REFORMASI PERADILAN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI

2. Pembaharuan di MA RI diawali dengan penyusunan cetak biru pada tahun 2003. Kemudian berdasarkan cetak biru tsb dilaksanakan berbagai macam kegiatan. Dalam bagan di atas dapat terlihat milestone reformasi Birokrasi MA sejak 2003 � 2008 yang akan berlanjut pada tahun2 berikutnyaPembaharuan di MA RI diawali dengan penyusunan cetak biru pada tahun 2003. Kemudian berdasarkan cetak biru tsb dilaksanakan berbagai macam kegiatan. Dalam bagan di atas dapat terlihat milestone reformasi Birokrasi MA sejak 2003 � 2008 yang akan berlanjut pada tahun2 berikutnya

3. Ada 5 area besar yang menjadi sasaran utama reformasi di Mahkamah Agung, yaitu: Manajemen SDM Manajemen keuangan Manajemen teknologi informasi Manajemen perkara Manajemen pengawasan Ada 5 area besar yang menjadi sasaran utama reformasi di Mahkamah Agung, yaitu: Manajemen SDM Manajemen keuangan Manajemen teknologi informasi Manajemen perkara Manajemen pengawasan

4. Kunjungan Presiden SBY pada desember 2005 ke MA bertemu dengan para hakim dari 4 lingkungan peradilan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi di MA. Diperkuat lagi dengan sambutan beliau pada pembukaan rakernas akbar MA pd tahun 2008Kunjungan Presiden SBY pada desember 2005 ke MA bertemu dengan para hakim dari 4 lingkungan peradilan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi di MA. Diperkuat lagi dengan sambutan beliau pada pembukaan rakernas akbar MA pd tahun 2008

5. Berikut adalah program percepatan MA yang secara terbuka disampaikan oleh Ketua MA dalam rapat dengan tim nasional reformasi Birokrasi pada bulan Juni 2007 di departemen keuanganBerikut adalah program percepatan MA yang secara terbuka disampaikan oleh Ketua MA dalam rapat dengan tim nasional reformasi Birokrasi pada bulan Juni 2007 di departemen keuangan

6. Pada slide-slide berikut akan saya sampaikan rincian pencapaian masing-masing quick wins dan juga cetak biru MA Komitmen MA terhadap transparansi peradilan bagi diwujudkan dengan penerbitan SK KMA no. 144/KMA/VII/2007 tentang keterbukaan informasi pengadilan. Keterbukaan informasi yang dimaksud di sini tidak hanya menyangkut hal-hal teknis tetapi juga menyangkut aspek-aspek pendukung yang sangat penting bagi operasional MA, meliputi: Transparansi putusan Transparansi anggaran yang merupakan bagian dari manajemen keuangan Pemilihan hakim dengan melalui fit & proper tesPada slide-slide berikut akan saya sampaikan rincian pencapaian masing-masing quick wins dan juga cetak biru MA Komitmen MA terhadap transparansi peradilan bagi diwujudkan dengan penerbitan SK KMA no. 144/KMA/VII/2007 tentang keterbukaan informasi pengadilan. Keterbukaan informasi yang dimaksud di sini tidak hanya menyangkut hal-hal teknis tetapi juga menyangkut aspek-aspek pendukung yang sangat penting bagi operasional MA, meliputi: Transparansi putusan Transparansi anggaran yang merupakan bagian dari manajemen keuangan Pemilihan hakim dengan melalui fit & proper tes

7. Dua media pada bulan juni secara khusus membahas mengenai perkembangan transparansi peradilan yang merupakan quick wins dalam program reformasi birokrasiDua media pada bulan juni secara khusus membahas mengenai perkembangan transparansi peradilan yang merupakan quick wins dalam program reformasi birokrasi

8. Pengembangan IT yang merupakan sarana penting dalam mewujudkan transparansi peradilan, dilakukan secara bersungguh oleh MA & terbukti sejak Juni 2008 s/d Oktober 2008 sudah 250 pengadilan dari sekitar 700 pengadilan di seluruh IndonesiaPengembangan IT yang merupakan sarana penting dalam mewujudkan transparansi peradilan, dilakukan secara bersungguh oleh MA & terbukti sejak Juni 2008 s/d Oktober 2008 sudah 250 pengadilan dari sekitar 700 pengadilan di seluruh Indonesia

