1 / 11

ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN. LEGAL ASPECT OF MEDICAL PRACTICE Shalahudden S. Permasalahan yang mendasari penyusunan UU. Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek penyelenggaraan kesehatan

nevan
Download Presentation

ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN LEGAL ASPECT OF MEDICAL PRACTICE Shalahudden S

  2. Permasalahan yang mendasari penyusunan UU • Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek penyelenggaraan kesehatan • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat • Memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap praktik kedokteran yang ekploitatif dan tidak memenuhi etika kedokteran sehingga mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi medik • Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi profesi dokter dari gugatan masyarakat yang berlebihan

  3. Pandangan (sempit) hukum dimaknai sebatas peraturan untuk memenuhi kebutuhan praktis, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan • Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu wujud hukum • Hukum sendiri mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar wujud tersebut

  4. Hukum Kesehatan • Ketentuan yang secaralangsungmengaturmasalahkesehatan, penerapanketentuanhukumpidana, hukumperdata, sertahukumadministratif yang berhubungandenganmasalahkesehatan • Ruanglingkupsepertidibawahini: • Peraturanperundang-undangan yang secaralangsungdantidaklangsungmengaturmasalahbidangkedokteran • Penerapanketentuanhukumadministrasi, hukumperdatadanhukumpidana yang tepatuntukhaltersebut • Kebiasaan yang baikdandiikutisecaraterusmenerusdalambidangkedokteran, perjanjianinternasional, sertaperkembanganilmupengetahuandanteknologi yang diterapkandalampraktikkedokteran, menjadisumberhukumdalambidangkedokteran • Putusan hakim yang telahmempunyaikekuatanhukumtetap, menjadisumberhukumdalambidangkedokteran

  5. UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN(UUPK) • Pengaturan penyelenggaraan praktik kedokteran dilandaskan pada asas kenegaraan, keilmuan, kemanfaatan, kemanusiaan dan keadilan • UUPK dimaksudkan untuk: (1) memberikan perlindungan kepada pasien, (2) mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi (3) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dr dan drg Untuk mencapai tujuan tersebut, diatur pembentukan dua lembaga independen yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), masing-masing dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda

  6. Keberadaan KKI yang terdiri dari Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan dokter dan dokter gigi • Fungsi KKI meliputi fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, dan pembinaan. Sebagai implementasi dari fungsi tersebut maka KKI mempunyai tugas: a. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi b. Mengesahkan standar pendidikan profesi dr dan drg c. Pembinaan thd penyelenggaraan praktik kedokteran

  7. Dalam menjalankan tugas tersebut KKI memiliki kewenangan untuk: • Menyetujuidanmenolakpermohonanregistrasidokterdandoktergigi • Menerbitkandanmencabutsurattandaregistrasidokterdandoktergigi • Mengesahkanstandarkompetensidokterdandoktergigi • Mengesahkanpenerapancabangilmukedokterandankedokterangigi • Melakukanpembinaanterhadappelaksanaanetikaprofesi yang ditetapkanolehorganisasiprofesi • Melakukanpencatatanterhadapdokterdandoktergigi yang melanggaretikaprofesi

  8. KKI telah mengeluarkan Peraturan • Peraturan KKI No. 1/2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi • Keputusan KKI No. 1/2005 tentang Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

  9. Aspek Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Praktik • Penyelenggaraan Praktik Kedokteran bagi dokter/dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan dan ingin menjalankan praktik kedokteran dipersyaratkan untuk memiliki izin • Izin menjalankan praktik memiliki dua makna, yaitu: (1) izin dalam arti pemberian kewenangan secara formil (formeele bevoegdheid) (2) izin dalam arti pemberian kewenangan secara materiil (materieele bevoegdheid)

  10. Secara teoretis, izin merupakan pembolehan (khusus) untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Sebagai contoh: dokter boleh melakukan pemeriksaan (bagian tubuh yang harus dilihat), serta melakukan sesuatu (terhadap bagian tubuh yang memerlukan tindakan dengan persetujuan) yang izin semacam itu tidak diberikan kepada profesi lain.

  11. Terima Kasih Sebaik baik orang adalah, bila kehadirannya memberikan manfaat bagi orang (banyak) lain

More Related