Metode Analisis APBD

1. Metode Analisis APBD

2. Pengertian Analisis Anggaran Analisis adalah suatu kegiatan untuk mempelajari obyek atau masalah melalui pemikiran yang logis, meliputi keadaan dan unsur-unsurnya, tatanan dan keterkaitan baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata, bersifat internal dan eksternal, teknis dan non teknis , vertikal dan horizontal.

3. Tujuan Analisis Anggaran • Menelaah arah kebijakan Anggaran pada tahun berjalan, baik disi penerimaan maupun pada sisi belanja. • Menelaah sejauhmana konsistensi dan signifikansi hubungan antara visi pembangunan daerah dengan kebijakan penganggaran daerah.

4. Pentingnya Melakukan Analisis Anggaran • Pada hakekatnya bahwa anggaran adalah uang rakyat yang pengalokasiannya harus sebesar-besarnya untuk rakyat. • Pada dasarnya proses penganggaran adalah proses politik, sehingga salah satu dimensi yang paling menonjol dalam proses penganggaran adalah dimensi politik.

5. Anggaran negara adalah instrumen teknis yang dihasilkan dari proses perencanaan dengan berbagai pendekatan teknis yang terukur, rasional dan terarah tidak boleh manipulatif dan spekulatif. • Anggaran negara disusun atas prinsip efesiensi dan efektivitas.

6. Prinsip umum dalam Analisis Anggaran • Pendekatan Proses Penganggaran yang lebih politis. • Pendekatan Teknis melalui instrumen teknis yang lebih kualitatif. • Pendekatan Normatif yang dibangun dari persepsi hukum dalam penyusunan dan Pengelolaan anggaran daerah.

7. Menelaah/mengkaji hubungan alokasi prioritas pembiayaan dengan kebijakan pembangunan dan tingkat proporsionalitas pembiayaan pada sektor yang menuntut keberpihakan pemerintah atau adanya POLITICAL WILL. • Menelaah trend kebijakan penganggaran dalam periode tertentu dan menghubungkannya dengan tingkat kemajuan yang dicapai pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembiayaan dalam periode tersebut.

8. Teknis Analisis Anggaran • Analisis Linier • Analisis Non Linier • Analisis Thematic atau Dynamic

9. Sistem Anggaran Lama Pendapatan • Bagian Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu • Bagian Pendapatan Asli Daerah • Pajak Daerah • Restribusi Daerah • Bagian Laba Usaha daerah • Lain-lain PAD yang sah. • Dana Perimbangan • Bagi Hasil Pajak • Bagi Hasil Bukan Pajak ( SDA ) • DAU • Dana Bantuan Luar Negeri • Dana Alokasi Khusus • Dana Darurat • Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah • Pinjaman Luar Negeri • Lain-lain Penerimaan Yang Sah.

10. Belanja Rutin Belanja Pembangunan PENGELUARAN

11. Belanja Pegawai Belanja barang Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Lain-lain Anggaran Pinjaman Hutang dan Bunga Belanja Pensiun & Onderstand Pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga Pengeluaran yang tak tersangka Belanja Rutin

12. Sektor Industri Sektor Pertanian dan Kehutanan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Sektor Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Pengembangan Usaha daerah , Keuangan Daerah dan Koperasi Sektor Transportasi Sektor Pertambangan dan Energi Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga Sektor kependudukan dan Keluarga Sejahtera Sektor Kesehatan , Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja Sektor Perumahan Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sektor Hukum Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Sektor Politik ,Penerangan , Komunikasi dan Media Massa Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum Subsidi Pembangunan Terhadap Daerah Bawahan Belanja Pembangunan

13. Sistem Anggaran Kinerja Pendapatan

14. BELANJA

15. Lanjutan Belanja

16. PEMBIAYAAN

20. Langkah Praktis Menganalisis Angaran • Menyiapkan Nota Keuangan Daerah (Dokumen APBD), minimal 3 tahun terakhir dan dokumen pendukung lainnya, Renstra, RTRWK serta peraturan terkait baik di tingkat pusat (UU, PP, Kepmen, Surat Edaran Menteri terkait), maupun di tingkat daerah (Perda, Keputusan Gubernur, Bupati, dll). • Membuat Prosentase distribusi alokasi Penerimaan menurut Sumber Penerimaan dan Pengeluaran menurut Sektor/sub sektor yang dibiayai.

21. Membuat Pemetaan Sederhana berdasarkan item program/Proyek persektor, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan pihak yang diuntungkan pada pelaksanaan program/proyek apakah ke publik atau aparat dengan rekanannya. • Mengelompokkan Instansi/Dinas atau lembaga daerah pengguna anggaran terbesar dan menelaah obyek dan sasaran pembiayaannya. • Menelaah signifikansi hubungan antara Induk sektor/sub sektor dengan item program atau proyek yang akan dibiayai pada tiap sektor tersebut, kemudian mengklasifikasi prioritas pembiayaan tiap sektor berdasarkan prinsip prioritas dan alokasi proporsional untuk sektor yang membutuhkan keperpihakan pemerintah.

