Paparan di Hotel Le Meridien , Jakarta, 15 Agustus 2013

1. KONSEP TAMBANG RAKYAT DI Indonesia berdasarkanundang-undangnO. 4 tahun 2009 danpermasalahannya Paparan di Hotel Le Meridien, Jakarta, 15 Agustus 2013

2. Outline Paparan JenisdanMetodePenambangan KarakteristikPertambanganRakyat Konsep Good Mining Praktice GMP) Penerapan GMP padaPertambangan Rakyat Penutup/Diskusi.

3. JenisdanMetodePenambangan Tambang Terbuka, adalahseluruh proses kegiatanpertambangan yang dilakukandipermukaanbumidenganmenggunakanrekayasateknologi; diantaranya; Open pit, Open cut, Back filing, termasuktambanglepaspantaidenganmetodekapalkeruk. Tambang Underground adalahseluruh proses kegiatanpertambangandilakukandenganrekayasateknologidandilakukan d dalampermukaanbumi, seperti: longwallmetode, room and pilar. Tambang rakyatadalah proses penambangan yang dilakukanolehmasyarakatsetempatdenganmenggunakanalat yang adadisekitarlokasipenambangan.

4. KarakteristikPertambangan Rakyat KeberadaanPertambangan Rakyat, merupakanupayanyatapemerintahuntukmemfasilitasimasyarakatpenambangtradisionaldan/ataumenggunakanperalatansederhana, (UU No. 4 Tahun 2009). Penetapan WPR dilakukanolehBupati/Walikotasetelahberkoordinasidengan DPRD Tempatkegiatantambangrakyat yang sudahdikerjakandiprioritaskanuntukditetapkansebagai WPR Sebagaiwadahkegiatantambangrakyat Tidak Ada RuangBagiPenambangTanpaIzin (PETI) WPR PP.23/2010

5. KeriteriaMenetapkan WPR (PP.23/2010)

6. PotretPertambangan Rakyat Indonesia Sebagaialternatifkegiatanataupilihanusaha informal. Merupakanlapangankerja yang dalamwaktusingkatmampumenghasilkancash money. Status usahabanyak yang ilegal, berkaitandengan PETI Kelompok/komunitastersendiri, mobilitastinggi, berdampakterhadaplingkungansekitar. In-efisiendalamhalsumberdaya, teknologi, SDM, modal danhasilrendah, kesejahteraantidakmeningkat, ancamanlimbahdankerusakanlingkungan. Potensikomflikdenganstakeholder lain.

7. HakdanKewajibanPemegang IPR HakPemegang IPR: Mendapatkanpembinaandanpengawasan di bidangkeselamatandankesehatankerja, lingkungan, teknispertambangan, danmanajemendariinstansiterkaitkdan/atauPemda. Jikadiperlukandapatmendapatbantuan modal. KewajibanPemegang IPR: Melakukankegiatanpenambangan paling lambattiga 3 bulansetelah IPR diterbitkan. MematuhiperaturanPerundang-Undangandibidang K3 pertambangan, pengolahanlingkungan, danmemenuhistandar yang berlaku MengelolalingkunganhidupbersmaPemda. Membayariurantetapdaniuranproduksi Menyampaikanlaporanpelaksanaankegiatanusahapertambanganrakyatsecaraberkalakepadapemberi IPR.

8. PembinaandanPengawasanOlehPemda Yang Termuat dalam UU no. 4 Tahun 2009 Bidangpengusahaan, teknologipertambangan, sertapemodalandanpemasarandalamusahameningkatkankemampuanusahapertambanganrakyat. Pengamananteknismeliputi: a. keselamatandankesehatankerja b. pengelolaanlingkunganhidup c. pascatambang PembinaandanpengawasanolehInspektur Tambang selakupenanggungjawabpelaksanaanpengamananteknis. Bantuan modal sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. MencatathasilproduksidariseluruhkegiatanusahapertambanganrakyatdanmelaporkannyasecaraberkalakepadaMenteridangubernursetempat.

9. PerbedaanPertambangan Rakyat Versus Usaha Pertambangan • Pertambangan Rakyat: • Memilikiperaturanteknistersendiri, tanpamemperhitung-kankepentinganfinansial • Upayapemerintahmemfasilitasimasyarakatdalammelakukanpenambangan yang menggunakanperalatantradisionaldansederhana • Dilakukanpadawilayahpertambanganrakyat (WPR) yang telahditetapkan. • Memperhitungkan untung rugi (komersil) sehingga pengaturannya mengikuti kebijakan umum yang berlaku dalam usaha pertambangan • Dilakukan sesuai dengan metode yang baku dan dituntut mengikuti perkembangan teknologi agar efisien. • Dilakukan pada wilayah usaha pertambangan (WUP) yang telah ditetapkan. Vs

