1 / 23

PROFESI PENILAI PUBLIK DI INDONESIA

PROFESI PENILAI PUBLIK DI INDONESIA. Pusat pembinaan akuntan dan jasa penilai k EMENTERIAN KEUANGAN. LATAR BELAKANG PENGATURAN JASA PENILAI PUBLIK. SK Mendag Nomor 161/Kp/VI/77 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Penilai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai

norm
Download Presentation

PROFESI PENILAI PUBLIK DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROFESI PENILAI PUBLIK DI INDONESIA Pusat pembinaan akuntan dan jasa penilai kEMENTERIAN KEUANGAN

  2. LATAR BELAKANG PENGATURAN JASA PENILAI PUBLIK • SK Mendag Nomor 161/Kp/VI/77 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Penilai • KeputusanMenteriKeuanganNomor 57/KMK.017/1996 tentangJasaPenilai • Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 594/MPP/Kep/VIII/2002 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilaian • SuratKeputusanBersamaMenteriPerindustriandanPerdagangandanMenkeu Nomor 423/MPP/Kep/7/2004 Tgl 1 Juli 2004 • KeputusanMenteriKeuanganNomor 406/KMK.06/2004 tentang Usaha JasaPenilaiBerbentuk Perseroan Terbatas • PeraturanMenteriKeuanganNomor 125/PMK.01/2008 tentang Usaha JasaPenilaiPublik • PeraturanMenteriKeuanganNomor01/PMK.01/2010tentangPencabutan KMK Nomor 406/KMK.06/2004 SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  3. DASAR HUKUM JASA PENILAI PUBLIK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  4. Penggolongan Penilai • Penilai Internal • Penilai Pemerintah • Penilai Publik: • Penilai Properti • Penilai Bisnis SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  5. Perizinan • Pembinaan & Pengawasan • Law Enforcement Model Regulasi Profesi Penilai Publik Complaints Kementerian Keuangan Stakeholders Jasa Profesional PP dan KJPP • USP • PPL • SPI dan KEPI • Sanksi Keanggotaan Complaints MAPPI SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  6. Bidang Jasa Penilaian Properti • Tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan pengembangannya; • Instalasi dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi; • Alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer; • Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; • Pertambangan. SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  7. Bidang Jasa Penilaian Bisnis • Entitasbisnis; • Penyertaan; • Suratberhargatermasukderivasinya; • Hakdankewajibanperusahaan; • Aktivatidakberwujud; • Kerugianekonomisuntukmendukungberbagaitindakankorporasiatauatastransaksi material; • Opinikewajaran. SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  8. Bidang Jasa Lainnya • Konsultasi pengembangan properti; • Desain sistem informasi aset; • Pengelolaan properti; • Studi kelayakan usaha; • Jasa agen properti; • Pengawasan pembiayaan proyek. SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  9. Sektor Pengguna Jasa Penilai SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  10. Sektor Jasa Penilai (cont’d) SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  11. Jumlah Klien Menurut Bidang Usaha yang Menggunakan Jasa KJPP Tahun 2010 Contoh: Aset Pemda, Rumah Sakit Pemerintah, Sekolah, dll. SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  12. Persebaran Penilai Publik di Indonesia Jumlah = 321 Penilai Publik Data per 31 Oktober2011 SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  13. Kenapa Harus MenggunakanJasa Penilai Publik??? • Penilai Publikmenjaga kompetensi dengan wajibmengikutiPendidikanProfesionalLanjutan (PPL) Penilai Publik; • Penilai Publik dalammenjalankankegiatanpenilaianwajibmematuhiStandarPenilaian Indonesia (SPI), KodeEtik Penilai Indonesia (KEPI), danperaturanperundang-undangan; • PenilaiPublikmendapatkan pengawasan dalam menjalankan kegiatan Penilaian dengan secarapemeriksaanberkaladan/atausewaktu-waktuolehSekretarisJenderalKementerianKeuangan; • PenilaiPubliklebih tertib dalammemberikanjasanyadengan wajibmemiliki KJPP. SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  14. Bentuk Badan Usaha KJPP Perseorangan Persekutuan Badu BadudanRekan SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  15. Aturan Untuk KJPP • KJPP dapat membuka: a. Kantor CabanghanyaKJPP Persekutuan; b. Kantor PerwakilanhanyauntukPemasaran. • LaporanPenilaianhanyadikeluarkanoleh KJPP danwajibditandatanganioleh Penilai Publik denganmencantumkanNomorIzin Penilai Publik (NIPP). • KJPP diperiksasecaraberkaladan/atausewaktu-waktuolehSekretarisJenderalKementerianKeuangan. SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  16. Kenapa Harus MenggunakanJasa Penilaian Dari KJPP ??? Mulai tanggal 1 Januari 2010 PJP berbentuk PT tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan usaha di bidang jasa penilaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.01/2010 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.06/2004 Tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas. SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  17. Kenapa Harus MenggunakanJasa Penilaian Dari KJPP ??? (cont’d) JASA PENILAIAN JASA PENILAIAN & & JASA LAINNYA JASA LAINNYA PMK No. 01/PMK.01/2010 KJPP PJP Penilai Publik Penilai Publik SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  18. Keunggulan Bentuk Usaha KJPP Dengan peralihan bentuk usaha jasa Penilai berbentuk PT menjadi KJPP, maka tanggung jawab terhadap hasil Laporan Penilaian melekat pada masing-masing individu profesional Penilai Publik, sehingga pekerjaan penilaian dapat lebih dipertanggungjawabkan apabila terjadi permasalahan dikemudian hari. SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  19. Persebaran KJPP di Indonesia Jumlah = 112 KJPP Pusat Jumlah = 40 Cabang KJPP Jumlah = 175 Perwakilan KJPP Data per 31 Oktober2011 SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  20. Penilai Publik Palsu • Masalah yang seringdihadapiprofesi Penilai Publik adalahtindakanparaoknum yang tidakmempunyaiizindariMenteriKeuanganmengatasnamakanprofesiiniuntukmencarikeuntunganpribadidenganmelakukanpraktikilegalsebagai Penilai Publik. • Dengan menggunakan Penilai Publik palsu persoalan yang muncul pada kemudian hari atas hasil Laporan Penilaiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. • SedangkanhasilLaporanPenilaiandari KJPP resmisecarahukumdapatdipertanggungjawabkan. SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  21. Pendidikan Formal Penilaian • Program Diploma 3 SpesialisasiPenilai (PBB), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; • Program Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gajah Mada; • Program Magister ManajemenAset, UniversitasPadjajaran; • Program StudiPerencanaan Wilayah dan Kota, KonsentrasiRealestat, UniversitasTarumanegara. SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  22. Informasi Lebih Lanjut Hubungi: Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Gedung Djuanda II lantai 19 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat Telepon (021) 3843237 Faksimili (021) 3508573 Website: www.ppajp.depkeu.go.id SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

  23. SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

More Related