1 / 40

Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi di Provinsi Sumsel , tanggal 6 Juni 2014

KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi di Provinsi Sumsel , tanggal 6 Juni 2014.

oleg
Download Presentation

Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi di Provinsi Sumsel , tanggal 6 Juni 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUMDEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disampaikan pada kegiatanSosialisasidi ProvinsiSumsel, tanggal 6 Juni 2014

  2. Anakmerupakanamanahdan karunia Tuhan Yang MahaEsamemiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; • Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan; • Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap ABH; • Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; • Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Latarbelakang

  3. ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH ) • Kondisiawal • Penanganan ABH belum dilakukan secara terpadu • Belum adanya persamaan persepsi dalam penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif • Pemahaman APH dalam penanganan ABH masih bervariasi akibat kurangnya sosialisasi UU yang terkait dengan anak • Capaian • Langkahstrategis • Diterbitkannya SKB 6 K/L Tahun 2009 ttg Penanganan ABH • Diterbitkannya Permen PP dan PA No. 15Tahun 2010 ttg Pedoman Umum PenangananABH • Disahkannya UU No. 11 Tahun 2012 ttg SistemPeradilanPidanaAnak, yang memuatprinsipDiversi dan KeadilanRestoratifdalampenanganan ABH. • Peran KPP&PA dalamPs. 94 UU SPPA utk melakukanKoordinbasi, Pemantauan,Evaluasi dan Pelaporan SPPA • Perubahan paradigma penanganan ABH secara holistik dan terintegratif (integrated Criminal Justice System) • Penanganan perkara ABH melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) untuk kepentingan terbaik bagi anak • Optimalisasi pelaksanaan KeputusanBersama tahun 2009antaraKetua MA, JaksaAgung, KepalaPolri, MenteriHukumdan HAM, MenteriSosial, danMenteri Negara PP dan PA tentangPenangananAnak yang BerhadapandenganHukum. • Optimalisasi Peraturan Menteri Negara PP dan PA No. 15 Tahun 2010 ttg Pedoman Umum Penanganan ABH • Advokasi dan sosialisasiPeraturan Perundang-undangan yang terkait dengan anak • Menindaklanjuti amanat UU SPPA

  4. peningkatanaksesterhadappelayanan yang berkualitas, peningkatanpartisipasianakdalampembangunan, danupayamenciptakanlingkungan yang ramahanakdalamrangkamendukungtumbuhkembangdankelangsunganhidupanak; • peningkatanperlindungananakdarikekerasandandiskriminasi; dan • peningkatanefektivitaskelembagaanperlindungananak. ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAKRPJMN TAHUN 2010-2014

  5. Peningkatankualitastumbuhkembangdankelangsunganhidupanak, antara lain melalui: • peningkatanaksesibilitasdankualitas program pengembangananakusiadini; • peningkatankualitaskesehatananak; dan • peningkatanpendidikankesehatanreproduksibagiremaja. • Perlindungananakdarisegalabentuktindakkekerasandandiskriminasi, antara lain melalui: • peningkatanrehabilitasidanpelindungansosialanak; • peningkatanperlindunganbagipekerjaanak; • penghapusanpekerjaterburukanak; dan • peningkatanperlindunganbagianak yang berhadapandenganhukum. • Peningkatankapasitaskelembagaanperlindungananak, antara lain melalui: • penyusunandanharmonisasiperaturanperundang-undanganterkaitperlindungananak; • peningkatankapasitaspelaksanaperlindungananak; • peningkatanpenyediaan data daninformasiperlindungananak; dan • peningkatankoordinasidankemitraanantarpemangkukepentinganterkaitpemenuhanhak-hakanak, baiklokal, nasionalmaupuninternasional. FOKUS PRIORITAS PERLINDUNGAN ANAK

  6. SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN ANAK ? Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

  7. PerlindunganAnak adalahsegalakegiatanutkmenjamin & melindungianakdanhak-haknya agar dpthidup, tumbuh, berkembang & berpartisipasisecara optimal sesuaidenganharkat & martabatkemanusiaan, sertamendapatperlindungandarikekerasan & diskriminasi

  8. APA TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK ? • Terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. • Terlindunginya anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

