DISAJIKAN OLEH Slamet Sugiharto ssugiharto81@yahoo Widyaiswara Utama

1. PEMBANGUNAN DAERAH, SEKTOR, DAN NASIONAL DISAJIKAN OLEH Slamet Sugiharto ssugiharto81@yahoo.com Widyaiswara Utama PUSDIKLAT DEPDAGRI REGIONAL YOGYAKARTA 2009

2. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUMmemiliki pemahaman dan mampu menerapkan visi, misi, dan strategi pembangunan nasional serta penjabarannya dalam program pembangunan instansional dalam kerangka sistem administrasi NKRI

3. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Mampu memahami dan menjelaskan: • Arti dan manfaat pembangunan daerah, sektor dan nasional • Dasar pemikiran dan kebijaksanaan pembangunan • Visi, misi dan strategi pembangunan nasional • Tujuan dan sasaran pembangunan nasional • Keterkaitan antara program pembangunan nasional, sektoral dan daerah • Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dalam Renstra

4. MATERI POKOK • Tujuan dan asas dasar pembangunan • Pembangunan Nasional • Pembangunan Daerah • Pembangunan Sektor

5. PEMBANGUNAN (Todaro) Proses yang ditujukan untuk: • meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar: pangan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan • meningkatkan taraf hidup, pendapatan yang lebih tinggi, penyediaan lapangan kerja dan pendidikan yang lebih baik, perhatian yang lebih terhadap nilai budaya dan kemanusiaan • memperluas kisaran pilihan sosial dan ekonomi bagi individu dan bangsa.

6. PEMBANGUNAN(STREETEN) • MODERNISASI • Proses transformasi umat manusia • MENYANGKUT PERUBAHAN: • Sikap mental mendasar tentang hidup dan kerja • Kelembagaan sos-bud-pol • KEMAJUAN DALAM DIMENSI: • Output dan income • Kondisi produksi • Taraf hidup: nutrisi, perumahan, kesehatan, pendidikan • Attitude terhadap kerja • Kelembagaan • Kebijaksanaan

7. PEMBANGUNAN MANUSIA • Proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat • Pilihan yang paling kritis: • menjalani hidup sehat dan panjang usia, • memperoleh pendidikan, dan • akses ke sumberdaya yang diperlukan bagi suatu standar kehidupan yang layak • Pilihan penting lain: • Kebebasan politik • Hak asasi manusia • Harga diri

8. 4 KOMPONEN UTAMA • Produktivitas • Pemerataan • Berkelanjutan • Pemberdayaan

9. PEMBANGUNAN NASIONAL • Usaha meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia • Secara terus menerus • Berlandaskan kemampuan nasional • Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi • Serta memperhatikan perkembangan global

10. PEMBANGUNAN NASIONAL(UU 25/2004) • Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara

11. PEMBANGUNAN DAERAH • Usaha meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah • Secara terus menerus • Berlandaskan kemampuan daerah dan nasional • Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi • Serta memperhatikan tantangan perkembangan daerah sebagai daerah otonom

12. PEMBANGUNAN SEKTOR • Usaha peningkatan sumber daya sektor, kualitas pengaturan penguasaan sumberdaya dan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah • Dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah • Dengan memperhatikan tantangan daerah, nasional, dan global • Sesuai ruang lingkup dan tanggungjawab serta sumber daya sektor ybs

13. PRINSIP KETRKAITAN Pembangunan Nasional, Daerah, dan Sektor • Adanya hubungan timbal balik dan saling ketergantungan: • Nasional dengan Daerah • Sektor dengan Daerah • Daerah dengan Daerah • Sektor dengan sektor • Hubungan dan saling ketergantungan itu mencakup: • Wilayah (ruang) • Logistik (ekonomi) • Ekologis • Administratif • Hubungan dan saling ketergantungan itu dipengaruhi oleh • Distribusi kewenangan • Distribusi kekuasaan • Distribusi kekuatan • Distribusi sarana • Dominasi dapat menghambat, bahkan menggagalkan pembangunan

