1 / 24

Pengantar Analisa Kasus Pemekaran Melalui Pendekatan Comparative Historical Institutionalism

Pengantar Analisa Kasus Pemekaran Melalui Pendekatan Comparative Historical Institutionalism. Mata Kuliah Dinamika Politik Lokal STIA LAN Jakarta Semester Gasal 2011 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA. Kelemahan Nama pansundan berkaitan dengan nama kesukuan

nicole
Download Presentation

Pengantar Analisa Kasus Pemekaran Melalui Pendekatan Comparative Historical Institutionalism

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Pengantar Analisa Kasus Pemekaran Melalui Pendekatan Comparative Historical Institutionalism Mata Kuliah Dinamika Politik Lokal STIA LAN Jakarta Semester Gasal 2011 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA

  2. Kelemahan Nama pansundan berkaitan dengan nama kesukuan Dimotori oleh aktor-aktor politik di level lokal Daerah pasundan sudah terpecah menjadi 2 provinsi: Banten dan Jawa Barat Kekuatan Hegemoni kekuasaan pasundan memegang kekuasaan sentral di wilayahnya yang terpecah selama ini Nama pasundan merekatkan warga jawa barat Faktor ekonomi mendukung: sektor pariwisata, industri, dan pertanian Adanya paguyuban pasundan berdiri sejak 20 Juli 1913-sekarang didudukng elit politik Sejarah Provinsi Pasundan(1949-1959) dan (1998-Sekarang)

  3. Kelemahan Pernah memiliki bentuk pemerintahan monarki Timbulnya gerakan anti-monarki Gerakan anti-monarki melikuidasi provinsi menjadi karesidenan (raja turun tahta menjadi rakyat biasa) Kekuatan Secara administrasi pernah terbentuk daerah istimewa Surakarta 17 Agustus 1945, setingkat provinsi Sejarah Provinsi Surakarta(1949-1959) dan (1998-Sekarang)

  4. Kelemahan 50% masyarakat menolak Beberapa politisi (PKB) belum melihat urgensi wacana provinsi madura Gubernur jatim mengatakan pulau madura yg baru terdiri 4 kabupaten belum siap dimekarkan Kekuatan 50% masyarakat mendukung Sumber daya alam sangat mendukung: gas dan minyak bumi Sumber daya manusia tingkat pendidikan tinggi Pada tahun 1947 madura pernah menjadi negara bagian 1948 pemerintah hindia belanda mengakui dan merestui negara madura 4 maret 1950 menjadi karesidenan Sejarah Provinsi Madura(1949-1959) dan (1998-Sekarang)

  5. Kelemahan Politik luar Kebijakan desentralisasi Pemekaran, kekuasaan, dan kewenangan Politik dalam Identitas kesukuan ditonjolkan Kekuatan 27 desember 1949 pernah diakui sebagai Negara Pasundan, Konferensi KMB Pengakuan internasional masa lalu memicu kembalinya romantisme menjadi daerah otonom (negara) Budayawan: mengikisnya budaya mereka, provinsi dapat menguatkan kembali budaya mereka Pengaruh Lingkungan Provinsi Pasundan(1949-1959) dan (1998-Sekarang)

  6. Politik luar: Kebijakan desentralisasi Politik dalam: Masyarakat menginginkan kembali surakarta menjadi provinsi yg statusnya dibekukan untuk sementara Minimal ada 7 kota/kabupaten mendukung terbentuknya provinsi baru Populasi penduduk sudah padat (kota terpadat di Jawa Tengah) 8 kota terpadat di Indonesia Banyak pabrik/industri berkembang pesat Masyarakat banyak tertampung di dalam industri Sebagai pusat kota jasa dan pariwisata di Jawa Tengah Pengaruh Lingkungan Provinsi Surakarta(1949-1959) dan (1998-Sekarang)

  7. Politik Lokal: Tujuan pembentukan provinsi madura dimotori anggota DPRD Jawa Timur Dukungan dari informal leader: kyai, tokoh pemuka agama Politik Nasional: Dukungan Ryaas Rasyid, mantan anggota Komisi II DPR mendukung terbentuknya Provinsi Madura Pengaruh Lingkungan Provinsi Madura(1949-1959) dan (1998-Sekarang)

  8. Kekuatan Kongres Paguyuban Pasundan tgl 29-31 Januari 1949 mengubah nama menjadi Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI) memperluas perjuangan di bidang politik Perundingan KMB, Hatta memutuskan pasundan adalah salah satu negara RIS Didukung oleh Sekretaris Paguyuban Pasundan yang hanya mengubah nama tanpa merubah sistem pemeritnahan Kelemahan Demokratisasi Lokal Provinsi Pasundan(1949-1959) dan (1998-Sekarang)

