1 / 63

KONSEP DAN TEKNIK PERENCANAAN DAERAH

KONSEP DAN TEKNIK PERENCANAAN DAERAH. Triarko Nurlambang Pusat Penelitian Geografi Terapan Universitas Indonesia. PERMASALAHAN PENATAAN RUANG.

ellard
Download Presentation

KONSEP DAN TEKNIK PERENCANAAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONSEP DAN TEKNIK PERENCANAAN DAERAH Triarko Nurlambang Pusat Penelitian Geografi Terapan Universitas Indonesia

  2. PERMASALAHAN PENATAAN RUANG • Disebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. Hal ini tercermin dengan semakin luasnya lahan yang beralih fungsi seperti lahan pertanian beririgasi teknis berubah menjadi permukiman atau industri, penggundulan hutan yang berakibat banjir, dll. • Konflik-konflik pemanfaatan ruang baik antara masyarakat dengan pemerintah, antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan semakin hari semakin marak dan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan. • Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang telah terjadi dikotomi kebutuhan antara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sumberdaya alam yang dimiliki tanpa/kurang memperhatikan dampak lingkungan dan penyelamatan ruang. • Belum optimalnya kelembagaan penataan ruang di daerah serta mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang. Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

  3. FAKTOR PENYEBAB KURANG OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DI DAERAH • Kurang adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara Provinsi dengan Provinsi yang berbatasan, dan/atau Provinsi dengan Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi serta antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang. • Masih sering terjadinya tumpang tindih kelembagaan dalam pelaksanaan penyusunan jenis Rencana Tata Ruang yang bersifat makro/RTRW (kebijakan) dan mikro/Rencana Rinci (teknis) di daerah. • Masih belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah sehingga berdampak pada kurang terpadunya perencanaan tata ruang antar instansi. • Masih lemahnya koordinasi penegak hukum (PPNS, Polisi Pamong Praja) dalam implementasi Rencana Tata Ruang. • Masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

  4. Sifat Penataan Ruang dan perlunya Koordinasi Multisektor PENATAAN RUANG Bersifat Multifungsional Bersifat Perlu ditangani secara terpadu oleh Lembaga/ Instansi yang memiliki tupoksi koordinatif. Bersifat Multidimensional MELALUI Pendekatan Pengembangan Wilayah bukan pendekatan “sektor” “KOORDINASI DIPERLUKAN” Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

  5. Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah • Pelaksanaan koordinasi penataan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan mulai dari tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang. • Koordinasi penataan ruang di Daerah dilakukan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi terkait di daerah. • Koordinasi penataan ruang Provinsi dilakukan oleh Gubernur. • Koordinasi penataan ruang Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Bupati/ Walikota. Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

  6. Penyelenggaraan urusan kewenangan wajib di bidang tata ruang. Perumusan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan RTRWP, RTR Kawasan Strategis Provinsi, RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota. HAL-HAL YANG PERLU DIKOORDINASIKAN • Penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah dipandang perlu optimalisasi koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait di Daerah. • Pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

  7. SASARAN KERJASAMA DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH Hierarki RTRW (administratif) RTRW NASIONAL SINKRON Kerjasama RTRW PROVINSI YANG BERBATASAN RTRW PROVINSI YANG BERBATASAN RTRW PROVINSI HARMONISASI PADUSERASI SINERGI Kerjasama RTRW KAB/KOTA YANG BERBATASAN RTRW KAB/KOTA YANG BERBATASAN HARMONISASI RTRW KAB/KOTA PADUSERASI Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

  8. Mekanisme Hubungan BKTRN Dan BKPRD TIM TEKNIS BKTRN (8 Menteri/LPND) POKJA (3 Pokja) Keppres 62/2000 PRESIDEN Laporan setiap 3 (tiga) bulan(Melalui Mendagri) Fungsional Sekretaris (Sekretariat) BKPRD PROVINSI Kep. Gubernur POKJA (2 Pokja) GUBERNUR Laporan setiap 4 (empat) bulan(Tembusan Kepada Mendagri) Fungsional BKPRD KABUPATEN/KOTA POKJA (2 Pokja) BUPATI/ WALIKOTA Kep. Bupati/Walikota Sekretaris (Sekretariat) Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

  9. Penerbitan Kepmendagri No. 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah untuk menindaklanjuti kesepakatan para Gubernur dalam Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (Rakernas-BKTRN) Tahun 2003. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN BKPRD • Adanya penyempurnaan terhadap Inmendagri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan TKPRD Tingkat I dan Tingkat II, karena tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

