Disampaikan pada RAKORNAS FKUB PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012

1. PENGUATAN PERAN FKUB DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH Disampaikanpada RAKORNAS FKUB PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012 DIRJEN KESBANGPOL A. TANRIBALI L. KEMENTERIAN DALAM NEGERI HotelSahid Jaya, 19 November 2012

2. PENDAHULUAN • Setiap orang wajibmenghormatihakasasimanusiaorang lain dalamtertibkehidupanbermasyarakat, berbangsa, danbernegara.(Pasal 28 huruf J ayat 1). • Dalammenjalankanhakdankebebasannya, setiaporangwajibtundukkepadapembatasan yang ditetapkandenganundang-undangdenganmaksudsemata-matauntukmenjaminpengakuansertapenghormatanatashakkebebasanorang lain danuntukmemenuhituntutan yang adilsesuaidenganpertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, danketertibanumumdalamsuatumasyarakatdemokratis. (Pasal 28 huruf J ayat 2). • Negara berdasaratasKetuhanan Yang MahaEsa. (Pasal 29 ayat 1). • Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiappendudukuntukmemelukagamanyamasing-masingdanuntukberibadatmenurutagamanyadankepercayaannyaitu. (Pasal 29 ayat 2). 2

3. DASAR KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN KEHIDUPAN BERAGAMAMENURUT UU 32 TAHUN 2004 TENTANG • PEMERINTAHAN DAERAH • Pasal 10 ayat (3) huruf f: salahsatuurusan yang tidakdiotonomikan/masihtetapmenjadiurusanPemerintahanadalah “Urusan Agama”. Yang dimaksuddenganurusan agama, misalnya: • Menetapkanhariliburkeagamaan yang berlakusecaranasional; • Memberikanpengakuanterhadapkeberadaansuatu agama; • Menetapkankebijakandalampenyelenggaraankehidupankeagamaandsb; dan • Bagiantertentuurusanpemerintahlainnya yang berskalanasional, tidakdiserahkankepadadaerah. KhususdibidangkeagamaansebagiankegiatannyadapatditugaskanolehPemerintahkepada Daerah sebagaiupayameningkatkankeikutsertaan Daerah dalammenumbuhkembangkankehidupanberagama”. 3

4. LANJUTAN … • Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota melekat pada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkewajiban menjaga kerukunan umat beragama yang merupakan bagian dari kerukunan nasional; • Pasal 22 huruf a, bahwa “Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”; • Pasal 13 huruf c danPasal 14 huruf c, bahwaurusanwajib yang menjadikewenanganpemerintahdaerahProvinsidanKabupaten/Kota diantaranyameliputi: “Penyelenggaraanketertibanumumdanketentramanmasyarakat”. 4

5. TUGAS DAN KEWAJIBAN GUBERNUR a. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi; b. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan d. Membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. 5

6. TUGAS DAN KEWAJIBAN BUPATI / WALIKOTA a. Memelihara ketenteraman & ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota; b. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kab/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; d. Membina & mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dlm penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; e. Menerbitkan IMB rumah ibadat. 6

7. DEWAN PENASEHAT FKUB PROVINSI Ketua : Wakil Gubernur; Wakil Ketua : Kepala Kanwil Depag - Prov Sekretaris : Kaban Kesbangpol- Prov Anggota : Pimpinan instansi terkait. 7

8. DEWAN PENASEHAT FKUB KAB/KOTA Ketua : Wakil Bupati; Wakil Ketua : Kakan Depag Kab/Kota Sekretaris : Kaban Kesbangpol- Kab/Kota Anggota : Pimpinan instansi terkait. 8

9. TUGAS DEWAN PENASEHAT FKUB a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. 9

10. DINAMIKA PERKEMBANGAN KONFLIK . 10

11. LANJUTAN… 11

12. LANJUTAN… 12

13. Sehubungan dengan rumah ibadah, agama lain di lingkungan tempat tinggalnya, pandangan masyarakat tampaknya mengarah pada sikap keberatan, meskipun tidak sedikit pula dapat menerima. Namun demikian (49,5%) responden yang menyatakan tidak dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain merupakan angka yang sangat tinggi bagi bangsa yang secara sosiologis plural. Mereka yang dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain berjumlah (45%). Sisanya (5,5%) menyatakan tidak tahu/ menjawab. Dengan demikian, meski terlihat adanya toleransi, namun penerimaan adanya rumah ibadah agama lain itu dibayangi secara ketat dengan mereka yang menolaknya. PERSETUJUAN TERHADAP RUMAH IBADAH AGAMA LAIN DI LINGKUNGAN RESPONDEN 13