22. Membuat Catatan Kritis berdasarkan 3 Pendekatan yaitu : • Catatan kritis dari aspek proses yang merupakan tinjauan politis, • Catatan dari aspek efesiensi, dan rasionalitas yang merupakan tinjauan dari sisi teknis ekonomis, • Dan atatan dari aspek Normatif yaitu berdasarkan pendekatan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Daerah.

23. Merumuskan Arah Kebijakan sebagai Rekomendasi untuk eksekutif dan legislatif serta menentukan tindak lanjut atau strategi advokasi dan kontrol yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil. • Tersedianya dokumen resmi tentang anggaran (yang terbaru) yang hendak dikaji dan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya misalnya, Nota Keuangan/APBD, UU/Perda, dan Dokumen Hukum yang terkait sebagai disebutkan pada point pertama pada langkah praktis analisis diatas.

24. Bagian-bagian Penting Analisis pada Analisis pada sisi Penerimaan Daerah • Sisa Anggaran Tahun Lalu • Nilai sisa ini ,dengan sistem pencatatan yang tidak menggunakan standart akuntansi yang jelas, sangat rawan untuk dimanipulasi • Untuk menganalisis anggaran ke depan, harus ditelusuri pada dinas, instansi atau badan yang tingkat realisasi penggunaan tertinggi sampai dengan yang terendah

25. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) • Menelaah sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan Asli Daerah • Mengkaji sejauh mana segnifikansi antara estimasi penerimaan masing-masing pos penerimaan Asli Daerah dengan taksiran potensinya masing-masing pos tesebut. Kecenderungan menggunakan estimasi minimum oleh pemerintah. • Memperhatikan dasar kebijakan fiskal daerah, khususnya yang berhubungan dengan Kebijakan Perpajakan dan Restribusi Daerah. • Menelaah signifikansi Hubungan Kebijakan Peningkatan PAS dengan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik.

26. Bagian-Bagian Penting Analisis Pada Sisi Belanja Daerah • Analisis Perbandingan Alokasi Anggaran Per Sektor atau per Unit program untuk melihat Prioritas Belanja. • Analisis Trend Kebijakan Belanja Daerah, yaitu melihat Kecenderungan alokasi anggaran dari tahun ke tahun yang secara umum dapat dilihat dari kecenderungan antara belanja ke aparat atau ke Publik.

27. Analisis Perbandingan Antara Lokasi Anggaran Per Unit Belanja dengan Nilai seharusnya berdasarkan standar biaya yang yang diatur oleh ketentuan • Rasionalisasi Kenaikan Nilai Alokasi Anggaran belanja Pegawai dengan jumlah PNS dan Pejabat Daerah. • Analisis Dampak Kebijakan Kenaikan Belanja Daerah terhadap beban rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah. • Analisis Perbandingan Prosentase Kenaikan PAD dengan Prosentase Kenaikan Belanja Daerah • Analisis Signifikansi Hubungan Sektor dengan item/program yang dibiayai pada tiap sektor. • Rasionalisasi Alokasi Belanja Operasional Kepala Daerah (Biaya Taktis Operasional Kepala/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, dsb).

28. Pertanyaan Pokok Yang dapat di Jawab dari Analisis Anggaran Daerah • Arah atau kecenderungan kebijakan pemerintah dan Belanja. • Konsistensi Kebijakan Penganggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta terhadap prinsip-prinsip Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Daerah • Strategi Pembiayaan dan Peningkatan Daerah Berdasarkan hasil kajian mendalam fenomena yang dihadapi dan memperhatikan potensi, kekuatan dan masalah yang dihadapi masing-masing.

29. Beberapa Permasalahan yang Perlu mendapat Perhatian dalam Analisis Anggaran • Struktur penerimaan Pendapatan Asli Daerah • Alokasi Belanja untuk sektor Publik dan Kesejahteraan Sosial. • Komposisi Dana Perimbangan Propinsi, Kota, Kabupaten

30. Struktur Belanja secara sektoral • Apa anggaran dibelanjakan secara faktual. • Metode atau pendekatan Proyeksi, komitmen terhadap prinsip, efesiensi dan rasionalitas alokasi, serta signifikansi hubungan kebijakan penganggaran daerah dengan UU yang berlaku.

31. Arahan, mandat dan Pembinaan dari Pusat dan Pemerintah Atasan USULAN MODEL PERENCANAAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH • Data Historikal • Dokumen Terkait Masyarakat Tomas, LSM, Ormas, Asosiasi, Profesi, PT, dll Pengutaran Usulan, aspirasi dan inisiatif masyarakat melalui jalur-jalur jenjang birokrasi /Pemerintah seperti RT, RW, Desa dan Kecamatan Pengutaran Usulan, aspirasi dan inisiatif masyarakat melalui dengar Pendapat, turun lapangan, kuisioner, kotak pos, media massa dan lain-lain EKSEKUTIF Pemda beserta Instansi/Uni LEGISLATIF D P R D Daftar Usulan, aspirasi dan inisiatif masyarakat serta evalusi kinerja Pemerintah Daerah perode sebelumnya Rekonsiliasi & Kesepakatan Daftar Usulan, Aspirasi dan Inisiatif Masyarakat • POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH • RENCANA ANGGARAN MULTI TAHUNAN