  10. BKPRD Provinsi a. Penanggung JawabGubernur Ketua Wakil Gubernur Ketua Harian Sekda Provinsi Wakil Sekretaris Ka. Dinas yang Mengurusi Tata Ruang Sekretaris Ka. Bapeda Provinsi POKJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG POKJA PERENCANAAN TATA RUANG SEKRETARIAT Struktur BKPRD Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

  11. BKPRD Kabupaten/Kota b. Penanggung JawabBupati/Walikota Ketua Wakil Bupati/ Walikota Ketua Harian Sekda Kab/Kota Wakil Sekretaris Ka. Dinas yang Mengurusi Tata Ruang Sekretaris Ka. Bapeda Kab/Kota POKJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG POKJA PERENCANAAN TATA RUANG SEKRETARIAT

  12. DIMENSI KERJASAMAmenurut UU 32/2004 dan UU 26/2007 Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat… pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan Kerjasama Antar Daerah di bidang penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum A. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Kerjasama Antar Daerah Pasal 195. 1 Kerjasama Antar Daerah dengan Pihak Ketiga Pasal 199. 1c Pasal 195. 3 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga ‘’ dalam menyediakan pelayanan publik”

  13. … Lanjutan Kerjasama Antar Daerah diatur lebih jelas & tegas dalam BAB IX Pasal 195 - 197 • Pasal 195 • Daerah DAPAT MENGADAKAN KERJASAMA dengan daerah lain • Bentuk  BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH yang diatur dengan KEPUTUSAN BERSAMA. • Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. • KERJASAMA yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD

  14. Pasal 196 Urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak LINTAS DAERAH dikelola bersama oleh daerah terkait. Untuk EFISIENSIPELAYANAN PUBLIK daerah WAJIB mengelola secara bersama dengan daerah sekitarnya Untuk pengelolaan, daerah membentuk BADAN KERJA SAMA. … Lanjutan Pasal 197 Tata cara pelaksanaan kedua pasal itu akan diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH

  15. Pasal 47 (ayat 1) “Penataan Ruang Kawasan Perkotaan yang Mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah Kab/Kota dilaksanakan melalui “Kerjasama Antardaerah”. … Lanjutan B. UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pasal 54 (ayat 1) “Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yang Mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui “Kerjasama Antardaerah”. Kawasan Perdesaan

  16. URGENSI KERJASAMA ANTAR DAERAH Desentralisasi akibatkan lokalisasi kebijakan publik (logika teritorial) Pelayanan & pembangunan basisnya logika fungsional (tidak kenal batas wil adm)  air, perdagangan, udara, transportasi semua lintas batas wil administrasi Masalah: inkonsistensi antar keduanya

  17. LEGALISASI (PENETAPAN PRODUK HUKUM) RENCANA TATA RUANG UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG PASAL 26 PASAL 20 PASAL 23 RTRW NASIONAL RTRW PROVINSI RTRW KAB/KOTA Dimensi Waktu : 20 Tahun Dimensi Waktu : 20 Tahun Dimensi Waktu : 20 Tahun Perda Kab/Kota Peraturan Pemerintah Perda Provinsi RENCANA RINCI TATA RUANG (RTR Kawasan Strategis Kab/ Kota dan RDTR Kab/Kota) RENCANA RINCI TATA RUANG (RTR Kawasan Strategis Provinsi) RENCANA RINCI TATA RUANG (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional) Perda Provinsi Peraturan Presiden Perda Kab/Kota

  18. MEKANISME EVALUASI PERDA RENCANA TATA RUANG • BKPRD Provinsi membantu tugas Gubernur untuk mengkoordinasikan penataan ruang daerahnya, untuk dievaluasi oleh instansi pusat terkait BKTRN melalui Mendagri. • BKPRD Kabupaten/Kota membantu tugas Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan penataan ruang daerahnya, untuk dievaluasi oleh Gubernur dan hasilnya dilaporkan kepada Mendagri. Keterangan : • Pasal 185 : • Pasal 186 : • Pasal 189 : • Pasal 222 : Evaluasi Rancangan Perda Provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Substansi dan proses penetapan Rancangan Perda yang berkaitan dengan tata ruang dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Mendagri.