  9. PRIORITAS PERLINDUNGANUU No. 23 / 2002 PERLINDUNGAN KHUSUS • Anak dalam situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dalam situasi konflik bersenjata) • Anak yang berhadapan dengan hukum • Anak dari kelompok minoritas atau terisolasi • Anak korban eksploitasi ekonomi dan/seksual • Anak korban perdagangan • Anak korban penyalahgunaan narkoba • Anak korban penculikan • Anak korban kekerasan fisik dan/mental-emosional, seksual dan perlakuan salah lainnya • Anak yang mengalami kecacatan (disabilitas) • Anak korban penelantaran (Ps. 59 UUPA)

  10. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TANGGUNG JAWAB SIAPA? ANAK SENDIRI SEBAGAI SUBYEK ATAS HAK-HAKNYA PERLINDUNGAN ORANGTUA DIBEBANI TANGGUNG JAWAB UNTUK HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG MASYARAKAT HARUS IKUT BERPARTISIPASI DALAM TANGGUNG JAWAB ORANGTUA DAN KEWAJIBAN NEGARA NEGARA BERKEPENTINGAN TERHADAP KUALITAS ANAK, DIBEBANI KEWAJIBAN UNTUK MENDAYAGUNAKAN SELURUH SUMBERDAYANYA, TERMASUK HUKUM, UNTUK MELINDUNGI ANAK DAN HAK-HAKNYA

  11. PerubahanParadigmaPembangunan Anak Di masa datang Holistik, Integratif Sustainable Selama ini Parsial, Segmentatif, Sektoral

  12. Pendekatan SistemPerlindunganAnak (SPA) SPAfokus pada setiap elemen sistem perlindungan anak yang saling berinteraksi, meliputi: • SistemHukumdankebijakan; • Sistemkesejahteraansosial; • Sistemperadilananak; • Sistemperubahanperilaku; dan • Sistem data daninformasianak.

  13. Elemen-elemen tersebut diarahkan oleh tiga komponen sistem yaitu NORMA • Norma(apamandatnya) • Struktur& pelayanan (siapa yang bertanggungjawabdan bagaimana kapasitasnya) • Proses (bagaimana prosedur/standarnya) STRUKTUR & PELAYANAN PROSES

  14. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan sistem perlindungan anak dikembangkan melalui tiga jenis layanan: • Pencegahan (layanan primer); • Penguranganrisikokerentanan (layanan sekunder); • Penanganananak yang telahmenjadikorban (layanan tersier).

  15. Pencegahan Adalahsegalaupaya yang secaralangsungditujukankepadamasyarakatuntukmemperkuatkemampuanmasyarakatdalammengasuhanakdanmelindungianaksecaraaman. Hal itutermasukdidalamnyasegalaaktivitas yang ditujukanuntukmelakukanperubahansikapdanperilakusosialmasyarakatmelaluiadvokasi, kampanyekesadaran, penguatanketerampilanorangtua, promosi, bentuk-bentuk alternative penegakandisiplintanpakekerasandankesadarantentangdampakburukkekerasanterhadapanak (HasilPenelitianDepsosdan Child Frontier)

  16. Pengurangan resiko kerentanan Adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, ekploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak. (Hasil Penelitian Depsos dan Child Frontier)

  17. Penanganan korban Adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. (Hasil Penelitian Depsos dan Child Frontier)

  18. Diarahkan kepada penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga terkait, baik penegak hukum, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun organisasi/ lembaga/badans osial kemasyarakatan, pengacara, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan jejaring secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu (Pedum PABH) KEBIJAKAN PENANGANAN ABH

  19. PERUBAHAN PARADIGMA Retributive Justice Restitutive Justice Restorative Justice

  20. SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN ABH? Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (UU SPPA)

  21. Setiapanakberhakataskelangsunganhidup, tumbuhdanberkembangsertaberhakatasperlindungandarikekerasandandiskriminasi (Ps. 28B (2) UUD 1945) Pemerintahdanlembaganegaralainnyaberkewajibandanbertanggungjawabuntukmemberikanperlindungankhususkepadaanak yang berhadapandenganhukum (Ps. 59 UUPA) Perlindungankhususbagianak yang berhadapandenganhukummeliputianak yang berkonflikdenganhukumdananakkorbantindakpidana, merupakankewajibandantanggungjawabpemerintahdanmasyarakat (Ps. 64 (1) UUPA) PERLINDUNGAN ABH

  22. Perlindungankhususbagianak yang berhadapandenganhukum, dilaksanakanmelalui: Perlakuansecaramanusiawi; Penyediaanpetugaspendampingkhususanak; Penyediaansarana & prasaranakhusus; Penjatuhansanksi yang tepatuntukkepentingan yang terbaikbagianak; Pemantauan & pencatatanterusmenerusterhadapperkembangananak yang berhadapandenganhukum; Jaminanuntuktetapberhubungandenganortudankeluarga; Perlindungandaripemberitaanidentitasmelalui media massadanhindarilabelisasi (Ps.64 (2) UUPA)

