Dukungan Program Kefarmasian dan Alkes dalam Mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1. Dukungan Program Kefarmasian dan Alkes dalam Mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

2. DASAR HUKUM • UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3) • UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2) • Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem • JaminanSosial Nasional (SJSN) • Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan • Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) • PP No. 101/2012 ttg Penerima Bantuan Iuran (PBI) • Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan • Peraturan dan Ketentuan lainnya

3. PRINSIP-PRINSIP SJSN a. kegotong-royongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dan amanat , dan i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

4. Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah BPJS Kesehatan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Obat, Alkes Regulator Bayar iuran Perjanjuian Kerjasama Kendali Biaya & kualitas Yankes Pembayaran Klaim Ajukan klaim Penanganan keluhan Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Single payer, regulated, equity Memberi Pelayanan Peserta Jaminan Kes Fasilitas Kesehatan Mencari Pelayanan Sistem Rujukan

5. PETA JALAN KEPESERTAAN 96 juta PBI KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 90,4juta belum jadi peserta Tingkat Kepuasan Peserta 85% 73,8 juta belum jadi peserta Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro B S K Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

6. Jaminan Kesehatan Nasional (1) Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 1 Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 2,3,4 • Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan; dan • Bukan PBI Jaminan Kesehatan: Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Bukan Pekerja dan anggota keluarganya Kepesertaan Perpres No.12/2013 ttg JKN Pasal 6 • Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 adalah: PBI Jaminan Kesehatan, Peserta Askes, Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek, dan Peserta ASABRI • Tahap Kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019

7. PAKET MANFAAT DAN IURAN Manfaat bervariasi belum komprehensif sesuai kebutuhan medis • - Manfaat standar • Komprehensif sesuai keb medis • - Berbeda non medis KEGIATAN-KEGIATAN Manfaat sama untuk semua penduduk Iuran bervariasi Iuran : Masih berbeda PBI dan Non PBI Konsensus paket manfaat Penetapan paket manfaat dlm Perpes JK, termasuk koordinasi manfaat Penyesuaian Perpres Jamkes Penyesuaian Perpres Jamkes Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah Iuran PBI Disepakati: Rp 22.200 Non PBI: 3% - 2% 1% tambahan Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan tenaga/fasilitas kesehatan

8. Jaminan Kesehatan Nasional (2) Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 20, 25 • Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan • Manfaat medis & non medis(akomodasi & ambulan) • Pelayanan yang tdk dijamin ditetapkan pemerintah Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 34, 36, 40 • Pelayanan dilakukan pada faskes pemerintah & swasta yang bekerjasama dgn BPJS • Dalam kondisi darurat pelayanan dapat dilakukan pada faskes yang tidak bekerjasama • Bila belum tersedia fasyankes wajib BPJS memberikan kompensasi diberikan Manfaat Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 32 • Daftar dan harga obat serta BMHP yang dijamin BPJS ditetapkan pemerintah • Daftar harga obat & bahan medis habis pakai ditinjau setiap 2 tahun sekali

9. RESTRUKTURISASI PELAYANAN KESEHATAN Sistem Kesehatan di Provinsi Structured Unstructured Primary Care Tertiary Secondary Secondary Care Self Care Rujukan - Kewenangan Primary Care Tertiary Care Dokter Pelayanan Kesehatan Primer Self Care Pembenahan Sistem Rujukan 44

10. ASPEK PELAYANAN KESEHATAN • Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • Sistem Pembayaran belum optimal • Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif • Evaluasi dan penetapan pembayaran KEGIATAN-KEGIATAN: RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES,NAKES, SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR Implementasi Rencana Aksi: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya. Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

11. Mekanisme Pembayaran ke Fasyankes • Provider tingkat pertama (primer) dengan cara kapitasi • Provider tingkat lanjuta (sekunder & tertier) dengan cara INA-CBG’s • Besaran pembayaran berdasarkan kesepakatan Asosiasi Fasilitas kesehatan di wilayah tsbt (pasal 24 UU SJSN tahun 2004, pasal 37 Perpres No. 12 tahun 2013 ttg Jaminan kesehatan)

12. 2014- 2018 2013 2019 RENCANAAKSI STANDARISASI TARIF Cakupan JK seluruhpenduduk Indonesia Implementasitarifkapitasidan INA-CBG’s melaluikesepakatanantara BPJS dg asosiasifasilitaskesehatan Penyusunantarifkapitasidan INA-CBG’s untuk JKN Kapitasidan INA-CBG’s menjadipolapembayarandlm JKN bagiseluruhpenduduk Tahun 2015 & 2017 meng update tarif Penetapantarifkapitasidan INA-CBG’s untuk JKN melaluiPermenkes Tahun 2016 & 2018 tarif yang telahdiupdatediimplementasikan Sosialisasitarifkapitasidan INA-CBG’s - PenyesuaianterhadapPermenkes Jaminan Kesehatan

