TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

2. Pengertian : • Prestasi kerja : hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. • Sasaran Kerja Pegawai (SKP) : rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang • Target : jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. • Perilaku kerja : setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan penilaian prestasi kerja PNS : untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. • Prinsip penilaian prestasi kerja PNS : • objektif; • Terukur; • Akuntabel; • Partisipatif; dan • Transparan.

4. UNSUR PENILAIANPRESTASI KERJA Terdiridari : • SasaranKerjapegawai (SKP) • PerilakuKerja

5. SasaranKerjapegawai (SKP) • Setiap PNS wajib menyusun SKP setiap tahun pada bulan Januari • PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan disiplin PNS. • SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, dan harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.

6. Sasaran Kerja pegawai (SKP) • Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final. • Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka PNS ybs tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.

7. Penilaian SKPmeliputiAspek : a. Kuantitas ; b. Kualitas ; c. Waktu ; d. Biaya.

8. Penilaian SKP dilakukandenganmemban-dingkanantararealisasikerjadengan target. • Dalamhalrealisasikerjamelebihidari target, makanilai SKP dapatlebihdari 100. • Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran maka penilaian meliputi aspek biaya. • Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu PNS maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

9. PENILAIAN PERILAKU KERJAMELIPUTI ASPEK : • Orientasipelayanan ; • Integritas ; • Komitmen ; • Disiplin ; • Kerjasama ; • Kepemimpinan. Penilaian aspekkepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.

10. PENILAIAN PERILAKU KERJA • Penilaian perilaku kerjadilakukan melalui pengamatan oleh Pejabat Penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan. • Pejabat Penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing2. • Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100.

11. BOBOT NILAI Penilaianprestasikerjadilakukandenganmenggabungkanpenilaian SKP danpenilaianperilakukerja, dengan bobot nilai : • aspek SKP 60% • aspek perilaku kerja 40%

12. NILAI & SEBUTAN Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan : • 91 – keatas : sangatbaik • 76 – 90 : baik • 61 – 75 : cukup • 51 – 60 : kurang • 50 ke bawah: buruk

13. RO TO RK TK Rumus Penilaian Capaian SKP : a. Kuantitas : Penilaian SKP (kuant)= X 100 Ket : Ro = Realisasi Output To = Target Output b. Kualitas : Penilaian SKP (kual) = Ket : Rk = Realisasi Kualitas TK = Target Kualitas X 100

14. NT.TW – RW TW NT.TB – RB TB X 100 c. Waktu : Penilaian SKP (waktu) = Ket : NT = Nilai Tertimbang =1,76 TW = Target Waktu RW = Realisasi Waktu d. biaya : Penilaian SKP (biaya) = Ket : NT = Nilai Tertimbang =1,76 TB = Target Biaya RB = Realisasi Biaya X 100

15. RO TO RO TO • Dalam hal PNS : • Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan; • RumusTugasTambahan : • PTT =X 10 x 10 % • Ket : PTT = Penilaian Tugas Tambahan • RO = Realisasi Output • TO = Target Output • b. Menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan. • RumusKreativitas : PKr = X 30 X 30 % Ket : PKr = Penilaian Kreativitas RO = Realisasi Output TO = Target Output

16. Penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun. • Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. • Setiap instansi menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan, berdasarkanpedoman yang ditetapkan oleh Kepala BKN.

17. Pejabat Penilai & Atasan Pejabat Penilai • PejabatPenilaiadalahatasanlangsungdari PNS yang dinilai ; • Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya. • Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja dijatuhi hukuman disiplin berdasarkanPeraturanDisiplinPNS. • Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi di lingkungan masing2.

18. Pelaksanaan Penilaian • Hasil penilaian prestasi kerja diberikan langsung oleh Pejabat Penilai kepada PNS yang dinilai. • PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian prestasi kerja wajib menandatangani serta mengembalikan kepada Pejabat Penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya hasil penilaian prestasi kerja. • PNS yang dinilai dan/atau Pejabat Penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai.

19. Pelaksanaan Penilaian • Pejabat Penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 hari sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja. • Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai. • Pejabat Penilai berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan terhadap PNS yang dinilai.

20. KEBERATAN ATAS HASIL PENILAIAN • Keberatan atas hasil penilaian dapat diajukanoleh PNS yang dinilaikepada Atasan Pejabat Penilai disertai dengan alasan-alasannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya hasil penilaian prestasi kerja. • Terhadap keberatan, Atasan Pejabat Penilai meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai dan PNS yang dinilai. • Atasan Pejabat Penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final. • Atasan Pejabat Penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja PNS.

21. KETENTUAN LAIN • Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Calon PNS. • Penilaian bagi PNS yang diangkat sebagai pejabat negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan berdasarkan bahan dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

22. KETENTUAN LAIN • Penilaian bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar di dalam negeri dilakukan oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan. • Penilaian bagi PNS yang menjalankan tugas belajar di luar negeri dilakukan oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara ybs.

23. KETENTUAN LAIN • Penilaian bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemprov/Pemkab / Pemkot/ Instansi Pemerintah lainnya dilakukan oleh Pejabat Penilai dimana yang bersangkutan bekerja. • Penilaian bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat PNS ybsbekerja.

24. DIKECUALIKAN darikewajibanmenyusun SKP : • PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan diberhentikan dari jabatan organiknya ; • Cuti Diluar Tanggungan Negara ; • Masa Persiapan Pensiun ; • Diberhentikan sementara ; • Bagi PNS yang menjalanitugas belajar dan diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta. • Penilaian prestasi kerja bagi PNS diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala BKN.

25. KETENTUAN PENUTUP • Pasal 31 Padasaat PP No. 46 Tahun 2011 mulaidilaksanakan, PP No. 10 Tahun 1979 dicabutdandinyatakantidakberlaku. • Pasal 32 Padasaat PP No. 46 Tahun 2011 mulaidilaksanakan, semuaperaturanpelaksanaan PP No. 10 Tahun 1979 tetapberlaku, sepanjangtidakbertentangandenganketentuandalam PP No. 46 Tahun 2011. • Pasal 33 PP No. 46 Tahun 2011 mulaiberlakupadatanggaldiundangkan, yang mulaidilaksanakanpadatanggal 1 Januari 2014.

26. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

27. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian … Januari s/d 31 Desember 2014