  19. ALUR MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW PROVINSI Tidak Sesuai TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 2 KONSULTASI EVALUASI PENYUSUNAN Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan : Apabila Sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, maka Mendagri menyampaikan keputusan persetujuan kepada Gubernur untuk ditetapkan • Prosedur/Administrasi • Substansi Teknis Raperda beserta Lampirannya berupa Dokumen RTRW • Raperda RTRW • Dokumen RTRW • Raperda RTRW • Dokumen RTRW Konsultasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui : • Kesepakatan BKPRD Provinsi. • Kesepapakatan BKPRD Kab/Kota. • Pansus DPRD Provinsi. Mendagri berkoordinasi dengan Menteri/ Pimpinan LPND terkait penataan ruang TAHAP 4 Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) terkait penataan ruang. Mendagri berkoordinasi dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) terkait penataan ruang PENETAPAN Evaluasi dilakukan setelah melalui proses : • Prosedur/Administrasi • Substansi Teknis Raperda beserta Lampirannya berupa Dokumen RTRW Raperda RTRW menjadi Perda RTRW Keterangan: = Penyampaian = Perbaikan/Penyempurnaan

  20. MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW PROVINSI MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN (LPND) TERKAIT OPTIONAL Konsultasi DIFASILITASI OLEH MENDAGRI YANG BERKOORDINASI DENGAN MENTERI/ PIMPINAN LPND TERKAIT 3.1 • Kesepakatan BKPRD Provinsi • Kesepakatan BKPRD Kab/Kota DIPANDANG PERLU 1 Hasil Konsultasi 3.2 Dikoordinasikan dengan instansi terkait BKTRN 2 4 Pansus DPRD Provinsi MENDAGRI GUBERNUR Evaluasi 3 hari [Psl. 185 ayat (1) dan Psl. 222 ayat (1) UU.32/2004] • Raperda RTRW Provinsi • Dokumen RTRW Provinsi • Raperda RTRW Provinsi • Dokumen RTRW Provinsi 15 hari [Psl. 185 ayat (2) UU.32/2004] Hasil Evaluasi 7.2 7.1 5 7 hari [Psl. 185 ayat (4) UU.32/2004] 7 hari Penyempurnaan/Perbaikan 6.1 > Tidak Sesuai Sesuai • Raperda RTRW Provinsi • Dokumen RTRW Provinsi Memeriksa Perbaikan Raperda RTRW Provinsi 6.2 10 Raperda ditetapkan menjadi PERDA 8 9.1 Hasil Evaluasi 11 7 hari [Psl. 185 ayat (4) UU.32/2004] Tidak Sesuai Sesuai PERDA RTRW Provinsi Ditetapkan 8.2

  21. ALUR MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW KABUPATEN/KOTA Tidak sesuai TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 2 KONSULTASI PENYUSUNAN EVALUASI Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan : Apabila telah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, maka Gubernur menyampaikan keputusan persetujuan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan • Prosedur/Administrasi • Substansi Teknis Raperda beserta Lampirannya berupa Dokumen RTRW • Raperda RTRW • Dokumen RTRW • Raperda RTRW • Dokumen RTRW Konsultasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu melalui : • Kesepakatan BKPRD Kab/Kota. • Pansus DPRD Kabupaten/Kota. Gubernur dibantu oleh BKPRD Provinsi dalam melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota. TAHAP 4 Gubernur berkoordinasi dibantu oleh BKPRD Provinsi Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) terkait penataan ruang. Mendagri berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) terkait penataan ruang PENETAPAN Evaluasi dilakukan setelah melalui proses : • Prosedur/Administrasi • Substansi Teknis Raperda beserta Lampirannya berupa Dokumen RTRW Keterangan: Raperda RTRW menjadi Perda RTRW = Penyampaian = Perbaikan/ Penyempurnaan

  22. Penyempurnaan/Perbaikan • Raperda RTRW KAb/Kota • Dokumen RTRW Kab/Kota MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW KABUPATEN/KOTA 3.1 DIFASILITASI OLEH MENDAGRI YANG BERKOORDINASI DENGAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN (LPND) TERKAIT DAN PEMERINTAH PROVINSI OPTIONAL Konsultasi Hasil Konsultasi BKPRD PROVINSI Kesepakatan BKPRD Kab/Kota GUBERNUR DIPANDANG PERLU 1 3.2 4 2 GUBERNUR Pansus DPRD Kab/Kota BUPATI/ WALIKOTA BKPRD Provinsi Evaluasi 3 hari [Psl. 185 ayat (1) dan Psl. 222 ayat (1) UU No 32/2004] Dikoordinasikan dengan Menteri yang Membidangi Tata Ruang melalui Mendagri • Raperda RTRW Kab/Kota • Dokumen RTRW Kab/Kota 15 hari [Psl. 185 ayat (2) UU.32/2004] • Raperda RTRW Kab/Kota • Dokumen RTRW Kab/Kota Hasil Evaluasi 7.2 7.1 5 7 hari 7 hari [Psl. 185 ayat (4) UU.32/2004] 6.1 > Tidak Sesuai Sesuai 5” Memeriksa Perbaikan Raperda RTRW Kab/Kota 6.2 10 Raperda ditetapkan menjadi PERDA 8 9.1 Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi dilaporkan kepada Mendagri 11 7 hari [Psl. 185 ayat (4) UU.32/2004] 7” Tidak Sesuai > Sesuai PERDA RTRW Kab/Kota Ditetapkan 8.2