10. Konsep Good Mining Practice Pengertian Good Mining Practice danPendekatan Pembangunan Berkelanjutan Good Mining Practice, adalahseluruh proses yang dilaluidariawalsampaiakhirharusdilakukandenganbaikdenganmengikutistandar yang telahditetapkan, mengikutinormadanperaturan yang berlakusehinggadapatmencapaitujuanpertambangandenganefisien. Salah satubagianpentingdaritujuanpertambanganadalahpembangunanberkelanjutan(Sustainable development). Artinyadalamsetiappengembangandanpemanfaatansumberdaya mineral danbatubaraharusberkesinambungandan/atautergantikandengankegiatanekonomilainnyasetelahpascatambang.

11. PengelolaanTeknisPertambangan • Antara lain: • Penggunaan metode eksplorasi yang sesuai untuk setiap endapan • Menggunakan desain lokal yang semi mekanikal • Peralatan pengangkutan yang memadai • Pengolahan secara fisik: konsentrasi, pengkayaan kadar • Amalgamasi

12. PengamananTeknis • Meliputi: • keselamatan dan kesehatan kerja • pengelolaan lingkungan hidup • pasca tambang

13. PrinsipPengelolaan K3 Pertambangan a. KeselamatandanKesehatanKerja • Setiappekerjaharusterlindungdarikecelakaandanpenyakitakibatkerja • Setiapkecelakaandanpenyakitakibatkerjaadapenyebabnya • Penyebabkecelakaandanpenyakitakibatkerjadapatdanharusdihilangkan/dicegah • Setiappekerjaanpastidapatdilakukandenganamandanselamat

14. ElemenPengawasan K3 • Antara lain: • KEPALA PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG ( KAPIT ) • PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG/INSPEKTUR TAMBANG ( I T ) • KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT) • PENGAWAS TEKNIS DAN PENGAWAS OPERATIONAL • ORGANISASI K3 • LAPORAN K3

15. b. Pengelolaanlingkunganhidup • PROGRAM LINGKUNGAN • Antara lain: • Pengolahan air/tailingdikolampengendap • Penggunaan retort pada proses amalgamasi • Menjagakestabilandindingtambang. • Membatasi laju pembukaan lahan; • Membatasikedalamanpenggaliandantinggitimbunan; • Mengisikembali (backfilling) kolongpenambangan yang telahditinggalkan.

16. RPP: ReklamasidanPascatambang c. ReklamasidanPascatambangbagipemegang IPR • Pemerintah kabupaten/kota sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat. • Rencana reklamasi disusun berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui. • Bupati/walikota menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang IPR • Pemegang IPR bersama dengan bupati/walikota wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang

17. Permasalahan

18. DILEMA PERTAMBANGAN RAKYAT

19. KONDISI PERTAMBANGAN RAKYAT • Pengurusan ijin dilakukan hasil penertiban dan lokasi tambang dalam kondisi rusak. • Penambang tidak berangkat dari pelaku bisnis yang tidak memiliki keahlian di bidang pertambangan. • Desakan kuat berlangsungnya pertambangan dengan alasan ekonomi rakyat kecil. • Pertambangan Rakyat yang ada saat ini menggunakan alat – alat mekanis.

20. DAMPAK • Kecelakan yang berakibat Mati • Kerusakan Lingkungan yang ditimbulkan besar dikarenakan menggunakan alat mekanis (bekas tambang tidakdireklamasi) • Dikarenakan pendapatan untuk negara tidak ada sehingga alokasi biaya untuk lingkungan menjadi terbatas

21. KESIMPULAN • SemuapertambanganharusmelaksanakankaidahGood Mining Practice. Pengelolaanpertambangan yang baikmampumeminimalkanberbagaikendalaoperasional (pencemaranlingkungan, kecelakaan, ketidakefisiendanketidakefektifandantidakoptimalnyapengelolaankomoditastambang. • Teknispertambangandipandang optimal antara lain : tatacarapenambangan, kesesuaianperalatan, perencanaantambang yang sesuaidengankaidahkeselamatandankepedulianlingkungan. • PembinaandanpengawasanolehPemerintah Daerah selakupenerbitIzinPertambangan Rakyat memerlukanaparat yang kompeten. Inspektur Tambang bertugassebagaipenangungjawabpengamananteknis. • KeberadaanPertambangan Rakyat merupakanupayanyataPemerintahuntukmemfasilitasimasyarakatpenambangtradisionaldan/ataumenggunakanperalatansederhana • Perlukebijakankhusus yang mengaturtentangtatacarapengelolaanteknispertambanganrakyat yang baik.

22. TERIMA KASIH energiuntukkesejahteraan