1 / 24

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD. dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Penjabaran. visi, misi, dan program kepala daerah. RPJP Daerah. Pedoman. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Nasional & SPM yang ditetapkan Pemerintah. Memperhatikan.

oliana
Download Presentation

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RPJMD dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun Penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah RPJP Daerah Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) RPJM Nasional & SPM yang ditetapkan Pemerintah Memperhatikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik Jangka Waktu Penetapan

  2. MEKANISME PENYUSUNAN APBD

  3. MEKANISME PENYUSUNAN APBD(UU NO.17/2003) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kebijakan Umum APBD dan PPAS DPRD kesepakatan PEMDA Prestasi kerja yg akan dicapai & prakiraan belanja SE Penyusunan RKA-SKPD Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang RAPBD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

  4. TeknisPenyusunan APBD Dalammenyusun APBD padatahunanggaran 2007, langkah-langkah yang perludilakukanolehPemerintahDaerah berdasarkanPermendagriNomor 13 Tahun 2006 danPermendagriNomor 26 Tahun 2006 adalah: • PenyusunanKebijakanUmum APBD (KUA) dandokumenPrioritasdanPlafonAnggaranSementara (PPAS) • PembahasanKUA dan PPAS antaraPemerintah Daerah denganDPRD • PenetapanNota Kesepahaman KUA danPrioritasdanPlafonAnggaran (PPA) • Penyusunandanpenyampaiansuratedarankepaladaerahtentangpedomanpenyusunan RKA-SKPD kepadaseluruh SKPD • PPKD melakukankompilasi RKA-SKPD menjadiRaperda APBD untukdibahasdanmemperolehpersetujuanbersamadengan DPRD sebelumdiajukandalamprosesEvaluasi • PembahasanRKA-SKPD oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD • Penyusunanrancanganperaturandaerah (Raperda) tentang APBD • PembahasanRaperda APBD • ProsespenetapanPerda APBD barudapatdilakukanjikaMendagri/GubernurmenyatakanbahwaPerda APBD tidakbertentangandengankepentinganumumdanperaturanperundangan yang lebihtinggi • Penyusunanrancanganperaturankepaladaerahtentangpenjabaran APBD.

  5. Diagram Proses Penyusunan Rancangan APBD Evaluasi Mendagri/ Gubernur Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD Nota Kesepakatan, KUA, Prioritas Dan Plafon Draft Perda APBD Pembahasan RAPBD Ra Perkada Rincian APBD Perda APBD Rancangan Kebijakan Umum APBD Pedoman Penyusunan RKASKPD, KUA, Prioritas dan Plafon RAPBD Dan Lampiran RPJMD RKPD Perkada Rincian APBD Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Daerah SE Prioritas Program & Indikasi Pagu Pembahasan Tim Anggaran Konsistensi dengan KUA Pembahasan Tim Anggaran Konsistensi dengan Perkada Rincian APBD PemutaKhiran Data & Proyeksi Ekonomi & Fiskal Lampiran APBD (Himpunan RKA-SKPD) Pengesahan RENSTRA SKPD RENJA SKPD Konsep Dokumen Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran RKA- SKPD

  6. KUA DAN PPAS KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) • “ Adalah “ • dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun • Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. • Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target

  7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD • Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi • kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang • melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait. • - Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan • pembiayaan. • Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, • sasaran, SKPD yang melaksanakan.

  8. LANJUTAN …PPAS • Plafon anggaran sementara diuraikanberdasarkanurusandan SKPD, • program dankegiatan, belanjatidaklangsung (belanja pegawai, • bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan • keuangan dan belanja tidak terduga). PPA memuat:1. skalaprioritasuntukurusanwajibdanurusanpilihan2. urutan program untukmasing-masingurusan, dan3. plafonanggaransementarauntukmasing-masing program.

