STRUKTUR APBD

1. KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A FauziAdiKurniawan Wildan Deny S PanduDewantara STRUKTUR APBD

2. Bagan Struktur APBD

3. STRUKTUR ANGGARAN

4. Pendapatan Daerah Adalah Semua Penerimaan Uang Melalui Rekening KasUmum Daerah, Yang Menambah EkuitasDana, Merupakan Hak Daerah Dalam Satu Tahun Anggaran Dan Tidak Perlu Dibayar Kembali Oleh Daerah PENDAPATAN DAERAH

5. A. Pendapatan Asli Daerah: pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya jenis pendapatan ini terdiri atas : • pajak daerah, • retribusi daerah,dan • hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan STRUKTUR PENDAPATAN

6. dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari: 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus B. Dana Perimbangan:

7. hibah, dapat berasal dari pemerintah, pemerintah kab/kota di wilayah provinsi, kab/kota di luar wilayah provinsi, pemerintah provinsi dan/atau provinsi lainnya, dari perusahaan daerah/BUMD, dari perusahaan negara/BUMN atau dari masyarakat. • dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:

8. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari pemerintah daerah lainnya Dana penyusuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah bantuan keuangan dari kabupaten/kota di wilayah provinsi, bantuan keuangan dari prov/kab/kota lainnya di luar wilayah provinsi. ....lanjutan

9. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. BELANJA DAERAH

10. A. BELANJA TIDAK LANGSUNG Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari: STRUKTUR BELANJA 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Belanja Bagi Hasil 7. Bantuan Keuangan 8. Belanja Tak Terduga

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal BELANJA LANGSUNG

12. SINKRONISASI DAN PENGELOMPOKANJENIS BELANJA DAERAH

13. STRUKTUR PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan: 1. Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

14. B. Pengeluaran Pembiayaan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran pembiayaan mencakup: 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal pemerintah Daerah 3. Pembayaran Utang Pokok 4. Pemberian Pinjaman

16. SURPLUS/(DEFISIT) APBD • Merupakan selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. • Surplus anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. • Defisit anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

17. SEKIAN DAN TERIMA KASIH