14. LIMA PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN Politik Teknokratik Parsitipatif Top-down Bottom-up

16. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH(UU 32/2004) • Politik luar negeri • Pertahanan • Keamanan • Yustisi • Moneter dan fiskal nasional • agama

17. URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMDA PROVINSI(UU NO. 32/2004) Urusan dalam skala propinsi yang meliputi: • Perencanaan dan pengendalian pembangunan • Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang • Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat • Penyediaan sarana dan prasaranan umum • Penanganan bidang kesehatan • Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya potensial • Penanggulangan masalah sosial lintas`kabupaten/kota • Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas`kabupaten/kota

18. KEWENANGAN PEMDA PROVINSI (LANJUTAN) • Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota • Pengendalian lingkungan hidup • Pelayanan pertanahan termasuk lintas`kabupaten/kota • Pelayanan kependudukan dan catatan sipil • Pelayanan administrasi umum pemerintahan • Pelayann administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota • Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota • Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan

19. HIRARKHIPEMBANGUNAN (UU 25/2004) Aline IV Pembukaan UUD 45 RPJP N RPJP D RPJM N RPJM D Renstra KL Renstra SKPD RKP RKPD Renja KL APBN Renja SKPD APBD

20. GLOBALISASI 2003 : AFTA 2010 : APEC 2020 : WTO GLOBALISASI Mobilitas keserentakan “pencarian jalan tol” pluralisme Smart technology Customers Competition Change

21. Millennium Development Goals • Menanggulangi kemiskinan dan kelaparann • Mencapai pendidikan dasar untuk semua • Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayan perempuan • Menurunkan angka kematian anak • Meningkatkan kesehatan ibu • Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya • Memastikan kelestarian lingkungan hidup • Mengembangkn kemitraan global untuk pembangunan

22. DAYA SAING • Kemampuan daya tarik (attractiveness) atau kemampuan membentuk dan menawarkan lingkungan paling produktif dan kinerja unggul yang berkelanjutan bagi dunia usaha (termasuk menarik talenta, investasi, dan faktor bergerak lainnya)

23. PILAR DAYA SAING (Forum Ekonomi Dunia) • Kelembagaan • Infrastruktur • Ekonomi makro • Kesehatan • Pendidikan dasar, tinggi, pelatihan • Efisiensi pasar • Kesiapan teknologi • Kecanggihanberbisnis • Inovasi

24. TUJUAN DASAR ALINEA IV PEMBUKAAN UUD ’45 • Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

25. ASAS DASAR • Pemerataan dan keadilan • Pertumbuhan ekonomi yang tinggi • Pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi • Membina dan menjaga stabilitas nasional dalam bidang poleksosbudhankam • Menjaga dan meningkatkan ketahanan nasional

26. TANTANGAN 2005-2025 A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama • Tekanan jumlah penduduk yang makin besar. • Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing • Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah • Derasnya arus globalisasi • Mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.

27. HDI beberapa negara terpilih sesuai HDR 2007/2008

28. B. Ekonomi • cita-cita mewujudkan perekonomian yang tangguh dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. • Secara eksternal: situasi persaingan ekonomi antarnegara yang makin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses globalisasi. • Secara internal: pertambahan penduduk nasional yang masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif yang diperkirakan mencapai tingkat maksimal (sekitar 50 persen dari total penduduk) pada periode tahun 2020–2030. • Tantangan internal yang penting lainnya: terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di pulau Jawa yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. • mempertahankan kedaulatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. • Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

29. C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi • Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

30. D. Sarana dan Prasarana • Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan • mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. • Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dan telematika • Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses dan penyalurannya untuk keperluan domestik • penyediaan perumahan yang diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. • anggaran pemerintah akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak.

31. E. Politik • Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. • Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang bersatu padu dalam wadah NKRI. Tantangan utamanya adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan memerhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. • Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya mereformasi birokrasi sipil dan TNI-Polri. • Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa. • Berkenaan dengan hubungan luar negeri, tantangan dalam dua puluh tahun mendatang adalah menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isi-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luar negeri.