  9. Kekuatan Adanya dukungan dari ketua DPD partai demokrat solo tahun 2010, prov surakarta layak dikaji, Edhy S. Wirabhumi Pernyataan serupa, wakil ketua DPRD karanganyar, juliatmono, tahun 2010 Pakar hukum tata negara, UNS, prov surakarta layak untuk dikaji, Isharyanto, SH. Kelemahan Demokratisasi Lokal Provinsi Surakarta(1949-1959) dan (1998-Sekarang)

  10. Kekuatan Demokrasi dimotori oleh anggota dprd jawa timur, dapil madura sendiri Adanya rampak naon (forum mahasiswa madura) menggelar seminar & tentang suramadu dan wacana provinsi madura oleh 500 tokoh tahun 2007 Dukungan dari ketua LSM Akbar, di sumenep dan beberapa wilayah lainnya Dukungan dari MUI se-madura Kelemahan Ada seorang politisi PKB madura, Mahfudz MD, belum melihat adanya urgensi provinsi madura Demokratisasi Lokal Provinsi Madura(1949-1959) dan (1998-Sekarang)

  11. PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT

  12. Past (1949-1950)

  13. PAST (1949-1959)X, Y, Z ETHNO-RELIGIOUS CONFLICT POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… KELEMAHAN ……….. ………. ………. ……… KEKUATAN ………….. …………. ………… ……….. =

  14. PAST (1949-1950)X, Y, ZPARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi PARTISIPASI POLITIK ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… KELEMAHAN ……….. ………. ………. ……… KEKUATAN ………….. …………. ………… ……….. = =

  15. PAST (1949-1950)X, Y, ZDESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi DESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… KELEMAHAN ……….. ………. ………. ……… KEKUATAN ………….. …………. ………… ……….. =

  16. Present (1999-Sekarang)

  17. PRESENT(1998-PRESENT)X, Y, ZETHNO-RELIGIOUS CONFLICT POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… KELEMAHAN ……….. ………. ………. ……… KEKUATAN ………….. …………. ………… ……….. =

  18. PRESENT(1998-PRESENT)X, Y, ZPARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi PARTISIPASI POLITIK ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… KELEMAHAN ……….. ………. ………. ……… KEKUATAN ………….. …………. ………… ……….. =

  19. PRESENT(1998-PRESENT)X, Y, ZDESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi DESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… KELEMAHAN ……….. ………. ………. ……… KEKUATAN ………….. …………. ………… ……….. =

  20. X, Y, ZPAST & PRESENTCOMPARED

  21. KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya mungkin terwujud karena faktor pendorong berupa perundangan yang sangat ramah pada kemandirian daerah. Tapanuli memiliki kelebihan dari segi representasi tokoh di tingkat nasional didukung oleh rasa kesukuan Tapanuli yang tinggi. Namun demikian, Tapanuli masih menyimpan potensi konflik kesukuan berlandaskan agama bila suku batak tetap KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya belum bisa terwujud mengingat potensi perebutan sumber daya alam yang berlimpah akan melahirkan kompetisi suku-suku yang diperintah raja-raja tradisional. Ditambah lagi, bangunan kelembagaan pemerintahan yang sangat lemah, warisan karesidenan di jalam Belanda tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam wadah bangunan negara kesatuan. X, Y, Z KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak berkurang mengingat telah terjadi peristiwa yg mengakibatkan tercorengnya citra suku batak dlm memarginalkan suku lainnya, lemahnya peran elit di DPR dan DPRD serta pemekaran wilayah Tapanuli memecah kesatuan perjuangan. Namun demikian, sebagai catatan kekuatan Tapanuli terletak pada elit yang berhasil di luar Tapanuli, begitupula peran masyarakat dan ormas dalam memperjuangkan Provinsi Tapanuli yg cukup besar jgn sampai menjadi bumerang dlm usaha pembentukan Provinsi Tapanuli. PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya ada kemungkinan terwujud setelah terbentuknya parpol disertai dengan bantunan nasehat pembangunan organisasi masa berlandaskan semangat keagamaaan dari misionaris asing. Walaupun DPRD belum terbentuk, namun keberadaaan persekutuan gereja misalnya memberikan ruang masyarakat berembuk dalam pengambilan kebijakan. PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi POLITIK ANGGARAN PAST PRESENT FUTURE

  22. KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Zdari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Y dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Z dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Y dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Z dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Y dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN X Y Z KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi ? lebih besar daripada Provinsi ? Dan ? selanjutnya PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi ? lebih besar daripada Provinsi ? Dan ? selanjutnya DESENTRALISASI ‘FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi ? lebih besar daripada Provinsi ? Dan ? selanjutnya FUTURE COMPARED

  23. KESIMPULAN SEMENTARA KEMUNGKINAN AKAN TERBENTUKNYA PROVINSI ? AKAN LEBIH BESAR DIBANDINGKAN PROVINSI ? DAN ?

  24. REKOMENDASI

More Related