9. Pada slide ini dapat dilihat 2 contoh web site dari PT DKI Jakarta & PN JakpusPada slide ini dapat dilihat 2 contoh web site dari PT DKI Jakarta & PN Jakpus

10. Tidak hanya berbentuk web site, transparansi peradilan juga diwujudkan dengan adanya information desk. Spt pd slide ini adalah salah satu info desk di PN belitungTidak hanya berbentuk web site, transparansi peradilan juga diwujudkan dengan adanya information desk. Spt pd slide ini adalah salah satu info desk di PN belitung

11. Slide ini memperlihatkan tampilan database putusan yang diakses beberapa pilihan..... Sampai dengan 20 Nov 2008 telah di upload putusan sebanyak 7476 putusan dan akan terus dilakukan di masa-masa yang akan datangSlide ini memperlihatkan tampilan database putusan yang diakses beberapa pilihan..... Sampai dengan 20 Nov 2008 telah di upload putusan sebanyak 7476 putusan dan akan terus dilakukan di masa-masa yang akan datang

12. Akuntabilitas pengadilan dalam pengelolaan anggaran diwujudkan dengan mengupload data anggaran. Sampai saat ini telah 170 pengadilan mengupload data anggaranAkuntabilitas pengadilan dalam pengelolaan anggaran diwujudkan dengan mengupload data anggaran. Sampai saat ini telah 170 pengadilan mengupload data anggaran

13. On the Job Training Inventory Asset Pelatihan-pelatihan telah dilakukan dalam rangka Inventori asetPelatihan-pelatihan telah dilakukan dalam rangka Inventori aset

14. Sejalan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2008, telah diterbitkan juga surat edaran WaKa MA non-yudisial tentang pungutan biaya perkara � maka pembayaran biaya perkara haruslah melalui bank. Realisasi aturan ini secara simbolis ditandai dengan penandatangan perjanjian pembayaran uang perkara melalui bankSejalan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2008, telah diterbitkan juga surat edaran WaKa MA non-yudisial tentang pungutan biaya perkara � maka pembayaran biaya perkara haruslah melalui bank. Realisasi aturan ini secara simbolis ditandai dengan penandatangan perjanjian pembayaran uang perkara melalui bank

15. Bila Anda berkunjung ke pengadilan-pengadilan, bapak2 & ibu2 akan melihat pengumuman spt yang bpk2 & ibu lihat pada slide iniBila Anda berkunjung ke pengadilan-pengadilan, bapak2 & ibu2 akan melihat pengumuman spt yang bpk2 & ibu lihat pada slide ini

16. F&P Pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan negeri telah dimulai untuk memastikan transparansi dalam proses rekrutmen & seleksiF&P Pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan negeri telah dimulai untuk memastikan transparansi dalam proses rekrutmen & seleksi

17. Dalam upaya penegakan perilaku hakim, MA bekerjasama dengan donor telah melaksanakan pelatihan dalam rangka sosialisasi pedoman umum perilaku hakim. Ditargetkan pelatihan pedoman perilaku hakim akan diberikan pada seluruh hakim sejumlah 6,000 orangDalam upaya penegakan perilaku hakim, MA bekerjasama dengan donor telah melaksanakan pelatihan dalam rangka sosialisasi pedoman umum perilaku hakim. Ditargetkan pelatihan pedoman perilaku hakim akan diberikan pada seluruh hakim sejumlah 6,000 orang

18. Salah satu wujud pedoman perilaku hakim, MA telah mengeluarkan surat edaran pada bulan juni 2008, yang menyatakan bahwa hakim dan panitera yang tidak menyampaikan LHKPN maka usulan promosi/mutasinya akan ditunda. Salah satu wujud pedoman perilaku hakim, MA telah mengeluarkan surat edaran pada bulan juni 2008, yang menyatakan bahwa hakim dan panitera yang tidak menyampaikan LHKPN maka usulan promosi/mutasinya akan ditunda.

