1 / 21

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA . PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN. Implementasi & Implikasi dari Undang-Undang RI No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran . Hardi Yusa.

xandy
Download Presentation

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN Implementasi & Implikasi dari Undang-Undang RI No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran Hardi Yusa Rakerkesnas Evaluasi Pembangunan Kesehatan Thn 2006 dan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan Thn 2007 Departemen Kesehatan, Batam, 11-13 Desember 2006

  2. A. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KPD PASIEN B. MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MEDIS YG DIBERIKAN OLEH DR & DRG C. MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT, DR & DRG UUPK REG ST DIK DISIPLIN P’BIN KKI DEPKES DEPDIKNAS MKDKI IRSPI AIPKI PEMDA ORG. PROF

  3. UU PRAKTIK KEDOKTERAN • Standar Pendidikan Profesi dr/drg • Standar Kompetensi • Registrasi • Penyelenggaraan Praktik • Pembinaan dan Pengawasan • Penegakan Disiplin • Perlindungan Kepada Pasien • Mutu Yan Medis dr/drg • Kepastian Hukum Kepada Masyarakat, Dokter, Dokter Gigi

  4. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Merupakan suatu badan independen yang menjalankan fungsi regulator, terkait dengan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteranKonsil Kedokteran Indonesia suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen yang terdiri atas konsil kedokteran dan kedokteran gigi yang bertanggung jawab kepada Presiden

  5. TUGAS KKI PASAL 7 UU PRAKDOK • melakukan registrasi dr/drg • mengesahkan standar pendikikan profesi dr/drg • melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran bersama lembaga terkait

  6. VISION, MISSION AND VALUES KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA • Vision 2015 : TERWUJUDNYA DOKTER PROFESIONAL YANG MELINDUNGI PASIEN CREATING PROFESSIONAL DOCTORS WHO PROTECT PATIENTS • Mission : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA MELALUI DOKTER YANG PROFESIONAL TO IMPROVE THE QUALITY OF HUMAN LIFE THROUGH PROFESSIONAL DOCTORS • Values : KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA MENJUJUNG TINGGI NILAI INTEGRITAS, PROFESIONALISME, KEMITRAAN DAN RESPEK PADA KEMANUSIAAN THE INDONESIAN MEDICAL COUNCIL HIGHLY VALUES INTEGRITY, PROFESSIONALISM, PARTNERSHIP AND RESPECT FOR HUMANITY

  7. Implementasi Undang-Undang No 29/ 2004 ttg Praktik Kedokteran HILIR HULU Divisi Registrasi Divisi Standar Pendidikan Divisi Pembinaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran KONSIL KEDOK TERAN INDONESIA Disiplin Etika Profesi Majelis Etik IDI / PDGI PENDIDIKAN REGISTRASI S I P Kelalaian Pelanggaran Hukum Praktik ( Privilege ) Kewenangan Kompetensi • Pembinaan etika profesi • Teguran • Diklat • Cabut STR • Perdata • Pidana • Pra TUN DinKes Kab/Kota AIPKI / AFDokGI FK / FKG Administratif &Kompetensi Kolegium Profesi Pendidikan Berkelanjutan Profesi (IDI / PDGI) RS Pendidikan

  8. URUTAN JAGA MUTU PRAKTIK KEDOKTERAN • Aplikasi : • Std.Profesi(Ps 50) • SOP (Ps 50) • Std.Yan (Ps 44) • Inf.Consent (Ps 45) • Rekam Med (Ps 46) • Rahasia Ked (Ps 48) • Audit Medis (Ps 49 ay2) Sertif Kompetensi Praktik Kedokteran Registrasi Stand Dik Prof dr/drg DepKes PemDa Institusi Pendidkan Kolegium IDI/PDGI KKI Praktik Kedokteran Sertifikasi Kompetensi Registrasi dr/drg FK/FKG PS MUTU PRADOK STR Surat Izin Praktik (SIP) Ijazah Sertifikat Kompetensi Produk Kolektif (SYSTEM) Ps 7, ayat (1) Ps 26 St Dik Profesi Disahkan KKI Penjelasan Ps 29, ayat(3d) • KK~KKG • Div Reg • + • Masa Peralihan • Ro Peg DepKes • Dinkes Prov • Dinkes Kab/Kota Ps 37, Ayat (1) • AIPKI/AFDOKGI • Kolegium • IRSPI • FK / FKG • DepDikNas • DepKes • KIKD & KIKS DinKes Kab/Kota Kolegium Ilmu Kedokteran Kolegium Ilmu Ked Spes • Depkes • Pemda Sert Kompetensi Dok Sert Kompetensi Dok Spes

  9. Di dalam penyelenggaraan praktik kedokteran tidak akan efektif dan efisien jika sistem lain tidak mendukungnya, antara lain : 1. Pembiayaan 2. Standar Pelayanan 3. Informed Consent 4. Rekam Medis 5. Audit Medis 6. Aspek Disiplin 7. Aspek Etik

