ROADMAP REFORMASI BIROKRASI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

1. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Departemen Pendidikan Nasional 2009

2. INDONESIA ! Managing a BIG SIZE ..:: 227,7 juta Penduduk, 51 juta Pelajar, 2,7 juta guru, 293 ribu sekolah ::..

3. ANGGARAN PENDIDIKAN 2005-2010* 208,3T 209,6T 154,2T 142,2T 123T 78,4T *) RAPBN

4. PEGAWAI DEPDIKNAS

5. KERANGKA KONDISI OBJEKTIF Kondisi kelembagaan Depdiknas masih gemuk dan belum menggambarkan organisasi yang efisien, serta masih terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi Kondisi ketatalaksanaan Depdiknas belum mencerminkan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien Kondisi SDM Depdiknas secara kuantitas berlebih namun secara kualitas kurang memadai, masih terjadi kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi

6. KERANGKA KONDISI OBJEKTIF Kondisi kelembagaan Depdiknas masih gemuk dan belum menggambarkan organisasi yang efisien, serta masih terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi Kondisi ketatalaksanaan Depdiknas belum mencerminkan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien Kondisi SDM Depdiknas secara kuantitas berlebih namun secara kualitas kurang memadai, masih terjadi kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi SASARAN Kelembagaan yang sehat dan dinamis mampu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif Sumber Daya Manusia yang kompeten, memiliki tata nilai, dan etika kerja

7. Demokratisasi, Transparansi, Akuntabilitas, HAM, dll KERANGKA KONDISI OBJEKTIF Kondisi kelembagaan Depdiknas masih gemuk dan belum menggambarkan organisasi yang efisien, serta masih terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi Kondisi ketatalaksanaan Depdiknas belum mencerminkan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien Kondisi SDM Depdiknas secara kuantitas berlebih namun secara kualitas kurang memadai, masih terjadi kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi SASARAN REFORMASI BIROKRASI Kelembagaan yang sehat dan dinamis mampu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif Sumber Daya Manusia yang kompeten, memiliki tata nilai, dan etika kerja KELEMBAGAAN (organisasi) KETATALAKSANAAN (Business Process) SDM/APARATUR UU 28/1999 ttg Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU 20/2003 ttg Sisdiknas; UU 17/2007 ttg RPJMN; UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik

8. Demokratisasi, Transparansi, Akuntabilitas, HAM, dll KERANGKA KONDISI OBJEKTIF Kondisi kelembagaan Depdiknas masih gemuk dan belum menggambarkan organisasi yang efisien, serta masih terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi Kondisi ketatalaksanaan Depdiknas belum mencerminkan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien Kondisi SDM Depdiknas secara kuantitas berlebih namun secara kualitas kurang memadai, masih terjadi kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi SASARAN REFORMASI BIROKRASI Kelembagaan yang sehat dan dinamis mampu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif Sumber Daya Manusia yang kompeten, memiliki tata nilai, dan etika kerja KELEMBAGAAN (organisasi) PELAYANAN PUBLIK YG PRIMA (Misi terlaksana dgn efektif dan efisien) TATA KELOLA PEMERIN-TAHAN YANG BAIK KETATALAKSANAAN (Business Process) SDM/APARATUR UU 28/1999 ttg Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU 20/2003 ttg Sisdiknas; UU 17/2007 ttg RPJMN; UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik

9. ROADMAP 2005-2009 2010 2011 • Penetapan Indikator Kinerja Kunci Satuan Kerja • Perumusan tata nilai dan etika kerja pegawai • Penerapan tata nilai dan etika kerja pegawai Eselon I dan II • Pelaksanaan Koordinasi dan Pengendalian Program dan Anggaran setiap bulan • Penerbitan SOP Perencanaan • Revitalisasi Inspektorat Jenderal • Standarisasi Manajemen • Perumusan Kebijakan Strategis (kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM) • Redefinisi bentuk kelembagaan • Itegrasi penilaian capaian kinerja dalam DP3 • Penerapan nilai dan etika kerja pegawai Eselon III • Pemantauan dan Evaluasi • Kelembagaan yang sehat dan dinamis mampu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat • Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif • Sumber daya manusia yang kompeten, memiliki tata nilai, dan etika kerja • Operasionalisasi visi dan misi ke dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM • Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM • Pemantauan dan Evaluasi