32. F. Pertahanan Keamanan • membangun kekuatan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal, sehingga disegani di kawasan regional dan internasional. • Potensi dan ancaman konflik berintensitas rendah yang didukung dengan perkembangan metode dan alat teknologi tinggi diperkirakan akan makin meningkat pada masa mendatang. • menciptakan kemandirian alutsista TNI dan alat utama (alut) Polri yang dibarengi dengan penataan lebih lanjut pola interaksi antara TNI dan Polri terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing. • Upaya memodernkan alutsista TNI secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara.

33. G. Hukum dan Aparatur • mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran. • Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi

34. H. Wilayah dan Tata Ruang • Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. • Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. • Perekonomian nasional akan menjadi lebih terbuka sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah di Indonesia.

35. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • tiga ancaman: krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan nasional jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, yaitu terancamnya persatuan bangsa, meningkatnya semangat separatisme, dan menurunnya kesehatan masyarakat. • Kemajuan dapat diperoleh dengan memanfaatkan (a) sumber daya alam daratan (seperti hutan, tambang, dan lahan untuk budidaya yang cakupannya dibatasi oleh wilayah kedaulatan negara) dan (b) sumber daya kelautan, yang tersebar di wilayah laut teritorial, zona ekonomi ekslusif sampai dengan 200 mil laut dan hak pengelolaan di wilayah laut lepas yang jaraknya dapat lebih dari 200 mil laut. • Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan.

36. VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025(UU NO 17/2007) INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR

37. MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025(UU NO 17/2007) • Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila • Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing • Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum • Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

38. MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025(UU NO 17/2007) • Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan • Mewujudkan Indonesia asri dan lestari • Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional • Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

39. VISI PEMBANGUNAN NASIONALTAHUN 2004-2009 • Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; • Terwujudnya masyarakat , bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; • Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan

40. MISI PEMBANGUNAN NASIONALTAHUN 2004-2009 • Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai • Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis • Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

41. MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI • Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat • Pengembangan kebudayaan berlandaskan nilai-nilai luhur • Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas • Pencegahan dan penanggulangan separatisme • Pencegahan dan penanggulangan terorisme • Peningkatan kemampuan pertahanan negara • Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional

42. MEWUJUDKAN INDONESIAYANG ADIL DAN DEMOKRATIS • Pembenahan sistem hukum dan politik hukum • Penghapusan diskriminasi • Penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hukum dan pengakuan atas HAM • Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak • Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah • Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa • Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh

43. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT • Penanggulangan kemiskinan • Peningkatan investasi dan ekspor non migas • Peningkatan daya saing industri manufaktur • Revitalisasi pertanian • Pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro , kecil, dan menengah • Peningkatan pengelolaan BUMN • Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi • Perbaikan iklim ketenagakerjaan • Pemantapan stabilitas ekonomi makro

44. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT • Pembangunan pedesaan • Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah • Peningkatan akses masyarakat terhadap penidikan yang berkualitas • Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas • Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial • Pembangunan kependudukan, keluarga kecil berkualitas, dan pemuda dan olahraga • Peningkatan kualitas kehidupan beragama • Perbaikan pengelolaan SDA dan pelestarian mutu LH • Percepatan pembangunan infrastruktur

45. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(UU 32/2004) • Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (pasal 150 ayat (1)). • Perencanaan pembangunan daerah disusun sesuai kewenangannya yang dilaksanakan oleh Bappeda (pasal 150 ayat (2)).

46. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (pasal 152 ayat (1)) • Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (pasal 153)

47. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)30 PROPINSI DI INDONESIA SESUAI IHDR 2004

48. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)20 KABUPATEN/KOTA TERPILIH DI INDONESIA SESUAI IHDR 2004

49. PRIORITAS PROGRAM (RPJM) 1. REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH • Penataan Peraturan Perundang-undangan • PeningkatanProfesionalisme Aparat Pemerintah Daerah • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah • Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah • Peningkatan Kerjasama Antar Daerah • Penataan Daerah Otonomi

50. PRIORITAS PROGRAM 2. PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH • Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh • Pengembangan Kawasan Tertinggal • Pengembangan Perkotaan • Pengembangan Wilayah Perbatasan • Pemulihan Kawasan Konflik • Penataan Ruang • Pengelolaan Pertanahan