1 / 36

PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. PENATAAN PNS. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Keputusan Prsiden Nomor 42 Tahun 2002 Jo Keppres Nomor 72 Tahun 2004. Peraturan Bersama 3 Menteri . Peraturan Ka BKN Nomor 37 Tahun 2011. PENJELASAN.

emily-aguilar
Download Presentation

PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

  2. PENATAAN PNS • Undang-undangNomor 43 Tahun 1999. • PeraturanPemerintahNomor 32 Tahun 1979 • KeputusanPrsidenNomor 42 Tahun 2002 Jo KeppresNomor 72 Tahun 2004. • PeraturanBersama 3 Menteri. • Peraturan Ka BKN Nomor 37 Tahun 2011

  3. PENJELASAN UU NO.43 TAHUN 1999 Kelancarantugaspemerintahandanpembangunannasionalsangattergantungpadakesempurnaanaparaturnegarakhususnya PNS. Jumlah PNS yang diperlukanditetapkanberdasarkanbebankerjasuatuorgaisasi.

  4. TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL • FORMASI adalahjumlahdansusunanpangkatPegawaiNegeriSipil yang diperlukandalamsuatusatuanorganisasinegarauntukmampumelaksanakantugaspokokdalamjangkawaktutertentu. • FORMASI ditetapkandalamjangkawaktutertentuberdasarkanjenis,sifatdanbebankerja yang harusdilaksanakan.

  5. I. LATAR BELAKANG PENATAAN PNS Pelimpahan status kepegawaianpusatkedaerahkarenakebijakanotonomidaerahberjumlah ± 2,3 juta PNS KebijakanPengangkatanTenagaHonorermenjadi PNS berjumlah 899. 866 CPNS Persentaseantarajumlahbelanjapegawaidenganbelanjapublikdidalam APBD tidakrasional.

  6. LANJUTAN LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PNS Pemekaran Wilayah/Daerah yang berdampak pada penambahan Formasi PNS. Perkembangan Teknologi Informasi secara cepat dan pesat.

  7. II. PENATAAN PNS • Mismatchyaitu kesenjangan antara kompetensi PNS dengan syarat kompetensi jabatan yang didudukinya • Underemploymentyaitu kinerja PNS yang belum produktif dan belum adanya target atau kontrak kinerja berupa sasaran kinerja individu yang harus dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pelayananPNS terhadap masyarakat belum memuaskan. • Alokasi dan distribusi PNS yang tidak proporsional antara jumlah PNS dengan tugas dan fungsi organisaasi yang harus dilaksanakan.

  8. III. KONDISI OBJEKTIF PNS Jumlah PNS per 13 Mei 2011 adalah = 4.708.330. Ratio PNS terhadappendudukadalah 4.708.330 : 237.556.363 = 1 : 50.45. Prosentase PNS terhadappendudukadalah 1.98%

  9. 1. Rasio PNS terhadap penduduk Indonesia 1,98% masih cukup moderat Sebagai perbandingan beberapa Negara ASEAN Sumber data: Kementerian Luar Negeri tahun 2009

  10. 2. Pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil 2003 - 2010

  11. 3. Komposisi PNS berdasarkan Jenis Jabatan

  12. 4. PNS yang akanmencapai BUP 2011-2014 sejumlah 488.494 dengan Tahun 2011 : 107.418 Tahun 2012 : 124.175 Tahun 2013 : 123.167 Tahun 2014 : 133.734 Total : 488.494

  13. STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN PNS 1. MELAKUKAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGERTIAN Penataan PNS adalah suatuprosesanalisissecarasistematisdanberkelanjutanuntukmemperolehkuantitas, kualitas, komposisidandistribusipegawai yang tepatsesuaidengankebutuhanorganisasi, sehinggadapatmewujudkanvisidanmisiorganisasimenjadikinerjanyata.

  14. PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENGHITUNG JUMLAH PEGAWAI TEPAT ANALISIS JAB/BEBAN KERJA PENATAAN PEGAWAI ORGANISASI KUANTITAS, KUALITAS, KOMPOSISI , DAN DISTRIBUSI PEGAWAI

  15. PROSEDUR PENATAAN PNS 1. PERSIAPAN PENATAAN PNS 2. PELAKSANAAN PENATAAN PNS

  16. 1. PERSIAPAN PENATAAN ANALISIS JABATAN InformasiJabatan : Uraian Jabatan SyaratJabatan Peta Jabatan dan Kekuatan Pegawai MenyusunInformasiJabatan Tidak Ada Ada PeninjauanKembali

  17. 2. PELAKSANAAN PENATAAN PNS MenghitungKebutuhanPegawai AnalisisKesenjanganJabatan KlasifikasiJumlahPegawai TindakLanjut

  18. 3. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PNS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PERATURAN MENPAN & RB JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU INSTANSI PEMBINA GURU PERKA BKN NO. 4/2010 PNS pada SARANA PELAYANAN KESEHATAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENAGA STRUKTURAL SESUAI DENGAN STRUKTUR

  19. ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI DAFTAR SUSUNAN JABATAN Unit Kerja : Sub DirektoratPerencaan Pengembangan Pegawai BKN