  23. Dasar Pertimbangan UNDANG-UNDANG 26/2007 Tentang Penataan Ruang UNDANG-UNDANG 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah • Pasal 9 Ayat (1 dan 2); • Pasal 10 Ayat (1); • Pasal 11 Ayat (1). • Penjelasan Umum : • Pasal 13 Ayat (1) butir b; • Pasal 14 Ayat (1) butir b; • Pasal 185; • Pasal 186; • Pasal 189; • Bab VI : Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. • BAB XII : Pembinaan & Pengawasan (Pasal 222) - Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. - Pembinaan dan Pengawasan NSPM di Bidang Penataan Ruang URUSAN KEWENANGAN WAJIB PEMERINTAH URUSAN KEWENANGAN WAJIB PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN DAN KOTA

  24. … Lanjutan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang a. Pasal 10 ayat (1) a. Pasal 13 ayat (1) butir b Wewenang daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan : Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. • Penataan ruang wilayah provinsi; • Penataan ruang wilayah kabupaten/kota; • Penataan ruang kawasan strategis provinsi; • Kerjasama penataan ruang antarprovinsi dan memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota. b. Pasal 14 ayat (1) butir b b. Pasal 11 ayat (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/ Kota meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Wewenang daerah Kab/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan : • Penataan ruang wilayah kab/kota; • Penataan ruang kawasan strategis kab/kota; • Kerjasama penataan ruang antar kab/kota.

  25. PERMASALAH CRUCIAL PENATAAN RUANG DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP-Kajian pada tingkat stratejik

  26. Perbandingan Penilaian Daya Dukung Lingkungan • Overshoot : - 462.832.500 ha • Overshoot - 71.113.436 ha • Overshoot - 139.695.000 ha • Dg kriteriadunia • Dg khas Indonesia tanpapengelolaansampah &CO2 • Dg khas Indonesia dg pengelolaansampahdan CO2 • Jikajejakekologiditurunkan 90% • makalahandi P Jawamencukupi

  27. Kehidupan dan Pembangunan LingkunganHidup Ruang • Hampir semua kegiatan kehidupan dan • Pembangunan perlu atau berkaitan dengan tempat/ • lokasi/ ruang. • Konsep Ruang identik dengan Lingkungan Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1) Definisi Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU no. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Bab 1 , Pasal 1)

  28. Kita Menghadapi "Lingkaran Setan" Pembangunan Pengangguran Pertmbhn eko. rendah Tabungan terbatas Sedikit input modern Ouput pertanian kecil Kurang modal Daya beli rendah Keluarga besar Laju kelahiran tinggi Produktifitas rendah Diet jelek Pendapatan/kapita rendah Permintaan tenga kerja tinggi Kesehatan buruk Kurang gizi Kemiskinan Kondisi hidup tak sehat Output/ pekerja kurang Perumahan tak layak Pendidikan kurang

  29. Lingkungan Hidup dan Ruang Lingkungan Hidup Ruang • Kesamaan Lingkungan Hidup dan Ruang • Konsep dasar  operasionalisasi konsep • Satu kesatuan interaktif dan bersifat sistemik didalam fenomena LH maupun ruang • Dimensi batas entitas bersifat fungsional bukan administratif-formal • Cakupan kajian Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1) Definisi Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU no. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Bab 1 , Pasal 1) Lingkungan Hidup identik dengan fenomena Ruang

  30. Arah Kebijakan dan Tujuan Pembangunan Basis Pembangunan Nasional : Mainstreaming Pembangunan Berkelanjutan Kebijakan Pembangunan Wilayah harussejalandengan Pembangunan LingkunganHidup • OUTPUT: • PeningkatanKesejahteraan • Pro growth • Pro-poor • Sustainability