  23. Perlindungankhususbagianak yang menjadikorbantindakpidana, dilaksanakanmelalui: Upayarehabilitasi, baikdidalamdandiluarlembaga; Upayaperlindungandaripemberitaanidentitasmelalui media massadanutkmenghindarilebelisasi; Pemberianjaminankeselamatanbagisaksikorbandansaksiahli, baikfisik, mental maupunsosial; dan Pemberianaksesibilitasutkmendapatkaninformasimengenaiperkembanganperkara (Ps.64 (3) UUPA)

  24. Hakanak yang dirampaskemerdekaannya • Mendapatkanperlakuansecaramanusiawi. • Penempatandipisahdariorangdewasa. • Memperolehbantuanhukumataubantuanlainnya. • Membeladiridanmemperolehkeadilandidepanpengadilananak yang objektifdantidakmemihakdalamsidangtertutupuntukumum (Ps.17 (1) UUPA) (Ket: terampaskemerdekaannyamenyangkut yang dialamianakdalamproseshukum, yaknipenahanan, penangkapan, ataupunpenghukuman)

  25. Hak Anak dalam proses peradilan pidana: • diperlakukansecaramanusiawidenganmemperhatikankebutuhansesuaidenganumurnya; • dipisahkandariorangdewasa; • memperolehbantuanhukumdanbantuan lain secaraefektif; • melakukankegiatanrekreasional; • bebasdaripenyiksaan, penghukumanatauperlakuan lain yang kejam, tidakmanusiawi, sertamerendahkanderajatdanmartabatnya; • tidakdijatuhipidanamatiataupidanaseumurhidup; • tidakditangkap, ditahan, ataudipenjara, kecualisebagaiupayaterakhirdandalamwaktu yang paling singkat;

  26. h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; • tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; • memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; • memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ps.3 UU SPPA)

  27. Pasal 19 UU SPPA (1) IdentitasAnak, AnakKorban, dan/atauAnakSaksiwajibdirahasiakandalampemberitaandi media cetakataupunelektronik. (2) Identitassebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputinamaAnak, namaAnakKorban, namaAnakSaksi, namaorangtua, alamat, wajah, danhal lain yang dapatmengungkapkanjatidiriAnak, AnakKorban, dan/atauAnakSaksi. Pasal 97 UU SPPA Setiaporang yang melanggarkewajibansebagaimanadimaksuddalamPasal 19 ayat (1) dipidanadenganpidanapenjara paling lama 5 (lima) tahundandenda paling banyakRp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). IDENTITAS ANAK WAJIB DIRAHASIAKAN

  28. KEPUTUSAN BERSAMA Ketua Mahkamah Agung R.I; Jaksa Agung R.I; Kepala Kepolisian Negara R.I; Menteri Hukum dan HAM R.I; Menteri Sosial R.I; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. No.166A/KMA/SKB/XII/2009 No.148A/A/JA/12/2009 No.B/45/XII/2009 No.M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009 No.10/PRS-2/KPTS/2009 No.02/Men.PP dan PA/XII/2009 TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

  29. Latar Belakang • Atas keinginan yang kuat dan kebutuhan yang berkembang dikalangan penegak hukum untuk menerapkan wacana ”Restorative Justice” dalam penanganan ABH denganmempertimbangkantidakhanyalegal justice tetapijugasocial justice danmoral justice. • Merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan • Perlindungan Anak dariKabinet Indonesia Bersatu II. • Meningkatkancitrapositif Indonesiaterhadap “concluding comment” KomiteHakAnak PBB dalampenanganan ABH di Indonesia.

  30. MAKSUD DAN TUJUAN • Mewujudkankoordinasidan keterpaduan APH danpihakterkaitdalampenanganan ABH. • Persamaanpersepsidiantarajejaringkerjadalampenanganan ABH. • Meningkatkanefektifitaspenanganan ABH secarasistematis, komprehensif,berkesinambungan dan terpadu. • Terjaminnyaperlindungankhususbagianakmelaluikoordinasidankerjasamadalampenanganan ABH.