  20. ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI MENURUT JABATAN Unit Kerja : Sub DirektoratPerencaan Pengembangan Pegawai BKN

  21. ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI Tahun 2011 s/d 2013 Unit Kerja : Sub DirektoratPerencaan Pengembangan Pegawai BKN

  22. ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI Tahun 2011 s/d 2013 Unit Kerja : Sub DirektoratPerencaan Pengembangan Pegawai BKN

  23. ANALISIS KESENJANGAN JABATAN ANALISIS KESENJANGAN JABATAN Unit Kerja : Direktorat Perencanaan kepegawaian dan Formasi Nama Pegawai : Drs. Budi, MM Jabatan : Ka. Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan Pegawai

  24. INFORMASI JABATAN • Nama Jabatan 9. Tanggung Jawab • Kode Jabatan 10. Wewenang • Unit Organisasi 11. Nama Jabatan yg ada dibawahnya • Ikhtisar Jabatan 12. Korelasi Jabatan • Uraian Tugas 13. Kondisi Lingkungan Kerja • Bahan Kerja 14 Resiko Pekerjaan • Alat Kerja 15. Syarat Jabatan • Hasil Kerja 16 Prestasi Kerja Yang diharapkan 17. Butir Informasi lain

  25. KEGUNAANINFORMASI JABATAN • INFORMASI PEMEGANG JABATAN • MENGHINDARI PEKERJAAN RANGKAP • MENGETAHUI BATAS TANGGUNG JAWAB • MENGETAHUI BATAS WEWENANG • MENGETAHUI HASIL KERJA • DIKLAT • INFORMASI SYARAT JABATAN

  26. KATEGORI JUMLAH PEGAWAI KURANG (K) • Contoh : • Jumlah PNS padaKab. X adalah 4.700 orang. • Setelahdilakukanpenghitungankebutuhanpegawai, ternyatapegawai yang dibutuhkanadalah 5.000. • Dengantoleransi 2,5% makajumlahpegawai yang tepatadalah minimal 4.875. • DengandemikianKab. X saatinitermasukdalamKategoriKurang (K).

  27. KATEGORI JUMLAH PEGAWAI SESUAI (S) • Contoh : • Jumlah PNS padaKab. Y adalah 4.955 orang. • Setelahdilakukanpenghitungankebutuhanpegawai, ternyatapegawai yang dibutuhkanadalah 4.892 . • Dengantoleransi 2,5% makajumlahpegawai yang tepatadalahantara 4.780 sampaidengan 5.014. • DengandemikianKab. Y saatinitermasukdalamKategoriSesuai (S).

  28. KATEGORI JUMLAH PEGAWAI LEBIH (L) • Contoh : • Jumlah PNS pada Kota Z adalah 23.000 orang. • Setelahdilakukanpenghitungankebutuhanpegawai, ternyatapegawai yang dibutuhkanadalah 15.000. • Dengantoleransi 2,5% makajumlahpegawai yang tepatadalahmaksimal 15.375. • DengandemikianPemerintah Kota Z saatinitermasukdalamKategoriLebih (L).

  29. TINDAK LANJUT KATEGORI KURANG (K) 1. Distribusipegawaidari unit yang lebihke yang kurang 2. Penarikan PNS dariinstansi lain sesuaisyaratjabatan 3. Pemberdayaanpegawaimelaluidiklat & pengayaantugas 4. Menyusunperencanaanpengembanganpegawai 5. Positive Growth

  30. TINDAK LANJUT KATEGORI SESUAI (S) 1. Distribusipegawaidari unit yang lebihke yang kurang 2. Pemetaanpotensiuntukmengetahuiminatdanbakatpegawai 3. Mengangkat JFU menjadi JFT 4. Menyusunperencanaanpengembanganpegawai 5. Zero Growth

  31. TINDAK LANJUT KATEGORI LEBIH (L) 1. Distribusipegawaidari unit yang lebihke yang kurang 2. PenilaianKompetensi 3. Pemeringkatanbagipegawai yang tidakmemenuhisyaratjabatan 4. Pemberlakuan PP 32/1979 tentangpemberhentianpegawai 5. Minus Growth 6. EvaluasidananalisisOrganisasi (tugas, fungsi, danstruktur)

  32. UNDANG-UNDANG NO.43 TAHUN 1999 A. Pasal 23 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil dapat di berhentikan dengan hormat karena: • Atas permintaan sendiri; • Mencapai batas usia pensiun; • Perampingan organisasi pemerintah;atau • Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil B. Penjelasan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan hak tabungan hari tua Ayat (2) Diberhentikan dengan hormat apabila tenaganya tidak di perlukan oleh Pemerintah atau hal hal lain yang dapat mengakibatkan yang bersangkutan dapat di berhentikan tidak dengan hormat

  33. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 Pasal 6 Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu di salurkan kepada satuan organisasi lainnya. Pasal 7 Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak dimungkinkan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu di berhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

  34. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 Pasal 18 Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai Batas Usia Pensiun, berhak atas pensiun apabila dia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Pasal 19 • Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun. • Pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun

  35. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 Pasal 20 • Besarnya uang tunggu adalah: • a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama; • b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjudnya (2) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya,dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri

  36. SekiandanTerimakasih

More Related