  31. Dari IdemenjadiRealita PeranKajianLingkunganHidupStrategis (KLHS) KLHS : • “is a systematic process for • evaluating the environmental • consequences of proposed • policy, plan, or program • initiatives in order to ensure • they are fully included and • appropriately addressed at the • earliest appropriate stage of • decision-making on par with • economic and social • considerations” (Sadler dan • Verheem, 1996). Visi & Misi Konsep/ Ide Tujuan Pembangunan Strategi Pembangunan Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Program Prosedur/ Peraturan KLHS: “It is an integrative tools to support cross-sectoral approaches, which are needed to achieve long term Sustainability Objectives” Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Realita KLHS sangat disarankan lembaga Persikatan Bangsa Bangsa dan sudah diterapkan dibanyak negara (Eropah, Asia Timur, Amerika , Australia dan Afrika)

  32. Kajian Lingkungan dalam konteks Tahap Pengambilan Keputusan Kebijakan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Perencanaan Program Analisa Dampak Lingkungan Proyek- Proyek

  33. Kontribusi KLHS bagi Penguatan Penataan Ruang Perlu lokasi untuk ekeskusi kegiatan pembangunan Arah Kebijakan, Tujuan dan Strategi Pembangunan RPJM/D Penataan Ruang berwawasan Lingkungan dan berbasis Pembangunan Berkelanjutan RTRW Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek B K R T N / D KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

  34. Prinsip-Prinsip KLHS(Guiding Principles) • Fit for purpose • Objective led • Sustainability led • Comprehensive scope • Decision relevant • Integrative • Participative • Cost-effectiveness Source: UNEP, 2006

  35. Fokus Kajian Lingkungan Hidup dan Tingkat Tahapan Pengambil Keputusan. Kebijakan Perencanaan Program Proyek KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLH Programatik Proyek AMDAL KLH Kebijakan KLH Regional KLH Sektoral Source; Partidario, 2000

  36. Hierarki Perencanaan Pembangunan ESP Environmental Sector Program RPJP (20 tahun) RPJPD (20 tahun) Renstra K/L (5 tahun) RPJM (5 tahun) Renstra SKPD (5 tahun) RKP (1 thn) Renja KPD (1 tahun) Tingkat Nasional Tingkat Daerah KLS AMDAL Renja K/L (1 tahun)

  37. KLHS (SEA) dan Amdal (EIA)

  38. Location Planning and Analysis What is the strategic significance of Location? Kajian pada tingkat operasional – (operasionalisasi strategi)

  39. Learning Objectives • List some of the main reasons organizations need to make location decisions. • Explain why location decisions are important. • Discuss the options that are available for location decisions. • Describe some of the major factors that affect location decisions. • Outline the decision process for making these kinds of decisions. • Use the techniques presented to solve typical problems.

  40. Need for Location Decisions • Marketing Strategy • Cost of Doing Business • Growth • Depletion of Resources

  41. Nature of Location Decisions • Strategic Importance of location decisions • Long term commitment/costs • Impact on investments, revenues, and operations • Supply chains • Objectives of location decisions • Profit potential • No single location may be better than others • Identify several locations from which to choose • Location Options • Expand existing facilities • Add new facilities • Move

  42. Making Location Decisions • Decide on the criteria • Identify the important factors • Develop location alternatives • Evaluate the alternatives • Identify general region • Identify a small number of community alternatives • Identify site alternatives • Evaluate and make selection

  43. Location Decision Factors Community Considerations Regional Factors Site-related Factors Multiple Plant Strategies

  44. Regional Factors • Location of raw materials • Location of markets • Labor factors • Climate and taxes

  45. Community Considerations • Quality of life • Services • Attitudes • Taxes • Environmental regulations • Utilities • Developer support

  46. Site Related Factors • Land • Transportation • Environmental • Legal

  47. Multiple Plant Strategies • Product plant strategy • Market area plant strategy • Process plant strategy – lean production

  48. Service and Retail Locations • Manufacturers – cost focused • Service and retail – revenue focused • Traffic volume and convenience most important • Demographics • Age • Income • Education • Location, location, location • Good transportation • Customer safety

  49. Evaluating Locations • Cost-Profit-Volume Analysis • Determine fixed and variable costs • Plot total costs • Determine lowest total costs

  50. Location Cost-Volume Analysis • Assumptions • Fixed costs are constant • Variable costs are linear • Output can be closely estimated • Only one product involved

More Related