  10. PRAKTIK KEDOKTERAN PERAN PEMERINTAH DEPKES, DEPDIKNAS DEP DAGRI PEMERATAAN EQUITY (FUNGSI-SOSIAL) • Ethical-Conduct • Professionalism • Technology • Economics KOMPETENSI PEMBIAYAAN EFFICENCY (FUNGSI-“BISNIS”) QUALITY (FUNGSI-IPTEK) MGT INSTITUSI PELAYANAN MEDIS IDI/PDGI KOLEGIUM GBH 030905

  11. DIVISI REGISTRASIKONSIL KEDOKTERAN DAN KONSIL KEDOKTERAN GIGI • Telah menyelesaikan beberapa pedoman tentang registrasi • Diharapkan bulan Desember 2006 semua permohonan sebelum bulan Oktober 2006 sudah dapat menerima STR • Diharapkan permohonan sejak bulan Oktober 2006, paling lama 3 bulan sudah dapat menerima STR • Sebelum tanggal 30 April 2007 dokter dan dokter gigi yang mempunyai SP dan SIP harus sudah mengkonversi menjadi STR

  12. REKAPITULASI PELAKSANAAN PROSES PENERBITAN STR s/d 07-12-2006 • Jumlah yang sudah mendaftar/membayar : 64.000 • Jumlah berkas yang masuk : 61.269 • Jumlah STR yang telah diselesai:54.012 • Jumlah STR yang sudah dikirim/diambil: 42.000

  13. DIVISI STANDAR PENDIDIKAN PROFESIKONSIL KEDOKTERAN DAN KONSIL KEDOKTERAN GIGI • Telah menyelesaikan beberapa standar yang berhubungan dengan pendidikan profesi. • Tujuh permohonan pembukaan program studi dokter sedang menunggu pemberlakuan standar pendidikan profesi dokter/dokter gigi oleh Ditjen Dikti Depdiknas. • Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi merupakan standar nasional. • Diharapkan di masa mendatang kualitas dokter/dokter gigi di Indonesia mempunyai kompetensi yang terjaga.

  14. DIVISI PEMBINAAN KONSIL KEDOKTERAN DAN KONSIL KEDOKTERAN GIGI • Telah menyelesaikan beberapa buku dan manual yang berhubungan dengan masalah pembinaan dokter dan dokter gigi. • Pembinaan terhadap dokter/dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran bersama-sama dengan organisasi profesi dan stakeholders lainnya.

  15. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) • Telah dikeluarkan Himpunan Peraturan tentang MKDKI • Pada Bulan Desember 2006 MKDKI mulai menyidangkan pengaduan dari masyarakat.

  16. Implikasi UU PRADOK • Diharapkan mutu praktik kedokteran akan terjaga mutunya. • Dokter dan dokter gigi mengetahui hak dan kewajibannya demikian juga pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran. • Dengan adanya ketentuan bahwa SIP hanya diberikan untuk 3 (tiga) tempat, ada sarana kesehatan yang tidak mempunyai tenaga dokter/dokter spesialis yang sebelumnya tersedia.

  17. REGULASI KKI Bersama Stakeholders • Rencana Strategis KKI 2005-2010 DIVISI STANDAR PENDIDIKAN PROFESI • Standar Pendidikan Profesi Dokter • Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis • Standar Kompetensi Dokter • Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi • Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis • Standar Kompetensi Dokter Gigi • Continuing Professional Development Dokter (ditetapkan oleh PB-IDI) DIVISI REGISTRASI • Pedoman Registrasi Pasca Peralihan (29 April 2007) • Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik • Pedoman Tata Cara Registrasi

  18. REGULASI KKI Bersama Stakeholders DIVISI PEMBINAAN • Buku Penyelenggaraaan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia • Manual Rekam Medis • Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran • Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien • Manual Komunikasi Efektif Dokter-Pasien MAJELIS KEHORMATAN DISILIN KEDOKTERAN INDONESIA • Organisasi danTata Kerja MKDKI • Pedoman Tata cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh MKDKI • Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran

  19. REGULASI KKI DALAM PROSES • Continuing Professional Development (CPD) drg • Standar Kompetensi Dokter Spesialis • Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis • Buku Registrasi Nasional

  20. Program KKI Thn 2007 • Melanjutkan program 2006 (menyusun standar) • Memastikan efektifitas terlaksananya kebijakan dan standar KKI yang terbentuk pada Thn 2006 a. memastikan seluruh institusi kesehatan telah mengetahui regulasi KKI dan menyelenggarakannya di tempat masing-masing b. melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan untuk menyelenggarakan secara teknis regulasi KKI yang terkait c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran yang baik di Indonesia d. memanfaatkan teknologi muktahir (ICT) sebagai media informasi antara dokter, dokter gigi, dan masyarakat selaku pengguna pelayanan e. melakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi secara terus menerus berdasarkan pemantauan dan evaluasi di lapangan

  21. Terima Kasih

More Related