1 / 8

STRUKTUR APBD

STRUKTUR APBD. KELOMPOK 2 ALIFIA DESY 115030207111035 HITA SEKAR 115030200111035 VINA ADILA 115030200111066 NI MADE DIAH 115030207111065 NUR AINI 115030213111005 USWATUN 115030201111021. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH. Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan ;

nigel-west
Download Presentation

STRUKTUR APBD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STRUKTUR APBD KELOMPOK 2 ALIFIA DESY 115030207111035 HITA SEKAR 115030200111035 VINA ADILA 115030200111066 NI MADE DIAH 115030207111065 NUR AINI 115030213111005 USWATUN 115030201111021

  2. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH • PendapatanAsli Daerah (PAD); • Dana Perimbangan; • Pinjaman Daerah; • Lain-lain Penerimaan yang Sah

  3. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) • Unsur pendapatan asli daerah: • PajakDaerah • Retribusi Daerah • Hasil Perusahaan MilikDaerah • HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang Sah PINJAMAN DAERAH Berdasarkan UU No. 25 tahun 1999, pemerintahdaerahdapatmelakukanpinjamandarisumberdalamnegeriatausumberluarnegeridenganpersetujuanpemerintahpusat, untukmembiayaisebagiananggarannya.

  4. 3. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH Yang dimaksuddengan lain-lain pendapatan Daerah yang Sahantara lain hibahataupenerimadaridaerahprovinsiataudaerahkabupatenataukotalainnya, danpenerimaan lain sesuaidenganperaturanperundangan yang berlaku.

  5. KLASIFIKASI BELANJABERDASARKAN URUSAN WAJIB, PILIHAN, BELANJA LANGSUNGDAN TIDAK LANGSUNG • KlasifikasiBelanjaMenurutUrusanWajib • MenurutPermendagriNomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasibelanjamenuruturusanwajibmencakup: • 1) Pendidikan • 2) Kesehatan • 3) PekerjaanUmum • 4) Perumahan Rakyat • 5) PenataanRuang • 6) Perencanaan Pembangunan • 7) Perhubungan • 8) LingkunganHidup • 9) KependudukandanCatatanSipil • 10) PemberdayaanPerempuan • 11) KeluargaBerencanadanKeluarga • Sejahtera • 12) Sosial 13) TenagaKerja 14) Koperasidan Usaha Kecil danMenengah 15) Penanaman Modal 16) Kebudayaan 17) PemudadanOlah Raga 18) KesatuanBangsadanPolitikDalamNegeri 19) PemerintahanUmum 20) Kepegawaian 21) PemberdayaanMasyarakatdanDesa 22) Statistik 23) Arsip, dan 24) KomunikasidanInformatika.

  6. B. KlasifikasiBelanjaMenurutUrusanPilihan 1) Pertanian; 2) Kehutanan; 3) EnergidanSumberDaya Mineral; 4) Pariwisata; 5) KelautandanPerikanan; 6) Perdagangan; 7) Perindustrian; dan 8) Transmigrasi.

  7. C. KlasifikasiBelanjaMenurutUrusanPemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program danKegiatan, sertaJenisBelanja • Belanjadaerahtersebutmencakup: • 1) BelanjaTidakLangsung • 2) BelanjaLangsung. 1) BelanjaTidakLangsung, meliputi: a. Bunga b. Subsidi c. Hibah d. Bantuan sosial e. Belanja bagi hasil f. Bantuan keuangan g. Belanja tak terduga 2) BelanjaLangsung, meliputi: a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja modal

  8. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BELANJA DAERAH Pembiayaanadalahsetiappenerimaan yang perludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaran yang bersangkutanmaupunpadatahun-tahunanggaranberikutnya. Pembiayaandaerahadalahtransaksikeuanganpemerintahdaerah yang dimaksudkanuntukmenutupdefisitatauuntukmemanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan Daerah menurutPermendagriNomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiridariPenerimaanPembiayaandanPengeluaranPembiayaan Daerah.

More Related