Evaluasi Pelaksanaan JKN Triwulan I Tahun 2014 di Jawa Tengah

1. EvaluasiPelaksanaan JKN Triwulan I Tahun2014 diJawa Tengah

2. PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BAGI PESERTA BPJS KESEHATAN PASAL 7 EVALUASI DAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN • Ayat (1) • PARA PIHAK akan melakukan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara berkala. EVALUASI TRIWULAN I TAHUN 2014

3. GAMBARAN PESERTA BPJS & FASILITAS KESEHATAN DI DIVRE VI Fasilitas Kesehatan: Tk Pertama : 2.365 Tk Lanjutan : 233 Jumlah Penduduk : 35,8 Juta Coverage JKN : 19,4 Juta (54,3%) *) Per 31 Maret 2014 Pendaftar Mandirirata-rata per hari - Jateng : 3.737 jiwa - DIY : 426 jiwa

4. PESERTA PER KABUPATEN

5. Pentahapan Kepesertaan (Perpres Nomor 111 Tahun 2013, Pasal 6) Pendaftaran kepesertaan mulai tanggal 1 Januari 2014, bagi :

6. PEMBAYARAN KAPITASI FASKES TK PERTAMA sd Maret 2014

7. Tarif Riil RS dengan INA CBGs (Bulan pelayanan Januari 2014)

8. 20 Diagnosa terbanyak di Rumah Sakit

9. FASILITAS KESEHATAN di Jawa Tengah

10. PROSEDUR PELAYANAN Bagi Peserta BPJS Kesehatan

11. Perpres 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Seluruh peserta (PBI/Non PBI) berhak memilih terdaftar di faskes tingkat pertama mana pun

12. KEPESERTAAN PBI Permasalahan • Peserta PBI APBN tidak mengetahui terdaftar di Faskes Tingkat Pertama • Peserta PBI APBN belum seluruhnya memiliki kartu • Peserta PBI memegang kartu biru tetapi sudah diusulkan diganti peserta lain (SK Menkes 149) • Peserta tidak menggunakan haknya sebagai peserta BPJS Kesehatan • Peserta PBI yang berhak tidak mendapatkan informasi Dampak Solusi • Pengiriman surat pelanggan kepada seluruh peserta PBI APBN tentang informasi sebagai Peserta JKN • www.bpjs-kesehatan.go.id

13. KEPESERTAAN PBI Manfaat untuk Pemda • Membantu Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengingatkan warganya yang sudah dijamin oleh Pemerintah dengan menggunakan Dana APBN bisa mengakses pelayanan kesehatan (tidak terjadi peserta double) • Membantu perencanaan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warganya Manfaat bagi Peserta PBI • Mengetahui hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan • Mengetahui prosedur pelayanan kesehatan • Dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis • www.bpjs-kesehatan.go.id

14. KEPESERTAAN PBI Bagi Dinas Kesehatan & Puskesmas • Menjadi peluang / tantangan sebagai Faskes Tingkat Pertama PILIHAN peserta BPJS Kesehatan • Sebagai informasi untuk membuat perencanaan /memproyeksikan pendapatan atau kapitasi yang diterima • Menetapkan strategi perencanaan nakes dan sarana kesehatan • Membantu perencanaan program UKM karena beban UKP berkurang • www.bpjs-kesehatan.go.id

15. STRATEGI BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN INFORMASI HAK PESERTA Surat pelanggan (PBI)

16. PENGUATAN FUNGSI UTAMA PRIMARY CARE • INDIKATOR PENGUATAN FUNGSI KONTAK PERTAMA • Angkakunjungan • Jumlahpeserta yang datangkefasilitaskesehatantingkatpertama lain • Pasiendatanglangsungke RS tidakdalamkondisigawatdarurat • Tidak ada keluhan peserta tentang akses • INDIKATOR PENGUATAN FUNGSI CONTINUITY • Retensipesertaterdaftartinggi • Keluhanpesertaterhadappelayanandokternyarendah • Indeks kepuasan peserta terhadap dokter dan fasilitas kesehatan meningkat • Jumlahfamily folder • FUNGSI KOORDINATOR PELAYANAN • Mencegah duplikasi pelayanan dan mengurangi bahaya akibat pelayanan yang tumpang tindih • Memudahkan dan mendekatkan pelayanan untuk orang dengan fleksibilitas terbatas • Memastikan kontinuitas pelayanan terutama jika pasien dilayani di fasilitas kesehatan lain • Sarana untuk meminta saran penanganan pasien (treatment) sebelum diputuskan untuk dirujuk • INDIKATOR • One Stop Service: Faskes memiliki fasilitaspendukungpelayananyang menyeluruh dalamsatulokasi • Dokter memiliki level kompetensi 4adalamStandar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012 berpedoman pada Panduan Praktik Klinis • Dokter rutinmelakukanmonitoringstatus kesehatanpeserta yang terdaftar. WHO (2008)

17. STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN DOKTER PRAKTIK PERORANGAN Strategi 80:20 untuk Non PBI Strategi 55:45 untuk PBI Feb Maret April • Enrollment strategies: • point of enrollment • one Badan Usaha one provider • PRB optimize in GP/Clinic • Dissemination strategy: • Provider goes to School • Community • Delivery “supply side” • Supply induced demand • Supply first • Sesuai Bispro: mapping, profiling, analisa kebutuhan, kredensialing  Kontrak • Rasio proporsional terpenuhi • DPP 1: 5.000 Klinik 1: 10.000 Kebijakan Enforcement Kepuasan PesertathdFaskesdiPublikasi Dokter / klinikpratama first Mendorong PUSKESMAS ke UKM FOLLOW UP

18. Permasalahan Pelayanan di Faskes Tingkat I  Dinkes Kab/Kota

19. Permasalahan Pelayanan di Faskes Tingkat I  Dinkes Kab/Kota

20. Permasalahan Pelayanan di Faskes Tingkat Lanjutan (RS)

21. LAPORAN KUNJUNGAN RUJUKAN

22. LAPORAN KUNJUNGAN RUJUKAN

23. LAPORAN KUNJUNGAN RUJUKAN

24. RATE RJTP, RATIO RUJUKAN DAN UNIT COST

25. RATE RJTP, RATIO RUJUKAN DAN UNIT COST

26. RATE RJTP, RATIO RUJUKAN DAN UNIT COST

27. DATA TRANSAKSI KUNJUNGAN RUJUKAN MELALUIAPLIKASI P-CARE

28. Tantangan • Pemahaman peserta tentang hak dan kewajiban. • Proses pemenuhan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 29 (beban / opportunity ? ) • Kesiapan Faskes tentang keterbukaan informasi. • Proses penanganan keluhan bersama. • Peningkatan komunikasi seluruh stakeholder.

29. Terima Kasih