14. SIKAP MASYARAKAT INI TAMPAK SEJALAN DENGAN KEBERADAANFORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DIMANA UNSUR PEMERINTAH DAN MASYARAKAT BERGABUNG MEMUTUS SOAL PENDIRIAN RUMAH IBADAH Grafik : OTORITAS PENDIRIAN RUMAH IBADAH 14

15. Hasilsurvei pd masyarakatJabodetabekmenunjukkanbahwa masyarakat tidak terlalu percaya bahwa kekerasan yang mengatasnamakan agama ataukelompokdipicu oleh ekspansi dan penyebaran agama/keyakinan tertentu terhadap masyarakat yang sudah berkeyakinan, misalnya ‘Kristenisasi’ atau ‘Islamisasi’.Namun demikian masih ada yang tetap ada yang berpandangan demikian, meskipun angkanya sama sekali tidak signifikan. Di mata warga Jabodetabek, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang agama yang dianut dipandang merupakan pemicu utama pertikaian antar umat beragama (40,2%). Cukup menarik bahwa provokasi dari pimpinan umat beragama (21,5) dianggap merupakan faktor berikutnya yang memicu pertikaian antar umat beragama. Setidaknya (5,1%) responden meyakini bahwa isu kristenisasi atau islamisasi merupakan pemicu konflik. Pemicu lainnya adalah terkait pendirian rumah ibadah (9,2%) dan aliran agama yang berbeda (12,2%), dan sisanya (11,9%) tidak menjawab. [Lihat grafik ] Grafik : Pemicu Konflik/ Pertikaian antar agama 15

16. TERHADAP KEBERADAAN ORGANISASI YANG MENGATASNAMAKAN AGAMA ATAU KELOMPOK YANG MEMPERJUANGKAN TUJUAN ORGANISASINYA DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN, MAYORITAS RESPONDEN MENYATAKAN KETIDAKSETUJUANNYA (87,4%). NAMUN DEMIKIAN, TERDAPAT (8,5%) RESPONDEN YANG MENYATAKAN PERSETUJUANNYA BAHKAN INGIN BERGABUNG. SISANYA (4,1%) TIDAK MENJAWAB. SELAIN MENGAFIRMASI KEBERADAAN ORGANISASI-ORGANISASI RADIKAL, RESPONDEN TETAP MENYATAKAN MENOLAK AKSI-AKSI KEKERASAN INI. [LIHAT GRAFIK] GRAFIK : PERSETUJUAN TERHADAP ORGANISASI RADIKAL YANG MENGGUNAKAN KEKERASAN 16

17. Meskipun sebagian besar warga masyarakat menolak cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan agama, namun mereka menyatakan persetujuannya terhadap aksi-aksi organisasi tertentu yang memberantas ‘aliran sesat’ dan kemaksiatan  (52,1%). Namun demikian, mereka yang menyatakan tidak setuju juga signifikan (41,4%). Sebagian masyarakat sekalipun mungkin tidak setuju dengan aliran sesat dan maksiat, tapi tetap menolakcara main hakim sendiri. Apapun alasannya aksi kelompok vigilante(main hakim sendiri) tetap tidak mendapat tempat dalam pandangan responden. Grafik Persetujuan terhadap Aksi Memberantas Aliran Sesat dan Maksiat 17

18. TERKAIT DENGAN PANCASILA, SURVEY INI MEYAKINKAN BAHWA MAYORITAS RESPONDEN TETAP MENGANGGAP PERLU PANCASILA (75,4%). SEDANGKAN (17,2%) DIANTARANYA MENGANGGAP TIDAK PERLU. SISANYA TIDAK TAHU/MENJAWAB. [Lihat Grafik ] Grafik : URGENSI PANCASILA 18

19. SEKIAN & TERIMA KASIH