19. Analisa dan evaluasi beban kerja yang dilakukan pada bulan Agustus 2007 s/d April 2008 melibatkan 25 pengadilan dan seluruh unit kerja di MA. Sebagai komitmen kami, Sekretaris MA mengeluarkan surat penugasan khusus kepada tim MCC ICCP (millenium challenge corporation Indonesia control of corruption projrct) untuk melaksanakannya.Analisa dan evaluasi beban kerja yang dilakukan pada bulan Agustus 2007 s/d April 2008 melibatkan 25 pengadilan dan seluruh unit kerja di MA. Sebagai komitmen kami, Sekretaris MA mengeluarkan surat penugasan khusus kepada tim MCC ICCP (millenium challenge corporation Indonesia control of corruption projrct) untuk melaksanakannya.

20. Sebagai bentuk pertanggungjawaban remunerasi yang telah diterima, MA menerbitkan SK KMA no. 071/KMA/SK/V/2008 yang diberlakukan sejak 1 juli 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan khusus. Dalam SK ini diatur mengenai jam kerja dan besarnya pengurangan tunjangan khusus apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Aturan ini merupakan jembatanan untuk pengembangan sistem manajemen kinerja yang diagendakan untuk dilaksanakan pada tahun 2009Sebagai bentuk pertanggungjawaban remunerasi yang telah diterima, MA menerbitkan SK KMA no. 071/KMA/SK/V/2008 yang diberlakukan sejak 1 juli 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan khusus. Dalam SK ini diatur mengenai jam kerja dan besarnya pengurangan tunjangan khusus apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Aturan ini merupakan jembatanan untuk pengembangan sistem manajemen kinerja yang diagendakan untuk dilaksanakan pada tahun 2009

21. Pertanggungawaban lain dari realisasi tunjangan kinerja, MA juga meningkatkan pengawasan bgi seluruh jajaran peradilanPertanggungawaban lain dari realisasi tunjangan kinerja, MA juga meningkatkan pengawasan bgi seluruh jajaran peradilan

22. Slide ini memperlihatkan pemberian hkuman disiplin yang diberikan MA dalam kurun waktu Juli � sept 2008. data ini lebih jelasnya dpt dilihat pd website MA, dimana nama disamarkan menjadi inisial. Juga dpt dilihat grafik data pengaduan masyarakat yang masuk dan pengaduan yang dapat diproses lebih lanjutSlide ini memperlihatkan pemberian hkuman disiplin yang diberikan MA dalam kurun waktu Juli � sept 2008. data ini lebih jelasnya dpt dilihat pd website MA, dimana nama disamarkan menjadi inisial. Juga dpt dilihat grafik data pengaduan masyarakat yang masuk dan pengaduan yang dapat diproses lebih lanjut

23. Berikut adalah gambaran penyelesaian perkara sampai dengan September 2008Berikut adalah gambaran penyelesaian perkara sampai dengan September 2008

25. SLIDE ini adalah gambaran secara umum arahan strategis MA dalam pengelolaan dan pembinaan SDM yang merupakan pemahaman atas pedoman umum Reformasi birokrasi SLIDE ini adalah gambaran secara umum arahan strategis MA dalam pengelolaan dan pembinaan SDM yang merupakan pemahaman atas pedoman umum Reformasi birokrasi

26. Secara operasional, slide ini memperlihatkan bagaimana aktivitas2 reformasi birokrasi mendukung arahan strategis MASecara operasional, slide ini memperlihatkan bagaimana aktivitas2 reformasi birokrasi mendukung arahan strategis MA

27. Berikut adalah rencana kerja yang menjadi fokus utama MA. Untuk aktivitas-aktivitas analisa beban kerja, HR database dan inventori asset sedang dilaksanakan oleh tim MCC ICCP dan akan selesai semuanya pada desember 2008 dan februari 2009Berikut adalah rencana kerja yang menjadi fokus utama MA. Untuk aktivitas-aktivitas analisa beban kerja, HR database dan inventori asset sedang dilaksanakan oleh tim MCC ICCP dan akan selesai semuanya pada desember 2008 dan februari 2009