13. Peran Program Kefarmasian dan Alkes

14. Disini Peran Binfar dalam menyediakan Pedoman (tidak mengikat). Peran utama pada obat-obat orphan dan atau obat yang kasusnya jarang Pasal32 • Pelayanan obatdanbahanmedishabispakaiuntukPesertaJaminanKesehatanpadaFasilitasKesehatanberpedomanpadadaftardanhargaobat, danbahanmedishabispakai yang ditetapkanolehMenteri. • Daftar danhargaobatdanbahanmedishabispakaisebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditinjaukembali paling lambat 2 (dua) tahunsekali. Hasbullah Thabrany - pandangan pribadi

15. PENGEMBANGAN FARMASI DAN ALKES ASPEK PENGEMBANGAN Drug Supply Management AKSESIBILITAS Penyiapan NSPK dlm DSM Implementasi dan Monev NSPK Kapasitas produksi IF Obat PKD, buffer stock Nasional Obat ( termasuk orphan drug) dan Alkes Sistem Informasi Obat & Alkes e-logistic, e-catalog, e-PBF Implementasi, pemantauan dan evaluasi, updating KETERJANGKAUAN Pemantapan regulasi Pengendalian harga OG Pengendalian harga obat utk SJSN, direvisi setiap tahun Analisis kebutuhan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) HTA obat dan Alkes Pemantauan dan evaluasi ketersediaan & biaya obat dan alkes POR Formularium Jamkesmas Formularium Nasional Implementasi , monev utilisasi obat PENGGUNAAN OBAT RASIONAL Implementasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM di fasyankes Mutu yanfar NSPK yanfar Assesment fasilitas yanfar Implementasi, monev Penggunaan Alkes Tepat Guna Standardisasi produk alkes HTM Implementasi dan monev

16. PELAYANAN FARMASI DAN ALKES 1. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui : • Penyempurnaan standar dan pedoman: • Formularium Nasional • Harga obat (group purchasing) • Standar pelayanan farmasi lainnya • Akreditasi standar pengelolaan dan pelayanan sarana kefarmasian (instalasi farmasi) • Pemenuhan jumlah SDM farmasi di fasyankes yang dilakukan secara bertahap • Peningkatan kompetensi SDM farmasi • Penyempurnaan Manajemen Pengelolaan Obat (dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan pelayanan)

17. PELAYANAN FARMASI DAN ALKES 2. Penyusunan dan review regulasi yang dibutuhkan terkait dengan pelayanan kefarmasian dan alkes: • Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat dan BMHP • Standarisasi alkes • Penggunaan Alkes yang tepat guna • Pengendalian dan pemantauan penggunaan obat secara rasional

18. Permenkes turunan Perpres Jaminan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang: • Tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan • Pelayanan Kesehatan Lain yang Dijamin Dalam Manfaat Jaminan Kesehatan • Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan • Jenis dan Plafon Harga Alat Bantu Kesehatan; • Tata Cara Pembayaran Selisih Biaya (Koordinasi Manfaat) • Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan • Daftar dan Harga Obat dan Bahan Medis Habis Pakai • Pemberian Kompensasi oleh BPJS Kesehatan dlm Hal di Daerah Belum Tersedia Fasilitas pelayanan kesehatan yg penuhi Syarat Guna Memenuhi Kebutuhan Medis Sejumlah Peserta • Persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/Swasta yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan • Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menyepakati besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan • Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s); • Standar Tarif Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Acuan Bagi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan • Kendali mutu dan biaya penyelenggaran Jaminan Kesehatan: pelaksanaan dan pengembangan sistem kendali mutu pelayanan serta penjaminan kendali mutu dan kendali biaya

19. Pasal 26 • PengembanganpenggunaanteknologidalamManfaatJaminanKesehatanharusdisesuaikandengankebutuhanmedissesuaihasilpenilaianteknologikesehatan (health technology assessment). • PenggunaanhasilpenilaianteknologidalamManfaatJaminanKesehatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkanolehMenteri. • Ketentuanmengenaitatacarapenggunaanhasilpenilaianteknologi(health technology assessment) sebagaimanadimaksudpadaayat (2) diaturdenganPeraturan BPJS Kesehatan. Hasbullah Thabrany - pandangan pribadi

20. Alur yang Diharapkan Pada HTA Penilaian Ahli (efektif-biaya-manfaat) Lulus Teknologi dan Biaya baru Penetapan Menkes (masuk paket manfaat) Tim Fungsional (Kemenkes ++) Kompetensi Baru dan Integritas Funsionaris BPJS menyusun prosedur dan bernego Fasilitas kesehatan Melayani Peserta HasbullahThabrany

21. CONTOH KAPITASI Puskesmas A = 30.000 peserta Rata-rata kunjungan= 12% orang / bulan = 3.600 orang / bulan = … obat? Apabila kapitasi Rp. 5.000,- = Rp. 150.000.000,-