  31. SKB PELAKSANAAN PENANGANAN ABH MA JAK.GUNG POLRI • Personil • Fasilitas pra/sarana • Diskusi rutin&pelatihan • Menerbitkan Sema/Perma dan menyusun SOP • Membentuk Pokja • Sosialisasi internal • Efektifitas fungsi bimbingan dan pengawasan Ketua PT. • Personil • Fasilitas ruang pemeriksaan • Melakukan penuntutan • Diskusi rutin&pelatihan • Menerbitkan SE/Perjakgung dan SOP • Membentuk Pokja • Sosialisasi internal • Efektifitas fungsi bimbingan dan pengawasan Kajati. • Personil • Meningkatkan UPPA dan RPK • Melakukan penyidikan thd ABH • Fasilitas ruang pemeriksaan • Melakukan Diklat • MenerbitkanSE/ Perkapolri, dan SOP • Membentuk Pokja • Sosialisasi internal.

  32. SKB KEMSOS KEMPP&PA KEMHUK HAM • Personil Bapas, Rutan, Lapas • Menetapkan kebijakan, progam, keg • Meningkatkan yan Litmas, bimwas, dampingan thd ABH • Fasilitas pra/sarana • Menerbitkan SOP • Membentuk Pokja • Sosialisasi internal • Tenaga psikolog, pendidik dan medis. • Personil Pekerja Sosial • Fasilitas PanSos Marsudi Putra, RPSA, Pusat Trauma • Menerbitkan SOP Juklak/Juknis • Membentuk Pokja • Sosialisasi internal • Mendorong peran kel, masy dan orsos, LSM peduli thd ABH. • Merumuskan kebijakan ABH • Melakukan koord, sinkro dengan K/L terkait • Melaksanakan pelatihan • Menerbitkan Permen SOP, Juklak/Juknis • Membentuk Pokja • Sosialisasi internal, advokasi dan fasilitasi • Mendorong peran serta masyarakat • Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan.

  33. Pertemuankoordinasidiadakansekurang-kurangnya 6 bulansekalidengandifasilitasiKementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak. • Pertemuandihadiripimpinaninstansiterkait/wakil yang ditunjuk. • Dilakukanditingkatpusatdandaerah. • Untukmewujudkanpenanganan ABH perludibentukjejaringdankerjasamalintasinstansi, organisasiprofesi, akademisi/pakar, ormasdipusatdandaerah. KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

  34. PP DAN PERPRES AMANAT UU SPPA • PP mengenai: • Diversi (Ps. 15) • Syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan (Ps. 21) • Pedoman register perkara anak (Ps. 25) • Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (Ps. 71) • Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak (Ps. 82) • Tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPPA (Ps. 94) • Perpres mengenai: • Pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi (Ps. 90) • Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Ps. 92)

  35. Pasal 94 UU SPPA • Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait; • Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial; • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

  36. PERAN KPP&PA pencegahan melakukankoordinasilintassektoraldenganlembagaterkait sinkronisasiperumusankebijakan penyelesaianadministrasiperkara mengenai langkah rehabilitasi Pasal 94 UU SPPA reintegrasisosial Pemantauan, evaluasi, danpelaporanpelaksanaan SPPA

  37. KOORDINASI:ayat (1) • SIAPA YANG MELAKUKAN KOORDINASI? KPP&PA melakukankoordinasilintassektoraldenganlembagaterkait. Lembagaterkait: MahkamahAgung; KejaksaanAgung RI; Kepolisian Negara RI; KementerianHukumdan HAM; KementerianSosial; KementerianPendidikandanKebudayaan; KementerianKesehatan; KementerianDalamNegeri; Kementerian Agama; Kementerian/lembagaterkaitlainnya. • DI DAERAH? Koordinasidilakukandipemerintahandaerah

  38. MAKNA KOORDINASI: ayat (2) KOORDINASI UNTUK APA? • sinkronisasiperumusankebijakan; • pelaksanaanpencegahan; • pelaksanaanpenyelesaianadministrasiperkara; • pelaksanaanrehabilitasi; dan • pelaksanaanreintegrasisosial.

  39. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN: ayat (3) • Pemantauan, evaluasi, danpelaporanpelaksanaanSistemPeradilanPidanaAnakdilakukanolehkementeriandankomisi yang menyelenggarakanurusandibidangperlindungananaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • Siapa yang menjalankantugas? KPP dan/atau KPAI? ataudilakukankerjasama. • Tugasnyadibatasipada: pemantauan, evaluasi, danpelaporanpelaksanaanSistemPeradilanPidanaAnak.

  40. Melalui Diversi dengan pendekatan Restorative Justice, jauhkan Anak dari penjara Terima kasih

More Related