10. Langkah-langkah Reformasi Manajemen Perubahan Membangun komitmen dan partisipasi Reformasi yang berhasil adalah perubahan yang dapat dikelola dengan baik Manajemen Perubahan Kunci keberhasilan perubahan adalah bagaimana perubahan dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik secara internal maupun eksternal. Komunikasi perubahan akan mendorong internalisasi yang akhirnya mendorong komitmen individual terhadap upaya reformasi. KomunikasiPerubahan Perubahan mencakup : • Apa yang harus dirubah ? • Mengapa harus dirubah ? • Kapan dilakukan perubahan ? • Bagaimana perubahan dilakukan ? MenanamkanPemahaman MendorongKomitmen MenggerakanPartisipasi

11. Langkah-langkah Reformasi Penataan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Mengubah pola pikir Penataan Sistem menjadi instrumen untuk merubah/membentuk pola pikir, budaya dan nilai-nilai organisasi. Sistem mencakup 3 aspek fokus reformasi : Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan SDM Penguatan unit organisasi, deregulasi-regulasi, peningkatan sistem pengawasan, perbaikan sarana dan prasarana Memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan terjadinya perubahan Dilakukan untuk memastikan keberlanjutan berjalannya sistem yang telah ditata sehingga dapat terjadi perubahan seperti yang diinginkan

12. Implementasi

13. Implementasi

14. Tunjangan Kinerja • Tunjangankinerjamerupakansalahsatubagiansajadariperubahanaspek manajemen sumber daya manusia aparatur, dan diharapkan dapat menjadi unsur pemercepat (motivator) upaya dilakukannya reformasi birokrasi pada masing-masing instansi pemerintah. • Reformasibirokrasisenyatanyaakanmelingkupaspek-aspekKelembagaan, KetatalaksanaandanSumberDayaManusia. Masing-masinginstansimelakukanpenilaianterhadaplangkah-langkahpersiapanpelaksanaanreformasibirokrasi, termasukketerkaitanrancangantunjangankinerjadenganupayapembaruandanperubahanaspek-aspekkelembagaan, ketatalaksanaan, danmanajemen SDM aparatur, dalamkonteksprosesperubahanmenujusistemmanajemenpemerintahandansumberdayamanusiaberbasiskinerja yang disertaidenganperubahanpolapikirdanbudayakerja. • Tunjangankinerjadapatditentukanprosentasebesarannyaoleh Tim KerjaReformasiBirokrasiatasdasarmasukanhasilEvaluasi Tim IndependenterhadapPersiapanReformasiBirokrasipada K/L/ Pemda. • Penetapantunjangankinerjajugadilakukandenganmempertimbangkankondisikeuangannegara yang secarateknisprosesinidibahasbersamaDitjenAnggaran. • SetelahmemperolehkesepakatandenganDitjenAnggaran, makadapatdirumuskanrancanganPerprestentangTunjanganKinerja. • Evaluasitidakhanyaakandilakukanpadasaattahapawalpengajuan, tetapijugadilakukanpadatahapansetelahdiberikantunjangankerja. Evaluasipadatahapaniniakanmenentukanapakahtunjangankinerjamemberikandampakterhadapperbaikankinerjainstansipemerintahatautidak. Jikaternyatahasilevaluasimenunjukanpenurunan, makatunjangankinerjadapat pula diturunkanprosentasenya, atausebaliknya. • Prosesreformasiharusdilakukansecaraterus-menerusolehmasing-masinginstansiuntuktetapmenjagakinerjaorganisasi.

15. TATA NILAI KINERJA 1. Tata Nilai Terkait Dengan Hubungan Sang Pencipta : • Amanah • Berintegritas 2. Tata Nilai Bersifat Intrapersonal : • Keteladanan • Pembelajar • Kreatif • Profesional • Adaptif • Berwawasan ke depan • Percaya diri • Berdedikasi 3. Tata Nilai Bersifat Interpersonal : • Berempati • Gandrung Kerjasama/sinergi

16. 4. Tata Nilai Terkait Pekerjaan • Pelayanan Prima • Patuh Hukum • Bertanggung Jawab • Memberdayakan

17. RENCANA KERJA Mulai 2005

21. LANGKAH-LANGKAH YG TELAH DILAKUKAN • Penetapan Indikator Kinerja Kunci • Pelaksanaan Koordinasi dan Pengendalian Program dan Anggaran setiap bulan • Penerbitan SOP Perencanaan • Revitalisasi Inspektorat Jenderal • Standarisasi Manajemen