Integrasi Vertikal dan Jabatan Rangkap, dilarang?

1. Integrasi Vertikal dan Jabatan Rangkap, dilarang? Disampaikanoleh: Junaidi, SH, MH, LLM, M.Kn Jakarta , 20 Agustus 2014 ajunaidimasjhud@kppu.go.id

2. Persaingan usaha yang sehat diatur Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehatuntuk memelihara pasar agar kompetitif dan terhindar dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan UU PERSAINGAN USAHA

3. Tujuan Pembentukan UU No. 5 Th. 1999 Tujuan UU No. 5/1999 (berdasarkan pasal 3): • Menjaga Kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; • Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; • Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; • Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

4. BIAYA SOSIAL ( SOCIAL COST) MONOPOLI E RP Consumer’s Surplus WEALTH TRANFER Dead Weight Loss MC A Pm C Pc B F D MR 0 Q Qm Qc

5. Manfaat UU No. 5 Th. 1999 Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai “price taker Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli Efisiensi alokasi sumber daya alam MANFAAT UU NO. 5/1999 Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak Menciptakan inovasi dalam perusahaan

6. National Interest versus Persaingan Bebas • UU No. 5/1999 adalah Persaingan Sehat bukan Persaingan Bebas • Membenarkan perlindungan kepentingan nasional (national interest) sebagaimana diatur pasal 33 (2) jis Pasal 3 (1) dan pasal 51 dengan kebijakan persaingan (competition policy) berupa : • membolehkan negara menunjuk lembaga/institusi tertentu (khususnya BUMN) untuk memonopoli sektor tertentu sepanjang tidak mengeksploitasi konsumen • mengecualikan Usaha Kecil dan Koperasi

7. Substansi UU No. 5 Th.1999

8. Perjanjian Yang Dilarang (Pasal 4-16) Oligopoli Pasal 4 Penetapan Harga Pasal 5-8 Pembagian Wilayah Pasal 9 Pemboikotan Pasal 10 Kartel Pasal 11 Trust Pasal 12 Oligopsoni Pasal 13 Integrasi Vertikal Pasal 14 Perjanjian Tertutup Pasal 15 Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri Pasal 16

9. Kegiatan Yang Dilarang (Pasal 17-24) Monopoli Pasal 17 Monopsoni Pasal 18 Penguasaan Pasar Pasal 19-21 Persekongkolan Pasal 22-24

10. Penyalahgunaan Posisi Dominan (Pasal 25-29) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Penyalahgunaan Posisi Dominan pasal 25 Jabatan Rangkap pasal 26 Pemilikan Saham pasal 27 pasal 28-29

11. RULE OF REASON Norma Per se illegal Pelanggaran terjadi tanpa harus melihat justifikasinya pasal 5 Pelaku usaha dilarang membuat kesepakatan dengan pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang/jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama pelanggaranpasalterjadibilaterdapatakibat yang merugikanpesaing, menghambatpersaingandankepentinganumum (konsumen) pasal 9 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

12. Integrasi Vertikal vs Jabatan Rangkap? Integrasi Vertikal (14) Jabatan Rangkap (26) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan- perusahaan tersebut : Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak Sehat Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat

13. Integrasi vertikal • Penjelasan pasal 14 • Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atau barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. • Perkom 5 Tahun 2010

14. Integrasi Vertikal (Perkom 5/ 2010) • Alasan : Efisiensi, kepastian bahan baku, mempermudah membangun kekuatan pasar dan transfer pricing • Ruang lingkup: • Integrasi produk hulu • Integrasi produk hilir • Bentuk : • Penyewaan jangka panjang • Joint ventures • kemitraan

15. Dampak Integrasi Vertikal

16. Integrasi vertikal yang dilarang? Apa saja? • Integrasi vertikal yang menutup akses terhadap pasokan penting; • Integrasi vertikal yang menutup akses pada pembeli utama • Integrasi vertikal yang digunakan sebagai sarana untuk koordinasi kolusi

17. Jabatan Rangkap Perkom: 7/2009

18. Jabatan Rangkap yang dilarang? • Jabatan yang mengontrol atas kebijakan perusahaan untuk melahirkan strategi bersama : jumlah produksi,penetapan harga • Jabatan yang memfasilitasi perjanjian eksklusif, RPM dan koordinasi sehingga mengurangi interbrand-intrabrand competition • Jabatan di sektor perbankan-non bank berbentuk tindakan diskriminatif terhadap pihak lain

19. Sanksi Terhadap Pelanggaran UU No. 5 Th. 1999 Tindakan Administratif Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: • Penetapan pembatalan perjanjian sebagamana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau • Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau • Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau • Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau • Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan • Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau • Penetapan penibayaran ganti rugi; dan atau • Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

20. TERIMA KASIH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat, 10120, INDONESIA Tel. 021-3507015, Fax. 021-3507008 website: http://www.kppu.go.id e-mail: infokom@kppu.go.id