  9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Memuat : Rancangan kerangka ekonomi daerah atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah RencanaKerjaPemerintahan Daerah (RKPD) dokumen perencanaan daerahuntuk periode1 (satu) tahun Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

  10. SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD (Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89) SE Memuat hal-hal sebagai berikut • prioritas pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait; • alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; • c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; • d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

  11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD RKA-SKPDmemuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

  12. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) adalah Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah • RKA-SKPDmemuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. • Untuk pendapatan, memuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; • Untuk belanja, memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tak terduga; • Pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

  13. berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD Kepala SKPD menyusun memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanj, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Pendekatan penyusunan • Kerangka pengeluaran jangka mene-ngah daerah • Penganggaran terpadu • Penganggaran berdasarkan prestasi kerja

  14. Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD RKA SKPD 1 RKA SKPD 2.1 RKA SKPD 5 RKA SKPD 5 RKA SKPD 5 RKA SKPD 2.2 RKA SKPD RKA SKPD 2.2.1

  15. Bagan Alir RKA-PPKD RKA PPKD 1 RKA PPKD 2.1 RKA PPKD RKA PPKD 3.1 RKA PPKD 3.2

  16. Kepala SKPD/SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Tim Anggaran Pemerintah Daerah RKA-SKPD/RKA-PPKD RKA-SKPD/ PPKD RKA-SKPD/ RKA-PPKD Disampaikan Dibahas RKA-SKPD/PPKD yang telah ditelaah penelaahan kesesuaian dengan • kebijakan umum APBD • prioritas dan plafon anggaran sementara • prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya • dokumen perencanaan lainnya • capaian kinerja • indikator kinerja • analisis standar belanja • standar satuan harga • standar pelayanan minimal Penyiapan Raperda APBD Raperda tentang APBD dokumen pendukung + Nota Keuangan Rancangan APBD &

  17. APBD Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah • Penerimaan Pembiayaan • Pengeluaran Pembiayaan • PAD • Dana Perimbangan • Lain-lain pendapatan daerah yang sah • Klasifikasi belanja menurut organisasi • Klasifikasi belanja menurut fungsi • Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan • Klasifikasi belanja menurut jenis belanja Struktur APBD

  18. PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD KEPALA DAERAH BERSAMA DPRD

  19. Raperda tentang APBD minggu pertama Oktober tahun sebelumnya menyampaikan Penjelasan Kepala Daerah DPRD kepada Dokumen Pendukung Penyampaian & Pembahasan Raperda APBD dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD

  20. Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD & yang telah dievaluasi menjadi selambat-lambatnya 31 Desember Penetapan Raperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD Peraturan Daerah tentang APBD Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD & Disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan Kabupaten/Kota Provinsi Mendagri Gubernur

  21. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gubernur / Bupati / Walikota 1 5 4 Laporan Keuangan (unaudited) Raperda LPJ (Lap. Keuangan) 31 Maret 2 Laporan Keuangan (audited) 30 Juni 6 BPK DPRD Audit (2 bulan) 3

  22. Bentuk dan Isi LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dilampiri: Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24/2005) Laporan Realisasi APBD Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan

  23. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SKPD GUB/WALIKOTA/BUPATI SKPD 1 5 4 Laporan Keuangan SKPD (unaudited) Laporan Keuangan PEMDA (unaudited) Laporan Keuangan Konsolidasian (unaudited) Sebelum 31 Maret 2 31 Maret 6 PPKD 3 Sebelum 31 Maret BPK

  24. Teknis penyusunan perubahan APBD (APBD-P) PerubahanAPBD harusdilandasidenganperubahan KUA danPrioritasdanPlafonAnggaran (PPA) yang disepakatibersamaantaraPimpinan DPRD danKepala Daerah. PerubahanPeraturan Daerah tentang APBD hanyadapatdilakukansatu kali dalamsatutahunanggaran, kecualidalamkeadaanluarbiasa. Syarat/kriteriaPerubahanAPBD sebagaiberikut: • Perkembanganyang terjaditidaksesuaidenganasumsi KUA, misalnyaperubahanasumsimakro, proyeksipendapatandaerahterlampauiatautidaktercapai, terdapatfaktor-faktor yang menyebabkanterjadinyapeningkatanbelanjadaerah, danadanyaperubahankebijakandibidangpembiayaan • Keadaanyang menyebabkanharusdilakukanpergeserananggaranantar unit organisasi, antar program, antarkegiatan, danantarjenisbelanja • Keadaanyang menyebabkansaldoanggaranlebihtahunsebelumnyaharusdigunakandalamtahunanggaranberjalan • Keadaandarurat • Keadaanluarbiasa.

More Related