP HSL PEMILU
LAKS PENGAMANAN PEMILU SCR KETAT DG PERENCANAAN YG BAIK • PENGAMANAN JANGAN HANYA FOCUS PD SAAT KAMPANYE, MASA TENANG & HR PUNGUT SUARA TTP JUGA SAAT HITUNG SUARA HINGGA SELESAI • PENGAMANAN PERHITUNGAN SUARA DI TPS, PPK, KPUD KAB/KOTA, KPUD PROP & KPU PUSAT • PENGAMANAN KOTAK SUARA DL PERJALANAN & PENYIMPANANNYA
PIMNAS KOSONG 18 RAWAN TERTINGGI TAP HSL PEMILU MOLOR PRES/WKL TDK DPT DILANTIK TG 20 OKT OPS KONTIN JENSI GANGGUAN KEAMANAN ? BENCANA ALAM • RAWAN : • KONFLIK SOS • UNRAS, RUSAL • SABOTASE, TERROR • REBUT/ AMBIL ALIH KEKUASAAN • ANC BERSENJATA • PEOPLE POWER • SEPARATIS